JAKARTA - Enam syarat menjadi Jaksa Agung akan diulas di artikel ini. Syarat tersebut tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung kini dipimpin oleh Sanitiar Burhanuddin, atau juga dikenal dengan nama ST Burhanuddin . Dia menjadi Jaksa Agung sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019.

Selanjutnya, pada pemerintahan Prabowo Subianto, ST Burhanuddin tetap menjadi Jaksa Agung hingga saat ini. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024.

Jaksa Agung merupakan jabatan tertinggi di Kejaksaan Agung. Dalam Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

JAKARTA - Enam syarat menjadi Jaksa Agung akan diulas di artikel ini. Syarat tersebut tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung kini dipimpin oleh Sanitiar Burhanuddin, atau juga dikenal dengan nama ST Burhanuddin . Dia menjadi Jaksa Agung sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019.

Selanjutnya, pada pemerintahan Prabowo Subianto, ST Burhanuddin tetap menjadi Jaksa Agung hingga saat ini. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024.

Jaksa Agung merupakan jabatan tertinggi di Kejaksaan Agung. Dalam Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.



Selanjutnya, ayat (4) Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Di ayat (5) disebutkan bahwa Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Kemudian ayat (6) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. Terakhir, ayat (7) berbunyi Jaksa Agung Muda merupakan unsur pembantu pimpinan.

Apa saja syarat menjadi Jaksa Agung?

Ketentuan tentang seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung ada di Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021. Berikut ini bunyi pasal 20: Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
e. sehat jasmani dan rohani; dan
f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kenapa Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya?

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22, yang berbunyi:
(1) Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;
e. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan;
f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
h. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.



(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Demikian ulasan tentang syarat menjadi Jaksa Agung. Semoga artikel ini bermanfaat.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengkritisi langkah Kejaksaan yang meminta pengawalan dari TNI . Secara hukum, kata Mahfud, Kejaksaan tidak boleh dikawal oleh TNI.

"Nggak boleh, menurut hukum yang normal. Oleh sebab itu nanti saya harus bicara politik," kata Mahfud MD dalam Program Bikin Terang berjudul Mahfud MD Blak-blakan Pemakzulan Gibran, Jaksa vs Polisi, hingga TNI Jaga Kejaksaan yang dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Sabtu (17/5/2025).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MKI) itu menjelaskan, Undang-Undang Kejaksaan Pasal 8a mengatur bahwa setiap jaksa dan keluarganya berhak mendapat perlindungan dari ancaman. Pada pasal berikutnya, permintaan perlindungan dimintakan kepada Polri. Ketentuan permintaan perlindungan kepada Polri itu diatur melalui Peraturan Pemerintah.



"Nah, pertanyaannya kenapa kok mintanya ke TNI? Ini kan pertanyaan politis. Karena Peraturan Pemerintahnya belum ada. Kenapa Peraturan Pemerintahnya belum ada? Karena sudah dicoba diproses tidak selesai-selesai. Nah, Kejaksaan sudah merasa tidak aman. Jadi dia bikin konon MOU pada bulan April tahun 2023 bahwa akan mulai ada MOU untuk keamanan," ungkap Mahfud MD.

Sesuai Pasal 7 UU TNI yang baru, kata Mahfud, Tentara Nasional Indonesia juga memiliki tugas selain operasi militer, salah satunya adalah mengamankan objek vital nasional. Daftar tempat yang disebut objek vital nasional tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2024.

"Nah, kejaksaan nggak ada di situ. Objek vital nasional itu ada perkebunan, laut, pertambangan. Kejaksaan tidak ada," kata Mahfud.

Mahfud menduga kuat ada sesuatu di balik permintaan pengamanan TNI oleh Kejaksaan. Ia melihat hubungan Kejaksaan dan Kepolisian tidak harmonis sejak lama. Ketika menjabat Menko Polhukam, kata Mahfud, dirinya tidak bisa bertemu Kejaksaan dan Polri bersama-sama.

Lalu apa penyebab hubungan tidak harmonis antara keduanya? Mahfud menjelaskan, sesuai KUHAP, polisi bertugas menyelidiki dan menyidik, sementara Kejaksaan yang melakukan penuntutan. Namun dalam kenyataannya, ketika polisi melimpahkan hasil pemeriksaan, sering kali ditolak oleh Kejaksaan.

"Ini main-main dua-dua lembaga ini, sehingga kok tidak sinergis. Kejaksaan mungkin merasa sering dikerjai oleh polisi. Polisi juga mungkin tidak puas dengan kerja kejaksaan," ujar Mahfud.



Mahfud MD menyoroti alasan Kejaksaan menyatakan diri sebagai objek vital padahal di dalam undang-undang tidak mengaturnya. Namun yang perlu dipahami adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai objek vital hanya diputuskan oleh presiden.

"Berarti presiden sudah menyetujui bahwa dia objek vital. Mungkin ya. Kalau tidak, kan tidak boleh," ujarnya.

OKU -

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU), Choirun Parapat menghentikan kasus pencurian motor yang dilakukan tersangka Robet dengan restorative justice. Kasus ini dihentikan usai korban mau berdamai dan saling memaafkan.

Peristiwa pencurian yang dilakukan tersangka terjadi pada Selasa (4/2), sekitar pukul 21.40 WIB, di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Robet ditangkap karena terbukti mencuri satu unit sepeda motor milik warga setempat bernama Maddiyah.

Namun dalam proses hukum yang berjalan, Kejari OKU melihat adanya potensi penyelesaian perkara ini secara damai antara korban dan pelaku, yang menjadi prasyarat utama dalam penerapan keadilan restoratif.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, mengatakan bahwa penghentian penuntutan terhadap tersangka Robet mengacu pada ketentuan peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/Ejp/02/2022.

"Perkara ini memenuhi seluruh syarat yang diatur, termasuk adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Maka dari itu, terhadap perkara atas nama Robet dapat diajukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif," katanya kepada detikSumbagsel, Jumat (16/5/2025).

Dalam rangka mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak, Kejari OKU menunjuk seorang Jaksa Fasilitator yang bertugas sebagai mediator. Proses mediasi berjalan lancar, dan akhirnya korban Maddiyah bersedia memaafkan tindakan tersangka Robet.

Kesepakatan damai ini menjadi pondasi kuat untuk melanjutkan proses penghentian penuntutan.

"Setelah melalui tahap ekspos perkara secara internal, permohonan penghentian penuntutan diajukan ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum melalui Direktur A dan mendapat persetujuan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Persetujuan ini menandakan bahwa proses hukum telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan substantif yang berlaku," ungkapnya.

Choirun Parapat menyampaikan bahwa keputusan ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial ekonomi tersangka.

"Robet diketahui sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri yang tengah hamil, anak-anak yang masih kecil, dan orang tua yang sedang sakit," ungkapnya

"Dengan dikabulkannya penghentian penuntutan ini, Robet bisa kembali menjalankan peran penting dalam keluarganya. Ini adalah bentuk nyata bahwa hukum tidak hanya soal penghukuman, tapi juga soal pemulihan dan harapan," sambungnya.

Dia menambahkan proses penghentian penuntutan secara resmi ditutup dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada tersangka Robet.

"Saya berharap penerapan keadilan restoratif ini dapat menjadi contoh penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata pembalasan," tutupnya.

(dai/dai)

JAKARTA - Pakar hukum Prof Henry Indraguna menilai bantuan pengamanan TNI di instansi Kejaksaan sudah sesuai undang-undang. Hal ini dalam upaya menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi lembaga penegak hukum.

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mencakup membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

"Dan Pasal 7 ayat (3) disebutkan pelibatan TNI dalam OMSP harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," ujar Henry, Jumat (16/5/2025).

Penasihat Ahli Balitbang DPP Golkar itu menuturkan pengamanan Kejaksaan oleh TNI secara hukum dimungkinkan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat OMSP dan harus didasarkan pada keputusan politik negara.

"Legalitas pengamanan Kejaksaan oleh TNI secara hukum dimungkinkan jika memenuhi syarat OMSP yaitu atas dasar keputusan politik negara, misalnya melalui MoU atau penugasan resmi berdasarkan Permenhan atau Keppres dan terkait objek vital nasional strategis atau ancaman khusus," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Mengenai pengerahan prajurit dalam pengamanan Kejaksaan sudah sesuai kerja sama resmi MoU. TNI dan Kejaksaan membuat kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023.

"Pengamanan yang dilakukan TNI terhadap kejaksaan hingga daerah harus dipahami sesuai MoU yang ada. TNI dapat memberikan dukungan pengamanan terhadap Kejaksaan," ucapnya.

Dia menilai pengerahan personel TNI untuk mengamankan Kejaksaan di seluruh Indonesia dilakukan dalam kondisi normal, tanpa ada alasan tertentu.

"Perlu penegasan bahwa surat telegram tersebut tidak dikeluarkan dalam situasi yang bersifat khusus melainkan merupakan bagian dari kerja sama pengamanan yang bersifat rutin dan preventif," kata Waketum DPP Bapera ini.

"Selama ini kami sudah lakukan memberikan sosialisasi-sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat. Tentu tagline nya adalah Kenali Hukum, Jauhi Hukuman,"

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada masyarakat di seluruh wilayah demi mencegah aksi premanisme.

Hal tersebut dilakukan Kejagung setelah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar ikut serta memberantas aksi premanisme.

Menurut Kepala Pusat Penerangan hukum Kejagung Harli Siregar, sedari dulu pihaknya memang telah memiliki program sosialisasi kesadaran hukum untuk masyarakat.

"Selama ini kami sudah lakukan memberikan sosialisasi-sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat. Tentu tagline nya adalah Kenali Hukum, Jauhi Hukuman," kata Harli di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat.

Program tersebut, lanjut Harli, akan dimaksimalkan dengan memperluas area sosialisasi hingga pelosok daerah.

Untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah setempat agar sosialisasi bisa lebih tepat sasaran.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menggandeng tokoh masyarakat setempat agar pesan kesadaran hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Kita akan bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dalam rangka membangun kesadaran itu," jelas Harli.

Dengan metode tersebut, Harli yakin pemahaman masyarakat akan hukum akan meningkat sehingga aktivitas premanisme bisa ditekan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kerja sama ini dalam konteks untuk memperkuat sinergi antara dua kementerian dalam upaya memastikan pelaksanaan program-program pembangunan agar bisa dilakukan sebaik-baiknya, akuntabel dan juga memenuhi aspek perundang-undangan serta hukum,"

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di bidang penegakan hukum dan pengawasan.

Kerja sama itu dikukuhkan dalam pertemuan antara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Khairul Munadi di kantor Kejaksaan Agung, Jumat.

"Kerja sama ini dalam konteks untuk memperkuat sinergi antara dua kementerian dalam upaya memastikan pelaksanaan program-program pembangunan agar bisa dilakukan sebaik-baiknya, akuntabel dan juga memenuhi aspek perundang-undangan serta hukum," kata Munadi kepada awak media.

Munadi menjelaskan, kerja sama dengan Kejaksaan Agung di bidang pengawasan dan penegakan hukum sangatlah penting.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan seluruh program kerja dan kegiatan pembangunan kementerian dapat di jalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita ingin memastikan program-program ini sesuai dengan koridor hukum jadi nantinya kita berharap dengan kerja sama ini kita bisa melakukan pencegahan," jelas Munadi.

Di saat yang sama, Harli menyambut baik adanya kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kemendiktisaintek.

Harli memastikan pihaknya siap memantau setiap program-program pembangunan yang akan berlangsung maupun yang akan dilakukan.

"Tentu pendampingan yang akan kami berikan baik dari sisi pencegahannya terutama tentunya akan memberikan efek yang positif bagi berlangsungnya dunia pendidikan kita semakin baik," jelas dia.

Dengan adanya pengawasan tersebut, Harli berharap program-progam pendidikan yang dilakukan Kemendiktisaintek dapat berjalan dengan maksimal.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

PT Telkom Indonesia (Persero) buka suara soal pengusutan kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom periode 2016-2018 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Telkom Indonesia memastikan mendukung segala proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa.

"Kami sampaikan kami sangat mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kami percaya seluruhnya dilakukan secara transparansi juga prudent," kata Senior Vice Presiden Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza dalam jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Reza menyebut dugaan pelanggaran tata kelola itu mulanya diketahui oleh direksi. Sehingga direksi memutuskan untuk melakukan audit internal, lalu melaporkan hasilnya kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi DKI atas respons cepat terkait dengan hal tersebut," ucap Reza.

"Ini merupakan bagian juga dari program bersih-bersih BUMN, dimana kami meningkatkan GCG (good corporate governance), sehingga saat kami bisa melakukan terkait GCG dengan jauh lebih baik lagi," terangnya.

Reza menyayangkan adanya pelanggaran tata kelola di tubuh Telkom. Dia berharap praktik serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari.

"Telkom terus bertransformasi, ini yang harus kami highlight. Hal ini sebenarnya lebih menyakinkan buat kita, Telkom sampai saat ini tetap tumbuh dengan baik," lanjut Reza memastikan.

Pada kesempatan yang sama Kuasa Hukum PT Telkom Indonesia, Juniver Girsang menegaskan bahwa apa yang sedang bergulir di kejaksaan saat ini merupakan tindak lanjut dari laporan direksi Telkom sendiri.

"Penegasan kami adalah bahwa proses yang ditangani oleh APH sekarang, sebenarnya adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh audit internal dari Telkom," tegas Juniver.

Berdasarkan audit, jelasnya, ditemukan adanya penyimpangan dalam hal dalam pengadaan. Karena itu, direksi tak tinggal diam dan melaporkan hal itu kepada APH.

"Direksi mempunyai tanggung jawab kepada program maupun yang namanya dari BUMN bersih-bersih. Lantas sikap tegas dari direksi mengikuti perintah tersebut, dilakukanlah audit internal di Telkom," ungkap dia.

"Hasil audit internal ini kami bersyukur kemudian saat ini kejaksaan tinggi sudah memfokuskan diri memproses penyimpangan tersebut dan atas proses yang berjalan sekarang Telkom mengucapkan terima kasih ternyata hasil internal audit tersebut sudah semakin terang di tindaklanjutin APH," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati DKI Jakarta menjerat sembilan tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom Indonesia (Persero). Ada sejumlah proyek fiktif yang nilai totalnya Rp 431 miliar.

Awalnya pada 2016-2018, Telkom bersepakat dengan sembilan orang pemilik perusahaan untuk kerja sama bisnis menggunakan anggaran Telkom. Kemudian Telkom menunjuk empat anak perusahaan, yaitu PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.

Setelah itu, empat anak perusahaan Telkom itu menunjuk sejumlah vendor yang berafiliasi dengan sembilan perusahaan swasta yang sudah diatur sebelumnya. Mereka kemudian bekerja sama melaksanakan pengadaan yang ternyata fiktif.

Kejati DKI lantas menjerat sembilan tersangka dalam perkara ini, yaitu:

1. AHMP selaku GM Enterprise Segmen Financial Management Service PT Telkom tahun 2017-2020
2. HM selaku Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom tahun 2015-2017
3. AH selaku Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara tahun 2016-2018
4. NH selaku Direktur Utama PT ATA Energi
5. DT selaku Direktur Utama PT International Vista Quanta
6. KMR selaku Pengendali PT Fortuna Aneka Sarana dan PT Bika Pratama Adisentosa
7. AIM selaku Direktur Utama PT Forthen Catar Nusantara
8. DP selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT Cantya Anzhana Mandiri
9. RI selaku Direktur Utama PT Batavia Prima Jaya

Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3junctoPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(ygs/fjp)

Semarang -

Kuasa hukum tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), dokter Aulia, menyampaikan keberatan atas penahanan yang dilakukan Kejaksaan. Surat penangguhan penahanan pun telah diajukan.

Kuasa hukum para tersangka, Kaerul Anwar menyatakan tiga kliennya yaitu Kaprodi PPDS Anestesiologi dokter Taufik Eko Nugroho, staf administrasi Sri Maryani, dan senior dokter Aulia Zara Yupita Azra, telah bersikap kooperatif selama proses penyidikan.

"Prinsipnya kami menyesalkan penahanan (tersangka) di kejaksaan. Karena para tersangka ini sangat kooperatif di kepolisian. Bahkan berperan aktif, apapun permintaan kaitan dokumen kita open," kata Kaerul saat dihubungi awak media, Jumat (16/5/2025).

Kaerul mengaku sudah langsung mengajukan penangguhan penahanan tiga tersangka tersebut ke kejaksaan. Diketahui, ketiganya akan menjalani penahanan selama 20 hari.

"Kita langsung ajukan surat permohonan (penangguhan penahanan). Nanti kewenangan kejaksaan bagaimana memutuskan. Kami tidak bisa mengintervensi itu. Tapi secara formal sudah diajukan, kami tim hukum sebagai penjamin," ujar dia.

Kaerul juga menyoroti soal perubahan pasal yang dikenakan kepada ketiga tersangka sejak awal laporan masuk. Dia bilang awalnya tidak ada terlapor yang jelas dalam laporan dari pelapor. Kemudian, belakangan muncul penetapan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 378 tentang penipuan.

"Menurut kami, ini (tersangka) juga bukan orang yang melakukan perundungan sebagaimana dituduhkan. Gimana ceitanya Bu Maryani staf administrasi melakukan perundungan?" ucap Kaerul.

"Kemudian dokter Taufik, termasuk si Zara, nanti semuanya kita buktikan di persidangan. Saya tidak mau kupas ini satu per satu ke media dulu. Saya berharap pengadilan objektif menangani perkara ini," imbuh dia.

Kaerul juga menyinggung soal dugaan adanya tekanan terhadap mahasiswa penerima beasiswa Kemenkes agar membuat laporan.

"Ada mahasiswa PPDS dikumpulkan, mereka ini mahasiswa yang dapat beasiswa dari Kemenkes. Dibilangin kalau nggak buat laporan, beasiswa dicabut. Tapi akhirnya anak-anak sadar setelah membuat pengaduan, itu tidak benar. Akhirnya mereka cabut," kata dia.

Mengenai posisi ketiga tersangka, Kaerul menjelaskan bahwa status mereka masih aktif di instansi masing-masing karena belum ada putusan pengadilan. Ia juga menegaskan, pihaknya siap menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang selama ini belum diperiksa oleh penyidik.

"Sekarang kita lakukan konsolidasi internal, menyiapkan barang bukti dan mengenai penerapan pasal yang akan digunakan JPU untuk mendakwa klien kami. Kita counter dengan bukti dan saksi versi kami yang selama ini tidak pernah dipanggil sebagai saksi," ujar Kaerul.

"Doa kami, semoga Tuhan memberi kami hakim benar-benar objektif yang bisa menilai ini dari semua sisi. Semua akan dibuka terang-benderang di persidangan," lanjutnya.

Kaerul juga menyatakan siap menjalani proses hukum hingga ke persidangan dan memberikan argumen untuk ketiga tersangka.

"Biar pengadilan yang memutuskan perkara ini, bukan opini publik yang menghukum mereka. Mereka sudah terhukum oleh pengadilan publik yang dibuat pihak lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Kota Semarang, Candra Saptaji, mengatakan ketiga tersangka yakni Taufik Eko Nugroho yang merupakan Kaprodi PPDS Anestesiologi, Sri Maryani sebagai staf administrasi, dan Zara Yupita Azra sebagai senior dokter Aulia akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

"Untuk dua tersangka akan ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang dan satunya ditahan di Rutan Semarang," kata Candra di Kejari Kota Semarang, Kamis (15/5).

"Alasan objektif ancaman pidana di atas 5 tahun. Subjektifnya diduga melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi tindak pidana," imbuhnya.

Para tersangka didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 335 ayat (1) tentang melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman pidana penjara mencapai 9 tahun.

Seperti diketahui, Polda Jateng telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan bullying dan pemerasan yang mengakibatkan tewasnya mahasiswa PPDS Anestesi Universitas Diponegoro (Undip), dr Aulia Risma. Ketiga tersangka merupakan Kaprodi hingga senior Aulia.

"Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1 saudara TE, kedua saudari SM, ketiga saudari Z," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di Mapolda Jateng, Kelurahan mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (24/12/2024).

(dil/apl)

Mataram -

Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

(hsa/gsp)

Jambi -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan mall Jambi City Center (JCC) di Kota Jambi. Usai memanggil dan memeriksa Sekda Kota Jambi, A Ridwan, kini pihak Kejaksaan juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kabag Hukum Pemko Jambi Gempa Awaljon Putra buat dimintai keterangannya.

"Ya untuk besok Jumat beliau (Gempa Awaljon Putra) kita mintai keterangannya terkait JCC," kata Kasi Pidsus Kejari Jambi, Soemarsono kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Pemanggilan Gempa ini dalam kapasitas sebagai Kabag Hukum Pemko Jambi. Meski Gempa juga merupakan seorang jaksa aktif, namun pemanggilan Gempa itu dalam kaitan dirinya yang kini bertugas sebagai Kabag Hukum di lingkup Pemko Jambi.

"Kan diperiksa sebagai Kabag Hukum Kota Jambi," ujar Soemarsono.

Soemarsono mengaku, pemanggilan terhadap Kabag Hukum Pemko Jambi itu sebagai bentuk tindak lanjut perkara yang sedang diusut pihak Kejaksaan. Apalagi, pihak Kejaksaan mulai mencium adanya aroma skandal besar yang merugikan aset daerah dengan dugaan kerugian negara di pembangunan mall JCC di Jalan Hos Cokroaminoto, Simpang Kawat, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Bahkan, sejak peletakan batu pertama dalam pembangunan ikon pusat perbelanjaan modern di Provinsi Jambi pada 2016 silam, Mal JCC itu belum pernah dibuka untuk umum. Pihak Kejaksaan juga mengetahui bahwa pembangunan mal JCC ini dilakukan di lahan eks Terminal Simpang Kawat seluas 8.842 m² sebagai jaminan kredit.

Semula, bangunan mal JCC ini juga digadang-gadang akan menjadi pusat belanja modern yang tentunya membantu pihak UMKM Jambi pun ikut mengeliat. Namun, sejak didirikan pada 2016 silam bangunan itu tak juga kunjung diresmikan hingga kini menjadi bangunan kosong 'berhantu'.

Dari laporan yang didapatkan, mall JCC ini juga disebut akan diresmikan pada 2020 silam. Akan tetapi sejak mal itu dibangun, peresmian yang digaungkan itu tak kunjung terealisasi baik.

Sejauh ini, pihak Kejaksaan sedang mengumpulkan beberapa bukti dan data-data penting untuk menggarap kasus mal JCC tersebut.

"Sekarang pemanggilan sejumlah nama untuk mengumpulkan data," terang Soemarsono.

Untuk diketahui, pembangun mall JCC ini dengan sistem BOT selama 30 tahun antara pihak pengelola PT Bliss Properti Indonesia dengan pihak Pemkot Jambi. Pembangunan JCC ini dibangun pada era kepemimpinan Syarif Fasha selaku Wali Kota Jambi pada periode 2013-2023.

Dalam pembangunan JCC ini dengan sistem BOT, nantinya Pemkot Jambi akan mendapatkan kontribusi sebesar Rp 85 M dengan tiga tahap pembayaran. Diawal tahun 2015 Pemkot Jambi sudah menerima setoran dari pihak investor sebagai PAD sebesar Rp 7,5 miliar selama lima tahun.

Namun, di tahun selanjutnya tahap kedua untuk 2021-2030 di mana seharusnya Pemkot Jambi menerima Rp 25 miliar akan tetapi itu tidak terealisasi lantaran pembangunan mal JCC tidak beroperasi.

Selanjutnya pada tahap ketiga 2031-2046 kontribusi untuk Pemkot Jambi Rp 52,5 miliar. Akan tetapi jika pembangunan mal JCC itu masih terbengkalai maka bisa saja Pemkot Jambi tidak akan mendapatkan keuntungan dari sistem BOT itu.

(dai/dai)

Jakarta -

Perubahan zaman menuntut inovasi dalam setiap lini, termasuk di dunia penegakan hukum. Tak hanya mengandalkan ketegasan dan presisi, kini jaksa juga dituntut untuk mampu berinovasi demi sistem hukum yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap terobosan tersebut, Adhyaksa Awards kembali menghadirkan nominasi Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum. Penghargaan ini diberikan kepada jaksa-jaksa yang mampu menciptakan inovasi dalam menangani perkara pidana maupun perdata.

Tahun lalu, nominasi ini diraih oleh Jaksa Saepul Uyun Sujati. Ia menciptakan terobosan berupa penerapan QR Code pada setiap barang bukti yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat inovasi itu, informasi barang bukti bisa diakses secara digital hanya dengan satu kali pemindaian.

"Kalau sebelum ada (digitalisasi) kita masih konvensional. Memang ada aplikasi Kejaksaan, akan tetapi kan tidak bisa di-scan melalui handphone. Kalau ada barcode kita bisa scan dari mana pun. Jadi informasi soal identitas dari barang bukti, jadwal sidang, putusan, nama terdakwa, jenis barbuk, foto barang bukti ada semua," ucap Saepul kepada wartawan pada malam penghargaan Adhyaksa Awards 2024 Jumat, (5/7/2024).

Yang menarik, Saepul mengaku tak memiliki latar belakang teknologi informasi. Ia murni membuat inovasi tersebut karena ingin mempermudah pekerjaannya sebagai jaksa.

"Saya juga sarjana hukum, saya juga bukan ahli IT, sebisa saya saya membuat inovasi untuk mempermudah kerja saya dan membantu teman-teman lain," tucapnya.

Kreasi Saepul menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, bahkan tanpa harus menunggu datangnya ahli teknologi.

Adhyaksa Awards 2025 membuka kesempatan bagi jaksa-jaksa berprestasi lainnya di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat ikut serta mengusulkan nama jaksa yang dianggap layak mendapatkan penghargaan, dengan menyampaikan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

(idn/idn)