JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dan aparat untuk segera menangkap kembali semua narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh, yang melarikan diri.

Mafirion mengatakan, seluruh narapidana yang melarikan diri harus dipastikan kembali ke lapas dan menyelesaikan masa hukumannya.

“Ya, pesan kami yang kabur itu harus bisa ditangkap lagi. Kan banyak alasan juga, alasannya karena mereka tidak ada bilik asrama, ya macam-macam lah alasannya. Namanya orang ditahan itu memang macam-macam alasannya untuk bisa bebas,” ujar Mafirion saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Bersamaan dengan itu, kata Mafirion, Komisi XIII DPR RI juga mendesak Kementerian Imipas untuk mengevaluasi seluruh lapas yang melebihi kapasitas.

Sebab, permasalahan overkapasitas yang terjadi saat ini pada akhirnya menimbulkan banyak persoalan, termasuk pelayanan, pengawasan, dan sistem keamanan di lapas.

“Kita minta kepada Kementerian Imipas untuk kembali mengevaluasi lapas yang overcapacity dan tak layak huni,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Ia mencontohkan, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas kerap kali tak sebanding dengan jumlah petugas yang berada di lapas tersebut.

“Memang jumlah warga binaan dengan pembinanya kan jomplang. Misalnya harusnya kapasitas 300 orang, SDM yang melakukan pembinaan umpamanya 50 orang. Sekarang ini warga binaannya jadi 1.000 orang, tapi pembinanya tetap 50 orang,” tutur Mafirion.

Diberitakan sebelumnya, puluhan narapidana di Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, melarikan diri setelah membobol atap tahanan pada Senin (10/3/2025) menjelang berbuka puasa.

Insiden ini membuat warga sekitar, termasuk para pedagang takjil, panik dan berlarian menyelamatkan diri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengonfirmasi bahwa total napi yang melarikan diri mencapai 50 orang.

Hingga Rabu pagi, 28 napi yang melarikan diri sudah berhasil ditangkap, sedangkan sisanya masih dikejar.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane Andi Hasyim mengatakan, kaburnya warga binaan Lapas Kelas II B Kutacane diduga disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa tuntutan dari para narapidana.

Menurut Andi, salah satu tuntutan mereka adalah ingin adanya bilik asmara di dalam lapas.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (10/3/2025) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi secara menyeluruh lapas-lapas yang melebihi kapasitas.

Menurut Mafirion, evaluasi semakin mendesak dilakukan setelah adanya insiden puluhan narapidana kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh.

“Kita minta itu melakukan evaluasi yang sempurna terhadap lapas-lapas. Karena bagaimanapun ini terjadi karena memang overcapacity, sudah enggak bisa lagi itu. Sudah pasti itu karena overcapacity,” ujar Mafirion di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berpandangan bahwa persoalan lapas overkapasitas tersebut pada akhirnya berimbas pada melemahnya sistem keamanan dan penjagaan.

Sebab, jumlah warga binaan menjadi tidak sebanding dengan jumlah petugas lapas yang tersedia.

“Memang jumlah warga binaan dengan pembinanya kan jomplang. Misalnya harusnya kapasitas 300 orang, SDM yang melakukan pembinaan umpamanya 50 orang. Sekarang ini warga binaannya jadi 1.000 orang, tapi pembinanya tetap 50 orang,” tutur Mafirion.

Di samping itu, Mafirion juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap rutan dan lapas yang tidak layak huni karena faktor usia, serta yang berlokasi di kawasan permukiman.

“Sudah saatnya kementerian melakukan evaluasi terhadap rutan dan lapas yang memang sudah tidak layak lagi. Kutacane itu lahannya kecil dan berada di kawasan perkampungan, sehingga memang itu harus dievaluasi, harus dibinakan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, puluhan narapidana di Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, melarikan diri setelah membobol atap tahanan pada Senin (10/3/2025) menjelang berbuka puasa.

Insiden ini membuat warga sekitar, termasuk para pedagang takjil, panik dan berlarian menyelamatkan diri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provins Aceh, Yan Rusmanto mengonfirmasi bahwa total napi yang melarikan diri mencapai 50 orang.

Hingga Rabu pagi, 28 napi sudah ditangkap, sedangkan sisanya masih dikejar.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Andi Hasyim mengatakan, kaburnya warga binaan Lapas Kelas II B Kutacane diduga disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa tuntutan dari para narapidana.

Menurut Andi, salah satu tuntutan mereka adalah ingin adanya bilik asmara di dalam lapas. "Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (10/3/2025) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mengungkapkan bahwa materi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto hanya copy-paste.

Adapun tim hukum Hasto telah menerima surat dakwaan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Dari 27 halaman dakwaan, bagian yang benar-benar baru hanya 1 halaman, yaitu tuduhan terhadap Hasto Kristiyanto yang memerintahkan Kusnadi (staf Hasto) menenggelamkan ponsel,” kata Maqdir dalam konferensi pers di kantor PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Maqdir menyebutkan, sebagian besar materi dakwaan hanya berisi salinan dari dua dakwaan terdakwa sebelumnya yakni eks komisioner KPU Wahyu Setiawan serta eks anggota Bawaslu Agustiani Tio F, dan Saeful Bahri.

Padahal, dakwaan yang sudah inkracht keputusan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak pernah menyebutkan ada keterlibatan Hasto Kristiyanto.

“Tuduhan ini jelas keliru dan tanpa didasari bukti,” kata Maqdir.

Maqdir menyatakan bahwa Kusnadi tidak pernah mendapatkan perintah untuk menenggelamkan ponsel.

Di sisi lain, kata Maqdir, tuduhan itu berbeda dengan tindakan KPK merampas ponsel milik Kusnadi.

“Jika sudah ditenggelamkan tentu saja ponsel tersebut tidak ada lagi dan tidak dibawa oleh Kusnadi,” kata Maqdir.

Maqdir mengatakan tim hukum tetap menghormati institusi dan proses hukum yang berlaku, khususnya lembaga peradilan yang dalam waktu dekat akan memeriksa pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami berharap proses persidangan dapat berjalan secara fair, KPK tidak lagi menggunakan cara-cara curang atau culas demi memenangkan perkara tersebut,” kata Maqdir.

“Ingatlah, tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menghukum orang, tetapi menemukan kebenaran material untuk mencapai keadilan yang substantif,” imbuhnya.

Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristiyanto digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XII DPR RI mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama yang diusulkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Sebab, ketentuan mengenai kebebasan beragama bagi setiap warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan berbagai regulasi lainnya.

“Maksud saya itu apa itu penting UU itu. Bukankah kita tanpa UU itu, selama ini kita bebas juga beragama. Kan UUD 1945 juga sudah mengatur, kemudian UU HAM mengatur, kan sudah ada semua,” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Politikus PKB itu khawatir, pembentukan regulasi baru soal kebebasan beragama membuat Indonesia memiliki terlalu banyak UU, dan berpotensi membuat setiap aturan yang ada menjadi tumpang tindih.

“Kenapa harus dibuat lagi UU kebebasan beragama? Nanti kita ini kebanyakan UU. Jadi, kita pun sudah tak hafal sama UU kita, sudah pun kita sudah enggak bisa mengawasi semua UU kita,” kata Mafirion.

Atas dasar itu, Mafirion pun mengingatkan Natalius Pigai untuk lebih memikirkan hal-hal yang lebih substantif mengenai persoalan HAM di Tanah Air.

“Apakah sekarang ini tanpa UU kebebasan beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945, apa orang tidak bebas beragama? Bebas,” ungkap Mafirion.

“Sudahlah kalau saya Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia. Misalnya indeks HAM kita yang turun, iya kan? Lebih bagus itu,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Natalius Pigai mengusulkan adanya UU Kebebasan Beragama.

Menurut Pigai, UU itu perlu dibuat untuk memperbolehkan warga memeluk kepercayaan di luar agama-agama yang telah diakui negara.

"Misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi. Kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian ya," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Aceh menggelar pertemuan dengan seluruh camat dan kepala desa di Aceh Tenggara, Rabu (12/3/2025), untuk meminta bantuan dalam pencarian narapidana yang kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane.

Kepala Dirjen Pas Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan pertemuan ini bertujuan agar perangkat desa membantu mengajak para napi yang melarikan diri untuk kembali ke lapas secara sukarela.

"Untuk meminta secara kekeluargaan melalui keluarganya oleh para perangkat desa supaya dengan kesadaran mereka kembali ke lapas untuk melanjutkan tanggung jawabnya sebagai seorang warga binaan," kata Yan Rusmanto saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk Bupati Aceh Tenggara dan jajarannya, telah menyatakan dukungan dalam proses pencarian napi.

"Intinya, bapak bupati dengan segenap perangkatnya di hadapan bapak direktur jenderal pemasyarakatan, siap mendukung dan membantu menyelesaikan permasalahan terkait pelarian di Lapas Kutacane," ujarnya.

Hingga saat ini, sebanyak 26 napi telah berhasil diamankan dari total 52 napi yang melarikan diri. "Pagi ini nambah 2 orang lagi, jadi yang belum kembali masih 26 orang," sebutnya.

Para napi diketahui kabur menjelang berbuka puasa pada Senin (10/3/2025), diduga akibat kekecewaan terhadap sejumlah tuntutan yang tidak dipenuhi petugas lapas.

Salah satu tuntutan mereka adalah keberadaan bilik asmara di dalam lapas, serta keluhan terkait lambatnya pembagian makanan berbuka puasa yang menyebabkan antrean panjang dan desak-desakan.

"Menurut keterangan dari pihak Lapas, insiden bermula saat proses pembagian makanan berbuka puasa dilakukan secara satu per satu, yang memicu ketidakpuasan para warga binaan," ujar Kapolres Aceh Tenggara, AKBP R. Doni Sumarsono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Kericuhan terjadi sekitar pukul 18.25 WIB. Sejumlah napi secara serentak mendobrak pintu besi pembatas wilayah aman di dalam lapas. Setelah pintu roboh, mereka berlarian menuju pintu gerbang utama dan melawan petugas.

Mereka kemudian membobol plafon ruangan staf lapas, naik ke atap, dan mendobrak seng atap kantor untuk keluar dari lapas. Pihak berwenang kini masih terus memburu napi yang belum kembali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah ditunjuk menjadi koordinator juru bicara tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Selain Febri Diansyah, advokat Arman Hanis dan Bobby Rahman Manalu terlihat duduk dalam jajaran tim hukum Sekjen PDI-P.

Mereka mengenakan batik dan duduk di sebelah kanan saat diperkenalkan sebagai tim hukum Sekjen PDI-P.

Ronny lantas menyebutkan 17 nama tim hukum yang bakal mendampingi Hasto Kristiyanto dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi tim hukum Pak Hasto Kristiyanto,” kata Ronny.

Mereka adalah Todung M Lubis, Maqdir Ismail, Ronny B Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A Patramijaya, Erna Ratnaningsih, Johannes Oberlin, L Tobing, Alvon Kurnia Palma, dan Rasyid Ridho, S.H.

Kemudian, Duke Arie W, Triwiyono Susilo, Abdul Rohman, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala, Annisa Eka, dan Fitria Ismail.

Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristiyanto, digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof Dr H Muhammad Hatta Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Arman Hanis hingga eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah gabung tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Keduanya terlihat saat tim hukum PDI-P menggelar konferensi pers perkembangan kasus Hasto Kristiyanto di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Selain Arman Hanis dan Febri Diansyah, terlihat pula Bobby Rahman Manalu ikut dalam jajaran tim hukum Sekjen PDI-P.

“Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi tim hukum Pak Hasto Kristiyanto,” kata tim hukum Hasto, Ronny Talapessy.

Ronny lantas menyebutkan 17 nama tim hukum yang bakal mendampingi Hasto Kristiyanto dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Mereka adalah Todung M. Lubis, Maqdir Ismail, Ronny B. Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A Patramijaya, Erna Ratnaningsih, Johannes Oberlin, L Tobing, Alvon Kurnia Palma, dan Rasyid Ridho.

Kemudian, Duke Arie W, Triwiyono Susilo, Abdul Rohman, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala, Annisa Eka, dan Fitria Ismail.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata Ronny.

Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristiyanto digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh memastikan sebanyak 26 napi Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, sudah diamankan kembali.

Kepala Dirjen Pas Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, awalnya update terakhir per Rabu (12/3/2025) pukul 02.15 WIB, ada 28 napi masih berada di luar, namun pagi tadi dua orang kembali ditangkap.

"Pagi tadi bertambah 2 orang lagi, jadi yang belum kembali masih 26 orang," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com via WhatsApp.

Yan menjelaskan, jumlah keseluruhan tahanan kabur sebanyak 52 orang.

Dari jumlah itu, beberapa di antaranya ada yang menyerahkan diri dan juga diamankan petugas.

"Pertama ada yang menyerahkan diri, kemudian ketangkap lagi dan seterusnya," ujar Yan.

Informasi yang diterima Kompas.com, para napi yang telah diamankan tersebut sekitar 17 orang berada di Polres Aceh Tenggara, dan selebihnya di lapas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan, kondisi Lapas Kutacane saat ini telah kembali kondusif.

Untuk memperketat pengamanan, aparat kepolisian telah menurunkan satu pleton personel Brigade Mobil (Brimob) guna mencegah potensi gangguan keamanan lebih lanjut.

"Saat ini, situasi di dalam lapas sudah terkendali. Kami juga telah mengerahkan satu pleton Brimob untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Pihak kepolisian juga terus melakukan pengejaran terhadap napi yang masih buron dan mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui keberadaan mereka.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan para napi yang melarikan diri," ujarnya.

Joko juga mengimbau para napi yang masih buron agar segera menyerahkan diri secara sukarela guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat.

Keluarganya juga diimbau untuk membantu aparat kepolisian mengantarkan kembali napi yang sudah telanjur kabur dari lapas.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang telanjur kabur," tutupnya.

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh memastikan sebanyak 26 napi Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, sudah diamankan kembali.

Kepala Dirjen Pas Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, awalnya update terakhir per Rabu (12/3/2025) pukul 02.15 WIB, ada 28 napi masih berada di luar, namun pagi tadi dua orang kembali ditangkap.

"Pagi tadi bertambah 2 orang lagi, jadi yang belum kembali masih 26 orang," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com via WhatsApp.

Yan menjelaskan, jumlah keseluruhan tahanan kabur sebanyak 52 orang.

Dari jumlah itu, beberapa di antaranya ada yang menyerahkan diri dan juga diamankan petugas.

"Pertama ada yang menyerahkan diri, kemudian ketangkap lagi dan seterusnya," ujar Yan.

Informasi yang diterima Kompas.com, para napi yang telah diamankan tersebut sekitar 17 orang berada di Polres Aceh Tenggara, dan selebihnya di lapas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan, kondisi Lapas Kutacane saat ini telah kembali kondusif.

Untuk memperketat pengamanan, aparat kepolisian telah menurunkan satu pleton personel Brigade Mobil (Brimob) guna mencegah potensi gangguan keamanan lebih lanjut.

"Saat ini, situasi di dalam lapas sudah terkendali. Kami juga telah mengerahkan satu pleton Brimob untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Pihak kepolisian juga terus melakukan pengejaran terhadap napi yang masih buron dan mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui keberadaan mereka.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan para napi yang melarikan diri," ujarnya.

Joko juga mengimbau para napi yang masih buron agar segera menyerahkan diri secara sukarela guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat.

Keluarganya juga diimbau untuk membantu aparat kepolisian mengantarkan kembali napi yang sudah telanjur kabur dari lapas.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang telanjur kabur," tutupnya.

MANILA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, berangkat ke Belanda, Rabu (12/3/2025), setelah ayahnya ditangkap atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam penyelidikan pengadilan itu terhadap "perang melawan narkoba" di Filipina.

Rodrigo Duterte, mantan wali kota yang dikenal berani dan mantan jaksa yang kemudian menjadi presiden Filipina dari 2016 hingga 2022, diterbangkan ke Den Haag pada Selasa kemarin, beberapa jam setelah penangkapannya di Manila. Penangkan itu merupakan langkah terbesar dalam penyelidikan ICC terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi pemberantasan narkoba di Filipina yang menewaskan ribuan orang dan menuai kecaman global.

Duterte, 79 tahun, bisa menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang diadili di ICC.

Putrinya, Sara, terbang ke Amsterdam dalam penerbangan pagi, menurut pernyataan kantornya, tetapi tidak dijelaskan apa yang akan dia lakukan di sana atau berapa lama dia akan tinggal di Belanda.

Silvestre Bello, mantan menteri tenaga kerja dan salah satu pengacara mantan presiden itu, mengatakan bahwa tim hukum akan bertemu untuk menilai opsi yang tersedia serta mencari kejelasan mengenai ke mana Duterte dibawa dan apakah mereka akan diizinkan menemuinya.

"Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah mencari tahu secara pasti ke mana mantan presiden itu akan dibawa, agar kami tahu harus pergi ke mana, karena dia akan membutuhkan bantuan hukum," kata Bello. "Kami juga akan membahas semua opsi hukum yang memungkinkan."

Duterte diperkirakan tiba di Belanda pada Rabu ini. Putri bungsunya, Veronica Duterte, berencana untuk mengajukan permohonan habeas corpus (prinsip hukum yang melindungi seseorang dari penahanan sewenang-wenang) ke Mahkamah Agung Filipina untuk menekan pemerintah membawanya kembali, kata Salvador Panelo, mantan penasihat hukum utamanya.

6.200 Orang Tewas dalam Perang Melawan Narkoba

Perang melawan narkoba merupakan program andalan yang mengantarkan Duterte, yang dikenal temperamental, ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016. Selama enam tahun masa jabatannya sebagai presiden, sebanyak 6.200 tersangka tewas dalam operasi anti-narkoba. Angka itu berdasarkan data pihak kepolisian.

Namun, para aktivis mengatakan bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Ribuan pengguna narkoba di kawasan kumuh ditembak mati dalam keadaan misterius. Beberapa di antara mereka sebelumnya masuk dalam "daftar pengawasan" komunitas setelah mendaftar untuk ikut rehabilitasi.

Walau Duterte menarik Filipina secara sepihak dari traktat pendirian ICC pada tahun 2019, saat mahkamah mulai menginvestigasi perang terhadap narkoba, ICC menyatakan masih memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi saat negara itu masih menjadi anggota ICC.

"Penangkapan dan pemindahan mantan Presiden Duterte ke Den Haag merupakan kemenangan yang sudah lama dinantikan dalam melawan impunitas, yang dapat membawa para korban dan keluarga mereka selangkah lebih dekat menuju keadilan," kata Bryony Lau, wakil direktur Asia di Human Rights Watch.

"Peristiwa bersejarah ini mengirimkan pesan kepada para pelanggar hak asasi manusia di manapun bahwa suatu hari mereka bisa dimintai pertanggungjawaban," tambah Lau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto merespons soal Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi, yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Agus mengatakan, kementeriannya bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas peredaran narkoba di lapas.

Ia menyatakan akan mencopot petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di lapas.

"Dan kalau ada petugas kita yang menghambat prosesnya, laporkan, pasti saya copot," kata Agus, saat ditemui di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan pengembangan kasus yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan, terutama dugaan peredaran narkoba di lapas.

"Dan kalau kita analisis ternyata mereka ada kerja sama dengan petugas lapas, pasti kita akan lakukan tindakan," ujar dia.

Pihaknya terus memperketat pengamanan untuk memberantas narkoba di lapas, salah satunya dengan memindahkan warga binaan pemasyarakatan ke Lapas Nusa Kambangan.

"Baru sekitar 313-an yang sudah kita pindahkan ke Nusa Kambangan, namun ini akan terus kita pindahkan, termasuk mereka-mereka yang menjadi biang kerusuhan, termasuk biang penipuan yang ada di pemasyarakatan," ucap dia.

Sebelumnya, Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi, ditangkap oleh Bareskrim Polri karena terlibat dalam pengedaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Catur dan 8 tersangka lainnya ditangkap pada 27 Februari 2025 lalu.

“Kita telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap C, yang merupakan Direktur daripada Persiba,” ujar Mukti di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mukti mengatakan, Catur merupakan bandar narkoba yang sudah lama beraksi di Kalimantan.

Ia menjelaskan, ketika ditangkap, Catur tengah mengirim sabu ke Lapas 2A Balikpapan.

Bahkan, jaringan Catur di dalam lapas sudah menjual sebagian sabu yang baru mereka masukkan ke dalam lapas.

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.