Pekanbaru -

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan tidak main-main perangi narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah Riau. Sebagai komitmen, Maizart mengajak masyarakat terlibat aktif.

"Seperti yang ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa di lingkungan pemasyarakatan baik Lapas maupun rutan itu Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," tegas Maizar, Sabtu (17/5/2025).

Ketegasan ini disampaikan menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan dalam peredaran narkoba. Khususnya lingkungan Pemasyarakatan di bawah komando Kanwil Ditjenpas Riau.

Sebagai komitmen, Maizar mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Ditjenpas, dipastikan siap bekerjasama dan berkolaborasi memberantas narkoba hingga masuknya barang terlarang ke sel.

"Kami selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Maizar menyebut bila terbukti keterlibatan narapidana dalam peredaran narkoba, dia akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Langkah tegas ini diambil untuk memberi efek jera bagi para pelaku. Termasuk soal kemungkinan adanya sanksi pidana yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung agar Lapas dan Rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silakan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dalam perjuangan kami zero narkoba dan HP," tegas Maizar.

Langkah tegas diberikan tidak hanya bagi para tahanan atau narapidana, bagi para pegawai yang terlibat juga akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan agar tak ada pegawai 'main mata' dalam melakukan tugas-tugas di Rutan dan Lapas.

(ras/nkm)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkapkan adanya modus pengendalian narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Adapun modus yang ditemukan adalah pengendalian peredaran narkoba bahkan penyampaian instruksi pembuatan narkoba lewat CCTV dan jaringan Wi-Fi.

Tandra mengungkapkan hal ini dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Marthinus Hukom, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025).

"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba. Di dalam lapas ditaruh CCTV, enggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV, jaringan Wi-Fi, bisa ngomong. Dia instruksikan Wi-Fi-nya itu kameranya 360 derajat," ungkap Tandra dalam paparannya.

Melalui CCTV dan jaringan Wi-Fi di lapas, kata Tandra, ada oknum yang mengendalikan pembuatan dan peredaran narkoba.

"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana, yang di sana terima. Ini sudah canggih betul, telepon sudah enggak dibutuhkan, tinggal pasang CCTV, ya kan," ucap dia.

Maka itu, menurut Tandra, perlu ketegasan dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Dia menilai kejahatan terkait narkoba sudah terorganisir atau organized crime.

Bahkan, tidak sedikit juga ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum.

"Itu sebabnya kalau kita bicara mengenai penanganan narkoba dari tahun ke tahun, ada anggota kita yang terlibat sudah dihukum berat, masih ada banyak, masih juga banyak institusi di kepolisian yang bahkan sudah pangkatnya tinggi-tinggi pemakai narkoba," ujar dia.

Banda Aceh -

Pengedar sabu berinisial A (30) yang ditangkap polisi di halaman Masjid Al-Ikhlas, Gampong Keude Bagok, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, ternyata tahanan Polda Lampung yang kabur Desember 2023 lalu. Dalam penangkapan itu, seorang polisi tertembak di bagian pipi kiri.

"Saat kami lakukan pemeriksaan, identitas tersangka A ternyata cocok dengan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus besar di Polda Lampung," kata Kasat Resnarkoba Polres Aceh Utara AKP Erwinsyah Putra kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

A disebut melarikan diri dari sel tahanan Polda Lampung setelah ditangkap dalam kasus peredaran sabu seberat 58 kilogram. Dia kabur bersama tiga tahanan lainnya setelah memotong jeruji besi menggunakan gergaji.

Dalam penangkapan yang dilakukan di Aceh Timur, polisi menyita barang bukti sabu 992 gram dari tangan A. Selain itu, A juga disebut membawa pistol jenis airsoft gun.

Polisi akan melakukan pengembangan usai menciduk A. "Ini menjadi pengembangan penting dalam upaya pengungkapan jaringan narkoba lintas provinsi," ujarnya.

Diketahui, penangkapan tersangka A dilakukan setelah polisi membuntuti mobil yang ditumpanginya beserta dua orang lainya, Sabtu (26/4) malam. Setiba di halaman Masjid Al-Ikhlas, ketiga pelaku disebut langsung turun dan berpencar.

A berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya melarikan diri. Salah pelaku disebut melepaskan tembakan ke arah polisi menggunakan senjata api jenis revolver.

Akibat tembakan itu, satu personel polisi Bripda Rifaldi mengalami luka di bagian pipi kiri. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe.

"Mereka juga sempat menyandera seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor," jelas Erwin.

"Kami terus melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melarikan diri. Kami juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku agar segera melapor kepada pihak berwajib," ungkap Erwin.

(astj/astj)

Medan -

Tim Keamanan dan Ketertiban Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut bersama TNI/Polri melakukan razia dadakan di Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Dalam razia tersebut ditemukan handphone hingga kompor gas portabel di dalam kamar warga binaan.

"Tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah benda terlarang yang disimpan oleh warga binaan di dalam kamar, di antaranya, 6 unit handphone, 1 unit kipas angin, 1 unit kompor gas portable, 1 unit alat memasak nasi, serta pisau, dan beberapa peralatan makan yang terbuat dari alumunium," kata Kordinator Tim Keamanan dan Ketertiban Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut Herry Suhasmin, Minggu (20/4/2025).

Razia itu dilaksanakan, Sabtu (19/4). Penggeledahan itu dilakukan di beberapa kamar warga binaan yang ada di dalam blok Gajah Mada yang terdiri dari kamar no 4/16 serta kamar no 2/1 dan 2/15.

Herry menjelaskan jika razia yang dilakukan merupakan atensi dari pimpinan pusat untuk mengantisipasi peredaran narkoba di dalam Rutan. Termasuk dengan mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban seperti yang terjadi di wilayah lain beberapa waktu lalu.

"Ini merupakan atensi dari pimpinan pusat, tujuannya untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan gangguan kamtib seperti yang terjadi di wilayah lain beberapa waktu lalu. Dan kita harap dengan razia rutin yang sebenarnya kerap kita lakukan ini, tidak ada lagi peredaran narkoba dan benda terlarang lain di dalam rutan dan lapas," ungkap Herry Suhasmin.

Barang bukti yang diamankan dari kamar hunian warga binaan Rutan Kelas 1 Medan ini akan segera dilakukan pemusnahan oleh Kantor Wilayah Ditjenpas Sumut.

(astj/astj)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto merespons soal Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi, yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Agus mengatakan, kementeriannya bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas peredaran narkoba di lapas.

Ia menyatakan akan mencopot petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di lapas.

"Dan kalau ada petugas kita yang menghambat prosesnya, laporkan, pasti saya copot," kata Agus, saat ditemui di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan pengembangan kasus yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan, terutama dugaan peredaran narkoba di lapas.

"Dan kalau kita analisis ternyata mereka ada kerja sama dengan petugas lapas, pasti kita akan lakukan tindakan," ujar dia.

Pihaknya terus memperketat pengamanan untuk memberantas narkoba di lapas, salah satunya dengan memindahkan warga binaan pemasyarakatan ke Lapas Nusa Kambangan.

"Baru sekitar 313-an yang sudah kita pindahkan ke Nusa Kambangan, namun ini akan terus kita pindahkan, termasuk mereka-mereka yang menjadi biang kerusuhan, termasuk biang penipuan yang ada di pemasyarakatan," ucap dia.

Sebelumnya, Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi, ditangkap oleh Bareskrim Polri karena terlibat dalam pengedaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Catur dan 8 tersangka lainnya ditangkap pada 27 Februari 2025 lalu.

“Kita telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap C, yang merupakan Direktur daripada Persiba,” ujar Mukti di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mukti mengatakan, Catur merupakan bandar narkoba yang sudah lama beraksi di Kalimantan.

Ia menjelaskan, ketika ditangkap, Catur tengah mengirim sabu ke Lapas 2A Balikpapan.

Bahkan, jaringan Catur di dalam lapas sudah menjual sebagian sabu yang baru mereka masukkan ke dalam lapas.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mewanti-wanti jajarannya terkait pengedaran narkoba dari dalam lapas atau rutan. Dia mengatakan 300 lebih bandar narkoba yang divonis hukum mati dan hukuman seumur hidup dipindahkan ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).

"Sudah 300 lebih bandar yang dihukum mati dan hukuman seumur hidup yang sudah kami pindahkan ke Nusakambangan," kata Menteri Agus di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Dia menegaskan pemindahan narapidana yang berisiko tinggi melakukan kejahatan dari dalam lapas akan terus berlanjut. "Dan ini akan terus berlanjut," imbih dia.

Menteri Agus menjelaskan jika ditemukan tindak pidana peredaran narkoba di dalam lapas, menurutnya lebih efektif langsung memindahkan narapidananya ke Lapas Supermaximum Security di Nusakambangan.

"Daripada para kalapas atau karutan dipindah karena adanya pengendalian narkoba dari dalam lapas, lebih bagus pindahkan yang terindikasi menjadi pengedar dari dalam lapas untuk ditaruh di Nusakambangan," kata dia.

Menteri Agus menerangkan narapidana berisiko tinggi yang dipindah ke Lapas Supermaximum Security akan mengurangi beban kerja para petugas lapas di wilayah. "Untuk ditempatkan di ruang tahanan super maksimum security mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban kerja daripada rekan-rekan di lapangan," tambahnya.

Agus menyampaikan dirinya tak pernah ragu mencopot pegawai yang membiarkan ada pengedaran narkoba dari lapas. Dirinya tidak ingin ada petugas yang ragu menindak pengedaran narkoba dari tahanan.

"Dan saya tidak pernah ragu untuk mencopot pegawai yang masih mau menjadi korban orang-orang binaan dia yang terus mengendalikan narkoba dari dalam lapas," sebutnya.

(ial/aud)

BALIKPAPAN - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa menyebut, Direktur Klub Sepakbola Persiba Balikpapan, Catur Adi mengendalikan peredaran narkoba di Lapas Balikpapan.

"Peran C adalah sebagai bandar. Saya ulangi, C adalah sebagai bandar narkoba," kata Mukti di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Catur, kata Mukti, memerintahkan E yang merupakan narapidana sebagai pengendali dari dalam lapas. "Bahwa E adalah sebagai pengendali yang diatur oleh C sebagai pengendali di sana untuk peredaran narkoba di Lapas klas IIA Balikpapan," katanya.

Selain E sebagai mengatur peredaran narkoba, Catur juga bekerja sama dengan narapidana lain untuk mengelola keuangan hingga melakukan transaksi atau pemindahan dana ke rekening yang sudah ditentukan. "E berikutnya adalah sebagai bendahara yang mengatur masuknya uang penjualan di Lapas Balikpapan," katanya.

Mukti menjelaskan pihaknya telah menetapkan sembilan tersangka yang merupakan narapidana, termasuk dua narapidana berinisial E. Mereka diduga terlibat bersama Catur dalam mengelola peredaran narkoba di dalam lapas. "Mereka adalah E sebagai pengendali di dalam Lapas. Kemudian S, J, S, A, A, B, F, dan E sebagai penjual di Lapas," katanya.

Di sisi lain Mukti menjelaskan, penangkapan Catur berawal dari informasi Kalapas Klas IIA Balikpapan mengenai peredaran narkoba jenis sabu di lapasnya.

Berdasarkan informasi tersebut, Polda Kaltim bersama pihak Lapas kemudian melakukan razia pada 27 Februari kemarin, dan didapati peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 3 kilogram di dalam lapas. Namun, barang haram tersebut sudah terjual dan dikonsumsi oleh para napi sehingga menyisakan 69 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mukti mengungkap, tersangka E yang merupakan pengendali lapas menyetorkan uang hasil penjualan kepada sosok D. Setelah menerima setoran, D kemudian mengirimkannya ke rekening milik tersangka R dan K yang dikuasai oleh Catur.

"Pengendali ini memberikan, mentransfer uangnya kepada rekening D. Pelaku D ini masih kita dalami, kemudian dari pelaku D disalurkan kepada tersangka K dan R. Rekening K dan R ini adalah rekening yang dikuasai oleh saudara C. Jadi dapat saya simpulkan bahwa C adalah bandar narkotika di wilayah Kalimantan Timur," sambungnya.

Gresik -

Seorang warga binaan Rutan Klas IIB Sampang jadi pengendali penjualan sabu-sabu dari dalam sel tahanan. Kasus ini terungkap setelah Satresnarkoba Polres Sampang melakukan pengembangan kasus yang diungkap sebelumnya.

Kapolres Sampang AKPB Hartono mengungkapkan jaringan peredaran narkoba itu dikendalikan dari dalam rutan. Polisi menetapkan salah satu warga binaan menjadi tersangka kasus peredaran narkoba itu.

"Setelah dilakukan pendalaman terhadap beberapa tersangka baru mengerucut ke arah tersangka SB yang berada di lapas Sampang," Kata Hartono, Selasa (25/2/2025).

"Tersangka ini sudah menjalani hukuman 2 tahun penjara, kasus yang sama (Narkoba). Dulunya (juga) sebagai pengedar," katanya.

Hartono mengungkapkan Tersangka mengendalikan peredaran barang haram itu dari dalam sel tahanan melalui ponsel. Melalui alat komunikasi yang diduga menyelundupkan itu, tersangka menghubungi kurirnya di luar penjara.

"Kami tidak bisa menjelaskan terkait keberadaan HP itu, karena bukan ranah kami," tandasnya.

Penetapan SB sebagai tersangka di kasus yang sama setelah Satresnarkoba Polres Sampang sebelumnya menetapkan tersangka 2 orang kurirnya.

Kasus ini terungkap setelah 3 Februari polisi mengamankan IF di jalan Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Sampang. Dia membawa sabu 53.28 gram.

Pada 9 Februari, polisi mengamankan H di sebuah rumah kos yang berlokasi di Kelurahan Karang Dalam, Sampang dengan barang bukti sabu 5.32 gram.

Plt Kepala Rutan Klas IIB Sampang, Thoha Yahya seolah membantah pengendali sabu warga binaannya. Dia lebih memilih peran tersangka dengan istilah penyalur.

"Yang bersangkutan sebagai penyalur dalam artian sebagai komunikator mengambil barang (sabu) di salah satu tempat, jadi bukan pengendali tapi penyalur saja," ujarnya.

Meski demikian Thoha mengakui penggunaan ponsel di dalam rutan masuk dalam pelanggaran berat. Berdasarkan aturan tidak diperbolehkan para tahanan membawa atau menggunakan ponsel.

"Kami dapat info yang bersangkutan dapat memegang Hp dari narapidana yang sudah, jadi istilahnya warisan," Ujarnya.

Untuk itu pihak rutan telah berupaya maksimal sterilisasi pelanggaran itu. Pihaknya menggelar razia tahanan 2 kali dalam seminggu dengan metode acak di setiap kamar.

"Kami akan lebih giat lagi melaksanakan razia karena itu penting untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Ke depan kami juga akan berkolaborasi dengan APH (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk sering info terkait kejadian atau kondisi napi," Tandasnya.

(dpe/iwd)

Jakarta (ANTARA) - Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berkolaborasi dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kolaborasi itu terjalin ketika Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Imipas Agus Andrianto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

“Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran kepolisian karena personel kami sangat terbatas,” kata Menteri Imipas Agus.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan data, terdapat 313 narapidana yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusakambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.

Oleh karena itu, menurutnya, kolaborasi antara Polri dan Kementerian Imipas harus dilakukan untuk semakin menyukseskan kinerja yang berorientasi pada misi Astacita pemerintah, utamanya terkait pemberantasan peredaran narkoba di dalam lingkungan lapas.

Lebih lanjut, Agus yang merupakan Wakil Kapolri periode 2023–2024 itu mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lapas agar kooperatif dengan aparat penegak hukum yang menyelidiki tindak pidana, terutama narkoba.

Selain itu, dirinya juga telah memerintahkan jajaran untuk tidak apatis dan harus membangun hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Atas gagasan kolaborasi tersebut, Kapolri menyambut baik dan menyatakan bahwa Polri siap membantu pemberantasan narkoba di dalam lapas. Pemimpin Korps Bhayangkara itu tak memungkiri bahwa Indonesia sedang mengalami darurat narkoba.

“Terkait dengan razia lapas, kami siap memberikan dukungan 1X24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi tiga bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya menurun,” ujarnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) -

Indramayu -

Peredaran narkoba di dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Indramayu terungkap. Satu oknum pegawai diduga terlibat usai membawa bohlam berisi sabu-sabu.

Kapolres Indramayu AKBP Ari Setyawan Wibowo menjelaskan razia rutin yang digelar Lapas Indramayu jadi awal ditemukannya jaringan peredaran narkoba. Mulanya, pihak Lapas telah menemukan puluhan gram sabu-sabu dan satu unit handphone.

"Alhamdulillah pada tanggal 25 Oktober kurang lebih pukul 23.00 WIB Lapas melaksanakan razia kemudian ditemukan ada bungkusan rokok itu adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 20,58 gram dan satu unit handphone dijelaskan tadi ditemukan di gorong-gorong air," jelas Ari saat konferensi pers di Makopolres Indramayu, Senin (25/11/2024).

Dari Informasi itu, Polres Indramayu kemudian kembali menggeledah sejumlah ruang narapidana. Benar saja, polisi kemudian mendapati sabu-sabu yang tersimpan di belakang kipas.

"Dari situlah lapas berkoordinasi dengan kita Polres Indramayu langsung meluncur ke TKP kemudian dilakukan pengembangan ya Alhamdulillah pada tanggal 26 Oktober kita juga dapat mengamankan 3 pelaku dengan berat kurang lebih 15,15 gram ditemukan di belakang kipas angin," jelasnya.

Usut punya usut, tersangka AR (diduga pemilik sabu-sabu) mendapat barang haram tersebut dari seorang oknum pegawai Kepala Urusan Umum Lapas Indramayu, berinisial T. Ketika itu, T membawa bohlam berisi sabu-sabu ke dalam Lapas.

"Jadi menurut keterangan AR yang ditangkap terkahir itu mendapat barang tersebut dari oknum T yang dibawa dari luar orang menitipkan kepasa oknum T melalui bohlam lampu. Dimana oknum T dari hasil penyidikan saat itu tidak mengetahui bahwasanya di dalam bohlam lampu itu ada daripada narkoba tersebut," kata Ari.

Saat ini, polisi masih memburu pelaku yang diduga sengaja memasukkan sabu-sabu ke dalam bohlam sebelum akhirnya dikirim ke Lapas lewat oknum T.

Selain oknum T, jaringan peredaran narkoba dalam Lapas tersebut melibatkan 4 narapidana. Di antaranya AM alias ET yang berstatus tahanan kasus narkoba. Juga melibatkan 3 narapidana yakni R, KM dan M alias S yang diduga turut mengkonsumsi narkoba tersebut.

"Yang tersangka pertama itu kasus narkoba (masih tahanan), yang 3 itu kasus curas," ungkapnya.

Selain 4 orang tersangka narapidana, Satresnarkoba Polres Indramayu juga mengamankan 19 tersangka lainnya. Dari tangan tersangka polisi mengamankan toral barang bukti berupa 64,91 sabu, 2.500 butir obat keras, psikotropika 11 butir, belasan handphone, timbangan digital hingga uang tunai dan kendaraan roda dua.

Respons Lapas Indramayu

Kepala Lapas Indramayu, Hero Sulistiyono membenarkan bahwa satu pegawainya yang bekerja sebagai Kaur Umum terindikasi terlibat jaringan tersebut. Dia (oknum pegawai) telah melanggar SOP saat memasukkan bohlam ke dalam Lapas.

"Kesalahannya SOP-nya itu, harusnya nggak boleh. Iya bukan jam kerja," kata Hero.

"Memang kerjanya ngurusin lampu, listrik, air, ya untuk ngurusin rumah tangga," sambungnya.

Saat ini oknum T diberikan sanksi indisipliner dan dilarang memasuki area Lapas Indramayu. "Sanksi sampai ada hasil penyidikan polisi," ujarnya.

Selain itu, Kalapas Indramayu juga menemukan adanya 10 narapidana yang juga terindikasi positif narkoba. Hal itu setelah pihaknya memberlakukan tes urine.

(dir/dir)

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dan kepolisian yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi dan narkoba dalam jumlah besar selama beberapa hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Dukungan kuat pemerintahan baru Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi menjadi momentum untuk mengungkap kasus-kasus besar tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan narkotika/psikotropika," ujar Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut Achmadi, kasus korupsi dan peredaran narkotika merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi dan sistematis. Kondisi itu memaksa pemerintah melakukan penanganan khusus untuk mengungkap kasus-kasus tersebut.

Salah satu penanganan khusus yang harus diterapkan adalah menggali bukti dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Proses penggalian informasi tersebut bisa terjadi jika korban, pelaku, dan pelapor mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib.

Di ranah itulah LPSK bertugas memberikan perlindungan kepada saksi ataupun pelapor demi mendukung proses penyelidikan penegak hukum.

"Termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri. Sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, berhak mendapatkan perlindungan LPSK," kata Achmadi.

Walau demikian, Achmadi mengakui LPSK tidak terlalu banyak menerima permintaan perlindungan saksi ataupun korban kasus korupsi dan peredaran narkotika.

Berdasarkan data LPSK, dari awal Januari hingga Oktober 2024, tercatat ada 63 permohonan dari kasus tindak pidana korupsi dan 17 permohonan dari kasus narkotika.

Walau demikian, Achmadi beserta jajaran LPSK tetap berupaya mendukung pemerintah dalam mengungkap seluruh kasus korupsi dan peredaran narkoba.

"LPSK siap mendukung penegakan hukum dengan melindungi saksi maupun saksi pelaku yang bekerjasama, pelapor untuk pengungkapan kasus kejahatan yang terorganisasi, seperti dalam perkara korupsi dan narkotika, psikotropika, dan atau tindak pidana tertentu sesuai kewenangan LPSK," jelas Achmadi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024