Sebanyak 34 narapidana (napi) beragama Buddha di Bali mendapat remisi dalam rangka Hari Raya Waisak 2025. Puluhan warga binaan yang mendapat diskon hukuman itu tersebar di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan) di seluruh Bali.

"Remisi Hari Raya Waisak diberikan dikarenakan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Bali, Decky Nurmansyah, melalui keterangan resmi yang diterima detikBali, Senin (15/5/2025).

Decky menjelaskan pemberian remisi merupakan penghargaan atas upaya warga binaan yang memperbaiki diri selama menempuh masa hukuman. Dia berharap para narapidana dapat termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan data dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, remisi dalam rangka Waisak terbanyak diterima oleh narapidana dari Lapastik Bangli, yakni 13 orang. Disusul napi dari Lapas Kerobokan sebanyak 10 orang.

Kemudian napi dari LP Perempuan Kerobokan sebanyak 3 orang, Lapas Tabanan (1), Lapas Singaraja (2), Rutan Bangli (3), dan Rutan Gianyar (1). Seluruhnya merupakan penerima remisi khusus (RK) I, yakni mendapat pengurangan masa pidana sebagai penghargaan atas perilaku baik.

Artinya, tidak ada napi yang mendapat RK II dalam rangka memperingati Waisak tahun ini. RK II merupakan jenis remisi yang memungkinkan narapidana bebas langsung setelah menerima remisi.

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Terdakwa kasus peredaran skincare mengandung bahan merkuri, Mira Hayati (29) kini bebas dari Rutan Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), usai menjadi tahanan rumah. Owner skincare itu menjadi tahanan rumah dengan alasan ingin merawat bayi yang baru dilahirkannya.

Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo mengungkapkan, pengalihan status penahanan Mira Hayati berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati keluar dari rutan sebelum Hari Raya Idulfitri 2025 lalu.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status Tahanan Rumah oleh pihak Penahan (Pengadilan Negeri Makassar) sejak 27 Maret 2025," kata Ahmad dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, kuasa hukum Mira Hayati, Ida Hamida menuturkan, pengalihan status penahanan kliennya sudah sesuai aturan. Pihaknya memang beberapa kali mengajukan permohonan itu kepada majelis hakim PN Makassar setiap sidang.

"Setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ucap Ida.

Ida mengatakan, kliennya baru saja melahirkan pada Rabu (5/3) lalu. Kondisi itu membuat Mira Hayati mengajukan diri menjadi tahanan rumah agar fokus merawat bayinya yang lahir secara prematur.

"Bayinya lahir prematur, seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," imbuhnya.

Humas PN Makassar, Sibali memastikan status Mira Hayati adalah tahanan rumah. Dia menegaskan terdakwa kasus peredaran skincare berbahan berbahaya itu tetap dalam pengawasan.

"Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar. Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, (hanya) di dalam rumah," jelas Sibali.

Mira Hayati Beri Uang Jaminan

Sibali menuturkan, majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan terhadap Mira Hayati bukan tanpa alasan. Salah satunya karena alasan kemanusiaan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ungkap Sibali.

Mira Hayati juga memberikan uang sebagai jaminan. Namun Sibali tidak merinci nominal uang yang dijaminkan Mira Hayati.

"Terus ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian," tuturnya.

Sibali tidak mengetahui sampai kapan status tahanan rumah untuk Mira Hayati diberikan. Dia mengatakan Mira Hayati akan dijemput jaksa penuntut umum setiap kali akan menjalani persidangan.

"Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan," imbuh Sibali.

Dakwaan Mira Hayati di Kasus Skincare

Diketahui, ada 3 terdakwa dalam kasus peredaran skincare mengandung bahan berbahaya. Selain Mira Hayati, dua terdakwa lainnya adalah owner produk Ratu Glow dan Raja Glow Agus Salim (40) dan Direktur CV Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (42).

Mira Hayati sendiri didakwa mengedarkan skincare bermerkuri dalam sidang yang berlangsung di PN Makassar, Selasa (11/3). Hasil laboratorium BPOM mengungkap dua produk terdakwa mengandung bahan berbahaya, yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream.

"Kedua produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Lightening Skin maupun MH Cosmetic Night Cream, yang keduanya positif mengandung merkuri/raksa/HG, sebagai bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik " ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream bahkan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

"Produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Night Cream yang telah diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa (Mira Hayati) tersebut, ternyata tidak memiliki notifikasi sebagai persyaratan izin edar yang secara resmi terdaftar di BPOM," kata JPU.

Atas perbuatannya, Mira Hayati dinilai melanggar Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Owner skincare itu terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Wanita bernama Nindi (35) diamankan saat mencoba menyelundupkan tembakau sintetis yang diduga jenis gorila untuk suaminya yang ditahan di Lapas Kelas IIB Takalar. Wanita itu membawa paket tembakau sintetis seberat 2,3 gram yang disembunyikan di dalam kaos kakinya.

"Setelah pemeriksaan badan, pengunjung wanita didapati ada alas kaki tepatnya di dalam kaos kaki dia plester satu bungkus tembakau yang diduga sintetis gorila di kakinya. Diakui atau dibenarkan sendiri oleh ibu Nindy bahwa itu tembakau sintetis gorila pesanan suaminya," ujar KPLP Lapas Takalar, Heintje kepada detikSulsel, Rabu (2/3/2025).

Penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak Lapas IIB Takalar yang melakukan pemeriksaan kepada pengunjung dalam rangka libur hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Rabu (2/3) pagi. Suami dari wanita tersebut diketahui bernama Muhammad Ikbal (35).

Heintje mengatakan, Muhammad Iqbal, adalah narapidana yang baru dipindahkan dari Rutan Kelas I Makassar. Proses pemindahannya dilakukan sekitar satu bulan lalu.

"Bersangkutan baru saja turun dari sel merah dan masuk ke dalam sel blok, tetapi kembali terlibat dalam upaya penyelundupan tembakau sintetis ini," katanya.

Heintje menduga tembakau sintetis ini akan digunakan sendiri oleh narapidana tersebut. Pelaku dan barang bukti kini telah diserahkan ke Polres Takalar.

"Satuan Narkoba telah mengambil data dan mengambil ibu bersama barangnya. Kalau dari timbangan yang dirilis oleh Satuan Narkoba Polres Takalar 2,3 gram dalam satu paket," jelas Heintje.

Menurut Hetinje, narapidana tersebut merupakan tahanan dalam kasus peredaran dan pengguna narkotika jenis tembakau gorila. Sedangkan barang bukti yang didapat ini merupakan barang sisanya.

"Dulu dia (narapidana) mengedar dan menggunakan. Barang ini adalah sisa barang yang diambil dari rumahnya sisa paket tembakau diduga sintetis suaminya," ungkapnya.

Melihat dari Dekat, Proses Pengolahan Rumput Laut di Desa Ujungbaji, Takalar

Melihat dari Dekat, Proses Pengolahan Rumput Laut di Desa Ujungbaji, Takalar

Ratusan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), antusias melakukan kunjungan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan khusus Lebaran dibuka untuk keluarga narapidana selama tiga hari ke depan.

"Lapas Selong akan melayani kunjungan selama tiga hari ke depan ketika Idul Fitri, dimulai dari hari ini," kata Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja Lapas Selong, Gamal Masfur, saat ditemui detikBali di ruang kerjanya, Senin (31/3/2025).

Program layanan kunjungan Idul Fitri ini sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kunjungan ketika Idul Fitri untuk warga binaan lapas merupakan perintah dari Dirjen Pemasyarakatan, itu serentak di seluruh Indonesia," jelas Gamal.

Salat Idul Fitri dan Kebersamaan dengan Keluarga

Selain kunjungan keluarga, Lapas Selong juga memfasilitasi warga binaan untuk melaksanakan salat Id berjemaah.

"Tadi juga kami laksanakan salat sunah Idul Fitri secara berjemaah dengan warga binaan lapas. Kunjungan keluarga juga bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan supaya bisa merasakan suasana Lebaran," ujarnya.

Salah satu napi, SA (37), mengaku bahagia saat dikunjungi oleh keluarganya pada momen Idul Fitri. Dia terharu bisa berkumpul dengan keluarga di hari yang fitri.

"Ada istri dan anak yang mengunjungi. Sangat senang rasanya bisa berkumpul bersama keluarga, apalagi ketika Lebaran ini," ujarnya semringah.

Warga binaan lainnya, HM (29), juga merasakan kebahagiaan saat dikunjungi keluarganya. Selain bisa bertemu, ia juga menikmati makanan khas Lebaran yang dibawakan oleh keluarganya.

"Sangat senang. Ini dibawakan makanan ringan, ketupat, dan opor ayam. Sudah lama tidak makan ketupat soalnya," ucap HM.

Pantauan detikBali, ratusan masyarakat memadati area parkir Lapas Selong. Di dalam aula kunjungan, keluarga warga binaan memenuhi ruangan yang telah disediakan. Untuk kenyamanan para pengunjung, pihak lapas menyiapkan fasilitas berupa tenda dan karpet untuk tempat duduk.

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Sebanyak 936 narapidana di Lapas Kelas II A Jambi menerima remisi khusus Lebaran 2025. Dari ratusan narapidana, 3 orang di antaranya langsung bebas.

Kepala Lapas Kelas II A Jambi, Batara Hutasoit mengatakan pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini bersamaan dengan Hari Raya Nyepi Saka 1947. Namun, di Lapas Jambi, hanya remisi Idul Fitri yang memenuhi persyaratan.

"Untuk Hari Raya Nyepi kita tidak ada karena memang secara regulasi tidak memenuhi persyaratan dan untuk Idul Fitri kita usulkan kemarin 944, yang keluar SK 936 dan bebas langsung ada 3 orang. 48 orang lagi belum keluar SK masih diverifikasi di Kantor Dirjen Permasyarakatan," kata Batara, Sabtu (29/3/2025).

Narapidana yang mendapat pemotongan masa tahanan di Lapas Jambi, didominasi oleh pidana umum dan narkoba. Lalu, ada pula 41 narapidana Tipikor yang juga mendapat remisi.

"Untuk Tipikor ad 41 orang, pidana umum 437, narkoba dan 458 orang," terang Batara.

Batara mengungkapkan bahwa pemberian remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang tela berperilaku baik selama menjalani masa tahanan di dalam Lapas. Masa pengurangan masing-masing narapidana berbeda sesuai verifikasi dari petugas.

"Remisi ini merupakan hak bagi warga binaan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dan regulasi yang ada itu kita berikan jangka waktu sesuai regulasi yang ada," ujarnya.

Batara menjelaskan pemberian remisi ini menjadi bagian dari tradisi tahunan pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman. Untuk itu, Batara berharap binaan yang selama ini diberikan petugas dapat bermanfaat bagi narapidana di kemudian hari.

"Tentu kita harapkan dengan pemberian remisi, kita harap supaya warga binaan ini dapat kembali ke keluarga, masyarakat (nantinya) menjadi manusia yang berguna di lingkungan mereka sendiri," pungkasnya.

Pemberian remisi Idul Fitri 2025 ini telah dilakukan secara simbolis dengan penyerahan SK remisi kepada narapidana dari jajaran Lapas Jambi pada Jumat (28/3/2025).

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 ribuan menjadi momen istimewa bagi warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera Selatan. Sebab, ribuan warga binaan mendapatkan remisi khusus.

Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Mishbahuddin, mengatakan ada 7 warga binaan yang mendapatkan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi. Rinciannya, remisi khusus satu bulan sebanyak enam orang dan remisi khusus selama dua bulan ada satu orang.

Remisi paling banyak diterima oleh warga binaan di Lapas Kelas IIB Baturaja, OKU, Lapas Kelas II B Martapura dan Lapas Kelas IIB Kayuagung dengan masing-masing dua warga binaan dan satu orang lagi berada di Lapas Kelas I Palembang. Terdiri dari empat warga binaan terjerat kasus narkoba dan tiga lainnya kasus pidana umum.

Sementara untuk remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 H sebanyak 11.021 warga binaan menerima remisi baik RK I dan RK II. Sementara itu dari jumlah tersebut, sebanyak 10.929 orang ini mendapat RK I selama 15 Hari hingga 60 hari. Sedangkan yang mendapatkan RK II sebanyak 92 Orang dengan remisi mulai 15-60 hari.

Adapun untuk anak didikan LPKA di momen Idul Fitri 2025 yang mendapatkan remisi ini sebanyak 38 orang. Di antaranya 36 Andik LPKA ini mendapatkan RK I dengan masa remisinya 15 hari dan satu bulan, sedangkan untuk RK II ada dua Andik LPKA selama 15 hari dan satu bulan.

Total dari 11.059 warga binaan yang berada di seluruh Rutan, Lapas dan LPKA se-Sumsel yang mendapatkan remisi, yang paling banyak dapat remisi ini yakni warga binaan yang berada di Lapas Kelas I Palembang sebanyak 1.400 warga binaan dan yang paling sedikit yakni di LPKA Kelas I Palembang sebanyak 96 orang.

"Penyerahan remisi Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri duberikan secara bersamaan yang dilaksanakan pada Jumat (28/3/2025) yang diawali remisi untuk warga binaan beragama Hindu untuk mendapatkan remisi Nyepi dan selanjutnya warga binaan yang beragama Islam untuk remisi Idul Fitri," kata Mishbahuddin, Sabtu (29/3/2025).

Menurutnya, pemberian remisi ini dilaksanakan di Rutan Kelas I Palembang. Untuk penerima remisi khusus tadi berdasarkan kasus atau tindak pidananya ini didominasi oleh kasus narkoba sebanyak 6.019 orang dan pidana umum capai 4.950 orang. Sedangkan untuk kasus lain seperti korupsi sebanyak 89 orang dan napi teroris ada satu orang.

"Sebelum warga binaan mendapatkan remisi pihaknya menilai dari tingkah laku warga binaan itu selama berada di Lapas atau Rutan. Bagi mereka yang berperilaku baik selama di Lapas atau Rutan selama menjalani hukuman akan diberikan remisi," katanya.

Mishbahuddin mengatakan hingga saat ini jumlah warga binaan yang ada di Lapas dan Rutan se-Sumsel mencapai 15.417 orang. Adapun untuk warga binaan berstatus narapidana ini ada 13.272 orang dan berstatus tahanan ada 2.144 orang.

"Sejauh ini kita masih overload, sebab kapasitas yang kita miliki sebanyak 7.088 orang," pungkasnya.

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

Video: Bocoran Isi Rumusan RUU Hak Cipta yang Disusun Kemenkumham

Sebanyak 5.384 narapidana (napi) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. 77 orang di antaranya terkait kasus tindak pidana korupsi.

Penyerahan remisi dilakukan secara daring dan dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pada Jumat (28/3/2025). Khusus di Sulsel, remisi untuk narapidana diserahkan di Lapas Kelas I Makassar.

"Seperti menjalani minimal enam bulan masa pidana, memiliki putusan inkrah dari pengadilan, serta berkelakuan baik selama di dalam Lapas maupun Rutan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulsel, Rudy Fernando Sianturi dalam keterangannya, Jumat (28/3).

Rudy mengatakan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulsel per 27 Maret 2024 tercatat sebanyak 11.462 orang. Dari jumlah itu, 40 warga binaan mendapat Remisi Khusus I (RK I) Hari Raya Nyepi

"Dari jumlah tersebut, 6 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama 15 hari, dua orang 1 bulan, 26 orang satu bulan 15 hari, dan 2 orang lainnya mendapatkan remisi selama 2 bulan," bebernya.

Sementara 5.344 warga binaan di seluruh UPT di Sulsel yang mendapat remisi khusus Idul Fitri. Dari jumlah itu, 5.319 orang menerima Remisi Khusus I (RK I).

"Rinciannya, 669 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama 15 hari, 3.998 orang 1 bulan, 470 orang 1 bulan 15 hari, dan 182 orang memperoleh selama 2 bulan," terangnya.

Lanjut Rudy, sebanyak 25 warga binaan menerima Remisi Khusus II (RK II) yang memungkinkan mereka bebas setelah masa tahanannya dikurangi. Dari jumlah itu 4 orang mendapat pengurangan masa pidana tanpa langsung bebas.

"Selama 15 hari, 14 orang mendapatkan 1 bulan, dan 7 orang memperoleh 1 bulan 15 hari," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik serta partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan. Dia berharap para narapidana yang menerima remisi dapat terus memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh warga binaan yang menerima remisi. Kami berharap ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali menjadi bagian produktif di masyarakat," ujar Rudy.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulsel Yohanis Varianto menyebutkan mayoritas warga binaan penerima remisi di Sulsel dari kasus narkotika. Selain itu ada juga kasus korupsi.

"Untuk Hari Raya Nyepi, sebanyak 17 warga binaan yang menerima remisi berasal dari kasus narkotika sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Pasal 34A Ayat (1). Sementara itu, untuk Idul Fitri, jumlah penerima remisi dengan kasus narkotika mencapai 2.243 orang, serta 77 orang dari kasus korupsi," ungkapnya.

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyiagakan 15 personel untuk mengantisipasi penerbangan darurat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang ditutup selama 24 jam selama Hari Raya Nyepi, Sabtu (29/3).

"Mereka adalah personel piket yang siaga di bandara jika ada penerbangan yang melakukan pendaratan darurat saat Nyepi," kata Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Gde Oki Rizky Aryadhika di Denpasar, Bali, Jumat.

Pada Hari Raya Nyepi, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menghentikan operasional penerbangan selama 24 jam yaitu 29 Maret mulai pukul 06.00 WITA hingga 30 Maret 2025 pukul 06.00 WITA.

Meski operasional penerbangan dihentikan sementara selama peringatan Tahun Baru Saka 1947, pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai juga tetap menempatkan petugas siaga untuk mengantisipasi permintaan pelayanan yang bersifat darurat.

Selain penerbangan darurat, misalnya alasan teknis pesawat udara, penyiagaan personel tersebut juga mengantisipasi penerbangan yang bersifat medis.

Sebanyak 15 orang petugas imigrasi itu juga dibantu operasional fasilitas otomatis pemeriksaan kemigrasian atau autogate sebanyak 90 unit di Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak 1 Oktober 2024.

Pemeriksaan keimigrasian menjadi lebih cepat dan praktis dengan rata-rata memakan waktu sekitar 15-25 detik per orang.

Alat canggih itu juga mengintegrasikan teknologi pengenalan wajah dan manajemen pengendalian perlintasan atau Face Recognition dan Border Control Management (BCM) untuk mengoptimalkan pengawasan WNA.

Di sisi lain, pengelola bandara juga menempatkan personel operasional, petugas keamanan dan petugas teknik yang bersiaga di ruangan pusat kontrol operasi bandara.

Penutupan atau penghentian sementara pelayanan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang melaksanakan Hari Suci Nyepi.

Pelaku penerbangan di seluruh dunia juga telah mendapatkan pemberitahuan melalui penerbitan NOTAM atau notice to airmen Nomor A0131/25 NOTAMN yang dikeluarkan Airnav Indonesia Cabang Denpasar, Bali sejak 14 Januari 2025 sehingga semua maskapai penerbangan sudah mengatur jadwal penerbangannya.

Pengelola bandara mencatat jadwal penerbangan reguler dari 54 maskapai yang beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, terdapat 425 penerbangan berjadwal yang bertepatan dengan pelaksanaan Nyepi, yaitu 207 penerbangan rute domestik dan 218 penerbangan internasional.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 415 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri pada Jumat (28/3/2025).

Remisi ini diberikan kepada satu orang beragama Hindu dan 414 orang beragama Islam sebagai bentuk penghormatan hak-hak warga binaan.

Kepala Lapas Yogyakarta, Marjiyanto, mengungkapkan bahwa seluruh pengusulan remisi dari Lapas Yogyakarta telah disetujui, sehingga dua warga binaan akan langsung bebas pada perayaan Idul Fitri nanti.

“Hari ini ada simbolisasi penyerahan remisi, sebenarnya ada tiga orang langsung bebas nanti pada perayaan Idul Fitri, namun satu orang masih harus menjalani subsider,” terang Marjiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Syarat Penerima Remisi

Marjiyanto menjelaskan bahwa remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi kriteria, di antaranya:

• Telah menjalani pidana minimal 6 bulan.
• Berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman.
• Aktif mengikuti kegiatan pembinaan.
• Menunjukkan penurunan tingkat risiko selama masa pidana.

Pemberian remisi ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

“Pemberian remisi khusus untuk Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri ini merupakan apresiasi dari tahapan positif yang telah mereka lalui. Selain bentuk penghormatan hak-hak warga binaan, remisi juga merupakan bagian dari sistem kepastian hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Ungkapan Syukur Warga Binaan Penerima Remisi

Salah satu warga binaan penerima remisi, Erdi (bukan nama sebenarnya), menyampaikan rasa syukurnya setelah menerima remisi satu bulan yang membawanya lebih dekat kepada kebebasan.

“Secara pribadi sangat senang, bisa cepat kembali ke rumah, bertemu keluarga, ingin secepatnya beraktivitas, bekerja, dan merubah diri,” ujarnya dengan optimis.

Per 27 Maret 2025, jumlah penghuni Lapas Yogyakarta tercatat sebanyak 588 orang. Dari total tersebut, 415 warga binaan yang menerima remisi memenuhi persyaratan. Rinciannya adalah:

• 5 orang mendapat remisi 2 bulan.
• 37 orang mendapat remisi 1 bulan 15 hari.
• 272 orang memperoleh remisi 1 bulan.
• 101 orang mendapatkan remisi 15 hari.

Mereka yang tidak mendapat pengurangan masa pidana adalah warga binaan yang tidak memenuhi kriteria, seperti masih berstatus tahanan atau menjalani subsider.

Marjiyanto berharap bahwa pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan lainnya untuk terus memperbaiki diri dan menjalani masa pidana dengan penuh tanggung jawab.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah overkapasitas lapas. Masalah tersebut menurutnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah masalah over-crowded atau kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan. Ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus dalam sambutannya pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idulfitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

Dia kemudian meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan melakukan beberapa hal untuk mengatasinya. Salah satunya, memberikan kemudahan bagi narapidana dengan kriteria tertentu untuk bebas bersyarat.

"Oleh karena itu upaya yang kita lakukan untuk bisa mengurai over-crowded yang ada saya minta Pak Mashudi kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat untuk cuti bersyarat atau bebas bersyarat, taruh aja di Lapas terbuka," jelasnya.

Agus meminta agar narapidana diberikan pelatihan tertentu. Kemudian pemberian remisi atau potongan masa tahanan bagi kejahatan yang dinilai tidak meresahkan masyarakat.

"Berikan pelatihan keahlian tertentu, yang nantinya akan mengurangi over-crowded yang ada di pemasyarakatan. Termasuk pemberian remisi yang kepada para pelaku yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun dan kejahatan yang tidak meresahkan masyarakat kejahatan umum," ungkapnya.

Agus juga meminta narapidana yang masih muda diberikan pendidikan. Lalu, saat keluar dari Lapas diberikan kerja sosial sesuai masa hukumannya.

"Dan beri kesempatan, terutama bagi yang masih muda untuk bisa mengikuti pendidikan selama di pemasyarakatan. Kalau bisa cepat menyelesaikan masa hukumannya, kasih kerja sosial. Nanti mudah-mudahan dengan penerapan KUHP yang baru nanti mereka bisa menjalani itu," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada narapidana di seluruh Indonesia. Sebanyak 157.933 narapidana diberikan remisi.

"Yang pertama, remisi khusus 1 (Nyepi) dan pengurangan masa pidana khusus sebanyak 1.621. Sedangkan berkenan dengan hari raya Idul Fitri, pemerintah juga memberikan permisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus sebanyak 156.312 orang," kata Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Irjen Mashudi, dalam sambutannya di Lapas II Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Total sebanyak 948 narapidana dinyatakan bebas. Dengan rincian 20 narapidana mendapatkan remisi Nyepi dan 928 narapidana mendapatkan remisi Idul Fitri.

"Remisi khusus 2 dan pengurangan masa pidana khusus sebanyak 20 orang, di mana setelah mendapatkan remisi ini, dinyatakan langsung bebas. Remisi khusus 2 dan pengurangan masa pidana sebanyak 928, di mana setelah mendapatkan remisi ini, dinyatakan langsung bebas," imbuhnya.

Remisi yang diberikan sebanyak pemotongan 15-30 hari masa tahanan. Mashudi kemudian menjelaskan kriteria narapidana yang berhak mendapatkan remisi.

"Syaratnya, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko selama menjalani pidana," tuturnya. M

Pemberian remisi dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 174 Tahun 1999. Remisi khusus diberikan pada hari-hari besar keagamaan.

"Selain itu, pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran sebesar Rp 81.264.930.000," tuturnya.

"Terakhir, remisi merupakan hadiah bagi narapidana dan anak binaan yang betul-betul harus dimanfaatkan dan bermanfaat guna perbaikan diri mereka," lanjut Mashudi.

Tonton juga Video: 8.906 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri, 158 Langsung Bebas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menjelang Idul Fitri, tradisi menukar uang baru menjadi kebiasaan yang tak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia. Uang baru ini biasanya diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak, sanak saudara, maupun orang terdekat.

Namun, muncul pertanyaan terkait hukum penukaran uang ini dalam perspektif Islam, terutama karena adanya praktik jasa penukaran uang yang berpotensi menormalisasi riba. Lalu, bagaimana sebenarnya hukum Islam memandang praktik ini?

Hukum Tukar Uang Lebaran dalam Islam

Melansir laman NU Online dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum menukar uang Lebaran dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

· Dari Segi Uang yang Ditukar (Ma'qud 'Alaih)

Jika penukaran uang dilakukan dengan tambahan nominal yang berbeda dari jumlah yang ditukarkan, maka hukumnya haram karena termasuk dalam praktik riba. Dalam Islam, pertukaran uang dengan jumlah yang berbeda dianggap riba jika dilakukan secara tunai, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ulama.

· Dari Segi Jasa yang Diberikan (Ijarah)

Jika melihat dari sudut pandang penyedia jasa, penukaran uang dengan biaya tertentu dapat dianggap mubah (boleh) karena termasuk transaksi ijarah, yaitu jual beli jasa. Dalam kitab Fathul Mujibil Qarib karya Kiai Afifuddin Muhajir, dijelaskan bahwa ijarah tidak termasuk riba karena yang diperjualbelikan adalah manfaat atau jasa, bukan barang fisik.

Pendapat Ulama tentang Tukar Uang Lebaran

Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian pendapat dalam mazhab Hambali, penukaran uang Lebaran diperbolehkan selama dilakukan secara kontan dan tidak berbasis utang. Perbedaan pendapat muncul karena adanya dua sudut pandang:

• Sebagian orang melihat uang sebagai barang yang dipertukarkan, sehingga tambahan nominal dianggap sebagai riba.
• Sebagian lainnya melihat adanya jasa dalam proses penukaran uang, sehingga tambahan biaya dianggap sebagai upah jasa.

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan bahwa suatu barang dapat mengikuti akad tertentu. Misalnya, dalam konteks menyusui bayi, yang menjadi objek akad adalah jasa pengasuhan, bukan air susu ibu itu sendiri. Dengan analogi ini, biaya tambahan dalam penukaran uang dapat dianggap sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, bukan sebagai pertukaran uang yang mengandung riba.

Misal yang ingin ditukarkan adalah uang senilai Rp 2.000.000 kemudian ada biaya penukaran sejumlah Rp 50.000, maka biaya tersebut diperbolehkan dengan tujuan upah jasa penukaran, bukan bunga. Apabila melakukan penukaran uang Rp 100.000 akan mendapatkan uang baru sebanyak Rp 80.000 kemudian berlaku kelipatan, maka hal tersebut bisa dianggap riba karena terdapat perbedaan nilai tukar uang tersebut.

Dalil Al-Qur'an tentang Jasa dalam Transaksi

Dalam Al-Qur'an, surah At-Thalaq ayat 6 membahas mengenai pemberian upah atas jasa:

... فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ ..

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka." (QS At-Thalaq: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa upah diberikan atas jasa yang dilakukan, bukan pada barangnya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Abu Bakar Al-Hisni menegaskan bahwa Allah SWT mengaitkan upah dengan aktivitas menyusui, bukan pada air susu itu sendiri.

Aturan Islam dalam Pertukaran Uang

Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan mengenai jual beli dan pertukaran uang, yaitu:

• Kesetaraan nilai (tamatsul): Uang yang dipertukarkan harus memiliki nominal yang sama.
• Pembayaran langsung (taqabudh): Transaksi harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan atau sistem kredit.
• Tanpa tambahan yang tidak sah: Tidak diperbolehkan adanya kelebihan atau komisi, kecuali jika berupa jasa yang diakui dalam syariat.

Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menukar uang baru dengan tambahan biaya diperbolehkan dalam Islam asalkan biaya tersebut ditujukan untuk jasa penukaran, bukan sebagai tambahan dalam jumlah uang yang ditukarkan. Untuk besaran tarifnya, hal ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Semoga bermanfaat, ya!

Video Menaker: THR Paling Lambat H-7 Lebaran-Tak Boleh Dicicil

Video Menaker: THR Paling Lambat H-7 Lebaran-Tak Boleh Dicicil