Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Mandailing Natal (Madina) Herma Yulia lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Herma adalah anak seorang kuli pasar yakni mengangkat meja dan ibunya penjual kopi keliling.

Herma saat ini duduk di kelas XII-IIS MAN 3 Madina. Dia adalah anak ke-4 dengan ayah bernama Muhammad Gunung Simatupang (57) dan ibunya bernama Misna Batubara (49).

"Kami ada enam bersaudara. Dengan penghasilan orang tua yang tergolong minim harus menghidupi kami yang masih sekolah ini. Kakak dan abang sudah menikah, yang satunya masih kerja. Tinggal kami berdua yang sekolah," ucapnya dikutip dari situs Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (15/4/2025).

Meski ayahnya berprofesi sebagai kuli pasar dan ibunya menjual kopi keliling, Herma yang hobi memasak ini tidak menyurutkan semangatnya untuk bersekolah dan menggapai cita-cita masuk ke perguruan tinggi negeri impian.

Dia bersyukur, saat pengumuman SNBP pada 18 Maret 2025 lalu, dinyatakan lulus dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Herma pun mengaku tidak menyangka namanya tercantum sebagai calon mahasiswa baru Ilmu Hukum UI. Dia mengaku sangat senang dapat mewujudkan impiannya menjadi mahasiswa UI, terutama di program studi favoritnya.

"Perasaan saya campur aduk pada saat kelulusan itu. Saya senang karena tidak menyangka bisa lulus di universitas favorit saya. Di sisi lain, saya sedih membayangkan jawaban dari orangtua karena akan terhalang keadaan ekonomi," ungkapnya.

Namun setelah Herma cerita dan memberi pemahaman kepada kedua orang tua, mereka menyetujuinya untuk kuliah di UI jurusan hukum. Bahkan ayahnya sangat mendukung untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Herma berharap bisa menyelesaikan masa kuliahnya dengan cepat. Dia juga ingin memiliki pekerjaan, mewujudkan mimpi, dan membanggakan kedua orangtuanya serta memperbaiki keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya kelak.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbingnya dengan sabar memberikan pengajaran, ilmu, dan moivasi serta semangat. Herma juga memohon doa kepada orangtua, keluarga besar MAN 3 Mandailing Natal, dan teman-temannya agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menggapai cita-citanya.

Video: Kemenag Pertimbangkan Hapus Madrasah Keterampilan

Video: Kemenag Pertimbangkan Hapus Madrasah Keterampilan

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama PT Garuda Indonesia mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyukseskan pelaksanaan ibadah haji 2025.

"Kami membahas berbagai persiapan pelaksanaan haji 2025 dan kerja sama lainnya dengan pihak Garuda Indonesia," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata di Medan, Kamis.

Teodorus menegaskan koordinasi teknis dengan pihak Garuda Indonesia juga menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar, khususnya terkait dengan keimigrasian.

Lebih lanjut, rapat ini menghasilkan beberapa masukan penting, antara lain pertemuan lanjutan untuk membuat perjanjian kerja sama agar tidak menyalahi proses keimigrasian di Arab Saudi dan Indonesia.

Pihak Garuda Indonesia juga akan memberikan informasi lanjutan mengenai teknis pelaksanaan haji setelah mendapatkan konfirmasi dari pusat tersebut.

Dengan adanya koordinasi yang baik antarimigrasi Sumatera Utara dan PT Garuda Indonesia, diharapkan pelaksanaan haji 2025 dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

"Secara prinsip, Imigrasi Sumatera Utara mendukung kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan haji tahun 2025, tapi secara teknis permasalahan akan dikoordinasikan dengan pihak Garuda Indonesia," kata Teodorus.

Sementara itu, GM PT Garuda Indonesia Perwakilan Medan Gilang mengatakan bahwa diperkirakan akan ada sekitar 200 penerbangan haji dengan tujuan Jeddah dan Mekkah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Menurut dia, Bandara Kualanamu yang merupakan bandara hub di Pulau Sumatra itu akan menjadi titik transit untuk pergantian crew dan pengisian bahan bakar.

"Selain itu, Garuda Indonesia merencanakan penerbangan carter dari Amerika dengan model Airbus itu akan dioperasikan untuk pelaksanaan haji tahun ini," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data Korlantas Polri pada Oktober 2024, jumlahnya mencapai 164 juta unit kendaraan.

Rinciannya, sebanyak 137,3 juta adalah motor. Sementara, mobil penumpang jumlahnya 20,1 juta unit. Jenis kendaraan lainnya yaitu mobil barang 6,19 juta, bus 285 ribu dan kendaraan khusus 162 ribu.

Khusus untuk mobil, terkadang kepemilikannya tak diiringi dengan kepemilikan garasi yang cukup. Sehingga, tak jarang kita melihat ada mobil yang diparkir sembarangan.

Di jalan umum, jalan perumahan, bahkan parkir di depan rumah tetangga. Bagaimana hukumnya parkir mobil sembarangan seperti itu?

Dikutip dari tulisan berjudul Hukum Parkir Mobil di Jalan Depan Rumah yang dimuat di situs resmi Kemenag yaitu kemenag.go.id dan disusun oleh Tim Layanan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag, disebutkan bahwa Menurut Syekh Zakariya al Anshori dalam kitab Manhaj Thullab, bahwa jalanan umum tidak boleh dijadikan sesuatu (termasuk parkir) yang bisa mengganggu pengguna jalan raya. Hal itu dikarenakan akan mempersulit pengguna jalan raya yang mengaksesnya. Untuk itu, ketika ingin memarkirkan mobil di bahu jalan atau halaman rumah tetangga, seyogianya mendapatkan izin dari yang punya lahan. Syekh Zakariya berkata:

الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ وَلَا بِمَا يَضُرُّ مَارًّا فَلَا يُخْرِجُ فِيهِ مُسْلِمٌ

”Jalanan umum tidak boleh dimanfaatkan untuk dibangun sebuah gedung, atau tanaman. Demikian pula dilarang menggunakannya (dengan model apapun), ketika bisa mengganggu para pengguna jalan". (Syekh Zakariyya Al-Anshary, Manhaj al-Thullab, Juz 3 Halaman 359).

Sementara dari sisi hukum negara, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan bahwa memarkir mobil di depan rumah yang bisa menggangu pengguna jalan hukumnya dilarang. Apalagi sudah ada larangan tegas terkait memarkir mobil di jalan umum. Pada Pasal 38 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Berikut teksnya:

“Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.”

Tak hanya larangan, bagi pelaku parkir sembarangan, akan dikenakan sanksi denda untuk memberikan efek jera bagi pelanggar parkir. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, pelaku akan mendapatkan denda maksimal sebesar Rp. 500.000,- yang diberikan oleh kepolisian dengan menerapkan tilangan slip biru, sehingga pelanggar harus membayarkan dendanya melalui Bank BRI.

Tak hanya itu, mobil yang melanggar parkir sembarangan juga akan dilakukan penderekan kendaraan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan. Penderekan kendaraan akan dilakukan bagi kendaraan yang parkir di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas dapat dipindahkan atau diderek dan biaya penderekan menjadi tanggung jawab pelanggar, yang besarannya di tetapkan di Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yaitu biaya penderekan dan penyimpanan kendaraan sebesar Rp. 500.000,-/hari/kendaraan.

Dengan demikian sebagai kesimpulan hukum memarkir mobil di jalan depan rumah dapat mengganggu pengguna jalan, maka hukumnya adalah haram. Seharusnya, pemilik mobil itu memperhatikan kenyaman publik. Pun ketika ingin parkir kendaraan, seyogianya di lahan sendiri.

Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, terus berupaya memperkuat peran Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah sukses meluncurkan Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI), kini beliau menginisiasi pembentukan Istiqlal Fatwa Center.

Lembaga ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam hal hukum Islam di Indonesia, bahkan di tingkat internasional.

"Kita mencontoh Mesir, kita akan membuat Markaz Fatwa berbasis Masjid yaitu Istiqlal Fatwa Center," kata Nasaruddin Umar dalam keterangan persnya, Senin (16/12/2024).

"Karena banyak masalah umat yang perlu dijawab dan dicari solusinya", lanjut Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Gagasan pembentukan Istiqlal Fatwa Center muncul setelah PKUMI berhasil mencetak 38 lulusan pada wisuda pertamanya. Dengan menggandeng Darul Ifta Mesir, sebuah lembaga fatwa terkemuka di dunia, diharapkan Istiqlal Fatwa Center dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab berbagai permasalahan umat Islam di Indonesia.

Masjid Istiqlal dinilai sangat tepat menjadi basis bagi lembaga fatwa semacam ini. Karena Masjid Istiqlal merupakan masjid negara dan salah satu yang terbesar di dunia.

"Kita berharap lembaga ini menjadi percontohan semua masjid besar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara," jelas Nasaruddin Umar.

Untuk mewujudkan Istiqlal Fatwa Center, telah diadakan Daurah Fatwa Intensif yang dipimpin langsung oleh Sheikh Dr. Amr Mostafa El Wardany, Kepala Bidang Konsultasi Keluarga Darul Ifta Mesir. Kegiatan ini diikuti oleh para ulama Indonesia dengan tujuan meningkatkan kompetensi mereka dalam mengeluarkan fatwa dan mengelola lembaga fatwa.

Sheikh Dr. Amr Mostafa El Wardany optimis bahwa Istiqlal Fatwa Center memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga fatwa terkemuka di dunia.

"Tidak menutup kemungkinan, kapasitasnya akan setara dengan Darul Ifta Mesir," ujarnya.

Nasaruddin Umar juga menunjuk Manajer PKUMI Dr. Mulawarman Hannase, M.A.Hum sebagai koordinator Tim Kerja untuk pembentukan Istiqlal Fatwa Center.

Video: Menag Nasaruddin Ngaku Diminta Prabowo Tetap Jadi Imam Besar Istiqlal

Video: Menag Nasaruddin Ngaku Diminta Prabowo Tetap Jadi Imam Besar Istiqlal

Jakarta (ANTARA) - Para pembicara dan delegasi konferensi Sharia International Forum (SHARIF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama merumuskan sejumlah rekomendasi terkait penerapan prinsip syariah dalam layanan pemerintah, salah satunya dalam hal hukum kewarisan.

Plt. Direktur Urusan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam memegang peranan penting dalam menginisiasi regulasi penerapan hukum waris Islam yang relevan dan menjamin hak-hak ahli waris.

"Indonesia perlu menyusun aturan yang disusun untuk menunjang hukum waris Islam agar setara dengan undang-undang dan menyesuaikan dengan realita umat saat ini," ujar Zayadi di Jakarta, Kamis.

Zayadi menyebut SHARIF 2024 merupakan forum yang bertujuan untuk mengasosiasikan gagasan ulama dan akademisi internasional untuk mendorong relevansi prinsip syariah dengan kehidupan masyarakat di era modern.

"Tujuan dari forum ini agar para akademisi, ulama, dan komunitas Muslim dunia dapat merumuskan rekomendasi penerapan prinsip syariah yang relevan dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Selain terkait kebutuhan dibentuknya hukum waris Islam setingkat undang-undang, terdapat sejumlah rekomendasi yang telah dirumuskan dalam konferensi internasional tersebut.

Hasil dari konferensi internasional SHARIF 2024 yakni pertama, Sharia International Forum (SHARIF) 2024 perlu menjadi forum tahunan untuk membahas berbagai isu relevan yang terkait dengan permasalahan syariah.

Kedua, Kementerian Agama bersama dengan lembaga fatwa, lembaga peradilan, dan perguruan tinggi keagamaan Islam dari Indonesia dan negara sahabat perlu memperbanyak pertemuan untuk mendiskusikan pelayanan syariah yang berdampak luas pada kemaslahatan publik.

Ketiga, komunitas dan organisasi keagamaan di negara-negara Muslim perlu berperan aktif dalam memberikan asistensi dan advokasi kebijakan yang memberikan kemaslahatan publik, khususnya bagi umat Muslim yang tinggal di negara-negara mayoritas non-Muslim.

Langkah tersebut sebagai upaya agar masyarakat Muslim tetap bisa menjalankan agamanya bersamaan dengan tetap secara kohesif hidup dengan masyarakat di tempat tinggalnya.

Keempat, Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menyiapkan regulasi terkait dengan hukum waris Islam setingkat undang-undang agar dalam penerapannya tidak memunculkan sengketa.

Selain itu, kewarisan Islam yang merespons perkembangan fatwa terkini seperti kewarisan saudara, kewarisan ahli waris pengganti, dan washiyat wajibah sebagai solusi ketahanan dan kerukunan keluarga.

Kelima, Ijtihad Jama’i yang melibatkan pemerintah, lembaga-lembaga fatwa, perguruan tinggi, dan lembaga peradilan dari berbagai negara merupakan metode yang ideal untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024