Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan mengalihkan penahanan tersangka perintangan penyidikan Direktur Pemberitaan JakTVnonaktif Tian Bahtiar (TB). Tian dialihkan menjadi tahanan kota karena menderita penyakit jantung.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyebutkan keputusan itu ditetapkan setelah penyidik berkonsultasi dengan dokter. Tian kini dikenakan wajib lapor.

"Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah delapan ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan (masalah) di pernapasan," kata Harli di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

"Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu," tambah dia.

Harli mengatakan istri Tian menjadi jaminan pengalihan penahanan terhadap suaminya itu. Di sisi lain, terhadap tian juga dipasangi alat detektor untuk memantau pergerakannya.

"Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan itu, istri yang bersangkutan. Terkait dengan pengalihan penahanan ini, dari rutan menjadi kota, kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik (detektor) yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan," tutur Harli.

Kendati demikian, eks Kajati Papua Barat itu memastikan penanganan kasus permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang saat ini ditangani Kejagung masih terus berlanjut. Dia menyebutkan Kejagung akan terus mengusut kasus ini sampai terang benderang.

"Perlu kami tegaskan juga bahwa tentu penanganan perkara ini terus dilanjutkan. Bahkan kita selalu rilis terkait dengan saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," tegas Harli.

"Kita harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, penahanan Tian Bahtiar (TB) dialihkan menjadi tahanan kota. Tian merupakan satu dari tiga tersangka dalam kasus permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang saat ini ditangani Kejagung.

Hal itu disampaikan Harli Siregar. Dia menyebutkan pengalihan itu dilakukan karena alasan kesehatan.

"TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis sore karena alasan sakit," kata Harli kepada wartawan, Jumat (25/4).

Diketahui, Tian diumumkan menjadi tersangka pada Selasa (22/4) lalu. Terhadapnya dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menolak penggodokan rencana peraturan daerah (Ranperda) Anti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Perda tersebut dinilai memicu diskriminasi dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya Ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan Perda tapi kita menolak karena menurut kami akan meningkatkan kebencian yang sebenarnya ada informasi yang keliru terkait orientasi seksual yang menganggap LGBT itu sebagai penyimpangan seksual," ujar Direktur YLBHI-LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Kamis (25/4/2025).

Menurutnya, pengaturan terhadap LGBT dalam perda dikhawatirkan menyebabkan tindakan represif. Di sisi lain, lanjut Azis, persepsi yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual bertentangan dengan pedoman resmi dari pemerintah.

"Sehingga ketika itu diatur, kepada LGBT dapat dikenakan upaya pencegahan maupun penanggulangan yang di dalamnya mencakup akses pengamanan dan rehabilitasi yang sering kali represif. Itu yang kita takutkan," katanya.

"Padahal kalau kita lihat sebenarnya, anggapan bahwa LGBT adalah penyimpangan itu bertentangan dengan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa dari Kementerian Kesehatan, sudah disebutkan bahwa orientasi seksual tidak dianggap sebagai gangguan," kata Azis menambahkan.

Dia mengkhawatirkan perda tersebut akan mendorong terjadinya diskriminasi sistematis. Bahkan bisa berujung pada tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan kepada kelompok LGBT.

"Kalau Perda ini didorong akan memperburuk stigma dan diskriminasi masyarakat kepada LGBT. Karena yang terjadi nanti akan ada kesewenang-wenangan, akan ada kehilangan pekerjaan oleh LGBT karena dia sudah dianggap sebagai penyimpangan. Problem utamanya di sana," jelasnya.

Misalnya, kata Azis, kelompok LGBT akan kehilangan hak dasar karena dianggap menyimpang yang dilegitimasi dengan perda. Sehingga dia menyimpulkan, perda yang digodok akan bertentangan dengan HAM.

"Sehingga kalau mau disimpulkan keberadaan perda LGBT yang didorong oleh eksekutif dan legislatif DPRD Makassar dikhawatirkan nanti mereka kehilangan hak dasarnya. Ini yang jadi problem utamanya," jelasnya.

Dia juga menilai tidak ada urgensi dalam mendorong perda anti-LGBT meski baru-baru ini viral dua laki-laki berciuman di tempat hiburan malam (THM). Peristiwa itu disebut merupakan stigma semata bagi LGBT.

"Kalau ini terdorong gara-gara ada peristiwa di tempat hiburan malam, lagi-lagi kita menganggap ada stigma di sana. Seolah-olah hal yang terkait dengan kekerasan seksual dilekatkan ke LGBT," katanya.

Padahal menurut Azis, perbuatan asusila tak hanya dilakukan oleh LGBT. Seharusnya kejadian itu tidak dilihat dari segi orientasi seksual.

"Tidak perlu dilihat dia LGBT, inikan sangat diskriminasi memandang LGBT sebagai sebuah penyimpangan seksual yang akan mengarah pada tindakan diskriminasi dan kekerasan kepada mereka," imbuhnya.

Jika peristiwa itu dianggap melanggar hukum, kata dia, silakan diproses pidana umum. Pasalnya, tindakan asusila bisa dilakukan siapapun tanpa harus melihat apa orientasi seksualnya.

"Kita tolak ukurnya, kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu silakan saja diproses," jelasnya.

Terkait perda ini akan dibahas lagi, Azis memastikan YLBHI-LBH Makassar menyatakan tetap akan menolak. Dia menyebut tidak ada urgensi untuk membahas perda ini.

"Jelas ini akan kita tolak karena dia tidak berlandaskan pada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara data. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi. Pendekatannya akan dipertanyakan karena cara pandang dari awal sudah keliru dengan menganggap sebagai sebuah penyimpangan seksual," kata Abdul Azis.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Makassar Anwar Faruq mengakui rencana pembahasan perda ini pada 2023 lalu mendapat penolakan keras di aktivis pro LGBT. Para aktivis kala itu menentang karena menilai bertentangan dengan HAM.

"LSM ini menolak karena katanya bertentangan dengan HAM kemudian juga belum ada undang-undang di atasnya berkaitan dengan LGBT. Tapi di Bogor sudah ada, makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan agar rencana penggodokan kembali tahun ini bisa berjalan lancar. DPRD Makassar berencana akan mengadopsi perda serupa yang berlaku di Bogor, Jawa Barat.

"Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar. Kita bisa mencontoh Bogor karena di sana sudah ada Perda LGBT-nya," jelas Faruq.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) melakukan kunjungan ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Nicholay Aprilindo menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Nicholay melakukan kunjungan ini ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, kemudian ada juga Tokoh Muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni. Mereka meminta masalah mengenai sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua.

Dalam hal ini, Nicholay mengatakan KemenHAM mendorong solusi terbaik masalah Papua saat ini adalah rekonsiliasi dan upaya-upaya perdamaian. Dia meminta semua pihak menyetop aksi kekerasan.

"Tentu saja kekerasan yang seakan tak pernah berakhir menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak korban berjatuhan, nyawa melayang sia-sia. Atas dasar apa pun kami mengajak untuk stop kekerasan. Kita akhiri sudah. Kita sama-sama mendorong upaya rekonsiliatif yang menjadi pintu menuju perdamaian. Kita bangun Papua dalam semangat ini yaitu rekonsiliasi dan perdamaian," kata Nicholay di sela-sela pertemuan dengan pengungsi di Kenyam seperti keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (19/4/2025).

Nicholay mengatakan kehadirannya di Nduga kali ini utamanya adalah misi kemanusiaan. Dia ingin memastikan masalah di tanah Papua ini bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi dan perdamaian.

"Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik. Kita berharap dari Nduga ini lahir semangat rekonsiliasi dan perdamaian itu," kata Nicholay.

Dia menilai masalah Papua sangat kompleks sehingga harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan. Dia meyakini dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian diharapkan masalah Papua bisa perlahan membaik sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai.

"Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak," jelasnya.

Dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga, Nicholay mengaku mendapat banyak temuan yang akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian 'rasa aman' bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing.

"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ucap Nicholay.

Lebih lanjut, dia juga memastikan negara benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat. Dia meyakini pemerintah bisa menjadi jembatan perdamaian di Papua.

"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," katanya.

"Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya," sambungnya.

Terakhir, Nicholay memastikan temuan kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk Kementerian HAM mencarikan solusi untuk masalah aksi kekerasan di Papua. Dia menginginkan keadilan bagi Tanah Papua.

"Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting," pungkas Nicholay.

Nicholay mengatakan saat ini pengungsi dari Kabupaten Nduga yang tersebar di banyak wilayah seperti Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua menantikan kebijakan negara yang holistik agar mereka bisa kembali dan menjalankan hidup dengan normal kembali ke kampung halamannya masing-masing.

Masyarakat mengharapkan agar hak mendapatkan pendidikan bagi Anak-anak, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik lainnya bagi warga pengungsi Nduga yang selama ini terabaikan bisa dipenuhi kembali

Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua pada umumnya.

Simak juga Video: Polisi Klaim Kuasai Nduga Pegunungan, Dipastikan Sudah Aman

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Mandailing Natal (Madina) Herma Yulia lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Herma adalah anak seorang kuli pasar yakni mengangkat meja dan ibunya penjual kopi keliling.

Herma saat ini duduk di kelas XII-IIS MAN 3 Madina. Dia adalah anak ke-4 dengan ayah bernama Muhammad Gunung Simatupang (57) dan ibunya bernama Misna Batubara (49).

"Kami ada enam bersaudara. Dengan penghasilan orang tua yang tergolong minim harus menghidupi kami yang masih sekolah ini. Kakak dan abang sudah menikah, yang satunya masih kerja. Tinggal kami berdua yang sekolah," ucapnya dikutip dari situs Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (15/4/2025).

Meski ayahnya berprofesi sebagai kuli pasar dan ibunya menjual kopi keliling, Herma yang hobi memasak ini tidak menyurutkan semangatnya untuk bersekolah dan menggapai cita-cita masuk ke perguruan tinggi negeri impian.

Dia bersyukur, saat pengumuman SNBP pada 18 Maret 2025 lalu, dinyatakan lulus dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Herma pun mengaku tidak menyangka namanya tercantum sebagai calon mahasiswa baru Ilmu Hukum UI. Dia mengaku sangat senang dapat mewujudkan impiannya menjadi mahasiswa UI, terutama di program studi favoritnya.

"Perasaan saya campur aduk pada saat kelulusan itu. Saya senang karena tidak menyangka bisa lulus di universitas favorit saya. Di sisi lain, saya sedih membayangkan jawaban dari orangtua karena akan terhalang keadaan ekonomi," ungkapnya.

Namun setelah Herma cerita dan memberi pemahaman kepada kedua orang tua, mereka menyetujuinya untuk kuliah di UI jurusan hukum. Bahkan ayahnya sangat mendukung untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Herma berharap bisa menyelesaikan masa kuliahnya dengan cepat. Dia juga ingin memiliki pekerjaan, mewujudkan mimpi, dan membanggakan kedua orangtuanya serta memperbaiki keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya kelak.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbingnya dengan sabar memberikan pengajaran, ilmu, dan moivasi serta semangat. Herma juga memohon doa kepada orangtua, keluarga besar MAN 3 Mandailing Natal, dan teman-temannya agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menggapai cita-citanya.

Video: Kemenag Pertimbangkan Hapus Madrasah Keterampilan

Video: Kemenag Pertimbangkan Hapus Madrasah Keterampilan

Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Haslinda, menanggapi soal dugaan produk skincare Mira Hayati yang mengandung merkuri adalah produk yang dipalsukan. Dia menyebut hal itu harus dibuktikan secara hukum.

Haslinda menyampaikan hal tersebut ketika menjadi saksi ahli dalam persidangan di Ruangan Ali Said, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (10/4/2025) sore. Awalnya, pengacara Mira Hayati, Ida Hamidah menanyakan siapa yang bertanggung jawab jika produk skincare MH yang beredar adalah produk yang dipalsukan.

"Kalau soal pemalsuan, sepanjang pemalsunya menggunakan kode notifikasi yang sama, nomor batch yang sama, itu harus melalui pembuktian (bahwa produk tersebut palsu)," jelas Andi Haslinda.

Haslinda menyebut hal itu masih termasuk tanggung jawab produsen yang memproduksi produk tersebut. Bahkan sekalipun Mira Hayati telah membuat laporan di polisi, ia tetap bertanggung jawab selaku Direktur PT AMMU yang memproduksi produk tersebut.

"Sepanjang itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah pemalsuan, misalnya melalui penyelidikan polisi, itu tetap menjadi tanggung jawab produsen," ucap Haslinda.

Haslinda kembali menekankan jika belum ada pembuktian melalui jalur hukum, maka Mira Hayati tetap bertanggung jawab. Meskipun Mira Hayati telah mewanti-wanti dengan menginformasikan melalui media sosialnya, dia tetap harus melalui jalir hukum lebih dulu untuk membuktikan pemalsuan tersebut.

"Sepanjang pembuktiannya tidak melalui jalur hukum, tetap tanggung jawab produsen tangan pertama," tegas Haslinda.

Diketahui, Mira Hayati didakwa melanggar melanggar Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Owner skincare itu terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Sebelumnya diberitakan, Mira Hayati telah keluar dari Rutan Kelas I Makassar sejak Kamis (27/3/2025) lalu. Kini statusnya menjadi tahanan rumah dan tetap dalam pengawasan.

"Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar. Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, (hanya) di dalam rumah," jelas Humas PN Makassar Sibali.

Sibali menuturkan, majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan Mira Hayati karena alasan kemanusiaan. Sebab, bayi Mira Hayati memerlukan sosok ibunya.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ungkap Sibali.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Terdakwa kasus peredaran skincare mengandung bahan merkuri, Mira Hayati (29) kini bebas dari Rutan Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), usai menjadi tahanan rumah. Owner skincare itu menjadi tahanan rumah dengan alasan ingin merawat bayi yang baru dilahirkannya.

Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo mengungkapkan, pengalihan status penahanan Mira Hayati berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati keluar dari rutan sebelum Hari Raya Idulfitri 2025 lalu.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status Tahanan Rumah oleh pihak Penahan (Pengadilan Negeri Makassar) sejak 27 Maret 2025," kata Ahmad dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, kuasa hukum Mira Hayati, Ida Hamida menuturkan, pengalihan status penahanan kliennya sudah sesuai aturan. Pihaknya memang beberapa kali mengajukan permohonan itu kepada majelis hakim PN Makassar setiap sidang.

"Setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ucap Ida.

Ida mengatakan, kliennya baru saja melahirkan pada Rabu (5/3) lalu. Kondisi itu membuat Mira Hayati mengajukan diri menjadi tahanan rumah agar fokus merawat bayinya yang lahir secara prematur.

"Bayinya lahir prematur, seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," imbuhnya.

Humas PN Makassar, Sibali memastikan status Mira Hayati adalah tahanan rumah. Dia menegaskan terdakwa kasus peredaran skincare berbahan berbahaya itu tetap dalam pengawasan.

"Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar. Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, (hanya) di dalam rumah," jelas Sibali.

Mira Hayati Beri Uang Jaminan

Sibali menuturkan, majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan terhadap Mira Hayati bukan tanpa alasan. Salah satunya karena alasan kemanusiaan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ungkap Sibali.

Mira Hayati juga memberikan uang sebagai jaminan. Namun Sibali tidak merinci nominal uang yang dijaminkan Mira Hayati.

"Terus ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian," tuturnya.

Sibali tidak mengetahui sampai kapan status tahanan rumah untuk Mira Hayati diberikan. Dia mengatakan Mira Hayati akan dijemput jaksa penuntut umum setiap kali akan menjalani persidangan.

"Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan," imbuh Sibali.

Dakwaan Mira Hayati di Kasus Skincare

Diketahui, ada 3 terdakwa dalam kasus peredaran skincare mengandung bahan berbahaya. Selain Mira Hayati, dua terdakwa lainnya adalah owner produk Ratu Glow dan Raja Glow Agus Salim (40) dan Direktur CV Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (42).

Mira Hayati sendiri didakwa mengedarkan skincare bermerkuri dalam sidang yang berlangsung di PN Makassar, Selasa (11/3). Hasil laboratorium BPOM mengungkap dua produk terdakwa mengandung bahan berbahaya, yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream.

"Kedua produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Lightening Skin maupun MH Cosmetic Night Cream, yang keduanya positif mengandung merkuri/raksa/HG, sebagai bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik " ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream bahkan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

"Produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Night Cream yang telah diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa (Mira Hayati) tersebut, ternyata tidak memiliki notifikasi sebagai persyaratan izin edar yang secara resmi terdaftar di BPOM," kata JPU.

Atas perbuatannya, Mira Hayati dinilai melanggar Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Owner skincare itu terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Terdakwa kasus skincare bermerkuri, Mira Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menjadi tahanan kota berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status tahanan rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan kota karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamida membenarkan kliennya telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Ida mengaku penetapan PN Makassar itu setelah pihaknya mengajukan permohonan sebanyak 4 kali.

"Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ujar Ida.

Alasan kliennya mengajukan status agar jadi tahanan kota salah satunya karena harus mengurus bayinya yang baru lahir. Apalagi bayi tersebut, kata Ida, lahir dengan prematur.

"Iya salah satunya (karena ada bayinya). Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," jelasnya.

Diketahui, Mira Hayati memproduksi dan mengedarkan kosmetik merek Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing mengandung merkuri. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama itu didakwa melanggar pasal 435 juncto pasal 138 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Mira Hayati terancam hukuman penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sehingga produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Nikita Mirzani sampai saat ini masih berada di dalam tahanan lantaran kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Lantas apa kabar Nikita Mirzani?

Melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid, Nikita Mirzani disebut dalam keadaan sehat dan bugar tidak kurang satu apa pun.

"Sehat wal afiat, dia sehat. Saya datang ke sini dalam rangka minal aidin wal faidzin," ungkap Fahmi Bachmid saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Saat ditanya lebih lanjut, Fahmi menuturkan tidak ada perbincangan lain yang saat bertemu dengan Nikita Mirzani.

"Dia menyampaikan permohonan maaf, maaf lahir dan batin di momen Lebaran ini. Dia melalui saya, bilang 'Sampaikan saja, Bang permohonan maaf saya kepada teman-teman' yang lain saya tidak bahas," jelas Fahmi lagi.

Ia juga tidak membahas soal penangguhan penahanan Nikita Mirzani.

"Pokoknya hari ini saya datang momennya Lebaran, nanti setelah ini baru kita bahas lagi mengenai masalah hukum. Kalau sekarang, Nikita tadi bilang minta maaf lahir batin kepada semua teman-teman media dan masyarakat," paparnya lagi.

Fahmi menjelaskan, perbincangan dengan Nikita Mirzani hanya sebatas permintaan maaf setelah Lebaran.

"Tidak elok membahas masalah lain di momen Lebaran ini," jelas Fahmi.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Selasa (4/3).

Mereka ditahan terkait dengan kasus pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ditahan selama 20 hari ke depan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Penahanan ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat, termasuk bukti transfer, rekaman percakapan, dan dokumen terkait pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, Selasa (4/3).

Masa penahanan Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra kemudian ditambah menjadi 40 hari sampai 2 Mei 2025.

Video: Senyum Nikita Mirzani Saat Pakai Baju Tahanan

Video: Senyum Nikita Mirzani Saat Pakai Baju Tahanan

Vadel Badjideh harus menjalani masa tahanan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan aborsi dan asusila anak di bawah umur.

Saat Lebaran, Vadel harus merayakan bersama tahanan lainnya. Kakaknya, Bintang menceritakan momen Vadel menjalani Lebaran di tahanan.

"Iya (Vadel) sempat salat sama tahanan di atas tadi. Ya dia sih ngerasa beda ya. Sekarang kan, maaf, sama teman-teman tahanan yang di atas," ujar Bintang di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

Selain itu, Bintang juga menyebut Vadel banyak bertukar cerita dengan tahanan lainnya mengenai tradisi Lebaran versi mereka. Vadel dan teman-teman di rutan juga sempat sedih ketika malam takbiran tak bisa berkumpul dengan keluarga.

"Yang bikin kami terenyuh, mereka bareng-bareng takbiran di atas. Tadi si Vadel cerita," sambung Bintang.

Ketika Bintang hadir bersama ibundanya, Titin dan Martin ke rutan, Vadel langsung emosional. Perayaan Lebaran Vadel di rutan berlangsung haru.

"Pelukan, nangis, cium. Itu aja sih. Mau di luar atau di dalem, sama aja (tradisinya)," jawab ibunda, Titin.

Bintang menambahkan, kehadiran keluarga ketika Lebaran di rutan membuat Vadel memanfaatkan momennya. Bintang menyebut Vadel lebih manja ketika bertemu ibunya.

"(Manja) masih. Itu tadi dia disediain. Dipotongin mama ketupat tadi, ditanyain juga mau yang mana ayamnya. Disedain macam-macam kayak di rumah," tambah Bintang.

Ketidakhadiran Vadel Badjideh di rumah saat Lebaran membuat keluarganya sedih dan merasa kehilangan. Momen ini menjadi sangat berat untuk mereka.

Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

Pada 13 Februari 2025 Vadel Badjideh ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Video Kondisi Vadel di Tahanan, Keluarga: Masih Semangat, Masih Mikirin Dance!

Video Kondisi Vadel di Tahanan, Keluarga: Masih Semangat, Masih Mikirin Dance!

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) merekomendasikan agar mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini disampaikan setelah Komnas HAM mendapatkan fakta salah satu korban pencabulan dari AKBP Fajar terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).

"Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Saudara Fajar, terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual, mengingat hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Sabtu (29/3/2025), melansir detikBali.

Desakan Komnas HAM ini merupakan salah satu poin dari sembilan rekomendasi Komnas HAM kepada Kapolri. Selain soal pemeriksaan kesehatan, Komnas HAM juga meminta agar Polri memproses hukum kedua tersangka, Fajar dan Stefani (20) alias F, secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi korban.

Komnas HAM kemudian meminta kepolisian menemukan dan mengungkap peran V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk Fajar. Komnas HAM mendapatkan temuan itu setelah melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri serta Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

Komnas HAM juga telah meminta keterangan dua korban anak yang masing-masing berusia 13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka.

"Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Kapolri untuk menemukan dan mengungkap peran Saudara Fangki Dae sebagai nama yang dipakai oleh Saudara Fajar ketika memesan kamar pada 25 Januari 2025. Menemukan perantara lain yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh Saudara Fajar," urai Uli.

Artikel ini sudah tayang di detikBali, baca selengkapnya di sini.

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, menyatakan bahwa Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi kepada Polri untuk mengusut kasus ini. Rekomendasi tersebut mencakup pelaksanaan penyelidikan yang transparan dan akuntabel, serta mengungkap individu yang berperan sebagai perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh mantan Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penting untuk mengungkap peran pihak yang menyediakan jasa layanan kencan bagi Fajar serta perantara lainnya yang hingga kini belum teridentifikasi.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Polri memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi korban serta keluarga mereka. Dalam penyelidikan kasus ini, Polri diminta untuk mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak korban tetap terjaga.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-undang perlindungan anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM menyarankan adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.

"Kemudian rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Selain kepada Polri dan Komdigi, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban anak, termasuk aspek kesehatan, keamanan, serta pendidikan mereka di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Walikota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Bulan Ramadan menjadi momentum saling memaafkan satu sama lain. Hal ini dilakukan agar ibadah puasa dapat berjalan dengan tenang.

Lantas bagaimana hukum puasa apabila tidak saling bermaafan?

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin mengungkapkan bahwa belum ada syarat ataupun aturan jelas terkait sah atau tidaknya puasa apabila tidak bermaaf-maafan.

"Banyak pertanyaan saat puasa salah satunya sebelum bermaaf-maafan apakah puasa kita diterima. Tidak ada syarat atau rukun dalam puasa yang mensyaratkan harus bermaaf-maafan sesama manusia lalu puasa kita diterima," ungkap Muryanto dalam program Kultum Ramadan detikSumut, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, Muryanto menyebutkan bahwa bermaaf-maafan sebelum puasa cukup penting agar dapat menjalani puasa dengan hati yang bersih.

"Dalam beberapa riwayat hadist banyak tersebar memang bermaaf-maafan itu menjadi penting sebelum puasa. Kepentingan saling memaafkan itu tidak hanya dilakukan sebelum puasa, selama puasa ataupun sebelum puasa," ujarnya.

Namun begitu, Muryanto mengatakan bahwa saling bermaafan tidak perlu menunggu saat momen Ramadan saja namun dapat dilakukan kapan saja.

"Bermaaf-maafan bisa dilakukan kapan saja dan tidak menjadi syarat seorang muslim menjalankan ibadah puasa. Sehingga bermaaf maafan sebelum puasa apakah puasanya diterima, itu tidak menjadi syarat," pungkasnya.

Kata Siapa Pekerja Gabisa Dapat Kemuliaan Malam Lailatul Qadar?

Kata Siapa Pekerja Gabisa Dapat Kemuliaan Malam Lailatul Qadar?