JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retreat kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prasetyo mengatakan, seluruh pelaksanaan retreat kepala daerah sudah sesuai aturan.

"Ya itu hak kalau melaporkan, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Adapun laporan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Salah satu yang disorot adalah penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Prasetyo memastikan bahwa penunjukan hingga pelaksanaan retreat sesuai aturan.

"Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata dia.

Prasetyo juga memastikan bahwa PT Lembah Tidar ditunjuk sebagai pelaksana retreat setelah melalui proses tender.

"Iya dong (melalui tender)," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah di Magelang, karena mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat.

Pasalnya, PT Lembah Tidar adalah perusahaan yang diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.

"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awalnya," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retreat.

Annisa juga menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan dugaan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan retreat.

"Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana, gitu kan," ujar Annisa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

“Sepertinya iya (di) Golf," ujar Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ketua RW 002 Kelurahan Magersari, Ahmad Syafei. Ia menyebut bahwa kompleks golf tersebut sebagian masuk wilayah Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

"Jalan Gatot Subroto di Magersari sepertinya Borobudur Golf. Itu masuk RT 001," katanya.

Seorang pekerja di Borobudur International Golf & Country Club juga membenarkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia berada di kompleks tempat kerjanya.

Namun, General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, mengaku tidak tahu menahu soal PT Lembah Tidar yang ada di SE Kemendagri itu.

“Nggak tahu, ya. Wong itu (urusan) negara," cetusnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (13/2/2025). Haris juga membantah bahwa kompleks golfnya menjadi jalur distribusi logistik untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Rincian biaya Rp 22 juta

Dalam SE Kemendagri Nomor 200.5/628/SJ, pemerintah daerah diwajibkan membayar Rp 2.750.000 per peserta dikalikan 8 hari, dengan total Rp 22 juta per daerah, yang harus disetorkan ke PT Lembah Tidar Indonesia.

Dana tersebut digunakan untuk keperluan selama retret, meliputi:

• Akomodasi dan konsumsi transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
• Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi dengan logo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Namun, belakangan terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ per 13 Februari 2025.

Dengan SE terbaru itu, semua biaya tersebut tidak lagi dibebankan kepada APBD daerah, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dana yang sudah terlanjur ditransfer oleh Pemda ke PT Lembah Tidar untuk keperluan retret juga sudah dikembalikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

“Sepertinya iya (di) Golf," ujar Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ketua RW 002 Kelurahan Magersari, Ahmad Syafei. Ia menyebut bahwa kompleks golf tersebut sebagian masuk wilayah Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

"Jalan Gatot Subroto di Magersari sepertinya Borobudur Golf. Itu masuk RT 001," katanya.

Seorang pekerja di Borobudur International Golf & Country Club juga membenarkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia berada di kompleks tempat kerjanya.

Namun, General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, mengaku tidak tahu menahu soal PT Lembah Tidar yang ada di SE Kemendagri itu.

“Nggak tahu, ya. Wong itu (urusan) negara," cetusnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (13/2/2025). Haris juga membantah bahwa kompleks golfnya menjadi jalur distribusi logistik untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Rincian biaya Rp 22 juta

Dalam SE Kemendagri Nomor 200.5/628/SJ, pemerintah daerah diwajibkan membayar Rp 2.750.000 per peserta dikalikan 8 hari, dengan total Rp 22 juta per daerah, yang harus disetorkan ke PT Lembah Tidar Indonesia.

Dana tersebut digunakan untuk keperluan selama retret, meliputi:

• Akomodasi dan konsumsi transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
• Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi dengan logo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Namun, belakangan terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ per 13 Februari 2025.

Dengan SE terbaru itu, semua biaya tersebut tidak lagi dibebankan kepada APBD daerah, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dana yang sudah terlanjur ditransfer oleh Pemda ke PT Lembah Tidar untuk keperluan retret juga sudah dikembalikan.