Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan kajian terhadap hubungan penerapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dengan hukum humaniter internasional dan hukum perang laut yang saat ini masih belum terlalu diteliti mendalam.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI L. Amrih Jinangkung saat memimpin diskusi tematik bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Jakarta, 6—7 Mei 2025, yang dilaksanakan dalam rangka penguatan inisiatif hukum humaniter dunia “Global IHL Initiative”.

“Indonesia meyakini sepenuhnya bahwa hubungan antara UNCLOS 1982, Hukum Humaniter Internasional, dan Hukum Peperangan Laut merupakan bidang yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas batas antara rezim hukum yang memiliki keterkaitan erat,” kata Amrih, seperti dikutip dari keterangan Kemlu RI di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, interaksi antara rezim hukum internasional, khususnya UNCLOS dan hukum peperangan laut, hingga kini masih minim kajian sehingga harus digali lebih dalam lagi.

Salah satu aspek yang penting dibahas saat ini, yaitu penerapan UNCLOS dalam konflik bersenjata, mengingat pesatnya kemajuan teknologi dalam peperangan modern seperti penggunaan kendaraan bawah laut nirawak (UAV), sehingga topik tersebut didiskusikan dalam agenda itu.

Turut dibahas pula dalam diskusi tersebut isu perlindungan lingkungan laut, hak navigasi, dan kepentingan negara pesisir netral yang erat kaitannya dengan penerapan UNCLOS.

Sementara itu, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk RI dan Timor Leste Vincent Ochilet mengatakan, negara-negara harus mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap konflik laut dan penerapan hukum peperangan laut supaya semakin berorientasi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Pasalnya, sebagian besar hukum peperangan laut yang berlaku saat ini dirumuskan pada awal abad ke-20, sementara kondisi maritim global telah berubah secara signifikan sejak saat itu.

“Perlakuan yang mengistimewakan domain maritim dalam perkembangan hukum perang laut perlu diseimbangkan dengan pertimbangan kemanusiaan,” ucap Ochilet.

“Sangat penting untuk menyadari bahwa, dalam lingkungan maritim yang saling terhubung secara global, konflik bersenjata di laut dapat berdampak besar terhadap populasi sipil baik di laut maupun di darat,” tambahnya.

Menurut pernyataan Kemlu RI, diskusi tematik tersebut mempertemukan 17 pakar dari berbagai negara dengan latar belakang di bidang kelautan dan hukum internasional.

Pertemuan tersebut digelar salah satunya untuk menetapkan pendekatan praktis terkait implementasi hukum humaniter dalam peperangan di laut.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas resmi mengakui Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK). Hal itu ditetapkan setelah dilakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Hal itu disampaikan usai menyerahkan langsung balasan surat dari kepengurusan PMI Jusuf Kalla di Kantor Sekjen Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/2024) pagi. Pantauan di lokasi, JK tiba di Kantor Kemenkum pukul 09.30 WIB langsung menemui Menkum Supratman kurang lebih 30 menit.

"Menyerahkan balasan surat yang diajukan pengurus PMI di bawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla sekaligus memberikan jawaban bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum menerbitkan balasan surat yang pada intinya sesuai setelah dilakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Palang Merah Indonesia maka Kementerian Hukum memberikan pengakuan atas AD/ART sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia dibawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla," kata Supratman di Gedung Sekjen Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/2024).

Sementara itu, Jusuf Kalla menyampaikan rasa terima kasih kepada Menkum Supratman yang telah mengukuhkan AD/ART dan kepengurusan PMI yang dipimpin Jusuf Kalla secara aklamasi.

"Terima kasih Pak Menteri, pertama kami dari PMI menyampaikan terima kasih atas pengukuhan baik anggaran dasar rumah tangga dan juga pengurus baru yaitu saya dan pak sekjen," ujar JK.

JK menekankan terkait isu dualisme kepengurusan PMI sudah dijelaskan Kementerian Hukum. Selain itu, berdasarkan prinsip Palang Merah Internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara.

"Karena itu maka dengan ini tentu isu-isu tentang ada pengurus baru seperti yang sudah dijelaskan arahan dari pemerintah yang sah, karena prinsip Palang Merah Internasional hanya boleh ada satu palang merah di satu negara karena itu sesuai dengan penjelasan pemerintah maka persoalannya telah selesai dan tentu teman-teman di lain pihak bisa menjadikan organisasinya sebagai organisasi sosial silakan saja, tapi tidak atas nama PMI karena prinsip pokoknya seperti itu," ungkapnya.