JAKARTA - Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FFUP) bekerja sama dengan Indonesian Young Scientist Association (IYSA) resmi menyelenggarakan ajang bergengsi tingkat internasional bertajuk The 5th World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2025. Kegiatan ini digelar pada 14 hingga 22 Mei 2025 dengan serangkaian kegiatan penjurian online maupun offline, dengan lokasi utama kegiatan offline di Aula Lantai 4, Gedung Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta.

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Prof. Dr. apt. Syamsudin, M.Biomed mengatakan ? WSEEC merupakan kompetisi inovasi ilmiah yang diperuntukkan bagi pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas/Kejuruan, hingga mahasiswa perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri. Tahun ini, ajang WSEEC diikuti oleh 370 tim dari 14 negara, yang terdiri dari 88 tim peserta offline dan 282 tim peserta online. Negara-negara yang turut ambil bagian antara lain Indonesia, Turkmenistan, Bangladesh, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Kazakhstan, Turki, Romania, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Austria?.

Kompetisi ini mencakup berbagai kategori bidang sains seperti Matematika, Fisika, Ilmu Hayati, Energi dan Rekayasa, Teknologi, Lingkungan, serta Ilmu Sosial. Tujuan utama dari penyelenggaraan WSEEC adalah untuk menyediakan ruang bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kolaboratif melalui pendekatan ilmiah dan inovatif.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan secara daring pada 14 Mei 2025, disusul sesi penjurian peserta online pada 14?15 Mei dan awarding ceremony online pada 16 Mei. Selanjutnya, pembukaan secara luring akan dilaksanakan pada 19 Mei 2025, diikuti dengan penjurian peserta offline pada 20 Mei, serta puncak acara berupa awarding dan closing ceremony secara offline pada 22 Mei 2025 di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

Melalui sambutannya, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pancasila. Prof. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M., IPU., CMA., MSS., ?Saya menyampaikan kekaguman atas dedikasi dan kerja keras para peserta sekalian, proyek yang anda presentasikan merupakan hasil penelitian, eksperimen dan pemecahan masalah yang kreatif. Terlepas dari hasil akhirnya, perjalanan yang telah anda lakukan sangatlah berharga. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berinteraksi dan perluas jaringan.?

Para peserta akan mempresentasikan proyek mereka di hadapan juri yang berasal dari kalangan akademisi, peneliti, serta profesional industri. Pemenang akan diumumkan dan diberikan penghargaan serta peluang kolaborasi lebih lanjut di tingkat internasional.

WSEEC diharapkan dapat melahirkan lebih banyak peneliti muda dan inovator masa depan yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global melalui pendekatan sains dan teknologi. Penyelenggaraan tahun ini sekaligus menjadi momentum penting dalam membangun jejaring internasional dan memperkuat kolaborasi antarbangsa dalam bidang pendidikan dan riset ilmiah. Dengan penyelenggaraan tahun kelima ini, WSEEC terus memperkuat peran Indonesia sebagai tuan rumah yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi berkelanjutan di tingkat global.

Pemerintah mencalonkan dua pakar hukum internasional untuk berkiprah di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan Komisi Hukum Internasional (ILC).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno dalam arahan pers di Jakarta pada Jumat (9/5).

Dia mengatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo dicalonkan sebagai hakim ITLOS untuk masa kerja 2026-2035 dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dicalonkan sebagai anggota ILC untuk periode 2028-2032.

Menurut Havas, Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya, tetapi belum ada warga negara Indonesia yang menjadi hakim di ITLOS.

Dia menambahkan bahwa pencalonan itu juga menjadi upaya Indonesia merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan akan sangat ideal apabila kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan di dalam komposisi hakim internasional hukum laut yang ada di Hamburg," kata Havas.

Terkait pencalonan Hikmahanto di ILC, Havas mengatakan sampai sekarang, belum ada hukum internasional yang mengatur dampak kenaikan permukaan air laut terhadap garis pantai suatu negara.

Kenaikan permukaan air laut, kata Havas, dapat berdampak pada kemunduran garis pantai, yang bisa mengakibatkan berubahnya garis pantai suatu negara.

"Ini belum definitif, belum final. Studinya sudah lama dilakukan dan Indonesia merasa perlu memiliki suara di dalam proses penyusunan norma baru dalam hukum internasional di bidang kenaikan permukaan air laut," kata dia.

Havas mengatakan jika Eddy dan Hikmahanto terpilih, maka jabatan mereka bersifat independen dan profesional, bukan mewakili negara.

ITLOS adalah pengadilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Pengadilan itu bertugas menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS dan mengeluarkan putusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, pelindungan lingkungan laut, dan isu-isu hukum maritim lainnya.

Berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

ILC adalah lembaga yang mendorong perkembangan hukum internasional, yang terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis Umum PBB.

Berbasis di Jenewa, Swiss, lembaga itu memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB tentang pengembangan dan kodifikasi hukum internasional.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa hukum internasional perlu memasukkan perspektif dari negara-negara berkembang.

“Jadi, harusnya hukum internasional itu, nilai-nilai yang diambil itu (adalah) nilai-nilai universal,” kata dia di Jakarta pada Jumat.

Hikmahanto dicalonkan oleh pemerintah sebagai anggota Komisi Hukum Internasional (ILC) untuk masa kerja 2028-2032.

Dia mengatakan jika terpilih, dia akan berusaha memasukkan pandangan-pandangan dari negara-negara berkembang.

Hikmahanto mengapresiasi pencalonannya oleh pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri, yang berupaya menempatkan warga negara Indonesia di lembaga-lembaga internasional.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo, dirinya berharap bisa berkontribusi dalam pembuatan pendapat penasihat (advisory opinion) mengenai Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Eddy dicalonkan pemerintah sebagai hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) untuk masa kerja 2026-2035.

Dia pernah menjadi Duta Besar RI untuk Jerman pada 2009-2013 dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI.

Eddy berpendapat pemerintah seharusnya memilih calon yang lebih muda, tetapi tidak banyak yang mengambil hukum laut.

“Di Indonesia ini tidak sampai 10 orang (ahli) hukum lautnya. Dosen-dosen hukum laut itu jarang sekali. Apalagi dosen yang praktisi seperti saya,” kata dia, yang pernah bertugas pula sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia.

Jika terpilih menjadi hakim ITLOS, kata Eddy, dirinya akan berupaya menyuarakan pandangan-pandangan dari negara-negara kepulauan, terutama Indonesia.

TLOS adalah pengadilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Pengadilan itu bertugas menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS dan mengeluarkan putusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, pelindungan lingkungan laut, dan isu-isu hukum maritim lainnya.

Berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

ILC adalah lembaga yang mendorong perkembangan hukum internasional, yang terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis Umum PBB.

Berbasis di Jenewa, Swiss, lembaga itu memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB tentang pengembangan dan kodifikasi hukum internasional.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI mencalonkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pancasila, Eddy Pratomo, sebagai hakim International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.

Pencalonan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Navan Oegroseno, dalam konferensi pers, Jumat (9/5/2025).

"Professor Eddy Pratomo sebagai calon hakim Hukum Laut Internasional atau ITLOS dengan masa kerja tahun 2026-2035," kata Arief.

Arief menjelaskan, proses pencalonan sudah dalam tahap proses dan akan dilakukan pemungutan suara untuk pencalonan pada tahun 2026.

Sebab itu, Arief mengatakan, masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan lobi bagi pencalonan Eddy sebagai hakim ITLOS.

Arief mengatakan, alasan Indonesia mengajukan Eddy sebagai calon hakim adalah karena Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

Indonesia disebut telah banyak melaksanakan kewajiban dari konvensi tersebut, namun belum pernah ada orang Indonesia yang menduduki jabatan sebagai hakim dalam penegakan hukumnya sejak disepakati pada 1982.

"Di sisi lain, Indonesia juga ingin merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya negara dari kawasan Asia Tenggara, yang seharusnya memiliki keterwakilan di sana," imbuhnya.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan akan sangat ideal apabila kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan dalam komposisi Hakim Internasional Hukum Laut yang ada di Hamburg," ucapnya lagi.

Profil Eddy Pratomo

Eddy Pratomo adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pancasila yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum kampus tersebut.

Selain aktif mengajar, Eddy Pratomo juga pernah menjadi anggota Tim Penasihat dalam Penetapan Batas Maritim Indonesia untuk periode 2020-2024.

Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai diplomat senior dan ahli diplomasi maritim Indonesia.

Eddy telah banyak makan asam garam dalam dunia diplomasi maritim.

Dia pernah menjabat Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.

Eddy juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, hingga utusan khusus Presiden RI untuk penetapan batas maritim RI-Malaysia.

Kairo (ANTARA) - Ketua Parlemen Arab Mohammed Al-Yamahi menyatakan bahwa rencana penjajah Israel untuk memaksakan kontrol atas Jalur Gaza merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional yang relevan, terutama Konvensi Jenewa dan resolusi Dewan Keamanan serta Majelis Umum.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Parlemen Arab pada Kamis Al-Yamahi menyatakan rencana ini, yang dibarengi dengan pembantaian mengerikan yang masih berlangsung setiap hari terhadap warga sipil yang tak berdaya di Jalur Gaza dan di pengungsian, yang menjadi satu-satunya tempat berlindung dari agresi Zionis, merupakan wujud nyata dari kebijakan agresif sistematis yang bertujuan untuk memaksakan realitas baru dengan kekerasan di Jalur Gaza.

Ia memperingatkan bahwa penerapan rencana semacam itu oleh penjajah hanya akan menimbulkan eskalasi dan destabilisasi lebih lanjut di kawasan. Skema itu juga dapat merusak semua upaya regional dan internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh.

Al-Yamahi mendesak komunitas internasional, Dewan Keamanan, organisasi HAM dan kemanusiaan, serta parlemen regional dan internasional untuk memikul tanggung jawab moral dan hukum mereka serta mengambil sikap serius dan tegas guna menghentikan pelanggaran ini.

Pihaknya juga meminta pertanggungjawaban penjajah Zionis atas kejahatan yang telah mereka lakukan dan segera bertindak untuk memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina serta mengizinkan akses masuk tanpa syarat bagi bantuan kemanusiaan.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan kajian terhadap hubungan penerapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dengan hukum humaniter internasional dan hukum perang laut yang saat ini masih belum terlalu diteliti mendalam.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung saat memimpin diskusi tematik bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Jakarta, 6—7 Mei 2025, yang dilaksanakan dalam rangka penguatan inisiatif hukum humaniter dunia “Global IHL Initiative”.

“Indonesia meyakini sepenuhnya bahwa hubungan antara UNCLOS 1982, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Peperangan Laut merupakan bidang yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas batas antara rezim hukum yang memiliki keterkaitan erat,” kata Amrih, seperti dikutip dari keterangan Kemlu RI di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, interaksi antara rezim hukum internasional, khususnya UNCLOS dan hukum peperangan laut, hingga kini masih minim kajian sehingga harus digali lebih dalam lagi.

Salah satu aspek yang penting dibahas saat ini, yaitu penerapan UNCLOS dalam konflik bersenjata, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dalam peperangan modern seperti penggunaan kendaraan bawah laut nirawak (UAV), sehingga topik tersebut didiskusikan dalam agenda itu.

Turut dibahas pula dalam diskusi tersebut isu perlindungan lingkungan laut, hak navigasi, dan kepentingan negara pesisir netral yang erat kaitannya dengan penerapan UNCLOS.

Sementara itu, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk RI dan Timor Leste Vincent Ochilet mengatakan, negara-negara harus mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap konflik laut dan penerapan hukum peperangan laut supaya semakin berorientasi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Pasalnya, sebagian besar hukum peperangan laut yang berlaku saat ini dirumuskan pada awal abad ke-20, sementara kondisi maritim global telah berubah secara signifikan sejak saat itu.

“Perlakuan yang mengistimewakan domain maritim dalam perkembangan hukum perang laut perlu diseimbangkan dengan pertimbangan kemanusiaan,” ucap Ochilet.

“Sangat penting untuk menyadari bahwa, dalam lingkungan maritim yang saling terhubung secara global, konflik bersenjata di laut dapat berdampak besar terhadap populasi sipil baik di laut maupun di darat,” tambahnya.

Menurut pernyataan Kemlu RI, diskusi tematik tersebut mempertemukan 17 pakar dari berbagai negara dengan latar belakang di bidang kelautan dan hukum internasional.

Pertemuan tersebut digelar salah satunya untuk menetapkan pendekatan praktis terkait implementasi hukum humaniter dalam peperangan di laut.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta agar polemik lahan di wilayah Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, dapat diselesaikan secara hukum. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa sejumlah warga Sukahaji di Taman Cikapayang saat momen Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025).

Farhan juga meminta agar perwakilan perumahan Taman Sakura yang digadang-gadang sebagai pemilik lahan di kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, agar tidak melakukan pemagaran yang membatasi aktivitas warga.

Diketahui, lahan seluas 7,5 hektare di kawasan tersebut saat ini dipasangi pagar seng dan plang yang menyatakan bahwa tanah dimiliki oleh Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar.

"Sesuai dengan kesepakatan bersama warga dan Gubernur Jawa Barat, serta pemilik Taman Sakura, agar dapat menyelesaikannya secara hukum. Saya sudah meminta kepada siapapun yang merasa mewakili Taman Sakura, jangan melakukan pemagaran, jangan melakukan pembongkaran," ungkap Farhan, Jumat (2/5/2025).

Ia meminta agar warga yang telah didata untuk mendapatkan uang kerohiman agar dapat menerimanya dan memenuhi kesepakatan untuk mencari tempat tinggal di wilayah lain dengan mengontrak. Sementara itu, bagi warga yang menolak uang kerohiman yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memilih untuk bertahan tinggal di kawasan tersebut, Farhan meminta agar dapat menempuh jalur hukum.

"Untuk warga yang menerima kerohiman, silakan diterima dengan baik dan kemudian memenuhi kesepakatan. Untuk warga yang menolak, silakan langsung menuju ke arah tindakan atau ranah hukum," paparnya.

Ia menyebut akan mempersilakan warga dan pihak yang berpolemik untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar hak hidup seluruh warga Kota Bandung dapat terjaga.

"Kalau perlu ke pengadilan, silahkan dilaksanakan. Kami menghargai hak hidup keseluruhan warga Kota Bandung," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Sukahaji pernah bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, didampingi oleh Wakil Wali Kota Bandung Erwin pada Rabu 16 April 2025.

Dalam mediasi tersebut, Dedi menyebut akan memberikan dana kerohiman berupa bantuan uang kontrak selama satu tahun termasuk untuk kebutuhan pangan, bagi warga yang memilih untuk direlokasi. Dana yang disiapkan sebesar Rp10 juta untuk satu rumah terdampak, untuk satu tahun.

"(Sumber dana) ada banyak, dari Pemprov, BJB Peduli, banyak lah orang-orang yang akan berempati memberikan bantuan sosial pada saudara-saudaranya yang kehilangan tempat tinggal. Hitungan aja 600 KK dikali Rp10 juta, sekitar Rp6 miliar," terang Dedi.

(orb/orb)

Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal dirinya bakal segera menarik aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh swasta.

Di hadapan ratusan ribu buruh, Presiden menegaskan aset-aset negara, yang merupakan kekayaan rakyat, harus dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

“Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo saat berbicara di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis.

Presiden kemudian menegaskan dirinya telah berkonsultasi dengan sejumlah hakim agung terkait keinginannya menarik kembali aset-aset negara itu.

“Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang, Undang-Undang Dasar kita kuat! Bumi, dan air, dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah Undang-Undang Dasar,” kata Presiden menyebutkan isi Pasal 33 ayat (3) UUD 45.

Walaupun demikian, Presiden tidak menyebutkan lebih lanjut aset-aset mana yang segera ditarik untuk dikuasai kembali oleh negara.

Sejumlah kementerian dalam beberapa bulan terakhir mendata kembali aset-aset negara yang dikuasai oleh mereka, karena beberapa aset seperti tanah sering kali dikuasai oleh pihak-pihak lain seperti pribadi ataupun swasta.

Kasus sengketa aset negara yang saat ini menarik perhatian publik salah satunya terkait lahan seluas 13 hektare yang telah cukup lama ditempati oleh Hotel Sultan di Jakarta. Kasus sengketa itu melibatkan Kementerian Sekretariat Negara dengan Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo, yang saat ini menguasai Hotel Sultan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bulan lalu (19/3) mengatakan Kementerian Sekretariat Negara telah melayangkan somasi kepada Indobuildco untuk segera mengosongkan bangunan, karena hak guna bangunan (HGB) mereka telah habis masa berlakunya sejak 2023.

Lahan yang menjadi objek sengketa itu berada di kawasan Gelora Bung Karno, yang penguasaannya bakal dialihkan dari Kementerian Sekretariat Negara ke Badan Pengelola Investasi Danantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/4).

Petunjuk Presiden yang disebut oleh Prasetyo merujuk kepada arahan Presiden saat acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Prasetyo melanjutkan Kementerian Sekretariat Negara membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pengalihan tersebut, terutama untuk mengurus hal-hal yang teknis.

Oleh karena itu, Prasetyo menyatakan hingga saat ini belum ada aset yang dipindahkan karena prosesnya masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," kata Prasetyo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah bakal menindaklanjuti tuntutan buruh.

Diketahui, ada enam isu yang menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan, tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari,” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia, termasuk soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi PHK,” kata Mensesneg.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini bilang, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Massa buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap, enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut, pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia.

Diketahui, ada enam isu menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo menegaskan, pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Ratusan ribu buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menerima undangan dari para serikat buruh yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghadiri aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), besok. Dia menyebut Prabowo memutuskan akan hadir.

"Berkenaan dengan perayaan May Day esok hari perlu disampaikan bahwa teman-teman serikat buruh kirimkan undangan ke Presiden untuk hadiri peringatan Hari Buruh Internasional esok hari. Presiden memutuskan Insya Allah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menuturkan Prabowo memiliki perhatian khusus kepada kaum buruh. Bagi Prabowo, lanjut dia, kelompok buruh termasuk elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan," ujar Prasetyo.

"Jadi beliau menaruh perhatian besar bahwa kita harus bekerja sama, baik pemerintah sektor swasta para pengusaha dan juga rekan-rekan bruuh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi menyampaikan pihaknya telah mengundang Prabowo untuk hadir pada May Day 1 Mei. Dia menyebut Prabowo diagendakan akan menyampaikan pidato di hadapan ribuan buruh yang dikerahkan hadir.

"Acaranya adalah Pak Prabowo akan berpidato di antara pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB," kata Sekjen KSPSI Arif Minardi dalam konferensi pers, kemarin.

Arif menyebutkan para serikat buruh telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana Prabowo hadir saat Mayday tersebut.

"Semua federasi dan konfederasi yang ada kemudian berkoordinasi dengan Setneg. Setneg berkepentingan karena ada presiden yang mau pidato, ada Paspampres dan lain-lain. Jadi acara utama adalah pidato presiden," ujarnya.

(fca/yld)

Jakarta -

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyampaikan usulan perombakan besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank).

Namun, Bessent menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan peran kepemimpinannya di lembaga-lembaga tersebut.

Dilansir dari New York Times, Jumat (25/4/2025), komentar tersebut diungkapkan Bessent dalam pidatonya di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank. Komentar ini juga muncul pada saat para pembuat kebijakan khawatir AS akan menarik diri sepenuhnya dari dua lembaga tersebut.

Amerika Serikat seperti diketahui telah mengubah sistem perdagangan global dalam beberapa bulan terakhir, dan pandangan pemerintahan AS tentang perubahan iklim, pembangunan internasional, dan ekuitas ekonomi sering kali bertentangan dengan pandangan negara-negara lain yang menjadi pemegang saham di IMF maupun World Bank.

Pada hari Selasa, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhannya secara global dan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tarif tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Laporan ini nampaknya dilihat AS sebagai langkah yang kurang mengesankan, apalagi mengingat Negeri Paman Sam merupakan salah satu 'pemegang saham' besar di sana.

Seperti diketahui, kebijakan tarif impor itu memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia, mengancam akan membebani produksi tahun ini dan tahun depan.

Bessent sendiri membela tindakan perdagangan pemerintahan Trump dan meminta China untuk mengekang praktik ekonomi yang menurutnya mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Dia mencatat Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan perdagangan dengan puluhan negara dan menyatakan optimisme bahwa negosiasi ini akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dunia dan membuat sistem perdagangan global lebih adil.

Simak juga Video: Trump Setelah Naikkan Tarif Impor: Negara-negara Mulai Menjilat Saya

(hal/hns)