KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.

KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengaku siap diproses hukum bila terbukti melakukan korupsi atau menerima suap.

Pernyataan itu ia sampaikan ketika Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Rapat dengar pendapat digelar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023.

“Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

“Bahkan, apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap diproses hukum, namun dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya,” tambahnya.

Pertamina hargai proses hukum di Kejagung

Selain siap diproses hukum, Simon juga menyampaikan, Pertamina sangat mendukung proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Salah satu petinggi Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Menurut Simon, Pertamina sudah menghormati fakta hukum yang diungkap oleh Kejagung.

Ia menganggap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sebagai ujian yang cukup berat bagi Pertamina.

Namun, Simon menjadikan kasus tersebut sebagai dorongan bagi Pertamina supaya lebih maju.

“Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.

“Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensive seolah-olah ada temuan seperti ini. Jadi kami memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung, penegak hukum sambil kami intropeksi diri, evaluasi internal,” tambahnya.

Simon mengaku sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia

Di hadapan anggota Komisi VI, Simon mengatakan, ia sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas megakorupsi Rp 193,7 triliun yang mengguncang Pertamina.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Simon ketika menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Ia mengaku, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang sangat menimbulkan kegaduhan.

Namun, Simon meminta kesempatan untuk bekerja keras dan mendapatkan kembali kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat.

Ia menambahkan, Pertamina sudah membentuk crisis center dengan dukungan dari semua subholding dan direktorat sebagai langkah responsif untuk keberlanjutan bisnis.

Crisis center tersebut bertugas untuk mengintegrasikan informasi dan koordinasi lintas fungsi serta memiliki personel yang siaga memonitor setiap eskalasi potensi risiko bisnis dan personal.

“Tentunya kembali lagi saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi VI karena kita tahu Pertamina sebagai bagian dari BUMN, badan usaha milik negara di mana negara di sini adalah bentuk pengakuan kedaulatan terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia,” ungkap Simon.

Simon sebut Pertamina sebagai soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia

Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa Pertamina adalah soko guru dan tumpuan bangsa Indonesia.

Ha tersebut dikatakan Simon ketika mengutip pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir 2024.

Pada saat itu, Prabowo berpesan kepada Simon supaya selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Prabowo juga meminta Simon setia kepada Merah Putih sambil menunjuk bendera yang ada di dalam Istana.

“Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya kembali lagi, ketika kami menghadapi ujian dugaan pelanggaran hukum yang sedang berlangsung, kami hormati,” imbuh Simon.

"Tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina masih banyak sosok Merah Putuih yang mau berjuang demi kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan lancar meski menghadapi berbagai tantangan. Dalam keterangannya, Simon menekankan komitmen Pertamina untuk terus memastikan distribusi energi ke seluruh pelosok negeri, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

"Kami memahami bahwa saat ini Pertamina sedang menghadapi ujian yang cukup berat. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, kami yakin dapat terus melangkah ke depan," ujarnya, dalam acara buka bersama media di Jakarta, Selasa (4/3/2024).

Simon juga menegaskan bahwa Pertamina sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Pihaknya telah memberikan pendampingan kepada pegawai yang tengah menjalani proses hukum, sembari berharap agar proses tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kami mendukung agar proses ini bisa berjalan dengan transparan dan memberikan kejelasan bagi masyarakat," katanya.

Di tengah situasi tersebut, Simon memastikan bahwa operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Pertamina terus melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran distribusi energi, terutama guna mendukung arus mudik.

"Kami akan memastikan bahwa pasokan energi tetap aman, baik untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari maupun untuk mendukung kelancaran perjalanan saat mudik," tambahnya.

Sebagai salah satu aset strategis bangsa, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan energi. Simon menegaskan bahwa perusahaan akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berharap mendapat dukungan dari semua pihak.

"Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar Pertamina dapat terus meningkatkan pelayanan dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya mengungkap kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Modus operandi kasus ini, tersangka Pertamina diduga membeli Pertalite lalu mencampurnya (blending) menjadi Pertamax. Namun, Pertalite tersebut dijual dengan harga Pertamax.

Kejagung menetapkan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 pada Selasa (25/2/2025).