JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tengah disusun pemerintah tidak dilatarbelakangi oleh tekanan dari negara lain.

Agus menyebut, pembahasan reformasi TKDN telah dimulai sejak Februari 2025, jauh sebelum munculnya dinamika global seperti kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April.

"Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini," ujar Agus di Jakarta, dikutip Senin (12/5/2025).

Menurut Agus, reformasi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperdalam struktur industri dan meningkatkan daya saing nasional.

“Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi TKDN selama ini. Reformasi ini bertujuan agar kebijakan lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri,” kata Agus.

Pemerintah juga memastikan akan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses reformasi ini agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Aturan Baru Soal TKDN

Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Regulasi ini menggantikan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan menekankan kewajiban belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri, khususnya yang memiliki sertifikat TKDN.

Agus menyebut, Perpres ini menjadi dasar hukum penguatan kebijakan TKDN, termasuk perbaikan mekanisme verifikasi, pemberian insentif, serta pengawasan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah dan BUMN/BUMD.

Dalam Pasal 66 Perpres tersebut, pemerintah menetapkan empat tingkatan prioritas dalam pembelian produk berdasarkan skor gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP):

• Jika skor gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) melebihi 40 persen, maka pemerintah hanya bisa membeli produk dengan TKDN di atas 25 persen.
• Jika tidak ada produk dengan skor gabungan di atas 40 persen, tetapi ada produk dengan TKDN di atas 25 persen, maka produk itu bisa dibeli.
• Jika tidak tersedia produk dengan TKDN di atas 25 persen, maka pemerintah bisa membeli produk dengan TKDN di bawah 25 persen.
• Jika tidak tersedia produk bersertifikat TKDN, pemerintah bisa membeli PDN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang memperbolehkan pembelian langsung produk impor jika produk dalam negeri belum memenuhi skor gabungan TKDN dan BMP di atas 40 persen.

Sertifikasi TKDN Akan Dipermudah

Agus juga menjanjikan bahwa pengurusan sertifikat TKDN akan dibuat lebih mudah, murah, dan cepat. Menurut dia, proses sertifikasi selama ini dinilai masih menyulitkan pelaku industri.

“Bagi pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku industri yang ingin mengurus Sertifikat TKDN, dia akan lebih mudah, murah, cepat,” kata Agus.

Reformasi TKDN, kata dia, juga akan menyederhanakan tata cara perhitungan, memperpendek waktu proses, dan menekan biaya sertifikasi. Langkah ini diharapkan mendorong lebih banyak produk industri dalam negeri untuk mendapatkan sertifikat TKDN dan masuk dalam prioritas belanja pemerintah.

Reformasi ini kini telah memasuki tahap akhir dan disusun berdasarkan kebutuhan sektor industri dalam negeri serta masukan dari uji publik.

“Saya berharap reformasi TKDN ke depan semakin meningkatkan minat usaha dan investasi di Tanah Air, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur pada perekonomian nasional,” ujar Agus.

(Tim Redaksi: Dian Erika Nugraheny, Teuku Muhammad Valdy Arief)

Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, saat ini pemerintah sedang melakukan perombakan atau mereformasi aturan terkait dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), salah satunya mempercepat keluarnya sertifikat.

"Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN," ujar Agus di Jakarta, Selasa.

Reformasi TKDN ini merupakan upaya pemerintah dalam deregulasi, yang mana nantinya akan mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan.

Menurut dia, nantinya reformasi ini akan membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik.

Dengan regulasi baru tersebut, proses perhitungan dan mengurangi beban biaya sertifikat TKDN akan lebih cepat, mudah dan murah.

"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi, maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN akan lebih cepat, lebih mudah dan akan lebih murah," ucapnya.

Agus menekankan bahwa reformasi ini telah berlangsung sejak awal Februari 2025, jauh sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal pada 1 April lalu.

Lebih lanjut, kata Agus, pihaknya terus melakukan pembahasan internal dan berharap bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kemenperin juga akan melakukan uji publik dan melibatkan para stakeholders.

"Jadi ini bukan karena latah, bukan karena tekanan dari siapapun. Memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN itu, harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik," imbuh Agus.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat kembali menyapa kadernya Mukhamad Misbakhun yang pernah disinggungnya beberapa saat lalu di acara Partai Golkar. Kini, Bahlil memuji Misbakhun sebagai sahabat lama.

Sapaan itu disampaikan saat pembukaan program pelatihan 'Executive Education Program for Young Political Leaders, Batch-18' yang digelar Golkar Institute di Jakarta, Senin (21/4/2025), Bahlil menyebut Misbakhun sebagai sahabatnya. "Sahabat yang sudah lama sekali," ujarnya.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan semula Misbakhun lebih dikenal sebagai anggota Komisi XI DPR. Namun, kini Misbakhun dipercaya memimpin komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan tersebut.

Menurut Bahlil, kiprah Misbakhun sebagai politikus telah melalui proses panjang. Tokoh nasional asal Indonesia Timur itu mengatakan Misbakhun pernah berkarier di partai lain. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung Misbakhun pernah berhadapan dengan hukum.

"Pernah mendapatkan cobaan, ujian di aspek hukum," ucap Bahlil. Sebagai informasi, Misbakhun memang pernah didakwa dalam perkara bank Century lantaran vokal terhadap kasus itu. Namun, ia dijatuhi vonis bebas murni oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali (PK) tersebut.

Bahlil juga menyebut Misbakhun sebagai sosok berintegritas, intelek, dan berprinsip sehingga tidak mudah menyerah.

"Karena memiliki integritas, intelektualitas, dan punya prinsip yang kuat, beliau (Misbakhun, red) bukan menyerang dari sebuah proses hambatan, tetapi keluar sebagai pemenang," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri dan tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihala Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32%.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhun-nya mana Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

"Yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya