JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 2 Anak Binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan bahwa pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang telah berproses dalam pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Harapannya, ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).

Agus menerangkan bahwa dari total 1.524 narapidana dan Anak Binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Mereka terdiri dari 1.072 narapidana yang menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana yang menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua Anak Binaan yang menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan," ujarnya.

Agus mengatakan bahwa tiga wilayah dengan jumlah narapidana penerima remisi tertinggi adalah Sumatera Utara sebanyak 186 orang, Kalimantan Barat sebanyak 184 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 150 orang.

Sementara itu, dua Anak Binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Dia mengatakan bahwa pemberian remisi ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, namun juga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran negara.

"Tercatat, total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2024 mencapai Rp 620.160.000," tuturnya.

Terakhir, Agus mengatakan bahwa remisi dan PMP diberikan kepada narapidana dan Anak Binaan didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Per 2 Mei 2025, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mencapai 275.760 orang, terdiri dari Tahanan, Narapidana, Anak, dan Anak Binaan.

"Ditjenpas berkomitmen untuk terus mewujudkan sistem pembinaan yang adil, humanis, dan berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia per 24 Maret 2025 mencapai 78.077 orang.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan orang asing yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari Australia yaitu sebanyak 13.104 orang, kemudian dari China sebanyak 12.493 orang, lalu dari India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

"Total data tamu asing yang tercatat pada aplikasi Pengawasan Orang Asing [APOA] ada 78.077 orang, terdiri dari 23.835check indan 54.242check out," tutur Yuldi di Jakarta, Rabu (26/3).

Menurut Yuldi, puluhan ribu orang asing itu paling banyak menginap di Provinsi Bali yaitu sebanyak 47.772 orang, kemudian di Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, NTT 4.066 orang dan Jakarta 3.210 orang.

"Kami menggunakan APOA sebagai alat yang bisa digunakan pengelola penginapan untuk mengawasi orang asing ini," katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi denganstakeholderterkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

"Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dan aparat untuk segera menangkap kembali semua narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh, yang melarikan diri.

Mafirion mengatakan, seluruh narapidana yang melarikan diri harus dipastikan kembali ke lapas dan menyelesaikan masa hukumannya.

“Ya, pesan kami yang kabur itu harus bisa ditangkap lagi. Kan banyak alasan juga, alasannya karena mereka tidak ada bilik asrama, ya macam-macam lah alasannya. Namanya orang ditahan itu memang macam-macam alasannya untuk bisa bebas,” ujar Mafirion saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Bersamaan dengan itu, kata Mafirion, Komisi XIII DPR RI juga mendesak Kementerian Imipas untuk mengevaluasi seluruh lapas yang melebihi kapasitas.

Sebab, permasalahan overkapasitas yang terjadi saat ini pada akhirnya menimbulkan banyak persoalan, termasuk pelayanan, pengawasan, dan sistem keamanan di lapas.

“Kita minta kepada Kementerian Imipas untuk kembali mengevaluasi lapas yang overcapacity dan tak layak huni,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Ia mencontohkan, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas kerap kali tak sebanding dengan jumlah petugas yang berada di lapas tersebut.

“Memang jumlah warga binaan dengan pembinanya kan jomplang. Misalnya harusnya kapasitas 300 orang, SDM yang melakukan pembinaan umpamanya 50 orang. Sekarang ini warga binaannya jadi 1.000 orang, tapi pembinanya tetap 50 orang,” tutur Mafirion.

Diberitakan sebelumnya, puluhan narapidana di Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, melarikan diri setelah membobol atap tahanan pada Senin (10/3/2025) menjelang berbuka puasa.

Insiden ini membuat warga sekitar, termasuk para pedagang takjil, panik dan berlarian menyelamatkan diri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengonfirmasi bahwa total napi yang melarikan diri mencapai 50 orang.

Hingga Rabu pagi, 28 napi yang melarikan diri sudah berhasil ditangkap, sedangkan sisanya masih dikejar.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane Andi Hasyim mengatakan, kaburnya warga binaan Lapas Kelas II B Kutacane diduga disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa tuntutan dari para narapidana.

Menurut Andi, salah satu tuntutan mereka adalah ingin adanya bilik asmara di dalam lapas.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (10/3/2025) malam.

Makassar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar membekuk tiga orang warga negara asing (WNA), yakni dua WNA asal Jepang berinisial SO dan KK serta satu WNA asal Malaysia berinisial MS terkait pelanggaran administrasi keimigrasian, khususnya izin tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ada dua warga Jepang, mereka seharusnya memenuhi kriteria tertentu agar mendapatkan izin tinggal dengan status investor," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang saat ekspose, di Makassar, Jumat.

Menurut dia, keduanya berdalih mendapatkan izin tinggal sebagai investor, namun saat dibuktikan apakah benar mereka menjalankan kegiatan investasi di Indonesia, dokumen dan persyaratannya tidak dapat ditunjukkan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar Abdi Widodo Subagio pada kesempatan itu menambahkan tiga WNA ini ditangkap karena tidak memiliki dokumen resmi izin tinggal. Usai ditangkap maka rencana mereka segera dideportasi ke negara asalnya.

Abdi mengatakan kedua warga negara Jepang itu terbukti melanggar Pasal 123, huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal tersebut berkaitan keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggal di Indonesia.

Keterangan yang tidak benar dimaksud adalah mengklaim memiliki saham sebanyak Rp10 miliar, namun faktanya tidak dapat dibuktikan termasuk tidak mengetahui keberadaan perusahaannya. Sedangkan perusahaan yang diklaim itu berada di Bali.

Selanjutnya, untuk WNA asal Malaysia dikenakan pelanggaran Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bersangkutan tidak memiliki dokumen resmi izin tinggal.

"Dia (MS) tidak memiliki dokumen keimigrasian yang valid selama berada di Indonesia. Dia sudah tinggal di Indonesia sejak 2019," ungkap mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok ini.

Menurut dia, ketiga WNA yang telah ditangkap tim Imigrasi tersebut maka dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan segera dideportasi ke negara asalnya serta dilanjutkan dengan penangkalan.

aca juga: BP2MI fasilitasi pemulangan nelayan asal Selayar dari Australia

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Imigrasi mendeportasi puluhan warga negara asing (WNA) dari Bali sejak 14 Januari hingga 21 Februari 2025. Mereka dideportasi karena mendirikan usaha fiktif atau mencari pekerjaan di Pulau Dewata.

Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Untuk memuluskan hal itu, pelbagai modus dilakukan agar tidak terdeteksi imigrasi dan tidak membayar biaya birokrasi keimigrasian.

Berikut fakta-fakta puluhan WNA dideportasi gegara pura-pura jadi investor tapi bekerja ilegal di Bali.

Bekerja di 267 PMA Bermasalah

Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal di 267 penanaman modal asing (PMA) bermasalah di Bali. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam.

"Ada 267 perusahaan asing (penanamam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Saffar saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Ratusan WNA Masih Proses Deportasi

Sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Modus Operandi Pemodal Asing Ilegal

Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.

Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif.

"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahaannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.

Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.

"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.

Berkedok Investasi tapi Cari Kerja di Bali

Yuldi menyebut ada PMA yang berkedok ingin berinvestasi di Bali. Namun faktanya, pemodal asing itu justru datang ke Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Padahal, PMA wajib menyetor dana minimal Rp 10 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tapi kenyataannya, mereka malah ikut mencari pekerjaan," kata Yuldi.

Dalam usahanya mencari kerja di Bali, PMA yang berkedok investor itu menggunakan data perusahaan palsu. Jenis usaha di bidang kuliner yang paling sering disasar PMA palsu itu.

"Ada yang jadi koki di restoran. Kebanyakan kan di restoran kerjaannya. Atau konsultan ya," ungkapnya.

Hyoyeon SNSD-Dita Karang Dikabarkan Sudah Dibebaskan Imigrasi Bali

Hyoyeon SNSD-Dita Karang Dikabarkan Sudah Dibebaskan Imigrasi Bali

Sebanyak 63 warga negara asing (WNA) dideportasi selama operasi keimigrasian Wira Waspada sejak 14 Januari sampai 21 Februari 2025. Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal dari 267 penanam modal asing (PMA) bermasalah di Bali.

"Ada 267 perusahaan asing (penanam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Sisanya, sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Tak hanya di Bali. Operasi keimigrasian juga dilakukan di Maluku Utara. Ada 74 perusahaan tambang asing dan 4.656 pekerja asingnya yang diperiksa. Hasilnya, 41 orang asal China dari 5 di antara 74 perusahaan tambang asing itu yang terbukti melanggar aturan imigrasi.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pendeportasian," katanya.

Ratusan Orang Dikirim Ke Sejumlah Negara Secara Ilegal

Ratusan Orang Dikirim Ke Sejumlah Negara Secara Ilegal

Sebanyak 71 pegawai Imigrasi dinonaktifkan setelah diduga terlibat pungutan liar (pungli) terhadap 60 warga negara (WN) China berdasarkan nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China. Sebanyak 30 pegawai di antaranya mendapat hukuman kategori berat, sedang, dan ringan. Namun, sejauh ini belum ada yang dipecat.

"Kurang lebih 29 atau 30 (pegawai Imigrasi) sudah turun hukuman disiplinnya," kata Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffa mengatakan 30 pegawai Imigrasi mendapat hukuman beragam. Yakni, pencopotan jabatan, penonaktifan jabatan, hingga penempatan khusus di tempat tertentu.

"Nah, sisanya masih menunggu. Masih dalam proses," kata Saffar.

Saffar mengatakan puluhan warga China itu dimintai uang tip. Modus puluhan pegawai imigrasi itu sudah dilakukan sejak setahun lalu.

"Apapun itu, tetap saja salah. Saat ini, sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Untuk mencegah aksi pungli itu terulang, Saffar menyatakan telah memasang tanda peringatan bagi warga asing. Peringatannya, agar tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun ke petugas Imigrasi.

Sebelumnya, dilansir detikNews, pegawai yang dinonaktifkan terdiri dari pejabat struktural hingga petugas konter. Kepala Kantor Imigrasi Soetta juga diganti oleh Kementerian Imipas.

Adapun untuk pegawai yang dinonaktifkan kini tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan uang senilai Rp 32,7 juta hasil pungli sudah dikembalikan ke warga China yang jadi korban.

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto mengungkapkan, 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan akibat kasus pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) asal China,

Kasus ini terungkap setelah Kedutaan Besar China mengirimkan nota diplomatik yang menyampaikan adanya dugaan pungli terhadap 60 warga Tiongkok pada periode Februari 2024 hingga Januari 2025.

“Dari periode tersebut, telah terjadi 44 kasus yang melibatkan 60 warga negara Tiongkok, dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp 32.750.000 kepada masing-masing warga,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan langsung melakukan investigasi dan memeriksa para petugas yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta.

Hasilnya, ditemukan 39 petugas imigrasi terlibat pengecekan dokumen keimigrasian para WNA Tiongkok yang disebut dalam nota diplomatik.

Agus pun membenarkan bahwa para petugas tersebut terbukti melakukan pungli.

“Berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga Tiongkok sebagaimana nota diplomatik, ditemukan 39 petugas imigrasi yang memeriksa dokumen warga Tiongkok tersebut. Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga tersebut,” ujar Agus.

Sebanyak 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta langsung dinonaktifkan.

Mereka terdiri dari satu mantan kepala kantor, dua kepala bidang, dan lima kepala seksi pemeriksaan.

“Kemudian ada 23 petugas supervisor, dan 40 petugas counter,” kata Agus.

Imbas kejadian ini, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta juga dicopot dari jabatannya.

Saat ini, pegawai yang dinonaktifkan tengah menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan, saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal (Purn) Agus Andrianto mengatakan, anggaran makan untuk narapidana (napi) tidak terkena pemotongan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran.

Agus menekankan bahwa hak para warga binaan tidak berkurang sedikitpun pasca pemangkasan anggaran Kementerian Imipas.

Diketahui, Kementerian Imipas mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 4,49 triliun.

"Enggak, enggak kita potong. Kita hanya potong di belanja modal dan belanja barang. Tidak mengurangi sedikitpun hak para warga binaan," ujar Agus saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Agus mengatakan, pihaknya juga akan tetap melanjutkan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah berlangsung saat ini.

Dia mengungkapkan, tidak ingin proyek pembangunan lapas malah jadi mangkrak.

"Ya tetap jalan, karena untuk penyelesaian, tapi jangan sampai nanti yang dibangun mangkrak," katanya.

Diketahui, anggaran Kementerian Imipas yang awalnya Rp 15,9 triliun, kini tersisa Rp 11,4 triliun.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 4.492.200.000.000," ujar Agus.

"Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp 15 triliun, yang dapat dipergunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Rp 11.469.930.370.000," katanya lagi.

Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

Langkah tegas diambil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) setelah adanya narapidana kasus korupsi yang kepergok jajan di salah satu restoran Semarang. Tiga pejabat Lapas Semarang pun dicopot buntut dari hal tersebut.

Dilansir detikNews, pencopotan pejabat Lapas Semarang itu dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Agus menjelaskan ada tiga orang pejabat Lapas Semarang yang dicopot. Adapun ketiganya yakni Kepala Lapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban Lapas.

"Kalapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban sudah saya copot," kata Agus kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Agus menerangkan ketiganya sudah diperiksa di Kanwil Permasyarakatan Jateng.

"Dalam rangka pemeriksaan, posisi di Kanwil Pas Jateng," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Agus Hartono yang merupakan terpidana kasus korupsi membuat heboh karena dirinya tengah berada di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Padahal, seharusnya ia mendekam di Lapas Kelas 1 Semarang usai divonis 10,5 tahun penjara karena kasus yang menjeratnya.

Dilansir detikJateng, setelah kepergok berada di luar lapas akhirnya Agus dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah terkait kejadian itu. Dia mengaku telah melakukan beberapa tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi, Sabtu (8/2/2025).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu namun petugas yang terlibat sudah diberikan sanksi.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Mardi menjelaskan pihaknya akan menjaga integritas dan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Mardi juga menegaskan kondisi lapas kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," kata Mardi.

Mencoba Teknik Drifting di Track Lumpur Sentosa Stable, Semarang

Mencoba Teknik Drifting di Track Lumpur Sentosa Stable, Semarang

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan praktik pemerasan yang menimpa warga negara China.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M Godam, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan internal terhadap para petugas tersebut.

Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan proses hukum yang akan diambil.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ungkap Godam dalam keterangan kepada Kompas.com, pada Senin (3/2/2025).

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan pengumuman bertuliskan "No Tipping" di beberapa lokasi di bandara, yang mulai berlaku sejak 1 Februari.

Sebelumnya, media sosial X (Twitter) ramai dengan unggahan tangkapan layar yang konon berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia.

Dalam surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China menyampaikan keluhan resmi kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional di Indonesia.

Surat yang bertanggal 21 Januari 2025 tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah warga negara China menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan WN China

Sejumlah kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Secara total terdapat 44 kasus yang telah diselesaikan dengan Rp 32.750.000 berhasil dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," terang isi surat tersebut.

Dalam surat tersebut disebutkan, bahwa masih banyak kasus pemerasan lainnya yang belum dilaporkan oleh warga negara China, baik karena kesibukan atau takut akan balas dendam.

Kedutaan China juga mengusulkan agar tanda-tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dipasang untuk membantu mengatasi masalah ini.

Mereka berharap perintah serupa juga dapat disampaikan kepada agen perjalanan China agar tidak menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.

Di sisi lain, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa keputusan untuk mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta diambil setelah menerima laporan mengenai dugaan pemerasan tersebut.

"Kami berterima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa Kementerian tidak akan mentolerir pelanggaran dalam bentuk apapun dan memastikan bahwa para pejabat yang terlibat akan menerima sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.

"Saat ini, mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kami hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tutup Agus.

Sumber: nasional.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta menyusul dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, menyatakan bahwa para petugas tersebut akan menjalani pemeriksaan internal, meskipun belum ada kepastian apakah mereka akan diproses hukum lebih lanjut.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ujar Godam kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sebagai upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan informasi bertuliskan "No Tipping" atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara sejak 1 Februari 2025.

Dugaan pemerasan terungkap dari laporan Kedubes China

Kasus ini mencuat setelah tangkapan layar surat Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia beredar luas di media sosial X (Twitter).

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 yang diunggah oleh akun @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China melaporkan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa sejumlah warga negara mereka menjadi korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut isi surat tersebut, kasus pemerasan terhadap WN China terjadi dalam rentang waktu Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari total 44 kasus yang telah diselesaikan, sebanyak Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian isi surat tersebut.

Kedubes China juga mengungkapkan bahwa kasus yang terdata hanya sebagian kecil dari insiden pemerasan yang sebenarnya terjadi.

Banyak korban tidak melaporkan kejadian serupa karena jadwal yang padat atau takut akan pembalasan di kemudian hari.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Kedubes China mengusulkan pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" di area bandara.

Selain itu, mereka juga meminta agar perintah larangan memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan China, guna mencegah wisatawan menyuap petugas imigrasi.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memastikan bahwa semua pejabat yang terlibat telah dicopot dari jabatannya.

Keputusan tersebut diambil setelah kementerian menerima laporan dan data-data terkait dugaan pemerasan ini.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun, dan para pejabat yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat pertanggungjawabannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Robertus Belarminus)