Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti molornya penanganan kasus meninggalnya santriwati bernama Nurul Izati di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Aziziyah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyidik kesulitan karena pihak pesantren tidak kooperatif.

Hal itu disampaikan Komnas HAM saat menggelar pertemuan dengan Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, UPT PPA NTB, UPT PPA Lombok Barat, Dinsos NTB, dan Sentra Paramita Mataram di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung cukup alot, bahkan sampai empat jam. Hanya saja, Komnas HAM menolak untuk memberikan keterangan ihwal hasil pertemuan itu.

"Tujuan Komnas HAM juga hari ini, selain kasus Walid Lombok juga terkait kasus ponpes AA (Al-Aziziyah) atas meninggalnya NI (Nurul Izatidi) Lombok Barat," katanya kuasa hukum Nurul Izati, Yan Mangandar, ditemui di Universitas Muhamadiyah Mataram.

Yan menuturkan Komnas HAM mempertanyakan penyebab molornya penanganan kasus dalam pertemuan tersebut. Salah satunya yakni pesantren tidak kooperatif kepada penyidik. Hal itu menjadi alasan kepolisian belum mengungkap kasus tersebut.

"Misalnya, dari tiap saksi itu mereka yang mengajukan. Kemudian sebelum sampai di kantor polisi, mereka yang kondisikan dulu di ponpes. Kemudian pihak-pihak yang ada di dalam ponpes itu kan tidak ada yang tahu. Ini juga salah satu hambatan dalam proses kasus ini," beber Yan.

Yan menyebut sampai saat ini polisi belum menemukan keberadaan sosok yang disebut sebagai Bibi Dapur yang akan menjadi saksi kunci. "Orang ini saksi kunci. Sayangnya, di kasus ini sampai saat ini (polisi tidak tahu) siapa Bibi Dapur ini," imbuhnya.

Di sisi lain, Yan berujar, pihak ponpes menyebut jika Bibi Dapur sudah ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Makanya saya sejak awal sudah berharap ponpes terbuka, tetapi pada faktanya mereka sulit sekali terbuka dengan alasan menjaga nama baik ponpes. Padahal saya sejak awal berharap kasus ini terang benderang," tegasnya.

Sebelumnya, Nurul Izati mengembuskan napas terakhir di RSUD Soejono Selong, Sabtu (29/6/2024) pagi. Santriwati itu meninggal dunia setelah diduga dianiaya pakai balok oleh sesama santri di Ponpes Al-Aziziyah.

Yan mengungkapkan Nurul meninggal dunia pukul 10.30 Wita, kemarin. Remaja itu dirawat setelah diduga dipukul pakai balok oleh santri di sana.

"Korban meninggal setelah kritis 16 hari dan dirawat di RSUD Soedjono Selong Lombok Timur," ujar Yan, Sabtu (29/6/2024).

Jenazah Nurul dimakamkan di tanah kelahirannya di Ende, NTT. Namun atas permintaan keluarga, jenazah korban akan diautopsi di RS Bhayangkara Mataram, untuk menguak misteri penyebab kematian remaja 14 tahun itu.

"Jenazah almarhumah Nurul Izati akan dilakukan autopsi di RS Bhayangkara Mataram. Sedang dalam perjalanan ke Mataram," kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama, Sabtu (29/6/2024).

Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997

Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Polisi (Purn) Achmadi memastikan anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban berbagai kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK tidak pernah ragu untuk memberikan pemenuhan hak asasi korban maupun saksi sehingga akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu," ujarnya.

Ia menambahkan LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," ucapnya.

Achmadi juga menjelaskan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas ihwal evaluasi kinerja dan anggaran LPSK.

Namun, ia enggan membeberkan apakah rapat tersebut di dalamnya turut membahas nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta komitmen negara untuk hadir dalam menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana.

"Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam revisi undang-undang ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele," ujar Sugiat.

Hal itu disampaikan Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/4).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyampaikan usulan perombakan besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank).

Namun, Bessent menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan peran kepemimpinannya di lembaga-lembaga tersebut.

Dilansir dari New York Times, Jumat (25/4/2025), komentar tersebut diungkapkan Bessent dalam pidatonya di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank. Komentar ini juga muncul pada saat para pembuat kebijakan khawatir AS akan menarik diri sepenuhnya dari dua lembaga tersebut.

Amerika Serikat seperti diketahui telah mengubah sistem perdagangan global dalam beberapa bulan terakhir, dan pandangan pemerintahan AS tentang perubahan iklim, pembangunan internasional, dan ekuitas ekonomi sering kali bertentangan dengan pandangan negara-negara lain yang menjadi pemegang saham di IMF maupun World Bank.

Pada hari Selasa, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhannya secara global dan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tarif tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Laporan ini nampaknya dilihat AS sebagai langkah yang kurang mengesankan, apalagi mengingat Negeri Paman Sam merupakan salah satu 'pemegang saham' besar di sana.

Seperti diketahui, kebijakan tarif impor itu memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia, mengancam akan membebani produksi tahun ini dan tahun depan.

Bessent sendiri membela tindakan perdagangan pemerintahan Trump dan meminta China untuk mengekang praktik ekonomi yang menurutnya mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Dia mencatat Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan perdagangan dengan puluhan negara dan menyatakan optimisme bahwa negosiasi ini akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dunia dan membuat sistem perdagangan global lebih adil.

Simak juga Video: Trump Setelah Naikkan Tarif Impor: Negara-negara Mulai Menjilat Saya

SURABAYA, KOMPAS.com - Pinjaman online (pinjol) terus menjadi pilihan masyarakat Indonesia berkat kemudahan dan keuntungan yang ditawarkannya.

Namun, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah outstanding pinjaman online meningkat menjadi Rp 77,02 triliun pada tahun 2024.

Peningkatan ini juga disertai dengan maraknya pertumbuhan pinjol ilegal di Tanah Air.

Kurangnya literasi keuangan dan beban ekonomi yang semakin meningkat membuat masyarakat rentan terjebak dalam jebakan pinjol ilegal.

Dr Teddy Prima Anggriawan, Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Veteran Jawa Timur, menjelaskan perbedaan antara pinjol legal dan ilegal.

Ciri-ciri pinjol legal:

• Terdaftar di OJK dan dapat diverifikasi melalui website resmi www.ojk.go.id.
• Memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor pengaduan yang tepercaya.
• Tidak menyebarkan data pribadi nasabah dalam proses penagihan.
• Menawarkan suku bunga dan denda yang sesuai dengan ketentuan OJK, biasanya dengan suku bunga rendah yang tidak mencapai 100 persen.
• Memiliki prosedur transparan, seringkali menggunakan asuransi sebagai pihak ketiga untuk klaim pembayaran.

“Sementara itu, biasanya pinjol ilegal tidak akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan OJK dan hukum yang berlaku,” ujar Teddy saat dihubungi Kompas.com pada 24 April 2025.

Ciri-ciri pinjol ilegal:

• Tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK, sering kali menggunakan logo OJK untuk menipu masyarakat.
• Menyebarkan data pribadi nasabah dalam proses penagihan.
• Menawarkan bunga dan denda yang sangat tinggi dan tidak wajar.
• Melakukan kekerasan dan ancaman kepada nasabah dalam proses penagihan.

“Sering juga didapati perusahaan pinjol yang sebenarnya ilegal, tetapi mereka hanya menempelkan logo OJK di perusahaannya sehingga membuat orang tertipu."

"Jadi lebih baik benar-benar dicek apakah memang sudah terdaftar di website OJK atau tidak,” ujarnya.

Teddy menyarankan agar masyarakat segera melaporkan pinjol ilegal ke nomor layanan 157 agar perusahaan tersebut dapat diproses secara hukum dan ditutup.

Ia menekankan pentingnya laporan dari masyarakat, mengingat banyak yang enggan melapor karena takut rumit.

“Nah masalahnya sering masyarakat menutup diri, misalnya dia terjerat utang pinjol ilegal Rp 1 juta, tapi tidak mau lapor karena takut ribet, itu salah,” ungkapnya.

“Bagaimana OJK bisa melakukan inspeksi kalau tidak berasal dari laporan masyarakat, jadi memang harus ada kerja sama dari beberapa sektor,” imbuhnya.

Masyarakat juga dapat melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk memverifikasi legalitas pinjol.

Apabila mengalami ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi, masyarakat disarankan untuk melapor ke kepolisian.

“Jangan lupa juga untuk meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Jika terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika terjadi eksploitasi digital, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa meminta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika merasa terancam,” pungkasnya.

Anggota Polres Pacitan Aiptu LC ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerkosaan seorang tahanan perempuan. Ia juga sudah dipecat dari institusi Polri.

LC sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4) lalu, setelah sebelumnya ia ditahan di tempat khusus oleh Bid Propam Polda Jatim.

"Sejak tanggal 21 April 2025 atau pada hari Senin kemarin [LC] telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pidana," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis (24/4).

Dalam kasus ini, kata Jules, Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di Mapolres Pacitan.

"Korban merupakan tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," ucapnya.

Lebih lanjut, Jules mengatakan LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul terhadap korban, di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan sebanyak empat kali sepanjang Maret-April 2025.

"Tersangka saudara LC melakukan perbuatan cabul sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," ujarnya.

Korban, kata Jules, melaporkan kejadian ini pada 12 April 2025. Sejak saat itu, Aiptu LC lantas diproses secara etik dan pidana.

Penyidik pun memeriksa 13 orang saksi, di antaranya empat orang tahanan, satu saksi korban dan sembilan orang saksi lainnya. Polisi kemudian menetapkan LC sebagai tersangka, per Senin (21/4).

"Dengan dugaan pelanggaran Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Setelah jadi tersangka, LC kemudian menjalani sidang etik pada Rabu (23/4). Ia pun diputuskan telah melakukan perbuatan tercela dan disanksi PDTH.

"Kini tersangka LC juga telah ditahan di rumah tahanan Polri yaitu Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 103 oleh penyidik dari Direktorat Reskrimum Polda Jatim," pungkasnya.

Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Status Bandara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) rencananya akan kembali menjadi bandara internasional. Banyak otoritas yang mendukung percepatan kembalinya status bandara ini. Salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Sam Fernando menyampaikan pihaknya telah melakukan beberapa hal seperti penyampaian data-data tentang perlintasan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan diteruskan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal ini untuk mendukung percepatan pengembalian status internasional bandara tersebut.

"Ya, kita berharap hal ini menjadi perhatian khusus pimpinan di tingkat kementerian agar Bandara Supadio Pontianak segera kembali statusnya menjadi internasional," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Sam mengatakan Imigrasi Pontianak yang merupakan pemangku kepentingan keimigrasian wilayah Bandara Supadio sudah menyiapkan sarana dan prasarana agar memenuhi standar pelayanan bandara internasional. Imigrasi Pontianak juga telah melakukan penyampaian langsung kepada Komisi XIII DPR saat melakukan kunjungan ke wilayah kerja Kalbar.

"Sisi dari SDM juga sudah kami siapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang punya tusi (tugas dan fungsi) beririsan terkait dengan rencana Bandara Supadio diaktifkan kembali menjadi bandara internasional," kata dia.

Menurut Sam, status internasional penting karena bandara merupakan salah satu gerbang masuk utama bagi wisatawan mancanegara ke wilayah Kalbar yang memiliki potensi keindahan alam, budaya lokal yang multietnis, serta posisi geografis strategis. Dengan banyaknya jumlah kunjungan, otomatis pendapatan daerah serta devisa dapat bertambah.

"Kalbar memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata, ekonomi dan lainnya. Maka dari itu status Bandara Supadio Pontianak harus kembali menjadi bandara internasional untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Sementara itu, Head of Safety Risk and Quality Control Bandara Supadio Idham Rahadian menilai secara garis besar Bandara Supadio Pontianak siap dan mampu melayani kembali penerbangan internasional apabila pemerintah menaikkan kembali status menjadi bandara internasional.

"Karena sebelumnya pernah menjadi bandara internasional, sarana dan prasarana sudah tersedia, tinggal kita aktifkan saja. Termasuk tingkat keamanan, keselamatan dan pelayanan," ujarnya.

Menurut catatan, sambung Idham, penumpang internasional yang datang dan pergi di Bandara Supadio mencapai 220 ribu orang dalam setahun.

"Jadi tidak menutup kemungkinan angka ini kembali lagi jika status bandara menjadi internasional," kata dia.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan kasus dugaan eksploitasi eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) tak selesai sejak awal mula diadukan. Atnike mengatakan saat ini kasus tersebut telah berlangsung selama 28 tahun.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama dia mengadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," kata Atnike rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997. Jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," sambungnya.

Bahkan, Atnike mengatakan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM pada 1997, tak dijalankan oleh pihak OCI. Menurutnya, hasil pemantauan terdapat pelanggaran hak asasi manusia dari kasus tersebut.

Dia mengatakan pelanggaran HAM tersebut di antaranya, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui identitas dan hubungan keluarga. Atnike menyampaikan para pemain OCI tersebut masih berada di bawah umur saat diambil dari orang tuanya untuk dilatih menjadi pemain sirkus.

"Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak, yang dapat menjamin masa depannya," jelasnya.

"Ke empat, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu adalah temuan pelanggaran HAM pada tahun 1997," sambungnya.

Atnike mengatakan pihaknya juga menerima Surat Keputusan (SK) jika operasional sirkus tersebut berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) Halim Perdana Kusuma. Atnike menolak segala bentuk eksploitasi anak.

"Komnas HAM juga menerima SK nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosesedur pusat koperasi pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf A terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau salah satunya sirkus," jelasnya.

Sebelumnya, pihak OCI membantah adanya dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak OCI menyatakan akan menyelesaikan dugaan eksploitasi secara kekeluargaan.

"Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi," kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Ricardo mengatakan jalur hukum jadi pilihan terakhir pihak OCI dalam penyelesaian masalah ini. Pendiri OCI Jansen Manansang, terang Ricardo, sedih dengan cerita yang muncul di publik terkait dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Setelah insiden kebakaran yang melanda kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung pada 10 April lalu, area tersebut kini mengalami kisruh. Pada Senin 21 April, bentrok antara penghuni kawasan setempat dengan orang tidak kenal hingga menyebabkan sejumlah penghuni luka-luka.

Belum diketahui penyebab awal kisruh di lahan yang tengah menjadi sengketa tersebut. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan rasa prihatinnya.

Ia menyesalkan, insiden yang terjadi dan meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mentaati proses hukum yang tengah berjalan terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Untuk itu, ia meminta agar kondusifitas senantiasa dijaga.

"Kami sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga ada keputusan final dan mengikat," ungkapnya, Selasa (22/4/2025).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung berupaya mendorong penyelesaian masalah tersebut melalui mediasi dan dialog. Seluruh pihak diharapkan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung langkah penertiban keamanan yang dilalukan aparat untuk menjaga keamanan masyarakat. "Kami mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut masih berproses di Pengadilan. Oleh karenanya, seluruh pihak diminta untuk mentaati dan menghormati proses hukum hingga putusan keluar. Ia meyakini masalah dapat segera terselesaikan

"Pemkot Bandung akan terus menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Kita yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tutupnya.

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat (Jabar) memperpanjang masa tahanan terhadap Priguna Anugerah Pratama, dokter PPDS yang diduga melakukan pemerkosaan di RSHS Bandung.

Perpanjangan penahanan itu dilakukan karena proses penyidikan belum lengkap.

"Kita perpanjangan penahanan," kata Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Selasa (22/4).

Surawan mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang belum keluar.

"Masih proses penyidikan, itu kan tes nya tidak hanya satu kali," terang dia.

Tersangka Priguna Anugerah Pratama ditahan polisi sejak 23 Maret 2025. Dia ditahan setelah dilaporkan keluarga korban. Dugaan pemerkosaan ini dilakukan tersangka pada 10 Maret, 13 Maret dan 18 Maret 2025.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kronologi kejadian berawal saat korban FH menemani ayahnya yang sedang sakit keras dan butuh transfusi darah. Kemudian, tersangka membawa korban ke ruangan di lantai 7 Gedung MCHC RSHS Bandung pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB.

"(Tersangka) Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan operasi. Setelah itu, tersangka melakukan tindakan pembiusan terhadap korban. Tak lama setelah penindakan dengan cara penyuntikan, korban tak sadarkan diri.

Beberapa lama kemudian, tepatnya pada pukul 04.00 WIB, korban pun sadar. Ia kembali ke IGD RSHS. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban pun, merasa ada janggal dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2024, polisi mengamankan tersangka PAP.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (21/4) menjadi sorotan, mulai dari eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) minta kasus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM hingga Bareskrim Polri terus dalami laporan soal gangguan sistem Bank DKI.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Eks pemain OCI minta kasus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM

Kuasa hukum eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Muhammad Sholeh meminta kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami kliennya diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Sekali lagi, kami berharap ada keadilan di sini, ada peluang Undang-Undang HAM digunakan, Undang-Undang Pengadilan HAM digunakan, supaya sejarah kelam ini bisa mendapatkan keadilan," kata Sholeh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR bersama pemain sirkus OCI, pihak Taman Safari Indonesia, dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan.

Baca selengkapnya di sini

2. KPK sebut motor RK belum dipindah ke Rupbasan karena kendala teknis

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang disita penyidik di Bandung, Jawa Barat, belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), karena kendala teknis.

“Ya saya pikir masalah teknis aja itu. Kalau kendala teknisnya terselesaikan, nanti ya pasti akan dilakukan sama dengan barang bukti lain,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin.

Dia memastikan bahwa belum dipindahkannya motor RK ke Rupbasan bukan dikarenakan kendala anggaran.

Baca selengkapnya di sini

3. Eks Dirjen ESDM dituntut 8 tahun penjara terkait kasus korupsi timah

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2015—2022 Bambang Gatot Ariyono dituntut pidana penjara selama 8 tahun terkait dengan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015—2022.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) Teuku Rahmatsyah menuntut Bambang agar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," ujar JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. Kejati tetapkan dua tersangka korupsi pembangunan Tol Terpeka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan dua tersangka kasus korupsi pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayung Agung (Terpeka) tahun anggaran 2017-2019.

"Kami telah meningkatkan status dua orang pada korupsi Jalan Tol Terpeka yakni saudara WDD dan TWT menjadi tersangka," kata Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Lampung Armen Wijaya, di Bandarlampung, Senin.

Dia menyebutkan bahwa kedua tersangka merupakan pegawai di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di mana WDD selaku Kasir Divisi V salah satu BUMN dan TWT selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan Divisi V salah satu BUMN.

Baca selengkapnya di sini

5. Bareskrim Polri terus dalami laporan soal gangguan sistem Bank DKI

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Bareskrim Polri terus mendalami laporan terkait gangguan sistem layanan di Bank DKI yang terjadi selama libur Hari Raya Idul Fitri 2025.

Dia mengatakan bahwa kasus ini sedang diselidiki secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025