SURABAYA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menjalin bekerja sama dalam penanganan masalah hukum yang dialami warga Kota Surabaya.

Warga Kota Surabaya yang menghadapi masalah hukum bisa mendapatkan pendampingan secara gratis.

Kesepakatan ini berlangsung dalam sebuah acara di Rumah Aspirasi di Jalan Wali Kota Mustajab No. 78 Kota Surabaya pada Selasa (4/3/2025).

"Kami dari Peradi berkomitmen untuk mendukung program Rumah Aspirasi dengan menyediakan pendampingan hukum bagi warga yang membutuhkan," ujar Adi, anggota Peradi Surabaya, dalam kesempatannya.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyambut baik kerja sama tersebut.

Menurutnya, banyak keluhan warga yang masuk ke Rumah Aspirasi berkaitan dengan permasalahan hukum yang memerlukan penanganan profesional.

"Dengan adanya Peradi, warga Surabaya yang menghadapi masalah hukum tidak perlu khawatir lagi. Mereka akan mendapatkan pendampingan dari advokat profesional secara gratis," kata Cak Ji, sapaan akrab Armuji.

Kerja sama ini akan menyediakan konsultasi hukum gratis di beberapa titik di Surabaya, seperti Dukuh Kupang.

Untuk kasus-kasus tertentu, Peradi siap memberikan pendampingan hingga ke pengadilan.

"Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat Surabaya," tambah Cak Ji.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Ji menegaskan bahwa kerja sama dengan Peradi akan terus ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan hukum di seluruh wilayah Kota Surabaya.

BULELENG, KOMPAS.com - Seorang narapidana (napi) berinisial GW (47) di Lapas Kelas IIB Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, ditangkap karena terlibat dalam peredaran narkoba dari dalam penjara.

GW menggandeng temannya, KS (31), untuk menjalankan aksinya.

GW diketahui dapat berkomunikasi dengan KS, yang berperan sebagai kurir di luar penjara, untuk menjalankan bisnis narkoba tersebut.

Penangkapan KS dilakukan oleh personel Polres Buleleng setelah menerima informasi mengenai peredaran sabu di wilayah Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

Penangkapan KS berlangsung pada Sabtu (22/2/2025) sekitar pukul 16.00 Wita.

"KS kami tangkap di rumahnya dengan barang bukti 21,34 gram narkoba jenis sabu," ujar Kasat Resnarkoba Polres Buleleng, AKP Putu Subita Bawa, Selasa (4/3/2025) di Polres Buleleng.

Puluhan gram sabu tersebut telah dibagi menjadi 39 paket siap edar.

Saat diinterogasi, KS mengakui bahwa ia diperintahkan oleh GW untuk mengedarkan sabu dengan imbalan sejumlah uang.

"KS menjadi perantara dalam jual beli sabu atas suruhan GW yang saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Singaraja dalam perkara narkotika," ungkap Putu.

Berdasarkan keterangan KS, polisi melanjutkan penyelidikan dan mengamankan GW di kamarnya di Lapas Singaraja pada Minggu (23/2/2025) sekitar pukul 10.00 Wita.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita satu buah ponsel dan uang tunai.

Ponsel tersebut diduga digunakan GW untuk berkomunikasi dengan KS dalam mengatur pengedaran sabu.

"GW mengakui telah memerintahkan KS untuk mengambil paket sabu di pinggir jalan dan memecahnya," tambahnya.

Atas perbuatan mereka, KS dan GW dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keduanya terancam hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Penyelundupan obat psikotropika jenis pil koplo ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Banyumas, Jawa Tengah, berhasil digagalkan pada Senin (3/3/2025) sore.

Modus penyelundupan tersebut dilakukan dengan menyembunyikan pil koplo di dalam telur dadar yang dititipkan kepada petugas untuk hidangan berbuka puasa bagi warga binaan.

Kepala Pengamanan Rutan Banyumas, Ronitua Tambunan, mengungkapkan bahwa kecurigaan petugas muncul saat melihat gerak-gerik seorang pengunjung wanita berinisial SD (24) yang menitipkan makanan tersebut.

"Setelah dilakukan interogasi, pengunjung tersebut akhirnya mengakui bahwa dalam makanan berupa telur dadar yang dititipkan terdapat obat psikotropika jenis hexymer," ungkap Ronitua kepada wartawan pada Selasa (4/3/2025).

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa makanan tersebut dipesan oleh seorang tahanan wanita berinisial R, serta dua tahanan lainnya, TF dan seorang narapidana.

Ronitua menambahkan bahwa pemesanan makanan yang berisi obat terlarang ini terdeteksi melalui arsip komunikasi antara penghuni dan pihak luar yang dilakukan melalui layanan Wartelsuspas (Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan).

Ronitua juga menyatakan bahwa modus penyelundupan ini merupakan kali pertama terjadi di Rutan Banyumas.

Pelaku penyelundupan mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari seorang mantan narapidana kasus narkoba.

Setelah ditangkap, pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kepala Rutan Banyumas, Jumedi, mengimbau kepada seluruh pengunjung dan warga binaan agar tidak mencoba melakukan tindakan melanggar hukum.

"Keamanan dan ketertiban di dalam rutan akan terus dijaga demi menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang," kata Jumedi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Seleb TikTok Vadel Badjideh masih harus menjalani masa tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan aborsi dan persetubuhan.

Vadel ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani sejak 13 Februari 2025.

Kini, setelah 20 hari berada di dalam penjara, polisi resmi memperpanjang masa penahanannya.

Masa Tahanan Ditambah 40 Hari

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, menyebut bahwa masa tahanan Vadel diperpanjang selama 40 hari ke depan.

Perpanjangan ini dilakukan karena proses pemberkasan masih berlangsung.

“Kemudian ditahan selama 20 hari ke depan, lanjut untuk pemberkasan yang masih berjalan. Oleh karena itu, penyidik menambah masa penahanannya menjadi 40 hari ke depan,” kata Nurma di kantornya, Senin (30/3/2025).

“Memang semua berkas harus dilengkapi, mulai dari barang bukti hingga keterangan saksi-saksi. Itu yang sedang dilengkapi,” tambah Nurma.

Jika pemberkasan telah selesai, kasus Vadel akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Jadi setelah kita mendapatkan P21 dari Kejaksaan, baru kita bisa melimpahkan VA ke Kejaksaan di tahap 2,” ujar Nurma.

Kondisi Vadel di Dalam Tahanan

Nurma juga mengungkapkan kondisi terkini Vadel setelah 20 hari mendekam di penjara.

Ia memastikan bahwa Vadel dalam keadaan sehat.

“Ya, sehat (Vadel). Namanya sudah ditahan, pasti semua lingkupnya dibatasi, itu yang pasti,” ucap Nurma.

Nasib Penangguhan Penahanan Vadel

Dalam kesempatan yang sama, Nurma menanggapi pengajuan penangguhan penahanan yang telah diajukan oleh keluarga Vadel.

Ia menyebut, surat itu telah diterima oleh penyidik dan masih dalam proses pertimbangan.

“Prosesnya masih berjalan. Penangguhan penahanan sudah diterima, namun untuk dikabulkan atau tidaknya tentu ada pertimbangan,” tutur Nurma.

Saat ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses surat tersebut, Nurma belum bisa memberikan kepastian.

“Sebetulnya, setelah diterima, surat penangguhan penahanan akan dipelajari, dan tentunya tidak akan lama. Yang jelas, saat ini masih ada di meja penyidik,” ungkap Nurma.

JAKARTA, KOMPAS.com – Masa tahanan tersangka Vadel Badjideh resmi diperpanjang oleh pihak kepolisian.

Perpanjangan ini dilakukan karena proses pemberkasan masih berjalan, sehingga masa penahanan bertambah menjadi 40 hari ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi.

“Kemudian ditahan selama 20 hari ke depan, lanjut untuk pemberkasan masih berjalan. Oleh karena itu, penyidik menambah masa penahanannya menjadi 40 hari ke depan,” kata Nurma di kantornya, Senin (30/3/2025).

“Memang semua berkas harus dilengkapi tentunya, mulai dari barang bukti hingga keterangan saksi-saksi. Itu yang sedang dilengkapi,” tambah Nurma.

Nurma menjelaskan, pihaknya tinggal menyelesaikan kelengkapan berkas sebelum akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan.

“Jadi setelah kita mendapatkan P21 dari Kejaksaan, baru kita bisa melimpahkan VA ke Kejaksaan di tahap 2,” ujar Nurma.

Vadel Badjideh sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani pada Kamis (13/2/2025).

Sebelumnya, Vadel telah ditahan selama 20 hari.

Ia dijerat dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang persetubuhan, serta beberapa pasal dalam Pasal 348 KUHP terkait aborsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konten review makanan dan kosmetik yang marak belakangan ini mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Ia menilai fenomena ini merugikan produsen dan konsumen, serta menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam rapat dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/3/2025), Mufti Anam mengungkapkan bahwa kurang sigapnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengantisipasi dampak dari konten-konten tersebut menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.

"Ini keresahan masyarakat karena adanya kelengahan Kemendag dalam melindungi konsumen dan produsen," ujar Mufti Anam.

Mufti Anam juga menyoroti maraknya influencer yang memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi. Ia memberikan contoh kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh konten kreator kuliner Code Blue, yang meminta uang hingga ratusan juta rupiah setelah memberikan ulasan negatif mengenai makanan.

"Baru dua hari lalu, ada influencer bernama Code Blue. Dia mereview makanan, lalu pemiliknya datang dan ternyata diperas Rp 350 juta," jelas Mufti Anam. Menurutnya, insiden ini mengungkapkan celah yang tidak diantisipasi pemerintah dalam pengaturan konten review produk.

Kritik serupa datang dari Tjie Nofia Handayani, atau yang dikenal dengan sebutan Ci Mehong, seorang pengusaha kuliner. Dalam kanal YouTube Feni Rose Official, Ci Mehong mengungkapkan kegelisahannya terhadap tindakan semena-mena yang sering dilakukan oleh para kreator konten saat memberikan ulasan.

"Kalau dibiarkan begitu saja, mereka bisa seenaknya," ujar Ci Mehong.

Ia menambahkan bahwa satu ulasan buruk dari influencer dapat langsung merugikan dan bahkan mematikan usaha kecil. Oleh karena itu, Ci Mehong meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi yang melindungi pelaku usaha dari dampak negatif dari review yang menjatuhkan.

"Kita harus punya hukum yang mengatur. Kalau yang mereview menjatuhkan usaha orang, harus ada hukum yang mengatur," tegasnya.

Sebagai informasi, bisnis bika ambon Ci Mehong sempat menjadi sorotan setelah direview oleh Tasyi Athasyia pada 9 Februari 2025.

Dalam video tersebut, ditemukan binatang kecil di adonan bika ambon, yang kemudian dibantah oleh Ci Mehong sebagai serpihan gosong dari koran. Tasyi juga mengkritik tekstur bika ambon yang dianggap keras meski telah dibiarkan di suhu ruang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang beragama Islam bisa menjalankan ibadah puasa.

KPK mengatakan semua tahanan Muslim akan mendapatkan jatah makan sahur, takjil buka puasa, dan makan malam.

"Selama bulan Ramadhan ini, KPK menyediakan menu untuk sahur, takjil buka puasa, dan makan malam bagi para tahanan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

Budi mengatakan jatah makan sahur dan takjil merupakan konversi dari penyediaan makan pagi, siang, dan malam, sesuai dengan standar biaya masukan (SBM) yang diatur Kementerian Keuangan.

Sementara itu, untuk ibadah sholat tarawih, di Rutan Gedung KPK Merah Putih akan memanfaatkan area ruang tatap muka, dan di gedung C1 memanfaatkan mushala.

Adapun tahanan yang melaksanakan ibadah puasa di Rutan KPK Cabang C1 maupun Merah Putih mencapai 31 dari total 40 orang.

"KPK memastikan pemenuhan hak-hak dasar tahanan, termasuk dalam beribadah, tetap sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan Rutan," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retreat kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prasetyo mengatakan, seluruh pelaksanaan retreat kepala daerah sudah sesuai aturan.

"Ya itu hak kalau melaporkan, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Adapun laporan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Salah satu yang disorot adalah penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Prasetyo memastikan bahwa penunjukan hingga pelaksanaan retreat sesuai aturan.

"Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata dia.

Prasetyo juga memastikan bahwa PT Lembah Tidar ditunjuk sebagai pelaksana retreat setelah melalui proses tender.

"Iya dong (melalui tender)," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah di Magelang, karena mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat.

Pasalnya, PT Lembah Tidar adalah perusahaan yang diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.

"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awalnya," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retreat.

Annisa juga menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan dugaan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan retreat.

"Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana, gitu kan," ujar Annisa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan jumlah karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Group yang bisa kembali bekerja sekitar lebih dari 8.000 orang.

Jumlah tersebut merupakan angka dari para karyawan pabrik PT Sritex yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Sejatinya, kata Prasetyo, pemerintah ingin agar semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan Sritex bisa bekerja kembali.

"Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru, namun kami berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti. Artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang disiarkan secara daring pada Senin (3/3/2025).

Prasetyo bilang, pihak kurator PT Sritex menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat untuk menyewa aset alat berat di perusahaan tekstil itu.

Sehingga nantinya secara paralel, karyawan PT Sritex yang baru saja terkena PHK akan didata kembali untuk nantinya akan ikut bekerja kembali.

Sebelumnya, perwakilan tim kurator Sritex, Nurma Sadikin, mengatakan pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat perusahaan. Sehingga nantinya bisa meningkatkan harta pailit dari PT Sritex.

Selain itu, penyewaan juga menghindari nilai aset turun.

"Saya mewakili kurator, tim kurator, saya akan menyampaikan bahwa dari kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat. Yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya," ujar Nurma usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin.

"Yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi. Yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire (rekrut) kembali kemudian oleh penyewa yang baru," tambah dia.

Nurma juga menegaskan, kurator akan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak karyawan Sritex yang sebelumnya sudah diberhentikan. Saat ini sebut dia, kurator sedang mendaftarkan tagihan pailit perusahaan.

"Yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk dengan pesangon dan hak-hak lainnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Menaker Yassierli mengatakan, para pekerja PT Sritex Group yang baru saja terkena PHK bisa kembali bekerja dalam dua pekan yang akan datang.

Hal itu ditegaskan Menaker usai mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto dan pihak terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pabrik PT Sritex Group yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (1/3/2025).

Salah satu pabrik yang menjadi bagian dari Sritex Group itu harus tutup lantaran dampak kondisi pailit perusahaan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa pabrik tekstil yang berdiri 58 tahun silam itu resmi tutup per 1 Maret 2025.

Sementara itu, sebanyak 8.504 orang karyawan pabrik tersebut dikenakan PHK per 26 Februari. Para karyawan terakhir bekerja pada hari Jumat, 28 Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) berjanji tidak akan memproses hukum seseorang yang dilaporkan oleh keluarganya karena terindikasi memakai narkoba.

Kepala BNN Marthinus Hukom mengajak seluruh pihak untuk tidak ragu melaporkan anggota keluarga atau sanak saudara yang terindikasi menggunakan barang haram tersebut.

"Kami jamin dan pastikan bahwa mereka yang melapor diri dengan sukarela tidak akan diproses hukum," kata Marthinus dalam konferensi pers di Kantor BNN, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

"Saya ulangi lagi, bagi mereka yang melapor sukarela, bahwa ada keluarganya menggunakan atau ketergantungan narkoba, mereka tidak diproses hukum," ujar dia.

Marthinus menyebutkan bahwa BNN telah menyediakan sarana untuk melaporkan seseorang yang terindikasi memakai narkoba, yakni IPWL atau institusi penerima wajib lapor.

Ia pun berjanji bahwa orang yang dilaporkan itu tidak akan diproses hukum, justru bakal direhabilitasi.

"Saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, yang anggota keluarganya terjerat penyalahgunaan narkoba, agar dengan kerelaan melaporkan diri ke IPWL atau institusi penerima wajib lapor terdekat untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi," kata Marthinus.

Ia menekankan bahwa kerja-kerja pemberantasan narkoba juga memerlukan peran seluruh pihak, termasuk lapisan masyarakat.

Untuk itu, ia berharap seluruh lapisan masyarakat selalu aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya aktivitas narkoba.

"Selain itu, saya juga memohon agar masyarakat secara aktif terus mengawasi kerja-kerja BNN agar selalu bekerja profesional dalam penegakan hukum," ujar Marthinus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini mengungkap dugaan PT Pertamina Patra Niaga telah membeli Pertalite dan mengoplosnya menjadi Pertamax.

Tindakan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, yang kemudian berbondong-bondong melaporkan pengalamannya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Hingga Sabtu (1/3/2025), LBH Jakarta mencatat telah menerima 502 pengaduan dari warga yang mengaku menjadi korban Pertamax oplosan.

Pengaduan tersebut diterima, baik secara online maupun offline.

"Hingga sekarang, sudah ada 502 pengaduan yang masuk," kata Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta, Daniel Winarta.

Daniel menjelaskan, saat ini pengaduan tersebut sedang dalam pengkajian. Pihaknya menunggu informasi lebih lanjut untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Setelah itu, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu gugatan warga negara (citizen lawsuit) atau gugatan perwakilan kelas (class action)," ujarnya.

Gugatan warga negara akan dilayangkan jika permasalahan berkaitan dengan tata kelola atau kebijakan.

Sementara itu, gugatan class action bisa diajukan terkait kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

Alami kerugian ekonomi

Daniel mengungkapkan, sebagian besar pengaduan yang diterima berkaitan dengan kerugian ekonomi yang dialami warga akibat Pertamax oplosan.

“Sebanyak 426 pengaduan secara daring yang masuk," ucap Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam konfersi pers di kantornya Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Daniel Winarta mengungkapkan, sebagian besar ratusan pengaduan yang diterima LBH Jakarta adalah terkait kerugian warga karena Pertamax oplosan.

"Warga ada yang mengalami kerugian ekonomis berupa selisih harga produk," kata Daniel, Sabtu (1/3/2025).

Selain itu, banyak pengaduan juga yang menyangkut kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM yang tidak sesuai.

“Kerusakan kendaraan akibat RON yang kualitasnya tidak sebaik yang diiklankan,” jelas Daniel.

Daniel berjanji akan membuat rekapitulasi terhadap seluruh pengaduan tersebut.

“Ketika penutupan pengaduan akan kami rekapitulasi dan informasikan,” terang dia.

Pengkajian pengaduan warga

Daniel menyebutkan, LBH Jakarta saat ini tengah melakukan pengkajian terhadap ratusan pengaduan tentang Pertamax oplosan.

"Ratusan pengaduan itu masih dalam pengkajian dan menunggu informasi lebih lanjut," ucapnya.

Ia menegaskan, setelah pengkajian, warga akan memiliki beberapa opsi untuk mengatasi keresahan mereka.

“Setelah itu, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu gugatan warga negara atau gugatan perwakilan kelas," ujar Daniel.

Masyarakat resah

Melihat meningkatnya jumlah masyarakat yang resah akibat kasus Pertamax oplosan, LBH Jakarta membuka pos pengaduan secara offline di kantornya sejak Jumat (28/2/2025).

Pembukaan pos ini dianggap penting karena LBH Jakarta melihat semakin meluasnya kemarahan masyarakat.

"Kami memandang perlu membuka pos pengaduan untuk memfasilitasi klaim kerugian yang dialami masyarakat," tutur Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan.

Sebelumnya, LBH Jakarta telah membuka pos pengaduan secara online pada 26 Februari.

Posko pengaduan itu dibuka sebagai bentuk respons cepat LBH Jakarta untuk masyarakat yang resah dan merasa dirugikan dari kasus Pertamax oplosan.

Fadhil menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan kompensasi kepada warga yang menjadi korban Pertamax oplosan.

"Jika mengalami kerugian, masyarakat berhak mendapatkan kompensasi," ujarnya.

Pertamina dinilai melanggar hukum jika terbukti menjual Pertamax oplosan, mulai dari menjual barang yang tidak sesuai hingga melanggar hak konsumen.

Seharusnya, Pertamina sebagai penyedia bisa menjamin kualitas dari BBM yang dijualnya agar bisa dinikmati masyarakat dengan baik.

Namun, bukan menjaga kualitasnya, Pertamina justru diduga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Dampak dari kasus ini dinilai cukup besar.

Masyarakat kapok

Beberapa warga mengaku trauma menggunakan Pertamax dan mempertimbangkan beralih ke bahan bakar dari SPBU swasta.

Salah satu warga yang menyampaikan keresahannya adalah Putra (32), asal Koja, Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan, penggunaan Pertamax membuatnya merasa trauma karena membayar untuk Pertamax, tetapi menerima Pertalite oplosan.

"Kapok banget (beli Pertamax), kalau brand swasta SPBU-nya lebih banyak lagi jaringannya seperti Pertamina, saya lebih pilih brand lain yang nilai oktannya sama seperti Pertamax," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Meskipun Putra memiliki opsi untuk menggunakan Pertamax Turbo yang lebih berkualitas, ia merasa khawatir bahwa pengoplosan akan terulang.

"Saya bisa saja menggunakan Pertamax Turbo, tetapi saya tidak yakin apakah itu akan dioplos lagi oleh oknum di Pertamina untuk kepentingan pribadi," ungkap Putra.

Sementara itu, Mario Anwar (35) mengaku jera membeli Pertamax. Ia bahkan tidak berencana beralih ke Pertalite karena antrean panjang di SPBU.

"Saya merasa kapok, tapi lebih baik memilih bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi daripada Pertamax," kata Mario.

Seorang mahasiswa, Tarjo (22), juga tidak terkejut dengan pengoplosan tersebut.

“Tidak heran, pemerintah sudah biasa mengakali kantongnya sendiri, rakyat yang kena imbasnya,” ujarnya.

Tarjo yang baru mulai beralih ke SPBU pemerintah menyesal mengisi BBM dengan Pertamax. Ia rela membayar lebih mahal, tetapi mendapatkan kualitas Pertalite.

“Nyesel banget sama seperti buang-buang uang, kalau yang diisi ternyata Pertalite,” jelas dia.

Senada dengan Tarjo, warga lainnya, Rudi (45) ojek online, juga menyesal mengisi Pertamax yang ternyata Pertalite.

“Menyesal sekarang beli Pertamax karena bisa membahayakan mesin motor juga,” tutur Rudi.

Rudi menegaskan akan beralih menggunakan SPBU swasta.

“Saya isi di SPBU pemerintah malah menjadi kacau seperti ini. Saya akan beralih dan pasti isi BBM ke Shell,” tutur dia.

Dugaan korupsi Pertamina

Pertamina diduga korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan subholding serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023.

Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara akibat korupsi Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun pada tahun 2023.

Melalui keterangan Kejagung, terungkap bahwa PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite dan mengoplosnya menjadi Pertamax dengan cara yang tidak sah.

"Hal tersebut tidak diperbolehkan," tegas keterangan tersebut.

Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara akibat korupsi Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun pada 2023, dengan total akumulasi selama lima tahun yang berpotensi mendekati Rp 1 kuadriliun.

Skema Kerugian Negara Akibat Korupsi Pertamina Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa perhitungan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023 berasal dari lima skema utama:

• Ekspor minyak mentah ilegal – Rp 35 triliun
• Impor minyak mentah melalui broker – Rp 2,7 triliun
• Impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker – Rp 9 triliun
• Kompensasi BBM yang tidak sesuai prosedur – Rp 126 triliun
• Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran – Rp 21 triliun

Jika pola ini berlangsung sejak 2018, maka total potensi kerugian negara selama lima tahun bisa melebihi Rp 193,7 triliun per tahun.

"Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara," kata Harli dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

Meski demikian, Kejagung masih membutuhkan analisis lebih lanjut untuk menentukan total kerugian negara secara pasti, mengingat setiap tahun terdapat komponen kerugian yang berbeda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," kata Yusril melansir Antara, Senin (3/3/2025).

Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2/2025) lalu, tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, Yusril turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.