Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih jika kasus dugaan ijazah palsu ini akan berlanjut ke tahan berikutnya. Meski begitu, mantan Wali Kota Solo itu menilai tudingan tersebut sudah keterlaluan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Jokowi saat akan diperiksa oleh penyidik terkait kasus tudingan ijazah palsu yang tengah diselidiki oleh Bareksrim Polri.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan," kata Jokowi di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025) dilansir detikNews.

Meski begitu, menurut Jokowi, tudingan ijazah palsu kepada dirinya sudah melampaui batas. Untuk itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," ucapnya.

Seperti diketahui, hari ini Jokowi hadir sesuai undangan dari Dittipdium Bareksrim Polri untuk klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," beber Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Kota Bandung (ANTARA) - Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda jadwal sidang perdana perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana.

“Namun karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan,” kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar di Bandung, Senin.

Muslim menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana perkara perdata Nomor 184/Pdt.G/2025, yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.

Dia menyampaikan bahwa Ridwan Kamil telah memberikan kuasa penuh kepada tim hukum untuk menangani perkara tersebut. Namun, karena alasan teknis dan administratif, pihaknya tidak dapat menghadiri sidang sesuai jadwal awal.

Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran pihaknya bukan bentuk pengabaian terhadap proses hukum, melainkan semata-mata alasan teknis yang telah dikomunikasikan secara resmi kepada pengadilan melalui surat pemberitahuan.

“Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung,” ujar Muslim.

Muslim mengungkapkan pengunduran sidang tersebut berkaitan dengan penyesuaian jadwal internal tim kuasa hukum, serta kebutuhan untuk mempelajari substansi gugatan secara lebih cermat.

Dirinya juga memastikan bahwa kliennya, Ridwan Kamil, tetap berkomitmen terhadap prinsip supremasi hukum dan akan menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

“Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional, tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan berpotensi mengganggu proses hukum,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

Video: Kejari Geledah Kantor PMI Lubuklinggau soal Kasus Pengelolaan Darah

Video: Kejari Geledah Kantor PMI Lubuklinggau soal Kasus Pengelolaan Darah

Sebanyak 12 anggota Polres Kampar, Riau diperiksa Bid Propam Polda Riau. Belasan polisi diperiksa terkait kaburnya 11 tahanan kasus pencurian dan narkoba.

Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan 12 polisi itu diperiksa sejak 11 tahanan kabur. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," terang Sengka saat ditemui di Mapolda Riau, Kamis (15/5/2025).

Pemeriksaan dilakukan secara internal di Mapolres Kampar. Termasuk mendalami dugaan kelalaian personel piket malam itu.

"Terkait itu (dugaan kelalaian dan lain-lain). Nanti perkembangan kita update lagi," kata Sengka.

Selain memeriksa 12 personel piket, Tim Khusus yang dipimpin Wakapolda Brigjen Polisi Adrianto Jossy juga terus memburu para pelaku. Tercatat sudah dua tahanan ditangkap.

Dua tahanan ditangkap yakni Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap saat pelarian dan ditemukan di Air Tiris, Kampar menuju ke Pekanbaru.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan bantuan hukum ke dosen pembimbing akademik semasa dia kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Ia menawarkan itu ketika bertemu dengan Kasmudjo.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi, dilansir detikJateng, Rabu (14/5/2025).

Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo lantaran usianya yang tidak lagi muda. Namun, Kasmudjo, kata Jokowi, sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM, digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu, ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," ucap dia.

Jokowi menyebutkan tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. "Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," imbuh dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Obrolan Ringan Jokowi dengan Dosen Pembimbingnya di UGM':

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan bertemu dengan dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Jokowi menyebut kedatangannya untuk menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo yang digugat terkait ijazah palsu.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi ditemui di salah satu rumah makan di Laweyan, Rabu (14/5/2025).

Mengingat usai dosennya itu tidak lagi muda, Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo. Namun, kata Jokowi, Kasmudjo sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi, Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu," terangnya.

"Ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," lanjutnya.

Jokowi menyebut tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. Menurut Jokowi, persoalan ijazah palsu merupakan hal yang ringan namun harus segera diselesaikan

"Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," pungkasnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi dosen pembimbing akademik semasa dirinya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi mengatakan datang untuk bersilaturahmi.

"Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," kata Jokowi dalam unggahan di Instagram @jokowi, Selasa (13/5/2025).

Dalam video yang diunggah, Jokowi tampak bertemu dengan Kasmudjo, yang menyambut bersama istrinya. Jokowi terlihat sempat mencium tangan Kasmudjo.

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Jan Hwa Diana kembali jadi sorotan. Pemilik CV Sentoso Seal yang sempat viral gegara kasus dugaan penahanan ijazah karyawan, kini harus berurusan lagi dengan aparat penegak hukum.

Kali ini, Diana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya atas laporan dugaan perusakan mobil. Ia pun langsung ditahan.

Dalam foto yang beredar, Diana terlihat mengenakan rompi merah dengan tulisan "tahanan jatanras", menandai babak baru drama hukumnya di Surabaya.

"Iya bener, ditahan sama Unit Jatanras Polrestabes Surabaya," jelas Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, Jumat (9/5/2025).

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Unit Jatanras melakukan pemeriksaan intensif terhadap Diana.

"Kami tetapkan tersangka dan juga kami tahan langsung di penjara," tambahnya.

Sebelumnya, nama Diana sempat bikin heboh Surabaya usai kasus penahanan ijazah karyawan, yang sampai memicu polemik dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Gudang CV Sentoso Seal bahkan disegel karena tak berizin, dan sejumlah mantan karyawan melaporkannya ke polisi.

Ternyata, sebelum kasus ijazah viral, Diana juga sudah dilaporkan seorang kontraktor ke Polrestabes Surabaya atas dugaan perusakan mobil yang melibatkan dirinya dan sang suami. Kini kasus tersebut resmi bergulir ke tahap penahanan.

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta agar pemerintah desa segera melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dia menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli.

Yandri menjelaskan tahapan-tahapan membangun Koperasi Desa Merah Putih dari awal pembentukan badan usaha sampai penentuan modal dan jenis usaha. Untuk saat ini, Yandri menyebut desa sedang membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa.

"Kita akan mempercepat musyawarah desa khusus. Dari musyawarah desa khusus itu, ada berita acaranya yang nanti akan dibawa ke notaris. Dari notaris akan diusulkan ke Kementerian Hukum untuk dibuat badan hukumnya," ujar Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (7/5/2025).

"Setelah badan hukum dibuat, nanti akan langkah berikutnya, tentang permodalan, tentang gudang, jenis usaha, rekrutmen tenaga kerja, itu tahap berikutnya," ujar Yandri.

Yandri menyampaikan sedang menggenjot agar terjadi musyawarah desa khusus untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih. Dia menargetkan semua desa sudah melangsungkan Musdesus pada akhir Mei 2025, dan badan hukum koperasi selesai pada Juni 2025.

"Akhir Mei, semua musyawarah desa khusus selesai. Nanti Juni, kalau bisa persoalan badan hukum di Kementerian Hukum selesai. Jadi 12 Juli mudah-mudahan, seluruh desa, termasuk kelurahan, badan hukum telah ada di Hari Koperasi 12 Juli," ujarnya.

"Setelah itu, kita melangkah di unit usaha dan permodalan dan sebagainya," lanjutnya.

Sebelumnya, Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran percepatan Musdesus se-Provinsi Jawa Tengah. Musdesus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Pada kesempatan tersebut, Yandri mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam surat edaran tersebut, sudah diatur alur musyawarah desa khusus, peserta, sampai dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan tersebut.

"Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah membuat surat edaran, siapa saja peserta musyawarah desa khusus, siapa yang mengundang dan apa saja yang akan dilakukan di musyawarah desa khusus," ujar Yandri dalam keterangannya, Selasa (6/5).

Ia mengatakan, peserta musyawarah desa khusus meliputi kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, pendamping desa, penyuluh pertanian dan lain sebagainya.

Simak juga Video: Yandri: Melupakan Desa Sama dengan Melupakan Koperasi, Sangat Bahaya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sari Yuliati menjadi salah satu nominator dalam Sekar Agni Negeri. Anggota DPR RI ini mempunyai perhatian khusus pada pendampingan hukum untuk kaum rentan.

Sari Yuliati merupakan politikus dari Partai Golkar yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2024-2029 dan bendahara umum DPP Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif 2024 Sari maju dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II yang meliputi Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sebelumnya ia juga tercatat duduk di Komisi III DPR RI untuk periode 2019-2024.

Sari Yuliati telah dua periode bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Sari aktif mengadvokasi penanganan kasus hukum yang terjadi di Dapilnya maupun dalam skala nasional. Misalnya saat Sari menyoroti kasus bunuh diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kayangan, Lombok Utara. Ia mendesak Polda NTB melakukan investigasi secara transparan karena adanya dugaan oknum kepolisian yang melakukan intimidasi dan pelanggaran prosedur kepada korban.

Sari juga dikenal aktif dalam mengawal proses reformasi hukum dan peradilan. Misalnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan tersangka, korban, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu Sari juga terlibat dalam diskusi terkait penerapan restorative justice, termasuk terlibat dalam diskusi dengan Duta Besar Inggris Dominic Jermey terkait penerapan restorative justice di inggris. Pertemuan ini menjadi bagian dari referensi penyusunan RUU KUHAP.

Selain itu ia juga dikenal dengan perhatiannya pada perlindungan hukum perempuan dan anak. Contohnya pada kasus pemerkosaan kakak adik di Purworejo (2024), di mana dia menyatakan bahwa kasus kasus kekerasan seksual kepada anak tidak boleh diselesaikan diluar jalur pidana. Ia juga meminta semua pihak proaktif dalam mengutamakan hak dan keadlian bagi korban. Berkat kiprahnya ini, ia pun menjadi nominator Sekar Agni Negeri.

Sekar Agni Negeri merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi detikcom untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia sekaligus sebagai pengingat akan perjuangan Raden Ayu Kartini. Ajang ini juga sebagai bentuk nyata dari semangat yang diwariskan Kartini serta upaya detikcom untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan dan menyoroti peran mereka dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kategori Sekar Agni menggambarkan beragam kontribusi perempuan dalam memperkuat berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, seni, budaya, hingga dunia pendidikan dan bisnis. Sekar Agni terdiri dari enam kategori penghargaan di antaranya:

1. Perempuan Wakil Rakyat Inspirasi Negeri
2. Perempuan Inspirasi Negeri
3. Perempuan Pelindung Seni Budaya
4. Perempuan Pemimpin Daerah
5. Perempuan Inspirator Bisnis
6. Perempuan Pejuang Pendidikan

Dengan adanya program ini, diharapkan para perempuan yang menjadi penerima penghargaan dapat semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi negeri ini.

Nantinya, para Sekar Agni akan membagikan kisah melalui segmen spesial detikPagi dan detikSore. detikers bisa menontonnya secara live streaming di detikcom. Catat tanggalnya ya, acara ini akan tayang pada 7-9 Mei 2025 mendatang!

Simak juga "Selvi Ananda Beri Pesan untuk Perempuan: Saling Menopang-Mendukung" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kendari (ANTARA) - Puluhan warga binaan itu terlihat rapi dan antusias untuk mengikuti arahan sipir penjara untuk mengikuti pendidikan kesetaraan atau kejar paket. Mereka duduk berjajar dan menyimak dengan baik arahan tutor dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Kendari.

Hal yang menarik dari kelas tersebut, terdapat beberapa para warga binaan yang tangannya hampir dipenuhi tato, memegang bolpoin dan dengan lancar menulis apa yang disampaikan oleh pengajar mereka.

Tidak sedikit di antara mereka yang mengenakan seragam berwarna merah dengan tulisan "Warga Binaan Pemasyarakatan" itu juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengajar terkait dengan materi yang disampaikan kepada mereka.

Pendidikan kesetaraan itu merupakan wujud program inovasi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para warga binaan tersebut.

Dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk para warga binaan, itu sudah diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Untuk memberikan hak pendidikan kepada para warga binaan itu, SKB dan Lapas Kendari menjadwalkan dalam satu pekan untuk mengajar mereka yang tertinggal dalam hal pembelajaran, yakni pada Senin dan Kamis. Upaya itu untuk tetap memberikan mereka kesempatan menimba ilmu, walau dari balik jeruji.

Kepala Satuan SKB Kota Kendari Sarjan, saat ditemui ANTARA di Lapas Kelas IIA Kendari menjelaskan bahwa pembelajaran itu sudah mulai sejak Oktober 2024, setelah ditandatangani naskah kerja sama. Para narapidana itu mengikuti pendidikan kesetaraan atau Paket B (sederajat SMP) dan Peket C (sederajat SMA).

Meskipun pesertanya adalah narapidana, materi pembelajaran sama dengan yang diterapkan dalam lingkup SKB, yakni menggunakan kurikulum yang diacu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mata pelajaran yang diberikan kepada mereka juga sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya, sedangkan yang berbeda hanya karakteristiknya saja. Dengan demikian, para pengajar harus menggunakan pendekatan persuasif. Persuasif dilakukan untuk memberikan rasa nyaman bagi peserta yang secara kondisi psikisnya berbeda dengan murid yang berada di luar lapas.

Dalam memberikan pelajaran kepada mereka, para tutor dari SKB juga mengedepankan cara agar para warga binaan bisa mendapatkan perubahan yang baik dan terus bersemangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran.

Dengan menggunakan pendekatan yang persuasif, maka warga binaan yang tadinya sudah tidak ada semangat untuk ikut belajar, semangatnya tumbuh bahwa pendidikan itu sangat penting bagi mereka.

Ketika mereka bersemangat untuk terus belajar, diharapkan kegiatan pembelajaran yang merupakan layanan khusus di Lapas Kendari bisa mereka jadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 ini, SKB sebagai penyelenggara pendidikan yang juga menjadi mitra Lapas Kendari dapat melayani hak-hak warga binaan untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan dengan mendapatkan ijazah layaknya pendidikan formal.

Data di Lapas Kendari menunjukkan masih banyak warga binaan di lapas itu yang sangat tertinggal dalam pendidikan formal. Kondisi tersebut yang menggerakkan lapas untuk membuka kelas-kelas khusus untuk memberikan bimbingan kepada mereka yang kemampuannya tertinggal, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lain.

Kelas-kelas itu dibuat agar mereka yang tertinggal dalam pendidikan bisa kembali merasakan suasana belajar, seperti yang pernah mereka rasakan pada saat bersekolah.

Pendidikan kesetaraan itu juga melengkapi berbagai kemampuan dan keterampilan yang mereka peroleh lewat pelatihan-pelatihan di lapas. Semua pengetahuan dan keterampilan itu dapat menjadi bekal bagi mereka, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat atau saat mereka keluar dari lapas, nantinya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Kendari Herman Mulawarman menyampaikan bahwa semangat warga binaan untuk ikut dalam pendidikan itu sangat tinggi dan menyambut baik para tenaga pengajar atau tutor yang datang dua kali dalam sepekan ke lapas.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan itu sangat bermakna, terutama bagi mereka yang masih buta huruf. Adanya beberapa warga binaan yang buta huruf, kemudian menjadi perhatian pengelola Lapas Kendari untuk memberikan program pendidikan kepada mereka, yang diharapkan mereka nantinya memiliki keterampilan membaca dan menulis, termasuk menghitung.

Selain buta huruf, ada juga beberapa warga binaan yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Dengan pendidikan kesetaraan itu, mereka kemudian menjadi terlatih untuk menggunakan Bahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan.

Dalam satu kelas pendidikan kesetaraan paket B yang diadakan itu berjumlah 25 orang, sedangkan untuk kelas Paket C terdapat sebanyak 40 orang warga binaan.

Selain pendidikan kesetaraan, Lapas Kendari juga memberikan kesempatan kepada warga binaan yang tengah menempuh pendidikan jenjang Strata-1 atau S1 di perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya hingga mereka mampu menyelesaikan ujian skripsi.

Beberapa bulan lalu, dosen dari satu perguruan tinggi melaksanakan ujian skripsi di lapas untuk warga binaan yang tengah menempuh pendidikan tinggi dan sudah pada tahap menyelesaikan skripsi.

Apa yang dilakukan oleh pengelola Lapas Kendari bersama SKB Kota Kendari merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan layanan kesempatan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta agar polemik lahan di wilayah Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, dapat diselesaikan secara hukum. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa sejumlah warga Sukahaji di Taman Cikapayang saat momen Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025).

Farhan juga meminta agar perwakilan perumahan Taman Sakura yang digadang-gadang sebagai pemilik lahan di kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, agar tidak melakukan pemagaran yang membatasi aktivitas warga.

Diketahui, lahan seluas 7,5 hektare di kawasan tersebut saat ini dipasangi pagar seng dan plang yang menyatakan bahwa tanah dimiliki oleh Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar.

"Sesuai dengan kesepakatan bersama warga dan Gubernur Jawa Barat, serta pemilik Taman Sakura, agar dapat menyelesaikannya secara hukum. Saya sudah meminta kepada siapapun yang merasa mewakili Taman Sakura, jangan melakukan pemagaran, jangan melakukan pembongkaran," ungkap Farhan, Jumat (2/5/2025).

Ia meminta agar warga yang telah didata untuk mendapatkan uang kerohiman agar dapat menerimanya dan memenuhi kesepakatan untuk mencari tempat tinggal di wilayah lain dengan mengontrak. Sementara itu, bagi warga yang menolak uang kerohiman yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memilih untuk bertahan tinggal di kawasan tersebut, Farhan meminta agar dapat menempuh jalur hukum.

"Untuk warga yang menerima kerohiman, silakan diterima dengan baik dan kemudian memenuhi kesepakatan. Untuk warga yang menolak, silakan langsung menuju ke arah tindakan atau ranah hukum," paparnya.

Ia menyebut akan mempersilakan warga dan pihak yang berpolemik untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar hak hidup seluruh warga Kota Bandung dapat terjaga.

"Kalau perlu ke pengadilan, silahkan dilaksanakan. Kami menghargai hak hidup keseluruhan warga Kota Bandung," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Sukahaji pernah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, didampingi oleh Wakil Wali Kota Bandung Erwin pada Rabu 16 April 2025.

Dalam mediasi tersebut, Dedi menyebut akan memberikan dana kerohiman berupa bantuan uang kontrak selama satu tahun termasuk untuk kebutuhan pangan, bagi warga yang memilih untuk direlokasi. Dana yang disiapkan sebesar Rp10 juta untuk satu rumah terdampak, untuk satu tahun.

"(Sumber dana) ada banyak, dari Pemprov, BJB Peduli, banyak lah orang-orang yang akan berempati memberikan bantuan sosial pada saudara-saudaranya yang kehilangan tempat tinggal. Hitungan aja 600 KK dikali Rp10 juta, sekitar Rp6 miliar," terang Dedi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara (jubir) presiden, Prasetyo Hadi langsung berkoordinasi dengan PLN terkait listrik padam yang terjadi di wilayah Bali. Pemerintah menyampaikan apresiasi gerak cepat PLN menangani listrik padam.

"Kami menerima laporan mengenai gangguan kelistrikan di Pulau Bali, dan atas arahan Presiden, kami segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait. Pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan," kata Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Prasetyo menuturkan berdasarkan laporan yang diterimanya, pemadaman listrik itu terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali. Gangguan tersebut menyebabkan trip di seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah yang terdampak mati listrik itu mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara disebut sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

"Dalam waktu sekitar 45 menit, jajaran PLN berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali. Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," ujar Prasetyo.

Mewakili Presiden Prabowo, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Di saat yang sama, ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Atas nama Presiden dan pemerintah, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan komitmen rekan-rekan PLN di lapangan. Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," tuturnya.

Simak Video: Suasana Malam di Kawasan Kuta saat Listrik Se-Pulau Bali Padam

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya