Kom13

5.384 Napi di Sulsel Terima Remisi Nyepi-Idul Fitri, 77 Orang Kasus Korupsi

Makassar -

Sebanyak 5.384 narapidana (napi) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. 77 orang di antaranya terkait kasus tindak pidana korupsi.

Penyerahan remisi dilakukan secara daring dan dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pada Jumat (28/3/2025). Khusus di Sulsel, remisi untuk narapidana diserahkan di Lapas Kelas I Makassar.

"Seperti menjalani minimal enam bulan masa pidana, memiliki putusan inkrah dari pengadilan, serta berkelakuan baik selama di dalam Lapas maupun Rutan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulsel, Rudy Fernando Sianturi dalam keterangannya, Jumat (28/3).

Rudy mengatakan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulsel per 27 Maret 2024 tercatat sebanyak 11.462 orang. Dari jumlah itu, 40 warga binaan mendapat Remisi Khusus I (RK I) Hari Raya Nyepi

"Dari jumlah tersebut, 6 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama 15 hari, dua orang 1 bulan, 26 orang satu bulan 15 hari, dan 2 orang lainnya mendapatkan remisi selama 2 bulan," bebernya.

Sementara 5.344 warga binaan di seluruh UPT di Sulsel yang mendapat remisi khusus Idul Fitri. Dari jumlah itu, 5.319 orang menerima Remisi Khusus I (RK I).

"Rinciannya, 669 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama 15 hari, 3.998 orang 1 bulan, 470 orang 1 bulan 15 hari, dan 182 orang memperoleh selama 2 bulan," terangnya.

Lanjut Rudy, sebanyak 25 warga binaan menerima Remisi Khusus II (RK II) yang memungkinkan mereka bebas setelah masa tahanannya dikurangi. Dari jumlah itu 4 orang mendapat pengurangan masa pidana tanpa langsung bebas.

"Selama 15 hari, 14 orang mendapatkan 1 bulan, dan 7 orang memperoleh 1 bulan 15 hari," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik serta partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan. Dia berharap para narapidana yang menerima remisi dapat terus memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh warga binaan yang menerima remisi. Kami berharap ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali menjadi bagian produktif di masyarakat," ujar Rudy.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulsel Yohanis Varianto menyebutkan mayoritas warga binaan penerima remisi di Sulsel dari kasus narkotika. Selain itu ada juga kasus korupsi.

"Untuk Hari Raya Nyepi, sebanyak 17 warga binaan yang menerima remisi berasal dari kasus narkotika sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Pasal 34A Ayat (1). Sementara itu, untuk Idul Fitri, jumlah penerima remisi dengan kasus narkotika mencapai 2.243 orang, serta 77 orang dari kasus korupsi," ungkapnya.

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

(hsr/hsr)

Narapidana Lapas Makassar produksi 1.400 baju seragam mahasiswa

Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 60 orang Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulsel, berhasil memproduksi sebanyak 1.400 lembar baju seragam mahasiswa Universitas Mega Rezky setelah diberdayakan mengikuti program pembinaan kemandirian.

"Kami optimistis melalui program unggulan di Lapas ini dapat membantu meningkatkan kemampuan WBP dengan harapan mereka nantinya dapat produktif dan berkontribusi ketika kembali ke masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi, di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, hadirnya pabrik garmen mini di lapas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan salah satu program pembinaan kemandirian di Lapas Makassar sehingga ketrampilan itu menjadi bekal saat bebas nanti.

"Rencana kami juga mau memesan dan dibuatkan Rompi Kamtib Kanwil. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap produk dibuat WBP. Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan. Pada program ini juga dapat meningkatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pendapatan," tuturnya.

Rudy mengemukakan program pembinaan kemandirian tersebut wajib diikuti WBP lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros serta rutan se-Sulsel guna mengajarkan mereka pengalaman kerja salah satunya menjahit.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder eksternal profesional harus terus dilakukan agar ke depan dapat mengembangkan potensi WBP dalam pemberdayaan keahlian khusus mereka di bidang jahit-menjahit.

Kepala Lapas Kelas I Makassar Sutarno menyampaikan, ada 60 orang WBP yang diberdayakan pada program tersebut. Sebelum menjahit, mereka diasesmen oleh tim seleksi lapas dari Sub Kegiatan Kerja dan sub pembinaan terkait kriteria.

Ada beberapa hal yang ditetapkan untuk mengikuti program pembinaan meliputi, WBP berstatus narapidana, berbadan sehat, memiliki motivasi yang kuat, serta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian sebelumnya.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka warga binaan bisa mengikuti program pembinaan kemandirian lapas, tapi tetap dievaluasi setiap bulannya," tutur Sutarno.

Kehadiran pabrik garmen mini tersebut merupakan kerja sama Lapas Kelas 1 Makassar dengan CV Amura Pratama yang sebelumnya melatih WBP menjahit. Dan pembinaan kemandirian ini sudah berjalan lima tahun termasuk memproduksi pakaian jadi.

Selain berhasil memproduksi berbagai pakaian jadi, masker maupun alat pelindung diri bagi pekerja medis atau tenaga kesehatan juga telah dilakukan WBP dengan kualitas sangat baik.

Dalam kunjungan itu, Kakanwil Ditjenpas didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pembinaan Yohanis Varianto, Kepala Sub Bidang Pembimbingan dan Pengentasan Anak, Nasir serta tim humas Ditjen Kanwil Sulsel.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025