Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan memenuhi sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi buruh pada peringatan May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

Pras, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah sedang mengerjakan sejumlah tuntutan buruh. Salah satunya terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Pras di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah menurut dia, tengah intensif merumuskan kebijakan tersebut. Pras mengaku pemerintah tak ingin bertindak setelah PHK dialami para buruh.

"Penginnya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," katanya.

Sementara sisanya, Pras menyebut pemerintah akan menindaklanjuti. Dia meminta waktu agar pemerintah terlebih dulu mempelajarinya.

"Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," ujar dia

1. Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru

2. Cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK

3. Tolak outsourcing

4. Wujudkan upah layak

5. Desak pengesahan RUU Perampasan Aset

6. Desak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah bakal menindaklanjuti tuntutan buruh.

Diketahui, ada enam isu yang menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan, tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari,” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia, termasuk soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi PHK,” kata Mensesneg.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini bilang, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Massa buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap, enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut, pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi, RI 1 akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025). Prabowo ingin berdialog langsung dengan para buruh.

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, kehadiran Presiden Jokowi dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional. Selama ini, Prabowo menganggap buruh menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan. Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.