PEKANBARU, KOMPAS.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Riau, tengah menjadi sorotan.

Rutan Pekanbaru disorot dalam konteks pengawasan tahanan.

Sebanyak belasan orang tahanan bisa dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi.

Pada Selasa (15/4/2025), jagat maya dihebohkan dengan sebuah video yang diduga menunjukkan napi Rutan Pekanbaru dugem.

Video viral di media sosial ini salah satunya dibagikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya @manangsoebeti_stori.

Dalam video itu, terlihat sejumlah tahanan pria sedang berpesta. Mereka menghidupkan musik DJ dengan keras layaknya sedang dugem.

Ada yang berjoget dan ada yang duduk sambil geleng-geleng kepala.

Terlihat juga salah satu tahanan sedang menelepon sambil bersandar di dinding sel.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Mereka terlihat begitu santai dan menikmati alunan musik keras, seperti bukan di dalam tahanan.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau turun tangan melakukan penelusuran.

Hasil dari penelusuran itu, ternyata benar tahanan yang dugem berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, bersama jajarannya langsung turun ke Rutan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

Maizar mengatakan, dari hasil pengecekan, terdapat 14 orang tahanan yang melakukan dugem dan diduga pesta narkoba.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Riau, tengah menjadi sorotan.

Rutan Pekanbaru disorot dalam konteks pengawasan tahanan.

Sebanyak belasan orang tahanan bisa dugem dan diduga pesta narkoba di dalam jeruji besi.

Pada Selasa (15/4/2025), jagat maya dihebohkan dengan sebuah video yang diduga menunjukkan napi Rutan Pekanbaru dugem.

Video viral di media sosial ini salah satunya dibagikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Soebeti, melalui akun Instagram resminya @manangsoebeti_stori.

Dalam video itu, terlihat sejumlah tahanan pria sedang berpesta. Mereka menghidupkan musik DJ dengan keras layaknya sedang dugem.

Ada yang berjoget dan ada yang duduk sambil geleng-geleng kepala.

Terlihat juga salah satu tahanan sedang menelepon sambil bersandar di dinding sel.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Mereka terlihat begitu santai dan menikmati alunan musik keras, seperti bukan di dalam tahanan.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau turun tangan melakukan penelusuran.

Hasil dari penelusuran itu, ternyata benar tahanan yang dugem berada di Rutan Pekanbaru.

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, bersama jajarannya langsung turun ke Rutan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

Maizar mengatakan, dari hasil pengecekan, terdapat 14 orang tahanan yang melakukan dugem dan diduga pesta narkoba.

Pihaknya langsung mengambil tindakan dengan memindahkan 14 tahanan ke Lapas Pekanbaru.

"Mereka kami pindahkan untuk mempermudah proses pemeriksaan," kata Maizar saat diwawancarai wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan.

Jika terbukti bersalah, Maizar memastikan tahanan tersebut diisolasi dan ditempatkan di tahanan ekstra ketat serta tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan.

Maizar mengatakan, tahanan melakukan dugem pada Senin (14/4/2025), sekitar pukul 10 malam.

Saat dugem, salah satu tahanan merekam video.

"Video direkam sama napi," kata Maizar.

Lalu, video itu dibuat status di WhatsApp oleh tahanan hingga ada yang merekam layar dan viral di media sosial.

Sejauh ini, Maizar mengaku masih menyelidiki dari mana masuknya barang-barang terlarang ke dalam ruang tahanan Rutan Pekanbaru.

Menurutnya, hal itu bisa dari pengunjung atau ada keterlibatan petugas rutan.

Ia juga belum bisa memastikan apa saja barang-barang yang digunakan tahanan saat dugem.

"Masih dilakukan penyelidikan dari mana barang itu didapat," kata Maizar.

Dua Pejabat Dicopot

Buntut dari kasus tahanan dugem, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru, Arie Jelfri, langsung dicopot.

Kedua pejabat ini dicopot setelah Maizar turun ke Rutan Pekanbaru.

"Keduanya sudah dibebastugaskan," ucap Maizar.

Dia menyebut, Bastian Manalu digantikan oleh Nimrot Sihotang, sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Rutan Pekanbaru.

Nimrot sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau.

Maizar menegaskan bahwa Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

PEKANBARU, iNews.id - Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru Bastian Manalu dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini buntut dari video viral tahanan dugem dan diduga pesta narkoba serta minuman dalam sel.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar saat dikonfirmasi tidak menampik kabar kepala rutan dicopot. Dia menyebut jabatan Bastian Manalu akan dipegang petugas dari Kanwil Riau.

"Penggantinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," ujar Maizar, Rabu (16/4/2025).

Buntut dari tahanan asyik dugem yang viral di media sosial, Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar memerinthkan dilakukan razia ke seluruh lapas dan rutan di Riau. Selain dengan intelnya, Kakanwil minta razia dilakukan dengan instansi lain.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas dan Rutan se-Riau untuk razia gabungan dengan berkoordinasi bersama TNI dan kepolisian setempat," katanya.

Diketahui salah satu sel di Rutan Pekanbaru dijadikan tempat dugem para tahanan hingga viral di medsos. Mereka larut dalam dentuman musik keras sambil bergoyang. Para tahanan juga bebas memegang HP dan terlihat ada benda mirip bong atau alat isap sabu serta botol minuman.

Editor: Donald Karouw

PEKANBARU, iNews.id - Rekaman video sejumlah tahanan asyik menikmati musik dugemviral di media sosial. Tempat tersebut diduga Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau.

Dalam video yang beredar terlihat para tahanan asyik menikmati dentuman musik. Beberapa bahkan sampai berdiri untuk berjoget, sedangkan lainnya duduk sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Selain itu ada tahanan yang sibuk menelepon, bermain handphone (HP) hingga mengisap rokok elektrik dan rokok konvensional. Di sekitar mereka juga tampak berjejer sejumlah minuman.

Tak sampai di situ, di antara para tahanan terdapat benda seperti bong yang merupakan alat isap sabu. Video ini viral di media sosial sejak Selasa (15/4/2025).

Terkait video yang menghebohkan ini, Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu saat dikonformasi tidak membantahnya. Namun dia enggan menjelaskan lokasi tahanan tempat dugem dan siapa saja yang sudah diperiksa terkait hal tersebut.

"Lagi diperiksa, lagi diperiksa. Nanti dulu ya," ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Editor: Donald Karouw

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, menyatakan bahwa Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi kepada Polri untuk mengusut kasus ini. Rekomendasi tersebut mencakup pelaksanaan penyelidikan yang transparan dan akuntabel, serta mengungkap individu yang berperan sebagai perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh mantan Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penting untuk mengungkap peran pihak yang menyediakan jasa layanan kencan bagi Fajar serta perantara lainnya yang hingga kini belum teridentifikasi.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Polri memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi korban serta keluarga mereka. Dalam penyelidikan kasus ini, Polri diminta untuk mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak korban tetap terjaga.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-undang perlindungan anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM menyarankan adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.

"Kemudian rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Selain kepada Polri dan Komdigi, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban anak, termasuk aspek kesehatan, keamanan, serta pendidikan mereka di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Walikota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang melakukan sinkronisasi data dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum terkait pembatasan usia anak bermain media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembahasan regulasi perlindungan anak dalam ruang digital masih berproses.

"Pembatasan usia ya, doakan saja ini sedang sinkronisasi (data) dengan Setneg dan Kementerian Hukum. Prosesnya sekarang sedang sinkronisasi," jelas Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Meutya juga menanggapi terkait permintaan Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, yang mendesak transparansi dalam penyusunan regulasi pembatasan media sosial.

Ia menegaskan bahwa Meta selalu diundang dalam setiap proses perumusan regulasi terkait penggunaan medsos untuk anak-anak tersebut.

"Diundang kok. Mereka (Meta) diundang, semuanya kita diundang, dari yang lain-lain juga kita undang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kak Seto menyoroti pentingnya menentukan usia ideal bagi anak untuk bersosial media.

"Ada berbagai usulan, mulai dari usia 13, 15, 17, hingga 18 tahun. Tapi ini tergantung sistem budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah Indonesia," ujar Kak Seto.

"Tapi memang tadi cukup kompleks pembahasannya, karena ini juga tergantung dari sistem budaya, adat istiadat, tentu agak berbeda anak di Indonesia Timur dengan mungkin Indonesia Barat dan sebagainya," tambahnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menegaskan soal perlunya batas usia yang jelas untuk akses platform digital.

"Meski anak memiliki hak mengakses informasi, hak tersebut harus diseimbangkan dengan keamanan mereka di ruang digital," ujar Anindito.

Sejumlah napi Lapas Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh, ramai-ramai kabur dengan cara melompat pagar depan dan lari ke arah keramaian. Aksi kabur itu dilakukan mereka menjelang waktu berbuka puasa.

Usai kejadian tersebut, petugas pun melakukan pencarian. Dari puluhan orang yang kabur, sebagian di antaranya telah ditangkap kembali. Sementara lainnya sedang diburu oleh petugas.

Berikut detikSumut rangkum tiga fakta terkait kaburnya para tahanan Lapas Kutacane.

1. Viral di Media Sosial

Aksi para napi kabur dari Lapas Kutacane viral di media sosial. Dilihat detikSumut dari video beredar, Senin (10/3/2025), para napi tampak berlarian ke arah jalan raya.

Beberapa di antaranya tidak mengenakan baju hanya bercelana pendek. Selain itu, beberapa orang keluar penjara melalui atap bagian depan yang dibobol. Napi tersebut ada yang lari ke arah samping serta belakang.

Beberapa polisi yang berada di lokasi berusaha menangkap para napi tersebut. Aksi kaburnya narapidana tersebut menyita perhatian warga. Lalu lintas di sekitar lokasi tampak macet.

Kasatreskrim Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara Iptu Bagus Pribadi membenarkan kejadian tersebut. Pihak masih memburu para tahanan kabur.

"Sekarang lagi kita amankan mereka," kata Bagus saat dimintai konfirmasi detikSumut.

2. Kabur Jelang Buka Puasa

Para napi itu diketahui melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa. Informasi diperoleh, napi tersebut kabur sekitar pukul 18.20 WIB, Senin (10/3). Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

"Tadi saya lihat langsung (mereka kabur) karena pas lagi beli takjil," kata seorang warga Aceh Tenggara, Fahmi.

Fahmi mengaku melihat para napi keluar dari pintu depan lapas. "Tadi sore menjelang buka puasa napinya kabur," jelas Fahmi.

3. Napi yang Kabur 50 Orang, 12 Sudah Ditangkap Kembali

Napi yang kabur berjumlah 50 orang. Dari jumlah tersebut, 12 di antaranya sudah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Senin (10/3).

Rusmanto mengatakan napi yang belum tertangkap masih diburu tim gabungan. Menurutnya, jumlah napi di lapas tersebut berjumlah 368 orang.

"Jumlah narapidana di dalam lapas saat ini 318 orang," ujar Yan.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

KOMPAS.com - Layanan Kewarganegaraan dan ImigrasiAmerika Serikat (U.S. Citizenship and Immigration Services/USCIS) mengusulkan kebijakan baru yang akan mewajibkan imigran "potensial", untuk menyerahkan profil media sosial mereka saat mengajukan permohonan izin tinggal.

Persyaratan ini juga akan berdampak bagi warga pemegang Green Card, naturalisasi, pencari suaka, pengungsi, dan kerabat orang yang telah memberikan mereka status suaka atau pengungsi.

Green Card adalah kartu penduduk tetap yang memberikan WNA (yang memenuhi syarat) izin tinggal dan bekerja secara legal di AS.

UCIS menyebut peraturan ini akan memengaruhi sekitar 3,5 juta orang. Usulan ini merupakan buntut dari kebijakan Presiden Donald Trump, yang ingin memperkuat area perbatasan untuk memperketat imigran, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Mashable, Minggu (9/3/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya, pencantuman akun media sosial hanya diwajibkan bagi warga negara asing yang mengajukan visa AS.

Kebijakan mencantumkan username media sosial sendiri sudah diterapkan AS sejak masa kepemimpinan Donald Trump periode pertama tahun 2019 lalu.

Dalam kebijakan tersebut, semua pemohon visa AS diharuskan untuk mencantumkan riwayat media sosial mereka yang aktif dalam lima tahun terakhir.

Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang memasuki AS, dengan harapan dapat mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti tindakan teroris atau kegiatan ilegal lainnya.

Dinilai menghambat kebebasan berekspresi

Pengacara Senior di Electronic Frontier Foundation (EFF), Saira Hussain, lewat wawancaranya kepada Newsweek, menyampaikan kekhawatirannya terkait kebijakan baru tersebut

Menurutnya, kebijakan ini menciptakan efek yang besar terutama dalam kebebasan berpendapat, karena orang-orang harus menjaga ucapan mereka di dunia maya.

"Ini benar-benar menciptakan efek yang besar bagi orang-orang yang bisa saja diawasi karena ucapan mereka di dunia maya, yang memiliki hak penuh untuk tinggal di negara ini," ujar Saira.

Kebijakan pencantuman username media sosial ini juga dianggap membatasi kebebasan berbicara dan berisiko menciptakan suasana ketakutan di kalangan pemohon visa, terutama bagi mereka yang khawatir akan pengaruh dari aktivitas online mereka terhadap status imigrasi mereka di AS.

"Bisa jadi mereka akan merasa terhambat dalam berbagi pendapat karena khawatir akan diperiksa dan akhirnya ditolak untuk mendapatkan manfaat imigrasi, seperti naturalisasi," imbuhnya.

Saira turut menjelaskan bahwa kebijakan ini akan sangat berdampak para orang orang-orang yang sudah lama tinggal di AS (pemegang Green Card) yang mungkin sudah tinggal selama 30 atau 40 tahun.

"Mereka bisa saja tinggal di AS selama bertahun-tahun, sebagai pemegang Green Card yang sedang mencari kewarganegaraan, atau orang-orang yang tinggal dengan visa lainnya dan sedang mengajukan Green Card," jelas Saira.

KOMPAS.com - Layanan Kewarganegaraan dan ImigrasiAmerika Serikat (U.S. Citizenship and Immigration Services/USCIS) mengusulkan kebijakan baru yang akan mewajibkan imigran "potensial", untuk menyerahkan profil media sosial mereka saat mengajukan permohonan izin tinggal.

Persyaratan ini juga akan berdampak bagi warga pemegang Green Card, naturalisasi, pencari suaka, pengungsi, dan kerabat orang yang telah memberikan mereka status suaka atau pengungsi.

Green Card adalah kartu penduduk tetap yang memberikan WNA (yang memenuhi syarat) izin tinggal dan bekerja secara legal di AS.

UCIS menyebut peraturan ini akan memengaruhi sekitar 3,5 juta orang. Usulan ini merupakan buntut dari kebijakan Presiden Donald Trump, yang ingin memperkuat area perbatasan untuk memperketat imigran, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Mashable, Minggu (9/3/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya, pencantuman akun media sosial hanya diwajibkan bagi warga negara asing yang mengajukan visa AS.

Kebijakan mencantumkan username media sosial sendiri sudah diterapkan AS sejak masa kepemimpinan Donald Trump periode pertama tahun 2019 lalu.

Dalam kebijakan tersebut, semua pemohon visa AS diharuskan untuk mencantumkan riwayat media sosial mereka yang aktif dalam lima tahun terakhir.

Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang memasuki AS, dengan harapan dapat mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti tindakan teroris atau kegiatan ilegal lainnya.

Dinilai menghambat kebebasan berekspresi

Pengacara Senior di Electronic Frontier Foundation (EFF), Saira Hussain, lewat wawancaranya kepada Newsweek, menyampaikan kekhawatirannya terkait kebijakan baru tersebut

Menurutnya, kebijakan ini menciptakan efek yang besar terutama dalam kebebasan berpendapat, karena orang-orang harus menjaga ucapan mereka di dunia maya.

"Ini benar-benar menciptakan efek yang besar bagi orang-orang yang bisa saja diawasi karena ucapan mereka di dunia maya, yang memiliki hak penuh untuk tinggal di negara ini," ujar Saira.

Kebijakan pencantuman username media sosial ini juga dianggap membatasi kebebasan berbicara dan berisiko menciptakan suasana ketakutan di kalangan pemohon visa, terutama bagi mereka yang khawatir akan pengaruh dari aktivitas online mereka terhadap status imigrasi mereka di AS.

"Bisa jadi mereka akan merasa terhambat dalam berbagi pendapat karena khawatir akan diperiksa dan akhirnya ditolak untuk mendapatkan manfaat imigrasi, seperti naturalisasi," imbuhnya.

Saira turut menjelaskan bahwa kebijakan ini akan sangat berdampak para orang orang-orang yang sudah lama tinggal di AS (pemegang Green Card) yang mungkin sudah tinggal selama 30 atau 40 tahun.

"Mereka bisa saja tinggal di AS selama bertahun-tahun, sebagai pemegang Green Card yang sedang mencari kewarganegaraan, atau orang-orang yang tinggal dengan visa lainnya dan sedang mengajukan Green Card," jelas Saira.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Dua aparatur sipil negara (ASN) dari Imigrasi Pekanbaru, Riau, yang diduga terlibat dalam perselingkuhan, tidak hadir di kantor setelah kejadian viral di media sosial.

Kedua ASN tersebut berinisial AN dan RA, dan mereka dipergoki oleh pasangan sah masing-masing saat berada di dalam mobil di Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Bina Widya, pada Minggu (16/2/2025).

Reza Pahlevi, Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Pekanbaru, mengonfirmasi bahwa kedua ASN tersebut bekerja di bagian pelayanan.

"Ya, dua orang yang viral dipergoki diduga berselingkuh memang bekerja di Imigrasi Pekanbaru," ujarnya saat diwawancarai di kantornya, Senin (17/2/2025).

Reza menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan peristiwa ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

"Terkait kejadian kami sudah melaporkannya kepada pimpinan," jelasnya.

Langkah awal yang akan diambil adalah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap kedua pegawai tersebut.

Pasca kejadian, AN dan RA tidak masuk kerja pada hari ini.

"Mereka hari ini tidak masuk," kata Reza.

Dalam waktu dekat, pihak Imigrasi Pekanbaru juga akan memanggil kedua belah pihak untuk klarifikasi.

"Laporan sudah kami terima dari keluarga yang bersangkutan. Akan kami tindaklanjuti sesuai dengan hasil pemeriksaan tim internal," tambahnya.

Kejadian ini menjadi sorotan publik setelah video yang menunjukkan keributan di lokasi kejadian viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat seorang wanita berinisial KO, istri dari AN, memarahi suaminya yang diduga berselingkuh.

Dia terlihat marah dan mengeklaim bahwa suaminya pergi ke Pelalawan bersama Kakanwil Kemenkumham Riau, tetapi ternyata pergi bersama RA.

"Katanya kau pergi ke Pelalawan sama Kakanwil. Rupanya kau pergi sama cewek ke Bukittinggi. Otak kau di mana. Anak kau berdua menunggu di rumah," teriak KO dengan histeris.