Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa senilai Rp 100 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk membiayai operasional posyandu hingga pembentukan badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Saya sampaikan bankeu (bantuan keuangan) kepada desa total sebesar Rp 123,8 miliar, per desa Rp 100 juta. Penggunaannya, pertama, berkaitan dengan operasional posyandu karena posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi new posyandu dengan menjalankan enam standar pelayanan minimal (SPM)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah di kantor Gubernur Banten, Jumat (16/5/2025).

"Kemudian operasional PKK, khususnya dukungan ketahanan pangan, lalu berkaitan dengan penguatan atau pembiayaan penyertaan modal kepada BUMDes, pembentukan notaris untuk Koperasi Merah Putih, dan yang terakhir adalah beasiswa sarjana penggerak," ujarnya.

Berly menjelaskan setiap desa wajib membentuk Kopdes Merah Putih. Untuk saat ini, desa hanya perlu membentuk badan hukum, tidak perlu sampai membahas usaha yang akan dijalankan.

"Koperasi Desa Merah Putih, seluruh desa wajib memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini kita diarahkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendirian koperasinya. Nanti tindak lanjutnya, kita menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," ujarnya.

Di Banten terdapat 1.238 desa di empat kabupaten. Mereka ditargetkan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas Kopdes Merah Putih pada akhir Mei 2025.

"Koperasi Merah Putih, sekitar 30 persen desa di bulan Mei ini sudah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, dan juga menyusun struktur kepengurusannya," ujarnya.

"Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris setelah Musdesus, yang ditargetkan selesai pada kisaran Juni 2025," sambungnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten memperkuat sinergi dalam mengawasi aktivitas orang asing, khususnya dalam praktik investasi ilegal yang merugikan perekonomian daerah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang digelar di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo mengatakan pengawasan terhadap investasi asing yang menyimpang menjadi prioritas kerja sama antarinstansi.

"Kita sudah temukan beberapa orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dengan tujuan investasi. Ini sangat mengganggu karena investasi asing di Banten harus kita amankan," ujar Hendro.

Ia mengungkapkan baru-baru ini pihaknya mengamankan delapan warga negara Pakistan yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan modus investasi, dan mereka telah dideportasi oleh Kantor Imigrasi Tangerang.

"Ini menjadi bukti nyata pentingnya pengawasan bersama. Kami berharap semua unsur, baik Pemprov, TNI, Polri, Forkopimda, maupun tokoh agama dapat berperan aktif dalam pengawasan ini," kata dia.

Gubernur Banten Andra Soni menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan yang dilakukan Tim Pora.

Menurut dia, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami akan terus berkolaborasi dan mendukung penuh pengawasan ini karena kita memiliki tujuan yang sama untuk memastikan investasi asing memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Banten," kata Andra.

Ia juga mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di lingkungannya.

"Pengawasan ini juga harus menjadi gerakan bersama agar investasi yang masuk benar-benar bermanfaat bagi Banten," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Tim Pembina Samsat Wilayah Hukum Polda Banten yang terdiri dari Ditlantas Polda Banten, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, dan PT Jasa Raharja Cabang Banten menggelar giat Bakti Sosial Korban Bencana Alam Banjir di Pagelaran, Patia, Kabupaten Pandeglang, Jumat (6/12/2024).

Giat ini dilakukan dihadiri oleh Kapolda Banten, Bupati Pandeglang, PJU Polda Banten, Kapolres Pandeglang, Kepala Badan Pendapatan Banten, Sekretaris Badan Pendapatan Banten, Kepala UPTD PPD Pandeglang, Kepala Cabang Jasa Raharja, Wadir Lantas Polda Banten, dan PJU Ditlantas Polda Banten yang merupakan wujud bakti kepedulian Tim Pembina Samsat Polda Banten untuk korban bencana alam dimana bentuk kepedulian dengan mengirimkan bantuan berupa Air Mineral, Susu, Beras, Telur, Pembalut, Makanan ringan, kebutuhan alat mandi, dan tersedia Kendaraan dapur lapangan polda banten yang menyediakan makanan di posko bantuan.

“Giat ini merupakan bagian yang mempunyai arti bahwa pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat baik itu dalam rangka penanggulangan bencana dan hal lain tugas kepemerintahan, hari ini pun, kolaborasi Forkopimda hadir dari Pemerintah Provinsi Banten yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial kemudian di sisi lain Tim Pembina Samsat Polda Banten telah melakukan bantuan sosial bekerja sama dengan Ditlantas Polda Banten dan PT Jasa Raharja bagian dari bagaimana kita melakukan upaya kepedulian sosial kepada masyarakat yang sedang menyintas persoalan bencana ini, kami berharap bantuan paket sembako ini dapat bermanfaat bagi masyarakat korban banjir,” ujar Deni.

Dalam kesempatan yang sama Dirlantas Polda Banten menjelaskan, “Kami Tim Pembina Samsat Provinsi Banten melaksanakan giat bakti sosial kepada masyarakat pagelaran yang terkena bencana banjir mudah-mudahan dapat membantu dan cepat teratasi serta sedikit bisa meringankan beban masyarakat.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Cabang PT Jasa Raharja Saldhy Putranto. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk empati serta kepedulian sosial dari Tim Pembina Samsat Provinsi Banten kepada masyarakat yang terkena banjir. Dia berharap semoga kegiatan ini bisa membantu dan sedikit meringankan beban masyarakat sekitar.