Dua narapidana Lapas Kelas IIA Lubuklinggau mendapat amnesti (pengampunan hukuman) dari presiden. Sedangkan usulan amnesti yang diajukan pihak lapas sebanyak 145 narapidana.

Hal ini diungkapkan oleh Kalapas Kelas IIA Lubuklinggau Budi Yuliarno. Dia mengatakan hanya dua narapidana yang lolos seleksi usulan amnesti tersebut.

"Untuk amnesti sebagaimana proses yang dilaksanakan oleh pusat. Setelah kita teliti, kita pelajari arahan ataupun ketentuan yang ada, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ini hanya dua (narapidana) yang menjadi penilaian untuk diberikan amnesti. Sedangkan kemarin itu sudah diajukan sebanyak 145 narapidana," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).

Budi mengatakan usulan amnesti tersebut tetap memperhatikan keadilan serta hal yang dapat menjadi nilai bagus kepada masyarakat dan pemerintah.

"Saat ini amnesti untuk kedua warga binaan tersebut masih dalam proses. Saat ini kita menunggu keputusan dari pusat," ungkapnya.

Budi menjelaskan, salah satu kriteria warga binaan yang diusulkan mendapat amnesti yakni warga binaan tersebut memiliki perkara yang tidak menjadi sorotan masyarakat.

"Sementara yang dua warga binaan yang lolos usulan amnesti itu memiliki kasus pidana umum," jelasnya.

Sedangkan untuk 143 narapidana yang tidak mendapatkan amnesti dari presiden tetap harus menjalankan masa hukumannya sesuai masa tahanan mereka masing-masing.

Video: Kondisi Jalan Sudirman Pekanbaru Usai Penertiban Baliho-Reklame

Video: Kondisi Jalan Sudirman Pekanbaru Usai Penertiban Baliho-Reklame

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah overkapasitas lapas. Masalah tersebut menurutnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah masalah over-crowded atau kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan. Ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus dalam sambutannya pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idulfitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

Dia kemudian meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan melakukan beberapa hal untuk mengatasinya. Salah satunya, memberikan kemudahan bagi narapidana dengan kriteria tertentu untuk bebas bersyarat.

"Oleh karena itu upaya yang kita lakukan untuk bisa mengurai over-crowded yang ada saya minta Pak Mashudi kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat untuk cuti bersyarat atau bebas bersyarat, taruh aja di Lapas terbuka," jelasnya.

Agus meminta agar narapidana diberikan pelatihan tertentu. Kemudian pemberian remisi atau potongan masa tahanan bagi kejahatan yang dinilai tidak meresahkan masyarakat.

"Berikan pelatihan keahlian tertentu, yang nantinya akan mengurangi over-crowded yang ada di pemasyarakatan. Termasuk pemberian remisi yang kepada para pelaku yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun dan kejahatan yang tidak meresahkan masyarakat kejahatan umum," ungkapnya.

Agus juga meminta narapidana yang masih muda diberikan pendidikan. Lalu, saat keluar dari Lapas diberikan kerja sosial sesuai masa hukumannya.

"Dan beri kesempatan, terutama bagi yang masih muda untuk bisa mengikuti pendidikan selama di pemasyarakatan. Kalau bisa cepat menyelesaikan masa hukumannya, kasih kerja sosial. Nanti mudah-mudahan dengan penerapan KUHP yang baru nanti mereka bisa menjalani itu," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi menangkap total 27 orang anggota geng motor yang melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap 7 warga dan seorang anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka ditampilkan polisi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Rabu (12/3/2025). Tampak para pelaku yang mengenakan baju tahanan oranye dibariskan dengan membelakangi awak media.

Selama ditampilkan polisi, gaya sangar para pelaku kini berubah ciut. Mereka lebih banyak menunduk selama konferensi pers berlangsung.

"Ini kaitannya dengan kejadian selama 10 hari Ramadan, ada kejadian pembusuran, penganiayaan, dan ada juga bawa parang. Dari situ kita mendeteksi ada 27 orang tersangka, 8 korban yang salah satunya anggota polisi," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana kepada wartawan.

Anggota geng motor tersebut dari kelompok berbeda dan melakukan aksi kejahatan di sejumlah titik di Makassar. 13 orang di antaranya masih di bawah umur.

"Ini terjadi di sekitar Kota Makassar, mulai dari Kecamatan Makassar, Mamajang, Bontoala, Manggala, Biringkanaya, dan Rappocini," tuturnya.

Serang Warga Hanya Iseng

Arya mengungkapkan motif para tersangka melakukan pembusuran dan pengancaman hanya iseng. Para pelaku dan kelompoknya awalnya berkumpul lalu menyerang korban yang ditemui di jalan.

"Motifnya, pada bulan puasa ini mereka kumpul-kumpul terus sebenarnya iseng-iseng ketemu kelompok pemuda yang berpapasan. Tanpa ada masalah apapun, ada perasaan tidak suka, lalu melakukan pembusuran," terang Arya.

Arya menambahkan pihaknya turut menyita barang bukti yang digunakan para pelaku seperti busur, ketapel, parang hingga batu. Para tersangka dikenakan pasal berlapis.

"Kita kenakan Pasal 351 KUHPidana ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun karena mengakibatkan luka berat. Kita juga gunakan UU darurat karena membawa senjata tajam, ancaman hukumannya 15 tahun," tegasnya.

Video Geng Motor Serang Warkop Lalu Nyolong Gitar di Makassar

Video Geng Motor Serang Warkop Lalu Nyolong Gitar di Makassar

Sidang perkara pencemaran nama baik yang menyeret selebgram Adrena Isa Zega di PN Kepanjen terus bergulir. Dalam sidang eksepsi, Isa menilai perkaranya salah alamat dan seharusnya batal demi hukum.

Kuasa hukum Isa Zega Pitra Romadoni Nasution mengatakan, terkait adanya persoalan locus delicti atau tempat kejadian perkara hingga kliennya Isa Zega harus menjalani persidangan di PN Kepanjen.

Karena berdasarkan dugaan tindak pidana terjadi di wilayah PN Kepanjen yang disampaikan jaksa penuntut dalam surat dakwaan. Padahal, dalam keterangan pelapor bahwa tempat kejadian berada di wilayah Jakarta Selatan. Sehingga, perkara yang menjerat Isa Zega semestinya batal demi hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah ketika jaksa penuntut umum, menuntut Isa Zega dengan tempat terjadinya peristiwa pidana ini, dugaannya di Kepanjen (PN Kepanjen). Padahal sesuai dengan keterangan daripada pelapor peristiwanya itu di Jakarta Selatan," ujar Pitra kepada wartawan di PN Kepanjen, Selasa (11/3/2025).

"Artinya dari locus delictinya saja sebetulnya tidak berkesesuaian. Sehingga sudah sepatutnya, dakwaan daripada jaksa penuntut umum ini batal demi hukum, karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," sambung Pitra.

Dengan locus delicti yang berada di Jakarta Selatan, menurut Pitra seharusnya pelaporan dugaan tindak pidana dapat dilakukan di Polda Metro Jaya ataupun Polres Jakarta Selatan.

Pitra menyesalkan ketika melihat jaksa penuntut umum seakan memaksakan perkara dengan surat dakwaan yang dinilai cukup prematur. Selain proses administrasi jalannya perkara dinilai begitu cepat sekali.

"Yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika jaksa memaksakan perkara ini, yang dakwaannya sangat prematur sekali dan proses administrasinya itu begitu cepat seperti kilat," sesalnya.

Mendampingi kuasa hukumnya, Isa Zega pun membandingkan ketika dirinya melaporkan Nikita Mirzani dua tahun yang lalu. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun 3 bulan baru ada pemanggilan pertama di Polres Jakarta Selatan.

Sementara kasus yang menjerat dirinya saat ini, baru tiga hari saja proses penanganan perkara telah naik penyidikan.

"Saya saja melaporkan Nikita itu 2 tahun yang lalu, 1 tahun 3 bulan baru ada panggilan pertama di Polres Jakarta Selatan. Tapi di sini, saya itu laporannya 3 hari langsung naik sidik. Satu tahun, dan itu saya waktu itu dilaporkan di Polres Jakarta Selatan dan tidak terbukti bersalah," ujar Isa Zega.

Seperti diberitakan, ada dakwaan yang diberikan jaksa menuntut umum kepada Isa Zega dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum Ari Kuswasi dalam sidang perdana di ruang Garuda PN Kepanjen, Selasa (25/2/2025), lalu.

Pertama Pasal 45 ayat (10) huruf a jounto Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara dakwaan kedua adalah Pasal 45 ayat (4) jo pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Ancaman hukumannya 6 tahun penjara," kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang Deddy Agus Oktavianto saat dikonfirmasi usai persidangan.

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Video: Sandal Christian Dior Isa Zega Curi Perhatian di Sidang Eksepsi

Cep Anggi (32) dan Sidik Prasetiadi (26) kini harus berurusan dengan polisi. Keduanya nekat menjambret seorang perempuan bernama Nurazmi yang bekerja sebagai pegawai SPBU di wilayah Kiaracondong, Kota Bandung pada Sabtu (15/2) pukul 05.30 WIB.

Semuanya bermula saat korban sedang berjalan kaki di Gang Soma, Kiaracondong, Kota Bandung untuk berangkat ke tempat kerjanya. Di jalanan yang sepi, Anggi dan Sidik dengan menggunakan motor matik lalu datang sembari menodongkan golok ke arah korban.

Korban sempat bertahan saat tasnya hendak diambil paksa dua berandalan itu. Tapi dengan golok yang sudah disiapkan, Anggi langsung memotong tali tas dan kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Insiden itu ternyata terekam CCTV warga sekitar. Setelah polisi turun tangan, Anggi dan Sidik kemudian diciduk pada Minggu (16/2).

"Kedua tersangka yaitu CA (Cep Anggi) dan SP (Sidik Prasetiadi) sudah merencanakan tindakan pencurian dengan kekerasan dengan menyasar korban di tempat yang sepi," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, Senin (17/2/2025).

Budi mengatakan, korban mengalami luka-luka ketika mempertahankan tasnya. Akibatnya, korban harus mendapat empat jahitan setelah terkena sayatan golok yang dibawa dua berandalan tersebut.

"Memang pada saat kejadian sampai sekarang itu korban belum melapor. Tetapi kami walaupun belum ada laporan langsung mencari pelakunya dan sudah menghubungi korban. Lalu korban setelah kejadian langsung dijemput pulang ke rumah orang tuanya di Majalaya," ungkapnya.

Dari dalam tas yang dicuri, Anggi dan Sidik mendapatkan uang Rp 200 ribu serta beberapa kartu identitas milik korban. Uang itu pun sudah mereka gunakan dan hanya tersisa Rp 30 ribu.

"Pengakuan pelaku dia memang untuk mencuri uang. Nanti kita dalamnya apakah ada laporan di tempat lain, tapi hasil pengakuan sementara, keduanya masih baru melakukan," pungkasnya.

Anggi dan Sidik terancam dijerat Pasal 365 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun kurungan penjara.

Video: Momen Penangkapan Pelaku Curanmor-Jambret yang Beraksi 13 Kali di Makassar

Video: Momen Penangkapan Pelaku Curanmor-Jambret yang Beraksi 13 Kali di Makassar

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan timah. Harvey bakal melawan vonis tersebut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan," kata kuasa hukum Harvey, Andi Ahmad, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Andi mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi putusan banding tersebut. Dia mengaku akan mengkaji putusan banding PT DKI terhadap kliennya.

"Yang pasti kami akan pelajari, karena kan waktu putusan juga dibacakan kan kami juga sudah mendengar tapi yang ingin kami lihat adalah pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh karena yang kami, kuasa yang diberikan kepada kami itu ada beberapa. Jadi kami harus melihat semua pertimbangannya secara menyeluruh," ujarnya.

Andi juga merupakan kuasa hukum untuk terdakwa lain dalam kasus ini, yaitu Helena Lim, Suparta, Reza Andriansyah, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Dia mengatakan pihaknya juga belum menerima salinan putusan banding mereka.

Andi mengatakan upaya kasasi juga akan diajukan untuk Helena, Suparta, Reza, dan Mochtar. Dia menyoroti putusan banding terkait aset Helena.

"Nah, di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, kami tidak melihat seperti itu karena kemudian asetnya dirampas kembali, itu yang kami juga akan jadikan satu pertimbangan bagaimana nanti ke depannya kita akan susun kasasinya. Yang pasti adalah kami, untuk yang Helena kami fokusnya untuk tax amnesty," ujarnya.

Berikut ini vonis kelima terdakwa:

Harvey Moeis

Harvey awalnya divonis 6,5 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memvonis Harvey 20 tahun penjara.

Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey.

Uang pengganti yang harus dibayar Harvey juga diperberat menjadi Rp 420 miliar dari semula Rp 210 miliar. Hakim menyatakan harta benda Harvey Moeis dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda Harvey tidak mencukupi membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan 10 tahun kurungan.

Selain itu, denda yang harus dibayar Harvey pun diperberat. Hakim menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

Helena Lim

Pengusaha money changer Helena Lim juga diperberat hukumannya. Hakim memperberat vonis Helena Lim menjadi 10 tahun dari yang sebelumnya di tingkat pertama 5 tahun penjara.

Helena juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara kurungan selama 6 bulan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 900 juta.

Eks Dirut PT Timah

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diperberat hukumannya. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Mochtar Riza dihukum 20 tahun penjara.

Mochtar Riza juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Mochtar juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp Rp 493 miliar.

Pada pengadilan tingkat pertama, Mochtar Riza divonis 8 tahun penjara dalam kasus Timah. Hakim juga menghukum Mochtar Riza membayar denda Rp 750 juta. Apabila denda tak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan.

Vonis dari Pengadilan Tipikor tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Mochtar Riza dengan 12 tahun penjara.

Bos Smelter

Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) sejak 2018, Suparta, divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu juga lebih tinggi dari sebelumnya.

Hakim juga menghukum Suparta untuk membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta mulanya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Direktur Pengembangan Usaha PT RBT tahun 2017, Reza Andriansyah, divonis 10 tahun penjara. Reza juga dihukum membayar denda sebesar Rp 750 juta subsider 3 bulan kurungan.

Reza mulanya divonis 5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama. Namun vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina, Raul Vasquez. Yusril dan Raul menandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba, Mary Jane Veloso, ke Filipina dilakukan sebelum Natal.

Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024). Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, tetapi setuju memulangkannya ke Filipina.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau memberikan grasi kepada terpidana,tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana Mary Jane Veloso menjadi tanggung jawab dari pemerintah Filipina," kata Yusril dalam konferensi pers.

Yusril dan Raul sepakat memulangkan Mary Jane sebelum 25 Desember 2024. Yusril belum bisa memastikan tanggal pastinya kapan, tapi ia menargetkan bisa tanggal 20 Desember 2024.

"Tanggal dilakukannya penyerahan tersebut insyaallah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Target saya sih, ya kalau sebelum hari Natal, ya sekitar tanggal 20 sudah bisa direalisasikan," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril menyampaikan bahwa draf perjanjian pemindahan atau transfer narapidana sudah disetujui. Setelah ditandatangani, Mary Jane akan dapat menjalani hukumannya di Filipina.

"Pagi ini Pemerintah Filipina menjawab setuju dengan draf yang kami ajukan. Besok, Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu dan mungkin akan menandatangani (draf transfer narapidana)," kata Yusril seusai menghadiri Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12).

Kuasa hukum siswa SMAK Gloria 2 Surabaya korban Ivan Sugiamto kurang puas dengan pasal yang dijeratkan ke Ivan. Namun keluarga korban tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Saya pribadi menanggapi hal itu sebagai praktisi hukum menanggapi hal itu, menurut saya itu perlu diperdalam lagi melalui pemeriksaan-pemeriksaan dengan pihak terkait," ujar kuasa hukum korban, Reifon Cristabella kepada wartawan, Jumat, (15/11/2024).

"Mengingat dugaan pidananya, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Sebaiknya didalami kembali, tetapi kami mengapresiasi kinerja aparat hukum dalam kasus ini," sambungnya.

Bella mengatakan ancaman hukuman untuk Ivan yang di bawah 5 tahun membuat dirinya dan keluarga korban prihatin dan kurang puas. Sebab, sedari awal, ia memiliki prinsip kekhawatiran pada korban yang mengalami intimidasi begitu mendalam.

"Kami tersentuh (prihatin) dengan ini (ancaman hukuman di bawah 5 tahun), dari awal pada prinsipnya kami ada rasa kekhawatiran mengingat korban dan keluarga korban mengalami intimidasi yang begitu dalam," sebut Bella.

Intimidasi itu, lanjut Bella, tidak hanya dialami keluarga korban pada tanggal 21 Oktober. Tetapi intimidasi terus berlanjut dan akhirnya berhenti saat korban telah diamankan dan ditahan.

"Saya (mewakili keluarga korban) berpendapat terkait hal ini (hukuman pada pelaku), sebaiknya benar-benar dilakukan dengan serius," urainya.

"Kami juga ada menyimpulkan beberapa data, bilamana nanti diperlukan dan kami harus berpartisipasi secara langsung juga siap. Khawatir itu ada (terkait hukuman pada pelaku), tapi tidak sampai membuat kami mencurigai yang terlalu berlebihan," pungkas dia.

Polisi sendiri menjerat Ivan Sugiamto dengan pasal 80 ayat 1 UU perlindungan anak dan atau pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh Firtian Ramadhani, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom

Menikmati Sunrise dari Puncak B29 Negeri di Atas Awan Lumajang

Menikmati Sunrise dari Puncak B29 Negeri di Atas Awan Lumajang