Mendes Yandri Tergetkan Badan Hukum Kopdes Merah Putih Rampung 12 Juli
Yandri menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli. [384] url asal
#yandri-susanto #menteri-desa #koperasi-desa-merah-putih #kota-serang #badan-hukum-koperasi #kementerian-hukum #ahmad-riza-patria #jawa-tengah #musyawarah-desa-khusus #hari-koperasi-12 #musdesus-se #kepala #rampun
Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta agar pemerintah desa segera melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dia menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli.
Yandri menjelaskan tahapan-tahapan membangun Koperasi Desa Merah Putih dari awal pembentukan badan usaha sampai penentuan modal dan jenis usaha. Untuk saat ini, Yandri menyebut desa sedang membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa.
"Kita akan mempercepat musyawarah desa khusus. Dari musyawarah desa khusus itu, ada berita acaranya yang nanti akan dibawa ke notaris. Dari notaris akan diusulkan ke Kementerian Hukum untuk dibuat badan hukumnya," ujar Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (7/5/2025).
"Setelah badan hukum dibuat, nanti akan langkah berikutnya, tentang permodalan, tentang gudang, jenis usaha, rekrutmen tenaga kerja, itu tahap berikutnya," ujar Yandri.
Yandri menyampaikan sedang menggenjot agar terjadi musyawarah desa khusus untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih. Dia menargetkan semua desa sudah melangsungkan Musdesus pada akhir Mei 2025, dan badan hukum koperasi selesai pada Juni 2025.
"Akhir Mei, semua musyawarah desa khusus selesai. Nanti Juni, kalau bisa persoalan badan hukum di Kementerian Hukum selesai. Jadi 12 Juli mudah-mudahan, seluruh desa, termasuk kelurahan, badan hukum telah ada di Hari Koperasi 12 Juli," ujarnya.
"Setelah itu, kita melangkah di unit usaha dan permodalan dan sebagainya," lanjutnya.
Sebelumnya, Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran percepatan Musdesus se-Provinsi Jawa Tengah. Musdesus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Pada kesempatan tersebut, Yandri mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam surat edaran tersebut, sudah diatur alur musyawarah desa khusus, peserta, sampai dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan tersebut.
"Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah membuat surat edaran, siapa saja peserta musyawarah desa khusus, siapa yang mengundang dan apa saja yang akan dilakukan di musyawarah desa khusus," ujar Yandri dalam keterangannya, Selasa (6/5).
Ia mengatakan, peserta musyawarah desa khusus meliputi kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, pendamping desa, penyuluh pertanian dan lain sebagainya.
Simak juga Video: Yandri: Melupakan Desa Sama dengan Melupakan Koperasi, Sangat Bahaya
(aik/isa)
Bagi-bagi Sertifikat Tanah di Lebak, AHY: Bukti Kepastian Hukum!
Kementerian ATR/BPN menyerahkan 34 sertifikat tanah di Banten, memberikan kepastian hukum dan nilai ekonomis bagi warga. [374] url asal
#sertifikat-tanah #ahy #ossy-dermawan #pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap #kementerian-atr-bpn #kota-serang #bendungan-karian #diana-kusumastuti #keberkahan #kemaslahatan #penyerahan #bagi-bagi-sertifikat-tanah
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang membagikan 34 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Lebak dan Kota Serang, Banten. Penyerahan sertifikat itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
Dengan menyertifikasi tanah ini bisa mendapatkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Maka dari itu, hal ini penting untuk dilakukan.
"Dengan diserahkannya sertifikat hak milik ini, tanah yang selama ini dihuni oleh Bapak dan Ibu kini telah memiliki legalitas formal. Ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua," ujar AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (11/1/2024).
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga menyampaikan bahwa sertifikat tanah memberikan nilai tambah secara ekonomis. Ia juga mengingatkan agar sertipikat dimanfaatkan dengan bijak.
"Sertifikat ini diharapkan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha agar lebih produktif," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, diserahkan 20 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Lebak, serta 14 sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah, organisasi umat Muslim, dan pondok pesantren di Kabupaten Lebak dan Kota Serang.
Setelah menyerahkan sertipikat, Menko AHY bersama Wamen ATR/Waka BPN, dan didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga meninjau infrastruktur di kawasan Bendungan Karian.
(abr/zlf)