Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyalurkan beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Dia juga meminta pemda agar membuat program peningkatan kapasitas bagi pegawai yang dapat dididik oleh PTN-BH. Menurutnya, banyak Pemda telah memberikan beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan studi ke PTN-BH.

"Karena beasiswa ini memang salah satu program hampir semua kepala daerah itu memberikan beasiswa, di antaranya beasiswa lulusan SMU, SMK, untuk masuk PTN-BH," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) Jumat (9/5), Tito Karnavian juga mendorong pemda untuk bekerja sama dengan PTN-BH dalam peningkatan kapasitas pegawai. Sebab, dia menilai Pemda memerlukan pegawai dengan kapasitas atau keahlian tertentu. Beberapa Pemda diketahui telah menjalankan program tersebut.

"Kalau di polisi kan wajib untuk penyidik harus sarjana hukum. Makanya polisi sangat agresif membangun hubungan dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian beasiswa, baik kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beasiswa untuk PNS masuk dalam anggaran belanja jasa, sementara beasiswa pendidikan masyarakat masuk dalam anggaran belanja barang dan jasa. Adapun beasiswa untuk pendidikan masyarakat miskin termasuk dalam anggaran bantuan sosial.

Namun, dia mengingatkan agar dapat bekerja sama dengan Pemda, PTN-BH perlu meningkatkan kualitasnya sehingga lebih unggul dibanding perguruan tinggi lainnya. Sebab, dia meyakini Pemda hanya akan bersedia menjalin kerja sama jika PTN-BH mampu menawarkan program yang menarik dengan biaya terjangkau.

"Hukum market berlaku, yang produknya lebih berkualitas, harga lebih murah, itu mau dipakai pasti oleh Pemda," ujarnya.

Sebelumnya, ia memaparkan lima peran utama yang dapat dilakukan Pemda dalam mendukung pengembangan PTN-BH, yaitu memberikan dana hibah, membantu pembangunan infrastruktur di dalam dan sekitar lingkungan PTN-BH, menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meningkatkan kapasitas aparatur Pemda melalui pendidikan di PTN-BH, serta menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan program-program kreatif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pemerintah daerah (Pemda) memiliki lima peran utama dalam mendukung pengembangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Pertama yakni melalui pemberian dana hibah kepada PTN-BH.

Poin kedua dilakukan dengan membantu juga PTN-BH dalam rangka membangun atau mendukung infrastruktur di dalam lingkungan, maupun di luar lingkungan.

"(Seperti) akses jalan, kemudian jaringan listrik yang ada, internet, air, yang menuju ke PTN-BH," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Hal ini ia sampaikan dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Ballroom Hotel Tentrem, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5). Ketiga, Pemda juga dapat memberikan beasiswa kepada para pemuda lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk PTN-BH.

Keempat, Pemda dapat mendorong peningkatan kapasitas pegawainya melalui pendidikan di PTN-BH. Sementara kelima, Pemda dapat menjalin kerja sama di bidang penelitian serta program-program kreatif.

Tito menekankan agar Pemda tidak ragu mendukung pengembangan PTN-BH. Pasalnya, kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Menurut Tito, keberadaan PTN-BH di daerah sangat penting karena berfungsi sebagai center of excellence sekaligus lembaga think tank. Dengan keunggulan tersebut, PTN-BH diyakini mampu menunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

"PTN-BH ini kan sebagai center of excellence tadi, (tempatnya) para pemikir. Otomatis sangat diharapkan dapat memberikan dukungan di bidang penelitian dan memancing kreativitas daerah," imbuh Ketua MWA Universitas Sriwijaya tersebut.

Karena itu, Tito kembali meyakinkan Pemda agar tidak ragu memberikan dukungan tersebut. Ia bahkan mengaku akan menggelar rapat koordinasi secara virtual yang melibatkan para pihak terkait guna menegaskan kembali pesan ini kepada seluruh daerah.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wakil Menteri Keuangan RI Anggito Abimanyu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, Ketua Forum MWA PTN-BH Periode 2024-2025 Mohammad Nuh, serta para anggota MWA dari berbagai PTN-BH di seluruh Indonesia.

Lihat juga Video: 7 Bidang Ilmu di PTN Indonesia yang Masuk QS WUR by Subject 2025

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan aksi premanisme mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) membuat resah Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan pemerintah akan menggencarkan pembinaan terhadap oknum-oknum ormas tersebut.

"Untuk sementara kan belum ya (Satgas Premanisme). Jadi kan belum kita putuskan apakah penyelesaian itu akan berbentuknya satgas. Tapi bahwa, terus terang ya, terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo mengatakan Prabowo telah memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri mencari solusi mengenai permasalahan premanisme tersebut. Prasetyo menegaskan jangan sampai premanisme berbalut ormas mengganggu iklim perusahaan dan keamanan.

"Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," ujar Prasetyo.

Di samping pembinaan, Prasetyo tidak menutup kemungkinan dilakukannya proses hukum jika ada tindak pidana yang dilakukan oknum ormas tersebut. Prasetyo menyebut aksi premanisme di masyarakat akan dievaluasi menyeluruh.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," kata dia.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kementeriannya akan menjadi bagian dari Satgas Premanisme Terpadu untuk menindak tegas ormas yang melanggar hukum. Kemendagri akan menindak tegas ormas yang tidak berbadan hukum.

"Satgas (leading sektor) Kemenko Polkam, Kemendagri salah satu bagian," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5).

Tito menjelaskan tugas Satgas Premanisme Terpadu itu secara umum untuk menegakkan aturan yang sudah ada terkait penindakan ormas. Tito menjelaskan ormas yang berbadan hukum akan ditindak oleh Kementerian Hukum, HAM, dan Imipas, sementara pihaknya akan menindak ormas yang tidak berbadan hukum.

"Jadi satgas ini lebih utamanya bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada, jadi siapa yang berbuat apa," kata Tito.

"Kalau pidana otomatis penegak hukum kepolisian, kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian yang terdaftar di Kemendagri otomatis dari Kemendagri," lanjut Tito.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menjadi bagian dari Satgas Premanisme Terpadu untuk menindak tegas ormas yang melanggar hukum. Kemendagri akan menindak tegas ormas yang tidak berbadan hukum.

"Satgas (leading sektor) Kemenko Polkam, Kemendagri salah satu bagian," kata Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Tito menjelaskan tugas Satgas Premanisme Terpadu itu secara umum untuk menegakkan aturan yang sudah ada terkait penindakan ormas. Tito menjelaskan ormas yang berbadan hukum akan ditindak oleh Kementerian Hukum, HAM, dan Imipas, sementara pihaknya akan menindak ormas yang tidak berbadan hukum.

"Jadi satgas ini lebih utamanya bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada, jadi siapa yang berbuat apa," kata Tito.

"Kalau pidana otomatis penegak hukum kepolisian, kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian yang terdaftar di Kemendagri otomatis dari Kemendagri," lanjut Tito.

Tito mengungkap salah satu sanksi yang akan diberikan yakni mencabut status ormas. Dampaknya, kata dia, ormas tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas pemerintah.

"Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya, apa risikonya ormas yang tidak terdaftar, tidak terdaftar ya tidak mendapat pelayanan fasilitas pemerintah, dana hibah lah pokoknya," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan mengungkap pemerintah akan menindak tegas ormas yang melawan hukum. Sebagai upaya konkret, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Terpadu.

"Kami akan segera membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas serta melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait dalam satu komando yang terpadu dan responsif," kata Budi dikutip laman resmi Kemenko Polkam.

Langkah ini diambil sejalan dengan agenda strategis nasional yang menempatkan stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing investasi nasional.

"Negara hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kita ingin masyarakat dan pelaku usaha terlindungi dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung usulan Mendagri Muhammad Tito Karnavian terkait wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pigai berpandangan, UU Ormas berkolerasi positif terhadap kemajuan demokrasi.

Pigai menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dibentuk secara subjektif. Saat itu, regulasi tersebut lahir untuk membubarkan beberapa ormas, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Karena itu, perlu ada perbaikan payung hukum tentang ormas. "Itu sangat bermasalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia," kata Pigai kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Pigai menduga, UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 menjadi penyebab indeks demokrasi Indonesia selalu rendah. Bahkan, mantan komisioner Komnas HAM tersebut mengamati, Indonesia cenderung mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominen ke fraud democracy.

"Karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena itu revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka kran demokrasi. Saya beberapa waktu lalu konferensi pers juga agar UU ormas direvisi khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017," ujar Pigai.

Dia pun meminta publik melihat revisi UU tak hanya sudut pandang negatif, melainkan dilihat secara positif demi kemajuan demokrasi. Pigai menjamin, Kementerian HAM mendukung revisi UU Ormas kalau dimaksudkan untuk kebaikan. "Kementerian HAM posisinya mendukung revisi UU ormas asalkan demi kemajuan demokrasi," ujar Pigai.

KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dipimpin 13 Kapolri sejak era reformasi dimulai pada 21 Mei 1998.

Kapolri adalah posisi tertinggi di Korps Bhayangkara yang dipimpin seorang jenderal bintang empat.

Kapolri bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Polri.

Merujuk Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, seseorang dapat ditetapkan sebagai Kapolri setelah diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Calon Kapolri adalah perwira tinggi (pati) Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Lalu, siapa saja Kapolri yang menjabat selama reformasi dan siapa yang memiliki masa jabatan terlama?

Daftar Kapolri yang menjabat selama reformasi

Dilansir dari laman resmi Polri dan Kompaspedia, Rabu (27/1/2021), berikut nama-nama Kapolri yang menjabat selama Reformasi:

1. Jenderal Polisi Dibyo Widodo

• Masa jabatan: 15 Maret 1996-28 Juni 1998
• Tempat, tanggal lahir: Purwokerto, Jawa Tengah pada 26 Mei 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) 1968
  • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1975
  • Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) 1992.
• Lama menjabat: 2 tahun 4 bulan.

2. Jenderal Polisi Roesmanhadi

• Masa jabatan: 29 Juni 1998-3 Januari 2000
• Tempat, tanggal lahir: Madura, Jawa Timur pada 5 Maret 1946
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1969
  • PTIK angkatan XI.
• Lama menjabat: 1 tahun 7 bulan.

3. Jenderal Polisi Roesdihardjo

• Masa jabatan: 4 Januari 2000-22 September 2000
• Tempat, tanggal lahir: Surakarta, Jawa Tengah pada 7 Juli 1945
• Pendidikan:
  • Akademi Kepolisian tahun 1967
  • Doktoral di PTIK tahun 1974
  • Sesko ABRI tahun 1979.
• Lama menjabat: 8 bulan.

4. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro

• Masa jabatan: 23 September 2000-21 Juli 2001
• Tempat, tanggal lahir: Gombong, Jawa Tengah pada 3 November 1946
• Pendidikan:
  • Akabri 1970
  • PTIK 1977
  • Sespimpol 1983
  • Sesko ABRI 1993.
• Lama menjabat: 10 bulan.

5. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar

• Masa jabatan: 29 November 2001-7 Juli 2005
• Tempat, tanggal lahir: Indramayu, Jawa Barat pada 25 Januari 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1972.
• Lama menjabat: 3 tahun 9 bulan.

6. Jenderal Polisi Sutanto

• Masa jabatan: 8 Juli 2005-30 September 2008
• Tempat, tanggal lahir: Pemalang, Jawa Tengah pada 30 September 1950
• Pendidikan:
  • Akpol 1973.
• Lama menjabat: 3 tahun 2 bulan.

7. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri

• Masa jabatan: 1 Oktober 2008-22 Oktober 2010
• Tempat, tanggal lahir: Bogor, Jawa Barat pada 10 Oktober 1952
• Pendidikan:
  • Akpol 1974.
• Lama menjabat: 2 tahun.

8. Jenderal Polisi Timur Pradopo

• Masa jabatan: 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013
• Tempat, tanggal lahir: Jombang, Jawa Timur pada 10 Januari 1956
• Pendidikan:
  • Akpol 1978.
• Lama menjabat: 3 tahun.

9. Jenderal Polisi Sutarman

• Masa jabatan: 25 Oktober 2013-16 Januari 2015
• Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, Jawa Tengah pada 5 Oktober 1957
• Pendidikan:
  • Akpol 1981.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

10. Jenderal Polisi Badrodin Haiti

• Masa jabatan: 17 April 2015-14 Juli 2016
• Tempat, tanggal lahir: Jember, Jawa Timur pada 24 Juli 1958
• Pendidikan:
  • Akpol 1982
  • PTIK 1989
  • Sespim Angkatan XXXIII 1998
  • Lemhanas KRA-36.
• Lama menjabat: 1 tahun 3 bulan.

11. Jenderal Polisi Tito Karnavian

• Masa jabatan: 14 Juli 2016-23 Oktober 2019
• Tempat, tanggal lahir: Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964
• Pendidikan:
  • Akpol 1987
  • PTIK 1996.
• Lama menjabat: 3 tahun 3 bulan.

12. Jenderal Polisi Idham Aziz

• Masa jabatan: 1 November 2019-27 Januari 2021
• Tempat, tanggal lahir: Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Januari 1963
• Pendidikan:
  • Akpol 1988.
• Lama menjabat: 1 tahun 2 bulan.

13. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

• Masa jabatan: 27 Januari 2021-sekarang
• Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969
• Pendidikan:
  • Akpol 1991
  • Universitas Indonesia.
• Lama menjabat: 4 tahun 3 bulan per April 2025.

Siapa Kapolri dengan masa jabatan terlama selama reformasi?

Berdasarkan data yang dirangkum Polri dan Kompaspedia, Kapolri dengan masa jabatan terlama adalah Listyo Sigit Prabowo.

Hingga April 2025, ia sudah menjabat selama empat tahun tiga bulan.

Masa jabatannya kemungkinan akan berlangsung hingga 2027 bertepatan dengan usia pensiunnya.

Dilansir dari Kompaspedia, Rabu (17/1/2001), berikut sepak terjang Listyo sebelum ia menjabat sebagai Tribrata 1 alias Kapolri:

• Kapolres Pati pada 2008
• Wakapolrestabes Semarang pada 2010
• Kapolresta Surakarta pada 2011
• Kasubdit II Dittipidum pada 2012
• Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013
• Ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014
• Kapolda Banten pada 2016
• Kadiv Propam Polri pada 2018
• Kabareskrim Polri pada 2019
• Calon tunggal Kapolri pada 2021.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah akan memperbaiki regulasi pinjaman online (pinjol). Yusril mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pemerintah memperbaiki aturan pinjol.

Hal itu disampaikan Yusril setelah memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang pinjaman online di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025). Menurut Yusril, aturan mengenai pinjaman online sudah ada, tetapi masih perlu harmonisasi.

"Sebenarnya sudah ada sekarang ini, cuman perlu sinkronisasi dan pengaturan lebih detail di dalam bentuk sebuah peraturan pemerintah," katanya.

Yusril mengatakan pemerintah bakal memberi perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online ilegal. Dia mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah menerbitkan izin 97 lembaga keuangan untuk pinjaman online sehingga lembaga di luar daftar OJK itu masuk ke dalam pinjaman online ilegal.

"Di luar itu adalah tidak sah, tidak berizin, ilegal dan karena itu aparat penegak hukum kepolisian dapat mengambil satu tindakan hukum yang tegas terhadap mereka lebih-lebih yang merugikan masyarakat kecil dan pemerintah sangat concern untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat kita yang menjadi sasaran perlakuan sewenang-wenang atas penagihan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal," ucapnya.

Yusril mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut terlibat mengawasi pinjaman online. Dia mengatakan Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap situs pinjol ilegal.

"Tadi Kementerian Komdigi juga hadir dalam rapat dan melaporkan bahwa kementerian tersebut juga sudah mengambil satu langkah hukum dan langkah preventif, memblokir web dari perusahaan-perusahaan pinjaman online yang tidak berizin," ucapnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang ikut dalam rapat, mengatakan pihaknya akan terlibat dalam perbaikan regulasi pinjaman online. Tito mengatakan Kemendagri meminta pemda melakukan sosialisasi agar warga tidak terjerat pinjaman online ilegal.

"Tentu kita akan juga ikut masuk ke dalam substansi pada waktu penyusunan regulasi atau evaluasi regulasi, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas Kemendagri, di antaranya juga masalah sosialisasi pencegahan, yang melibatkan pemda-pemda, desa-desa, supaya masyarakat bisa memilih pinjaman online yang sah," kata Tito.

Tito kemudian mengatakan salah satu yang akan diperketat ialah penggunaan data pribadi yang bersumber dari nomor induk kependudukan (NIK). Dia menyebut Kemendagri telah membuat sistem yang ketat untuk mengamankan data NIK, namun kebocoran bisa terjadi lewat user seperti aplikasi pinjol. Diketahui, pengguna pinjol biasanya diminta menyertakan NIK saat mendaftar.

"Perlindungan data pribadi itu menjadi salah satu amanat dari tuntutan itu, kami melihat dalam sistemnya, itu basis yang paling utama digunakan adalah datanya Dukcapil Kemendagri, NIK. Nah, ini kita selama ini menggunakan standardisasi sistem security yang cukup kuat, tapi kebocoran biasanya di usernya yang kerja sama," katanya.

Simak juga Video 'Tak Ajukan PK, Pemerintah Terima Putusan MA soal Pinjol':

[Gambas:Video 20detik]

Dia mengatakan aplikasi pinjol harus memenuhi standar perlindungan data pribadi. Dia menyebutkan user data NIK yang tak mematuhi aturan akan diberi sanksi.

"Kami akan memberikan warning supaya menggunakan standardisasi data, sistem data yang sudah standar ISO 27000, kalau seandainya terjadi kebocoran ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 yang nah ini ada sanksinya bagi yang membocorkan data pribadi, termasuk penyelenggara online yang menggunakan data pribadi kliennya untuk yang lain itu yang dipermasalahkan selama ini," ujarnya.

Tito mengatakan pihaknya akan meninjau ulang kerja sama dengan berbagai lembaga yang terbukti lalai dan membocorkan data NIK. Dia mengatakan gugatan terhadap pemerintah terkait pinjol itu salah satunya dipicu data pengguna aplikasi pinjol malah digunakan oleh pihak aplikasi untuk hal lain.

"Jadi ada yang penyelenggara pinjol yang menggunakan data yang masuk ke dia, itu digunakan untuk penyelenggara lain, itu yang menjadi keberatan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itulah nanti kami dengan kerja sama dengan pengguna jasa termasuk keuangan. Dalam kerja sama kami akan perkuat, kalau terjadi kebocoran, maka kami akan putus hubungan, dan dia kena sanksi hukum dan tadi saya sampaikan sebenarnya sanksinya bisa administrasi juga denda, dan bisa pidana ini domainnya penegak hukum," jelasnya.

Sebagai informasi, gugatan terhadap pemerintah ini diajukan oleh 19 pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2021. Perkara itu bernomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Termohon dalam perkara ini ialah Presiden RI sebagai tergugat I, Wapres sebagai tergugat II, Ketua DPR sebagai tergugat III, Menkominfo (sekarang Menkomdigi) sebagai tergugat IV dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku tergugat V.

Pada intinya, para pemohon meminta pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Pemohon meminta para tergugat membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

PN Jakpus dan Pengadilan Tinggi Jakarta menolak gugatan itu. Pemohon pun mengajukan kasasi ke MA.

Hasilnya, MA mengabulkan gugatan mereka pada April 2024. Putusan perkara kasasi nomor 1206 K/Pdt/2024 itu diketok oleh majelis kasasi yang diketuai Takdir Rahmadi dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan Lucas Prakoso. Pada intinya, MA memerintahkan para tergugat untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan pengguna pinjol.

Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, Ketua DPR dan Ketua Dewan Komisioner OJK telah mengajukan PK atas putusan itu. Memori PK diterima pengadilan pada Januari 2025.

Simak juga Video 'Tak Ajukan PK, Pemerintah Terima Putusan MA soal Pinjol':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah tengah membahas jadwal pelantikan kepala daerah. Yusril mengungkap rencana pemerintah agar kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilantik lebih dulu.

"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di... bagaimana, apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Yusril menuturkan saat ini pemerintah tengah melihat lagi putusan MK yang sudah ada. Selain itu, kata dia, pemerintah berencana membahas wacana beda jadwal pelantikan kepala daerah ini dengan DPR.

"Dan itu kita lihat ada dua putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu saja yang dibahas," ujarnya.

Pihaknya juga akan membahas secara teknis terkait ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan MK. Dia berharap ada titik terang terkait implementasi beda jadwal pelantikan sehingga tak ada kendala nantinya.

"Yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya dan ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan Pak Mendagri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah di lapangan," lanjut dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian keberatan soal usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tito mengatakan Polri tidak bisa dipisahkan dari presiden.

"Saya berkeberatan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Tito tidak menjelaskan alasan rincinya keberatan. Dia menegaskan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Ia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah presiden.

"Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi sudah itu saja," ujarnya.

Sebelumnya, mencuat usulan Polri berada di bawah Kemendagri supaya meminimalkan adanya intervensi di pemilu. Usulan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus.

Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi dalam pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Pemanggilan calon menteri ke rumah presiden terpilih, Prabowo Subianto, masih berlangsung sampai malam ini. Kini giliran Menkum HAM Supratman Andi Agtas dan Menteri BUMN Rosan Roeslani yang merapat ke Kertanegara.

Agtas tampak mengenakan batik saat datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Dia sempat menyapa wartawan sebelum masuk ke rumah Prabowo.

Tak lama setelah itu, Rosan juga datang mengenakan batik. Dia melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah wartawan.

Sebelum dua orang tersebut, tokoh-tokoh lain ikut merapat ke kediaman Prabowo. Untuk diketahui, nama-nama calon menteri yang dipanggil hari ini di antaranya Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian. Ada pula nama Wakapolri Kemjen Agus Andrianto hingga aktivis HAM Natalius Pigai.

Tokoh-tokoh yang sudah dipanggil ke rumah Prabowo yaitu:
1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11.⁠ ⁠Satryo Soemantri Brodjonegoro
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan atau Zulhas
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan HAM)
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti (Mendikdasmen)
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar
22.⁠ ⁠Wihaji
23.⁠ ⁠⁠Abdul Kadir Karding
24.⁠ ⁠Agus Andrianto
25.⁠ ⁠Raja Juli Antoni
26.⁠ ⁠Agus Gumiwang Kartasasmita
27.⁠ ⁠Pratikno
28.⁠ ⁠Maman Abdurrahman (Menteri UKMKM)
29.⁠ ⁠Ribka Haluk
30.⁠ ⁠Dudy Purwagandhi
31.⁠ ⁠Sakti Wahyu Trenggono
32.⁠ ⁠Budi Santoso
33.⁠ ⁠Rachmat Pambudy
34.⁠ ⁠Dodi Hanggodo
35.⁠ ⁠Hanif Faisol Nurofiq
36.⁠ ⁠Nasaruddin Umar
37.⁠ ⁠Amran Sulaiman
38.⁠ ⁠Sultan B Najamudin
39.⁠ ⁠Erick Thohir
40.⁠ ⁠Dito Ariotedjo
41.⁠ ⁠Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan

Simak: Video: Erick Thohir-Nasaruddin-Budi Gunadi Merapat ke Rumah Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Wakapolri Komjen Agus Andrianto turut dipanggil oleh presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agus mengatakan Prabowo memintanya membantu dalam pemerintahan mendatang.

"Bapak Presiden banyak menyampaikan hal-hal tentang kebijakan beliau terkait arah pembangunan 5 tahun ke depan, beliau menyampaikan tadi kepada saya apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap? Tentunya sebagai prajurit Bhayangkara tentunya saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia dan menerima bimbingan Bapak Presiden," kata Agus setelah menemui Prabowo, Senin (14/102/024).

Agus tidak menjelaskan detail tugasnya di kabinet nanti. Dia meminta restu agar dimudahkan jika mendapatkan amanah nantinya.

"Wah itu nanti bukan kewenangan saya, saya nggak mau dipancing-pancing. Ya paling tidak ada kaitan sama itu (latar belakang Polri), tapi jangan dipancing-pancing. Mohon doa restu mudah-mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanahkan beliau, terima kasih," tutur dia.

Para tokoh merapat ke kediaman Prabowo sore ini di tengah pembentukan kabinet. Selain Agus, mereka yang terpantau datang di antaranya:

1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
11.⁠ ⁠Satrio Sumantri
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan (Zulhas)
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar
22. Pratikno
23. Maman Abdurrahman
24. Raja Juli Antoni
25. Agus Gumiwang Kertasasmita
26. Abdul Kadir Karding

Simak: Video: AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara

[Gambas:Video 20detik]