JAKARTA - Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FFUP) bekerja sama dengan Indonesian Young Scientist Association (IYSA) resmi menyelenggarakan ajang bergengsi tingkat internasional bertajuk The 5th World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2025. Kegiatan ini digelar pada 14 hingga 22 Mei 2025 dengan serangkaian kegiatan penjurian online maupun offline, dengan lokasi utama kegiatan offline di Aula Lantai 4, Gedung Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta.

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Prof. Dr. apt. Syamsudin, M.Biomed mengatakan ? WSEEC merupakan kompetisi inovasi ilmiah yang diperuntukkan bagi pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas/Kejuruan, hingga mahasiswa perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri. Tahun ini, ajang WSEEC diikuti oleh 370 tim dari 14 negara, yang terdiri dari 88 tim peserta offline dan 282 tim peserta online. Negara-negara yang turut ambil bagian antara lain Indonesia, Turkmenistan, Bangladesh, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Kazakhstan, Turki, Romania, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Austria?.

Kompetisi ini mencakup berbagai kategori bidang sains seperti Matematika, Fisika, Ilmu Hayati, Energi dan Rekayasa, Teknologi, Lingkungan, serta Ilmu Sosial. Tujuan utama dari penyelenggaraan WSEEC adalah untuk menyediakan ruang bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kolaboratif melalui pendekatan ilmiah dan inovatif.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan secara daring pada 14 Mei 2025, disusul sesi penjurian peserta online pada 14?15 Mei dan awarding ceremony online pada 16 Mei. Selanjutnya, pembukaan secara luring akan dilaksanakan pada 19 Mei 2025, diikuti dengan penjurian peserta offline pada 20 Mei, serta puncak acara berupa awarding dan closing ceremony secara offline pada 22 Mei 2025 di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

Melalui sambutannya, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pancasila. Prof. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M., IPU., CMA., MSS., ?Saya menyampaikan kekaguman atas dedikasi dan kerja keras para peserta sekalian, proyek yang anda presentasikan merupakan hasil penelitian, eksperimen dan pemecahan masalah yang kreatif. Terlepas dari hasil akhirnya, perjalanan yang telah anda lakukan sangatlah berharga. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berinteraksi dan perluas jaringan.?

Para peserta akan mempresentasikan proyek mereka di hadapan juri yang berasal dari kalangan akademisi, peneliti, serta profesional industri. Pemenang akan diumumkan dan diberikan penghargaan serta peluang kolaborasi lebih lanjut di tingkat internasional.

WSEEC diharapkan dapat melahirkan lebih banyak peneliti muda dan inovator masa depan yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global melalui pendekatan sains dan teknologi. Penyelenggaraan tahun ini sekaligus menjadi momentum penting dalam membangun jejaring internasional dan memperkuat kolaborasi antarbangsa dalam bidang pendidikan dan riset ilmiah. Dengan penyelenggaraan tahun kelima ini, WSEEC terus memperkuat peran Indonesia sebagai tuan rumah yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi berkelanjutan di tingkat global.

Jakarta: Sivitas Akademika Universitas Pancasila (UP) dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendukung pencalonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FH UP), Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. sekaligus diplomat senior Republik Indonesia, sebagai Hakim di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) di Hamburg, Jerman.

Eddy Pratomo dikenal sebagai salah satu pakar hukum laut internasional. Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jerman (2009–2013), Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri RI, serta Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia.

Dedikasi Eddy dalam bidang hukum laut internasional telah diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk apresiasi khusus dari Menteri Luar Negeri atas kontribusinya dalam penetapan batas maritim Indonesia.

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) merupakan badan peradilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. ITLOS memiliki fungsi utama untuk menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS, serta memberikan keputusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan isu hukum maritim lainnya.

Sebagai lembaga yang berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

Baca juga: Universitas Pancasila Gelar FGD Kaji Perpres Penertiban Kawasan Hutan

Pencalonan ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah terhadap integritas, pengalaman, dan kompetensi Eddy dalam bidang hukum laut internasional. Dengan pengalaman yang begitu luas, beliau diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keadilan hukum maritim di tingkat internasional.

Universitas Pancasila sebagai tempat Prof. Eddy mengabdi sebagai Dekan dan Dosen Fakultas Hukum, turut menyampaikan kebanggaan atas pencalonannya. Sivitas Akademika UP sangat bangga atas pencalonan ini.

Ini adalah bukti nyata bahwa Universitas Pancasila tidak hanya mencetak generasi penerus bangsa, tetapi juga mendukung lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang mampu memberikan kontribusi global.

Pemerintah terus mengupayakan dukungan dari negara-negara anggota UNCLOS untuk memastikan keberhasilan pencalonan Prof. Eddy Pratomo sebagai hakim ITLOS. Langkah ini tidak hanya menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam isu hukum maritim, tetapi juga menegaskan komitmen bangsa terhadap perdamaian dan keadilan global.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

BEKASI, iNewsBekasi.id- Universitas Pancasila (UP) melalui Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH FH) menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan’. 

FGD digelar sebagai respons kritis atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 yang belakangan menjadi sorotan banyak kalangan.

Perpres ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya pada klaster kehutanan. 

Namun ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekplogis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi, serta UU. No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dekan Fakultas Hukum (FH) UP Prof. Eddy Pratomo mengatakan, UP mendukung penuh kebijakan kehutanan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. 

Dalam FGD ini dilakukan analisis Perpres No. 5 Tahun 2025 secara komprehensif dengan membandingkan ketentuannya terhadap UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 24 Tahun 2021, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

“Selain itu, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Menurut dia, kampus memiliki kewajiban agar pelaksanaan aturan kehutanan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan. 

Diharapkan dengan adanya paparan para ahli, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta, FGD menghasilkan pemetaan persoalan yang komprehensif serta rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

“Dengan adanya FGD ini, UP menegaskan komitmennya untuk mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak-hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Guru Besar Ahli Hukum FH UP Prof. Agus Surono memberikan beberapa catatan sementara terkait kajian atas Pepres Nomor 5 Tahun 2025. 

Menurutnya, Pepres Nomor 5 Tahun 2025 belum sesuai dengan jiwa dan semangat UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tatacara Administratif dan Tatacara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan.

“Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menggunakan sanksi pidana dalam penertiban kawasan hutan, padahal UU Nomor 6 tahun 2023 dan PP Nomor tahun 2021 telah menekankan prinsip ultimatum remedium, yaitu mengedepankan saksi administratif sebelum pidana,” ujarnya.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dalam lampirannya tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana hanya dalam peraturan setingkat undang-undangan dan perda dengan menerapkan sanksi pidana.

“Di dalam konsideran menimbang Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menggunakan Pasal 110 A dan 110 B nomor 18 tahun 2013 jo UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 24 tahun 2021 sebagai dasar hukumnya,” pungkasnya.

Editor : Wahab Firmansyah

Jakarta: Universitas Pancasila melalui Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum (PDIH FH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan". Kegiatan ini diadakan sebagai respons kritis atas terbitnya regulasi tersebut yang belakangan menjadi sorotan berbagai kalangan.

Sorotan datang mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, komunitas adat, hingga pelaku usaha di sektor sumber daya alam. Perpres ini, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya pada klaster kehutanan, dinilai membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan.

Namun juga memunculkan kekhawatiran akan potensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan
Mahkamah Konstitusi, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

FGD ini diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan akan kajian mendalam terhadap Perpres No. 5 Tahun 2025, terutama dalam menilai dampaknya terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan. Selain itu juga kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan masa lalu.

"Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa lahan yang dijadikan kawasan hutan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia," kata Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila Eddy Pratomo di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

Baca juga: Ustaz Adi Hidayat Bagikan Beasiswa S1-S3 ke Luar Negeri, Simak Infonya!

Menurut Eddy, hal sangat penting mengingat Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% pada 2030, di mana perlindungan hutan menjadi salah satu pilar utama.

Dalam forum ini, hadir sejumlah narasumber lintassektor yang memberikan perspektif multidisiplin, di antaranya Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH. dari Universitas Pancasila yang membedah aspek hukum Perpres No. 5 Tahun 2025, Ardito Muwardi, S.H., M.Hum., Koordinator I Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung selaku Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang membahas implementasi dan langkah ke depan, Uli Arta Siagian dari WALHI yang menyoroti Perpres ini dari perspektif lingkungan, Dr. Sadino, S.H., M.H. dari Universitas Al Azhar Indonesia yang mengkaji perlindungan hak masyarakat dalam hukum kehutanan serta Setiyono, dari Asosiasi Perkebunan Rakyat Indonesia.

Baca juga: AI dan Coding Masuk Kurikulum Tahun Ini, Guru Wajib Dampingi Siswa

Acara ini dihadiri 75 peserta aktif FGD yang berasal dari kalangan akademisi, penegak hukum, kementerian terkait, asosiasi pengusaha, advokat, hingga perwakilan LSM dan NGO, sehingga diskusi berlangsung kaya akan sudut pandang dan pengalaman lapangan.

FGD ini bertujuan untuk menganalisis Perpres No. 5 Tahun 2025 secara komprehensif dengan membandingkan ketentuannya terhadap UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 24 Tahun 2021, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan agar pelaksanaan Perpres ini tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan. Melalui paparan para ahli, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta, FGD diharapkan menghasilkan pemetaan persoalan yang komprehensif serta rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya FGD ini, Universitas Pancasila menegaskan komitmennya untuk mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak-hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global. Melalui kolaborasi lintas sektor, FGD ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan ekologis, serta berkelanjutan bagi generasi mendatang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

BEKASI,iNewsBekasi.id- Universitas Pancasila melantik Prof. Adnan Hamid sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Rektor. Pelantikan berlangsung singkat di Gedung Rektorat Universitas Pancasila, Jakarta.

Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif.

Prof. Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila dan dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus. 

Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Ketua Pembina YPP-UP, Dr. (HC). Ir. Siswono Yudho Husodo menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru. 

“Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik,” ujar Siswono, Jumat (2/5/2025).

Prof. Adnan Hamid dalam pernyataan perdananya menyampaikan kesiapannya untuk bekerja maksimal di masa tugasnya yang relatif singkat. 

“Saya akan berupaya menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, terlebih dalam waktu dekat kita harus mempersiapkan wisuda sarjana serta penerimaan mahasiswa baru,” ungkapnya.

Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.
 

Editor : Wahab Firmansyah

Profesor Marsudi Wahyu Kisworo mengaku melapor ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) upaya dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Marsudi mengatakan lantaran pihaknya menilai pencopotan tersebut cacat prosedur dan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memberikan ruang pembelaan.

"Pertama saya nanti melaporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Karena apa? Prosedurnya sewenang-wenang. Harusnya ada proses melalui Senat, kemudian diberi kesempatan untuk membela diri, kita buktikan apa yang dituduhkan. Nah ini kan enggak," kata Marsudi kepada wartawan, Rabu (30/4).

Diketahui, pencopotan Marsudi itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang memberhentikan Marsudi ditandatangani pada 24 April 2025.

Marsudi pun menilai alasan pencopotan yang tercantum dalam surat tersebut bersifat subjektif dan tidak bisa dibuktikan.

"Di surat pemberhentian itu alasannya enggak bisa dibuktikan semua. Subyektif saja semua itu. Saya bisa di pengadilan bisa adu bukti bahwa itu enggak ada yang diomongin itu," ucap dia.

Marsudi mengaku telah mengirimkan surat permintaan audiensi ke Kemendikti Saintek dan telah direspons.

Saat ini pihaknya pun tengah menyiapkan bukti dan dokumen untuk membuktikan pencopotan dirinya sebagai rektor tak berdasar dan sewenang-wenang.

"Karena kalau ke Mendiktisaintek harus membawa dokumen enggak bisa hanya omon-omon, harus ada bukti-bukti yang saya bawa. Kemungkinan minggu depan ada kabar baru mengenai ini dari Mendiktisaintek, karena surat tadi sudah sampai ke Menteri," tutur dia.

Tak hanya itu, Marsudi juga berencana menempuh, langkah hukum jika penyelesaian melalui Kemendikti Saintek tidak membuahkan hasil.

"Ada dua langkah hukum pertama bisa perdata PTUN, karena SK Yayasan bisa digugat ke PTUN. Nah kedua adalah pidana yaitu pencemaran nama baik, karena dengan begini kan nama saya jadi rusak," ujar dia.

"Meskipun itu langkah terakhir kalau kita bisa selesaikan dengan baik-baik ya selesaikan dengan baik baik tapi kalau gak bisa selesai baik-baik mungkin lewat hukum gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Marsudi menduga pencopotan berkaitan dengan sikapnya membela korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH).

Marsudi mengklaim beberapa pejabat universitas termasuk dirinya yang aktif melakukan advokasi terhadap korban, menerima tekanan dan intimidasi.

"Ada hubungannya dengan kasus ETH sehingga terjadi tekanan dan intimidasi terhadap beberapa pejabat termasuk yang sudah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh YPP-UP tanpa ada kesalahan dan tanpa kesempatan membela diri karena selama ini dianggap aktif melakukan advokasi kepada korban kasus ETH," tutur dia, Senin (28/4).

Sebagai informasi, Edie Toet Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Teranyar, polisi telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dalam proses gelar perkara.

CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari Universitas Pancasila maupun yayasan yang menaunginya perihal alasan pencopotan Marsudi dari jabatan rektor.

Namun, mengutip dari laman resmi Universitas Pancasila, dalam artikel yang ditulis humas kampus tersebut diberitakan telah ada pelantikan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Pancasila.

Pjs Rektor Universitas Pancasila yang dialntik itu adalah Adnan Hamid. Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.

"Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif," demikian dikutip dari artikel yang dipublikasi di laman resmi Universitas Pancasila itu pada Rabu (30/4).

Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila.  Dia disebut dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus.

"Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab," dikutip dari laman tersebut.

Pada publikasi yang sama, Ketua Pembina YPP-UP Siswono Yudho Husodo yang hadir dalam pelantikan tersebut menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru.

"Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik," ujar Siswono.

Jakarta: Universitas Pancasila melantik Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor. Adnan dilantik dalam sebuah acara yang berlangsung singkat di Gedung Rektorat Universitas Pancasila, Jakarta.

Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan. Selain itu untuk memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju rektor definitif.

Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila dan dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus. Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Ketua Pembina YPP-UP, Siswono Yudho Husodo menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru. “Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik,” ujar Siswono dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

Baca juga: ITB Akui Mahasiswanya Terlibat Joki UTBK-SNBT 2025, Kampus Bentuk Komisi Khusus

Adnan Hamid dalam pernyataan perdananya menyampaikan kesiapannya untuk bekerja maksimal di masa tugasnya yang relatif singkat. “Saya akan berupaya menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, terlebih dalam waktu dekat kita harus mempersiapkan wisuda sarjana serta penerimaan mahasiswa baru,” ungkapnya.

Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA - Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot sepihak dari jabatan Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) melalui SK tertanggal 24 April 2025. Pencopotan tersebut efektif pada 30 April 2025.

Marsudi menduga pencopotan dirinya terkait kasus kekerasan seksual oleh mantan Rektor UP berinisial ETH yang sempat dia tolak aktifkan kembali sebagai dosen.

Marsudi mendapat tekanan saat membela korban dan menyebut keputusan yayasan diambil tanpa komunikasi dengan dirinya maupun internal kampus.

Melihat situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menaruh perhatian tajam. Politikus NasDem ini meminta polisi segera menyelesaikan dugaan kekerasan seksual yang terjadi.

?Saya mendesak polisi, khususnya Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri segera selesaikan kasus dugaan kekerasan seksual oleh mantan Rektor UP," ujar Sahroni, Rabu (30/4/2025).

"Kasusnya sudah terlalu berlarut-larut sejak setahun lalu dan memakan korban yakni rektor saat ini yang sampai dipecat karena diduga menolak untuk mempekerjakan kembali terduga pelaku. Jika itu benar terjadi, maka ini preseden pendidikan yang buruk sekali di mana seorang rektor yang mau melindungi korban kekerasan seksual justru dipecat,? ungkapnya.

Sahroni meminta setiap kasus kekerasan seksual diselesaikan secara tegas dan berkeadilan, tanpa memandang gelar dan jabatan pelakunya.

?Perlu diingat bahwa kasus kekerasan seksual tak bisa diselesaikan hanya dengan cara-cara kekeluargaan atau sebatas kebijakan institusi seperti pemecatan," katanya.

"Pidananya harus diproses dengan cepat. Karena dalam kasus seperti ini, khususnya yang dilakukan oleh orang high profile akan banyak kepentingan di sana. Jadi polisi harus cepat bergerak agar dinamikanya tidak berubah dan objektivitas bisa tetap terjaga,? tambah Sahroni.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) memberhentikan Rektor Universitas Pancasila (UP)Marsudi Wahyu Kisworoberlaku sejak Rabu, 30 April 2025.

Pemberhentian Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025.

"Saya menduga ini ada kaitannya dengankasus kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP sebelumnya ETH," kata Marsudi di Kampus UP Jakarta, Selasa.

Apalagi, kata dia, pekan lalu ada dua orang korban baru yang membuat laporan ke Polisi terkait dengan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ETH.

"Laporan ini lebih kuat lagi buktinya, karena ada rekaman CCTV nya yang sudah disampaikan ke Mabes Polri," kata Marsudi.

Selain itu, Marsudi juga menolakpengaktifan kembali ETH sebagai dosen UP, sehingga membuat marah pengurus Yayasan.

Setelah kejadian ini, saya mendengar kabar santer bahwa dirinya akan segera di copot dari rektor UP. "Mungkin saya dianggap yang mencari saksi kasus ETH, padahal saya tidak kenal dengan korban maupun pengacaranya," ujarnya.

Marsudi juga menjelaskan bahwa dirinya diberhentikan tanpa meminta keterangan dari saya terlebih dahulu terkait dengan kinerja atau kesalahan-kesalahan apa yang dilakukannya.

"Tiba-tiba saja saya dipanggil Yayasan dan diberikan SK pemberhentian Senin kemarin pukul 11.00 siang, tanpa saya bisa membela diri atau apapun juga," katanya.

Padahal sesuai Statuta UP, seharusnya evaluasi kinerja rektor menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan.*

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh pihak Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP). Pencopotan itu diduga buntut kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP berinisial ETH.

Pencopotan Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025. Pemberhentian tersebut berlaku pada Rabu, 30 April 2025.

Marsudi mengatakan, pemberhentiannya dari Rektor UP diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan ETH. Sebab, terjadi tekanan dan intimidasi pada sejumlah pejabat UP yang aktif mengadvokasi korban pelecehan seksual, termasuk Marsudi.

Dia menduga pemberhentian itu juga berkaitan dengan penolakannya mengaktifkan kembali ETH sebagai dosen UP. Sesuai Statuta, seharusnya evaluasi menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan sehingga dia hingga kini belum dapat menerima evaluasi kinerja tersebut.

"Penolakan ini rupanya menambah kuatnya tekanan dan intimidasi kepada saya sehingga pernah ada ucapan yang saya anggap sebagai ancaman baik lisan maupun via WA dari oknum YPP-UP bahwa yayasan dapat mengevaluasi saya karena tidak patuh kepada perintah yayasan," ujar Marsudi, Selasa (29/4/2025).

"Kami sangat menyayangi UP, namun tampaknya ada oknum di yayasan yang bahkan sejak awal kasus ini dilaporkan selalu menghalangi. Kita semua tidak mau UP dirusak oleh oknum YPP-UP demi kepentingan pribadinya merusak masa depan UP dengan melakukan fitnah, disinformasi, serta intimidasi," ungkapnya.

Biro Komunikasi UP menyebutkan SK pemberhentian yang dikeluarkan yayasan dilakukan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, dalam hal ini Senat UP, Wakil Rektor, Direktur, dan jajaran.

Saat ini, semua pimpinan di tingkat universitas tengah berkoordinasi secara intens menyikapi situasi tersebut.

"Dialog terbuka dan musyawarah inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Perlu disampaikan bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik," ujar Biro Komunikasi UP.

Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani pada 24 April 2025.

"Memutuskan, menetapkan memberhentikan Prof Marsudi Wahyu Kisworo dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila terhitung 30 April 2025," demikian isi keputusan tersebut seperti dikutip pada Senin (28/4).

Biro Komunikasi UP mengungkap SK pemberhentian dikeluarkan yayasan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, dalam hal ini Senat Universitas Pancasila, Wakil Rektor, Direktur, serta jajaran.

"Dialog yang terbuka dan musyawarah yang inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Oleh karena itu perlu disampaikan, bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi saat ini dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik," kata Biro Komunikasi UP.

Saat dikonfirmasi, Marsudi membenarkan ihwal pencopotannya sebagai rektor UP tersebut. Ia turut menduga pencopotan berkaitan dengan sikapnya membela korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH).

Sebab, Marsudi mengklaim beberapa pejabat universitas termasuk dirinya yang aktif melakukan advokasi terhadap korban, menerima tekanan dan intimidasi.

"Ada hubungannya dengan kasus ETH sehingga terjadi tekanan dan intimidasi terhadap beberapa pejabat termasuk yang sudah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh YPP-UP tanpa ada kesalahan dan tanpa kesempatan membela diri karena selama ini dianggap aktif melakukan advokasi kepada korban kasus ETH," tutur dia.

Padahal, Marsudi mengklaim sekadar menegakkan UU Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri tentang hal tersebut serta memperhatikan pendapat dari LLDikti III.

Lebih lanjut, Marsudi menyampaikan sesuai Statuta UP, evaluasi kinerja rektor seharusnya dilakukan oleh Senat Universitas, bukan yayasan.

"Ternyata Senat UP tidak dilibatkan sama sekali sehingga saya belum dapat menerima evaluasi kinerja yang sangat tidak objektif, dan juga sangat berbeda dengan evaluasi dari Kementerian yang bisa kita lihat di Dashboard Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang bisa diakses oleh publik," ucap dia.

Sebelumnya, Edie Toet Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Teranyar, polisi telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dalam proses gelar perkara.

"Perkembangan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum rektor di sebuah universitas swasta, bahwa perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (14/6).

Jakarta -

Dua korban baru dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno melapor ke Bareskrim Polri. Kini total ada empat korban yang melaporkan Edie ke Polisi.

Kuasa hukum korban, Yansen Ohoirat menyebut bahwa kedua korban berinisial AIR dan AM. Yansen menjelaskan bahwa pelecehan terhadap AIR terjadi pada 2019 lalu.

"Ini peristiwa tahun 2019. Di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Itu pelecehan secara fisik, secara fisik. Jadi ada pemaksaan dari ETH kepada yang korban untuk memegang alat kelamin dari si ETH. Ini terjadi," kata Yansen kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dia menjelaskan bahwa AIR merupakan pegawai swasta yang sejatinya berurusan perihal kerjasama dengan kampus yang kala itu masih dipimpin Edie. Dia menduga pelecehan terjadi lantaran adanya relasi kuasa.

"Awalnya (berurusan dengan) pihak kampus. Ketika ada hubungan kerjasama dengan pihak kampus, terlapor menggunakan kekuasaanya untuk melakukan pelecehan. Adanya relasi kuasa yang sangat kuat," ucap Yansen.

Dia menjelaskan alasan mengapa korban baru membuat laporan sekarang. Korban, kata Yansen, sebelumnya masih shock akibat peristiwa pelecehan yang dialami.

"Kenapa sampai korban bisa muncul sekarang? Karena memang dia butuh waktu untuk meyakinkan itu dan ada rasa takut juga karena relasi kuasa itu sangat kuat," ungkapnya.

Sedangkan korban lainnya, jelas Yansen, berinisial AM. AM mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh Edie. Peristiwa itu dialami AM pada Februari 2024 lalu. Tepatnya saat proses mediasi korban Edie bersama timnya.

"Korban AM juga melakukan pelaporan atas peristiwa pelecehan secara verbal yang terjadi di PIM 2 jam 1 siang. Saat ada pertemuan dengan ETH beserta timnya," ujar Yansen.

"Itu secara verbal disampaikan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya di hadapan umum. Dan kata-kata verbal itu direspon dengan tim yang hadir saat itu dengan tertawa. Jadi mereka menganggap ucapan-ucapan yang memang melecehkan itu sesuatu yang biasa. Apalagi yang hadir adalah akademisi," lanjut dia.

Dengan bertambahnya korban ini, Yansen kembali menegaskan adannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Edie. Dia juga mengajukan permohonan gelar pidana khusus di Mabes Polri dan meminta Edie segera ditetapkan sebagai tersangka atas pelecehan yang dilakukannya.

"Setelah ini kami akan mengajukan permohonan gelar khusus di Mabes Polri agar perkara ini dapat duduk sebagaimana mestinya. Karena yang kami lihat dan kami curigai bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan PMJ," pungkasnya.

Laporan kedua korban diterima dan teregistrasi dengan LP/B/196/IV/2025/BARESKRIM tertanggal 25 April 2025.

Laporan Naik Penyidikan

Sebelumnya ada dua korban yang sudah melaporkan Edie tentang dugaan kasus pelecehan seksual. Pertama dilaporkan oleh perempuan berinisial RZ dengan Nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. Kemudian, laporan kedua dengan pelapor berinisial DF dengan Nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya sudah menaikkan status dugaan pelecehan dengan terlapor Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno, ke tahap penyidikan.

"Perkembangan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum rektor di sebuah universitas swasta, bahwa perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Jadi kasus pelecehan itu sudah naik ke tingkat penyidikan ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (14/6).

Ade mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara hingga menemukan adanya peristiwa tindak pidana pelecehan. Dia memastikan proses hukum kasus itu akan terus berjalan.

Lalu, bagaimana terkait status hukum Edie Toet di kasus tersebut?

"Masih jalan proses sidik (penyidikan), belum tersangka (Edie Toet), masih panggil saksi-saksi," kata Kasubdit Renakta Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP, Evi Pagari, saat dihubungi, Minggu (30/6/2024).

Evi mengatakan hingga kini proses penyidikan masih berjalan. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam mengusut kasus yang ada.

"Kasus TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) kan hrs libatkan psikolog, mitra dan lain-lain. UU-nya mengatur seperti itu," ujarnya.

Lihat juga Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

(ond/dek)