Seorang Warga Negara (WN) Bangladesh, Parvez, dideportasi setelah menjalani hukuman selama 10 bulan di Aceh. Parvez dihukum karena masuk ke Indonesia tanpa mengantongi dokumen perjalanan dan visa yang sah.

Parvez dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh lewat Bandara Soekarno Hatta, Senin (19/5/2025). Proses deportasi dilakukan dengan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Kami memastikan proses deportasi berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, kepada wartawan, Selasa (20/5).

Menurutnya, Parvez divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 119 ayat (1) dan/atau Pasal 113. Dia disebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan serta tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditentukan.

Parvez sebelumnya ditangkap tim gabungan di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Dia saat itu tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Gindo menjelaskan, setelah menjalani hukuman, pihaknya memproses pendeportasian Parvez. Pria itu dipulangkan ke negaranya melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Banda Aceh dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggaran oleh warga negara asing. Kantor Imigrasi Banda Aceh akan terus bersinergi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya," jelasnya.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi warga negara (WN) Bangladesh usai menjalani masa hukuman 10 bulan penjara karena pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Senin, mengatakan WN Bangladesh tersebut atas nama Parvez.

Parvez dipidana karena tinggal di Indonesia tanpa dokumen keimigrasian.

"Pendeportasian merupakan tindakan administratif keimigrasian. Warga negara Bangladesh tersebut dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ke Kuala Lumpur, Malaysia, selanjutnya ke Bangladesh," katanya.

Sebelumnya, Parvez diberangkatkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Proses deportasi dilaksanakan sesuai prosedur dan mendapatkan pengawalan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Banda Aceh.

"Pendeportasian merupakan komitmen Imigrasi Banda Aceh menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pelanggar warga negara asing," kata Gindo Ginting.

Sebelumnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh, Kamis (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan setelah selesai menjalani hukuman.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 23 orang yang diduga Warga Negara Bangladesh. Mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian sah.

Penindakan dilaksanakan pada Sabtu (17/5/2025) di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Medan langsung berkoordinasi dengan Polsek Pancur Batu untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

"Dari hasil pemeriksaan awal, 23 WNA tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, seperti paspor maupun visa. Mereka diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Medan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Uray Avian, Senin (19/5).

Uray mengatakan bahwa bahwa tindakan ini merupakan bentuk nyata dari penguatan fungsi pengawasan terhadap orang asing.

"Kami bergerak cepat berdasarkan laporan dari kepolisian. Setelah pemeriksaan awal, terbukti bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Mereka kini dalam proses pendalaman untuk menentukan status dan tindakan keimigrasian yang sesuai," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Teodorus Simarmata mengatakan bahwa penindakan ini sejalan dengan arah kebijakan dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Di antaranya yaitu memperkuat pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

"Kami mendukung penuh langkah cepat dan profesional Kantor Imigrasi Medan. Pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari komitmen besar kami dalam menegakkan kedaulatan negara serta mendukung program nasional dalam mencegah TPPO dan pelanggaran keimigrasian lainnya," kata Teodorus.

Teodorus mengatakan bahwa saat ini, ke-23 WNA tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Medan.

"Pemeriksaan ini guna menentukan status dan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan detensi, deportasi, atau pencekalan sesuai ketentuan yang berlaku. Imigrasi Medan mengimbau masyarakat untuk ikut pengawasan keimigrasian dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia," pungkasnya.

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

MEDAN, iNewsMedan.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 23 orang yang diduga kuat merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh. Mereka kedapatan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah saat diamankan di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Pancur Batu pada Sabtu (17/5/2025) malam.

Penindakan ini bermula dari informasi yang diterima oleh Intel Polrestabes Medan terkait keberadaan sejumlah WNA yang mencurigakan. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Medan segera berkoordinasi dengan Polsek Pancur Batu untuk melakukan verifikasi ke lokasi.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati bahwa seluruh 23 WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang berlaku, seperti paspor maupun visa. Mereka kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Medan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya.

"Kami bergerak cepat berdasarkan laporan dari kepolisian. Setelah pemeriksaan awal, terbukti bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Mereka kini dalam proses pendalaman untuk menentukan status dan tindakan keimigrasian yang sesuai," ujar Uray Avian, Senin (19/5/2025).

Uray juga mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan aparat kepolisian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional melalui pengawasan orang asing yang efektif.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Teodorus Simarmata, menyampaikan bahwa penindakan ini selaras dengan kebijakan dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Program-program tersebut meliputi penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta pengembangan sistem layanan keimigrasian berbasis digital yang transparan dan akuntabel.

"Kami mendukung penuh langkah cepat dan profesional Kantor Imigrasi Medan. Pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari komitmen besar kami dalam menegakkan kedaulatan negara serta mendukung program nasional dalam mencegah TPPO dan pelanggaran keimigrasian lainnya," tegas Teodorus Simarmata.

Teodorus juga menambahkan bahwa jajaran imigrasi di Sumatera Utara tengah menjalankan arahan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi untuk membangun budaya kerja yang profesional, bersih dari KKN, dan menjunjung tinggi integritas. Penegakan hukum keimigrasian seperti ini dianggap sebagai aksi nyata untuk mewujudkan Imigrasi yang profesional dan terpercaya.

Saat ini, ke-23 WNA asal Bangladesh tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Imigrasi Medan. Hasil pemeriksaan ini akan menentukan langkah hukum selanjutnya yang akan diambil, termasuk kemungkinan detensi, deportasi, atau pencekalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Imigrasi Medan mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan keimigrasian dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.

Editor : Jafar Sembiring

Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh memproses pendeportasian warga negara asing (WNA) mantan narapidana yang telah menjalani masa pidana 10 bulan.

Humas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Taufik di Banda Aceh, Senin, mengatakan WNA mantan narapidana tersebut atas nama Parvez yang merupakan warga negara Bangladesh.

"Saat ini, kami sedang memproses pendeportasian warga negara Bangladesh tersebut setelah menyelesaikan masa pidana dalam perkara keimigrasian," kata Taufik menyebutkan.

Sebelumnya, kata dia, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh menyerahkan Parvez ke Kantor Imigrasi Banda Aceh (1/5). Warga negara Bangladesh tersebut serahkan untuk proses deportasi setelah selesai menjalani hukuman.

Menurut dia, proses pendeportasian baru dapat dilakukan setelah Kantor Imigrasi Banda Aceh menerima dokumen perjalanan dari Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta.

"Usulan dokumen perjalanan atas nama Parvez sudah kami sampaikan ke Kedutaan Besar Bangladesh. Dan saat ini, yang bersangkutan ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Banda Aceh sambil menunggu dokumen perjalanannya keluar," kata Taufik.

Parvez ditangkap tim gabungan di sebuah rumah di kawasan Gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, akhir Februari 2024. Parvez diketahui tinggal bersama istrinya di rumah tersebut sejak Februari 2023.

Setelah itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan 27 Agustus 2024 memvonis Parvez dengan pidana 10 bulan penjara karena terbukti bersalah masuk dan tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Majelis hakim menyatakan Parvez terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 21 imigran gelap asal Bangladesh diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, di sekitar Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Kamis (13/3/2025) lalu.

Hingga saat ini 21 pria warga negara Bangladesh ini diamankan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas Tasikmalaya. Mereka telah masuk daftar cekal dan akan dideportasi.

Melalui keterangannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Indra Bangsawan mengatakan penangkapan itu berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) tersebut. Mereka datang dengan diantar sebuah mobil travel dan hendak menginap di sebuah penginapan sekitar Pantai Karang Paranje.

"Laporan ini berawal dari adanya sekelompok laki-laki yang berjumlah 21 orang yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan yang berlokasi di Pantai KarangParanje, KelurahanKaryasari, KecamatanCibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat," kata Indra.

Saat itu petugas penginapan meminta identitas dari rombongan tamunya itu, tapi mereka tak bisa menunjukkan identitas. Hal ini karuan menimbulkan kecurigaan, sehingga warga berinisiatif untuk melapor ke Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Polsek Cibalong, Kabupaten Garut, langsung mendatangi penginapan dan melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang laki-laki tersebut. Ternyata benar sehingga pihak Polsek berkoordinasi dengan kami, setelah kami periksa lebih lanjut pun benar mereka WNA," kata Indra.

Atas temuan itu Indra mengatakan pihaknya berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian.

"Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," kata Indra.

Bentuk tindakan administratif keimigrasian itu dilakukan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan (cekal) dan deportasi dari wilayah Indonesia.

"Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21(dua puluh satu) Warga Negara Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan," kata Indra.

Indra juga mengutarakan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA demi tegaknya hukum keimigrasian di Indonesia.

"Kami tidak ragu-ragu melakukan penindakan tegas, terhadap pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang ada di Indonesia. Kami memastikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," kata Indra

Baca artikel selengkapnya di detikjabar

Video: Bocah di Garut Tewas Seusai Tangan Tersangkut Drainase Kolam

Video: Bocah di Garut Tewas Seusai Tangan Tersangkut Drainase Kolam

Sebanyak 21 imigran gelap asal Bangladesh diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, di sekitar Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Kamis (13/3/2025) lalu.

Hingga saat ini 21 pria warga negara Bangladesh ini diamankan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas Tasikmalaya. Mereka telah masuk daftar cekal dan akan dideportasi.

Melalui keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Indra Bangsawan mengatakan penangkapan itu berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) tersebut. Mereka datang dengan diantar sebuah mobil travel dan hendak menginap di sebuah penginapan sekitar Pantai Karang Paranje.

"Laporan ini berawal dari adanya sekelompok laki-laki yang berjumlah 21 orang yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan yang berlokasi di Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat," kata Indra.

Saat itu petugas penginapan meminta identitas dari rombongan tamunya itu, tapi mereka tak bisa menunjukkan identitas. Hal ini karuan menimbulkan kecurigaan, sehingga warga berinisiatif untuk melapor ke Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Polsek Cibalong, Kabupaten Garut, langsung mendatangi penginapan dan melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang laki-laki tersebut. Ternyata benar sehingga pihak Polsek berkoordinasi dengan kami, setelah kami periksa lebih lanjut pun benar mereka WNA," kata Indra.

Atas temuan itu Indra mengatakan pihaknya berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian.

"Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," kata Indra.

Bentuk tindakan administratif keimigrasian itu dilakukan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan (cekal) dan deportasi dari wilayah Indonesia.

"Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21(dua puluh satu) Warga Negara Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan," kata Indra.

Indra juga mengutarakan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA demi tegaknya hukum keimigrasian di Indonesia.

"Kami tidak ragu-ragu melakukan penindakan tegas, terhadap pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang ada di Indonesia. Kami memastikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," kata Indra.

Berikut adalah daftar 21 WNA asal Bangladesh yang diamankan dari Pantai Karang Paranje Garut.

1. Inisial R T (Usia 29 Tahun, Laki-laki, memiliki Paspor)
2. Inisial M A (Usia 22 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
3. Inisial M M M (Usia 34 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
4. Inisial M K (Usia 34 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
5. Inisial M A H (Usia 27 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
6. Inisial M B H (Usia 27 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
7. Inisial M R A (Usia 29 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
8. Inisial M (Usia 29 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
9. Inisial M I S (Usia 26 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
10. Inisial M R H (Usia 21 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
11. Inisial M A M S (Usia 24 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
12. Inisial M A (Usia 33 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
13. Inisial M A G C (Usia 23 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
14. Inisial M H I (Usia 33 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
15. Inisial M A (Usia 35 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
16. Inisial M A H M (Usia 35 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
17. Inisial M A H (Usia 28 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
18. Inisial M S I (Usia 20 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
19. Inisial M J I (Usia 28 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
20. Inisial M J S (Usia 36 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
21. Inisial M A T (Usia 32 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)

Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Jumat menyatakan dukungan penuhnya terhadap reformasi yang diprakarsai oleh pemerintah transisi Bangladesh.

Guterres, yang tiba di Dhaka dalam kunjungan empat hari pada Kamis, bertemu dengan penasihat utama Bangladesh Muhammad Yunus di kantornya di Tejgaon, Dhaka.

"Saya ingin menyatakan komitmen penuh kami terhadap proses reformasi. Kami di sini untuk mendukung reformasi Anda. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda semua. Apa pun yang dapat kami lakukan, beri tahu kami," kata Guterres kepada Muhammad Yunus dalam pertemuan selama satu jam tersebut, sebut pernyataan pemerintah.

"Seiring negara ini menjalani reformasi dan transisi penting, Anda dapat mengandalkan PBB untuk membantu membangun masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua," kata Guterres dalam unggahan terpisah di X.

Yunus memangku jabatan setelah pemberontakan rakyat memaksa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada Agustus lalu.

Pemerintahnya telah membentuk enam komisi reformasi untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam administrasi dan proses pemilihan umum, yang dituntut oleh para mahasiswa dan warga sipil yang memimpin pemberontakan tersebut.

Sebelum bertemu Yunus, Guterres mengadakan pembicaraan dengan penasihat luar negeri Bangladesh Md. Towhid Hossain dan Khalilur Rahman, penasihatnya untuk isu Rohingya.

Keduanya juga membahas situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar dan persiapan untuk konferensi tingkat tinggi mendatang tentang Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar.

Guterres, dengan ditemani Yunus, kemudian mengunjungi distrik perbatasan Cox's Bazar, di Bangladesh selatan, untuk bertemu dengan para pengungsi Rohingya dan masyarakat setempat.

Ia berbagi iftar, makanan berbuka puasa, dengan para pengungsi dan mengatakan PBB akan melakukan semua yang dapat dilakukannya untuk membantu mencegah pemotongan jatah makanan bagi para pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh.

Program Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan akan memangkas separuh jatah makanan mulai 1 April, dengan mengurangi tunjangan per kapita dari 12,50 dolar AS (sekitar Rp205.000) menjadi enam dolar (sekitar Rp98.000) karena kekurangan dana.

Menjelang kunjungan Guterres, Amnesty International mengimbau masyarakat internasional untuk segera memberikan dukungan yang diperlukan bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Menurut UNHCR, 95 persen rumah tangga Rohingya bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan keputusan WFP untuk memangkas jatah makanan akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka.

Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada 2017.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Kupang, NTT (ANTARA) - Rumah Detensi Imigrasi (rudenim Kupang) Nusa Tenggara Timur memindahkan delapan WNA yang berasal dari Bangladesh ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kabupaten Belu, untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

“Pemindahan delapan orang detenidos yang akan ditempatkan di ruang detensi Imigrasi Atambua bertujuan untuk mempermudah penyelidikan serta koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Atambua,” kata Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Kupang Melsy Fanggi dalam keterangannya, yang diterima di Kupang, Jumat.

Ia menyebutkan pemindahan delapan detenidos (warga asing yang ditahan karena melanggar hukum) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Plt. Kepala Rudenim Kupang Nomor: WIM.22.03.08–222 s.d. 229 tanggal 20 Februari 2025.

“Petugas keamanan Rudenim Kupang mengeluarkan para detenidos dari blok sel menuju lobi rudenim untuk dilakukan serah terima detenidos yang selanjutnya akan dikawal petugas pengawalan Imigrasi Atambua menuju Kabupaten Belu,” jelas Melsy.

Proses pemindahan tersebut dipimpin oleh Andri Yanto, Kepala Subseksi Izin Tinggal dan Keimigrasian, dengan didampingi oleh empat orang staf dari Kantor Imigrasi Atambua.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Rudenim Kupang Cun Sudiharto memastikan bahwa seluruh proses pemindahan delapan detenidos berjalan lancar dan aman.

“Proses pemindahan dilakukan dengan hati-hati serta memperhatikan aspek keamanan, baik bagi deteni maupun petugas yang terlibat. Pengawalan ketat dilakukan selama perjalanan untuk memastikan kelancaran dan menghindari potensi risiko,” jelasnya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

"Mereka datang ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Tetapi yang jelas kita masih dalam pemeriksaan awal dan pendalaman juga. Saya belum bisa memastikan tujuan mereka ini. Nanti setelah selesai diperiksa hasilnya akan kita sampaikan,"

Selatpanjang, Riau (ANTARA) - Imigrasi Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau melakukan pemeriksaan 20 Warga Negara Asing asal Bangladesh yang terdampar di Pesisir Pantai Beting Beras, Desa Kuala Merbau, Kecamatan Pulau pada Selasa dini hari (4/2).

Kepala Imigrasi Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi G di Selatpanjang, Selasa mengatakan puluhan WNA itu dibawa oleh dua orang tekong lokal yang merupakan warga Desa Kedabu Rapat dan Desa Melai.

Sonny belum bisa memastikan tujuan akhir mereka.

"Mereka datang ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Tetapi yang jelas kita masih dalam pemeriksaan awal dan pendalaman juga. Saya belum bisa memastikan tujuan mereka ini. Nanti setelah selesai diperiksa hasilnya akan kita sampaikan," katanya.

Di samping melakukan pemeriksaan, pihak juga imigrasi akan menitipkan sementara mereka ke Lembaga Permasyarakatan Selatpanjang. Hal itu dikarenakan tidak ruangan yang memadai di kantor imigrasi untuk menampung puluhan WNA asal Bangladesh tersebut.

"Saya sudah koordinasi ke rekan kita Kepala Lapas Selatpanjang bahwa, akan kita titipkan dulu mereka (20 WNA Bangladesh) ke Lapas untuk sementara waktu. Karena di sana mencukupi untuk penempatannya," jelas Putu Sonny.

Putu Sonny menerangkan bahwa puluhan WNA tersebut memegang dokumen paspor yang digunakan untuk masuk ke luar negeri dengan menggunakan jalur ilegal. Tetapi hanya 15 orang yang masih memiliki paspor, sedangkan paspor 5 orang lainnya hanyut ke laut.

"Karena mereka ada memegang dokumen paspor, rencana ke depan akan kita deportasi ke negara asalnya. Kalau paspor yang hilang hanyut, kita segera laporkan dan koordinasikan ke kedutaan atau konsulat terdekat untuk digantikan paspornya," sebutnya.

Ditambahkan Kepala Seksi Intel Dakim, Rianto Hendro Santoso, penitipan 20 WNA asal Bangladesh di Lapas Selatpanjang sifatnya hanya sementara. Imigrasi Selatpanjang akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dari mana dan akan ke mana mereka akan dibawa.

"Nanti setelah selesai kita dalami dan menyelesaikan administrasi, seterusnya akan segera kita pindahkan ke rumah detensi Imigrasi Pekanbaru dalam rangka pendeportasian," tutur Rianto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Rahmat Santoso
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Seorang warga negara (WN) Bangladesh ketahuan bekerja menjadi sopir dan menjemput turis asing di Pelabuhan Sanur. Pihak Imigrasi pun langsung bergerak begitu mendapat laporan itu.

Warga negara (WN) Bangladesh itu tertangkap basah saat sedang menjemput dua orang tamu turis asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial.

"Sudah terpantau," kata seorang petugas intel Imigrasi Denpasar yang enggan disebut namanya saat dihubungi, Jumat (17/1) akhir pekan lalu.

Dalam video yang beredar, terlihat warga asing tersebut sedang diinterogasi oleh seseorang. Warga asing yang kabarnya berasal dari Bangladesh itu dicecar pertanyaan dalam bahasa Inggris dan mengaku menikah dengan seorang warga Indonesia.

"Saya nikah di sini. Sama (orang) Indonesia," ucap pria tersebut.

Petugas intel Imigrasi Denpasar mengonfirmasi telah menerima laporan mengenai aksi warga asing tersebut. Imigrasi masih memburu warga asing yang bersangkutan.

"Sudah (terpantau), tapi belum ketemu (warga asingnya)," kata petugas tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra mengatakan timnya akan memburu WN Bangladesh itu dengan dugaan penyalahgunaan izin keimigrasian.

"Tim inteldakim tengah memburu pria warga asing (WNA) yang diduga bekerja sebagai sopir penjemput tamu tersebut," kata Ridha dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Ridha mengungkapkan WN Bangladesh berinisial MMF itu saat ini masih berada di Indonesia dengan berbekal Izin Tinggal Terbatas (Itas) penyatuan keluarga yang berlaku hingga 8 Februari 2025.

Ia membenarkan MMF mempunyai istri orang Indonesia. Imigrasi Denpasar, sudah memanggil dan memintai keterangan istri MMF. Dia diperiksa atas dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan suaminya.

"Saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Ridha.

------

Artikel ini telah naik di detikBali.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Petugas imigrasi sudah mengantongi identitas warga Bangladesh yang terciduk jadi sopir dan menjemput dua warga asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Kini, warga Banglades berinisial MMF itu sedang diburu petugas.

"Tim inteldakim tengah memburu pria warga asing (WNA) yang diduga bekerja sebagai sopir penjemput tamu tersebut," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Ridha mengungkapkan MMF masih berada di Indonesia dengan berbekal Izin Tinggal Terbatas (Itas) penyatuan keluarga yang berlaku hingga 8 Februari 2025. Ia membenarkan MMF mempunyai istri orang Indonesia.

Imigrasi Denpasar, Ridha berujar, sudah memanggil dan memintai keterangan istri MMF. Dia diperiksa atas dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan suaminya.

"Saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Ridha.

Sebelumnya, MMF tertangkap basah saat menjemput dua orang turis asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terekam kamera dan videonya viral di media sosial.

Berdasarkan video yang beredar, warga asing tersebut tampak sedang diinterogasi oleh seseorang. Warga asing itu dicecar pertanyaan dalam bahasa Inggris dan mengaku menikah dengan seorang warga Indonesia.

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO