Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 23 orang yang diduga Warga Negara Bangladesh. Mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian sah.

Penindakan dilaksanakan pada Sabtu (17/5/2025) di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Medan langsung berkoordinasi dengan Polsek Pancur Batu untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

"Dari hasil pemeriksaan awal, 23 WNA tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, seperti paspor maupun visa. Mereka diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Medan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Uray Avian, Senin (19/5).

Uray mengatakan bahwa bahwa tindakan ini merupakan bentuk nyata dari penguatan fungsi pengawasan terhadap orang asing.

"Kami bergerak cepat berdasarkan laporan dari kepolisian. Setelah pemeriksaan awal, terbukti bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Mereka kini dalam proses pendalaman untuk menentukan status dan tindakan keimigrasian yang sesuai," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Teodorus Simarmata mengatakan bahwa penindakan ini sejalan dengan arah kebijakan dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Di antaranya yaitu memperkuat pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

"Kami mendukung penuh langkah cepat dan profesional Kantor Imigrasi Medan. Pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari komitmen besar kami dalam menegakkan kedaulatan negara serta mendukung program nasional dalam mencegah TPPO dan pelanggaran keimigrasian lainnya," kata Teodorus.

Teodorus mengatakan bahwa saat ini, ke-23 WNA tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Medan.

"Pemeriksaan ini guna menentukan status dan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan detensi, deportasi, atau pencekalan sesuai ketentuan yang berlaku. Imigrasi Medan mengimbau masyarakat untuk ikut pengawasan keimigrasian dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia," pungkasnya.

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

MEDAN, iNewsMedan.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengamankan 23 orang yang diduga kuat merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh. Mereka kedapatan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah saat diamankan di sebuah hotel di kawasan Kecamatan Pancur Batu pada Sabtu (17/5/2025) malam.

Penindakan ini bermula dari informasi yang diterima oleh Intel Polrestabes Medan terkait keberadaan sejumlah WNA yang mencurigakan. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Medan segera berkoordinasi dengan Polsek Pancur Batu untuk melakukan verifikasi ke lokasi.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati bahwa seluruh 23 WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang berlaku, seperti paspor maupun visa. Mereka kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Medan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya.

"Kami bergerak cepat berdasarkan laporan dari kepolisian. Setelah pemeriksaan awal, terbukti bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Mereka kini dalam proses pendalaman untuk menentukan status dan tindakan keimigrasian yang sesuai," ujar Uray Avian, Senin (19/5/2025).

Uray juga mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan aparat kepolisian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional melalui pengawasan orang asing yang efektif.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Teodorus Simarmata, menyampaikan bahwa penindakan ini selaras dengan kebijakan dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Program-program tersebut meliputi penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), serta pengembangan sistem layanan keimigrasian berbasis digital yang transparan dan akuntabel.

"Kami mendukung penuh langkah cepat dan profesional Kantor Imigrasi Medan. Pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari komitmen besar kami dalam menegakkan kedaulatan negara serta mendukung program nasional dalam mencegah TPPO dan pelanggaran keimigrasian lainnya," tegas Teodorus Simarmata.

Teodorus juga menambahkan bahwa jajaran imigrasi di Sumatera Utara tengah menjalankan arahan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi untuk membangun budaya kerja yang profesional, bersih dari KKN, dan menjunjung tinggi integritas. Penegakan hukum keimigrasian seperti ini dianggap sebagai aksi nyata untuk mewujudkan Imigrasi yang profesional dan terpercaya.

Saat ini, ke-23 WNA asal Bangladesh tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Imigrasi Medan. Hasil pemeriksaan ini akan menentukan langkah hukum selanjutnya yang akan diambil, termasuk kemungkinan detensi, deportasi, atau pencekalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Imigrasi Medan mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan keimigrasian dengan melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.

Editor : Jafar Sembiring

Kantor Imigrasi (Kanim) Singaraja mendeportasi warga negara (WN) Tiongkok berinisial CJ dan AM karena melanggar aturan keimigrasian. CJ dan AM diduga bekerja ilegal sebagai instruktur diving di wilayah Kabupaten Karangasem.

Kepala Kanim Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan mengatakan kasus ini terungkap saat petugas menyosialisasikan aplikasi pelaporan orang asing (APOA) ke hotel-hotel di Karangasem.

Saat penyebaran informasi mengenai APOA, tim menemukan adanya aktivitas mencurigakan terhadap rombongan turis yang baru selesai melakukan diving.

Tim kemudian melakukan observasi serta pemeriksaan awal terhadap dokumen keimigrasian rombongan WNA tersebut. Diketahuilah bahwa CJ dan AM diduga menjadi instruktur diving ilegal di Karangasem.

"Atas dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dilakukan pemanggilan terhadap kedua WNA tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Singaraja," katanya, Selasa (11/2/2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, CJ dan AM diketahui sebagai pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Kedua WN Tiongkok tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

CJ tiba di Indonesia pada 26 November 2024, sedangkan AM tiba pada 21 November 2024. Adapun masa berlaku izin tinggal CJ hingga 24 Maret 2025, sedangkan AM hingga 18 Juni 2025.

"Selama berada di Indonesia yang bersangkutan mengakui bekerja sebagai pendamping atau pemandu selam di salah satu diving center," jelasnya.

Atas perbuatannya CJ dan AM dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan dikarenakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

CJ dan AM dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Masing-masing dengan maskapai China Shoutern Airlines nomor penerbangan CZ626 (Denpasar-Guangzhou) dengan tujuan akhir Wenzhou dan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ6066 (Denpasar-Shenzen) dengan tujuan akhir Beijing, pada Senin (10/2/2025) malam.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Meulaboh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Aceh Barat hingga pertengahan November 2024 sudah menerbitkan 5.934 paspor sebagai dokumen keimigrasian masyarakat selama tahun 2024.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang membutuhkan layanan pembuatan paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin di Meulaboh, Senin.

Ia menjelaskan, 5.934 buah paspor yang sudah diterbitkan sejak Januari hingga pertengahan November 2024 terdiri dari 1.919 buah paspor yang habis masa berlakunya dan pembuatan paspor baru sebanyak 3.885 buah.

Pada tahun 2023 lalu, jumlah paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat sebanyak 6.850 buah paspor.

Penerbitan paspor tahun lalu tersebut terdiri 4.465 pembuatan paspor baru, 2.223 buah paspor yang telah habis masa berlakunya, 19 buah paspor rusak serta 140 buah paspor yang hilang.

Jamaluddin mengatakan sebagian besar masyarakat yang melakukan pembuatan paspor diantaranya untuk keperluan ibadah, pendidikan, ziarah, perjalanan wisata, kesehatan, serta keperluan bisnis.

Dia menyebutkan, layanan pembuatan paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Aceh Barat saat ini juga telah bisa dilayani melalui Kantor Unit Kerja Keimigrasian(UKK) yang berada di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024