JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah akan memenuhi hak-hak calon aparatur sipil negara (CASN) dengan mempercepat pengangkatannya.

"Untuk itu, kami minta seluruh calon ASN tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memenuhi hak-hak saudara sekalian," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (17/3/2025).

Menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo mengatakan bahwa menjadi ASN adalah bentuk pengabdian dalam melayani masyarakat.

"Bapak presiden mengingatkan kita semua bahwa menjadi ASN itu pengabdian dalam melayani masyarakat. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara calon ASN yang akan diangkat," katanya.

Dia mengatakan, proses rekrutmen dan pengangkatan ASN bukan sekadar upaya membuka lapangan pekerjaan tetapi untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

"Pengangkatan ASN dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya," ujar Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengumumkan bahwa pengangkatan CASN bakal dipercepat.

Bagi CASN, mereka akan diangkat paling lama Juni 2025. Sementara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

"Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait," kata Prasetyo.

Namun, diketahui bahwa sebelumnya pengangkatan CASN sempat diputuskan diundur hingga Oktober 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta revisi Undang-Undang TNI tidak diartikan sebagai upaya pengembalian dwifungsi ABRI.

Revisi dilakukan untuk memperkuat TNI sebagai pelindung negara.

"Jadi tolong untuk tidak mengeluarkan statement-statement seolah-olah ada dikotomi, akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu," kata Prasetyo saat ditemui di Kantor KemenPAN RB, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak," ucapnya.

Prasetyo memintah sejumlah pihak agar tidak membentur-benturkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Prasetyo juga berharap masyarakat untuk lebih teliti dan memahami isi rancangan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan revisi UU TNI.

"Jadi jangan yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada dalam pembahasan, kita harus waspada, harus hati-hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan," kata dia.

Prasetyo menuturkan, bagaimanapun juga, TNI adalah institusi milik bangsa dan negara yang harus dijaga oleh masyarakat.

"Bagaimanapun, mohon maaf, revisi UU TNI apa pun itu, TNI adalah institusi milik kita, milik bangsa dan negara kita. Siapa pun berkewajiban menjaga institusi TNI," ucapnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah tengah memproses pembahasan revisi UU TNI.

Di samping substansinya, proses revisi ini juga dianggap bermasalah karena rapat pembahasan digelar di Hotel Fairmont pada akhir pekan lalu.

Meski mengeklaim rapat digelar terbuka, faktanya awak media tidak dapat masuk ke dalam ruang rapat dan diminta menunggu di ruangan lain.

Sebagai informasi, perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun.

Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait kontroversi yang muncul mengenai revisi Undang-Undang (UU) TNI. Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk lebih teliti dalam memahami isi revisi tersebut, mengingat adanya kekhawatiran yang berkembang tentang kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI.

"Kalau menurut kami, penting bagi semuanya untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isinya. Jadi, jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada di dalam pembahasan. Kita tidak boleh dibentur-benturkan dan tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement yang seolah-olah ada dikotomi," ujar Prasetyo Hadi setelah menghadiri jumpa pers di Jakarta pada Senin (17/3/2025).

Prasetyo menjelaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang sudah lama dihapus.

Menurutnya, substansi revisi ini lebih difokuskan pada peran TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa serta membantu dalam penanganan bencana.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, tentunya beserta dengan teman-teman yang lain, selalu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana. Misalnya seperti itu, jadi itu jangan kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak," jelasnya.

Sebelumnya, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang mendukung profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip demokrasi.

Beberapa pihak mengkritik proses revisi yang dianggap kurang melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan elemen-elemen lain dari masyarakat, serta terkesan terburu-buru dan eksklusif.

Desakan untuk menghentikan pembahasan revisi ini semakin menguat, dengan sejumlah organisasi seperti Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), PSHK Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) yang menuntut agar revisi UU TNI dibatalkan.

Mereka menganggap revisi ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan kebebasan akademik.

Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa revisi ini bukanlah langkah mundur dalam penguatan demokrasi dan reformasi, melainkan untuk memastikan TNI dapat berperan lebih maksimal dalam tugas-tugas yang lebih luas, seperti penanganan bencana yang menjadi salah satu fokusnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera melakukan analisis dan simulasi, usai pengangkatan CASN dan PPPK 2024 dipercepat.

"Kedua, kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk agar segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor KemenPAN-RB, Senin (17/3/2025).

Ia menambahkan, pengangkatan CASN 2024 dipercepat paling lambat Juni 2025.

Bila merujuk rencana sebelumnya, CASN 2024 semestinya diangkat serentak pada Oktober 2025.

Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, mereka semestinya diangkat pada Maret 2026.

"Yang pertama, pengangkatan calon ASN dipercepat, yaitu untuk CASN diselesaikan paling lambat bulan Juni tahun 2025," ujar Prasetyo .

Ia pun meminta agar kementerian/lembaga segera menindaklanjuti keputusan terbaru ini.

"Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing Kementerian, masing-masing lembaga, masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait," jelasnya.

KEBUMEN, KOMPAS.com – Ratusan warga binaan yang beragama Islam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kebumen diwajibkan mengkhatamkan Al Quran dua kali selama bulan suci Ramadhan 2025.

Setiap pagi, para warga binaan bersama petugas rutan menggelar tadarus Al Quran di Masjid Rutan, bekerja sama dengan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.

"Tidak sekadar menjadi peringatan seremonial, Nuzulul Quran di Rutan Kelas IIB Kebumen juga menjadi momentum pembinaan intensif bagi warga binaan," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Kebumen, Tri Mulyono, Senin (17/3/2025).

Menurut Tri Mulyono, program ini bertujuan membentuk karakter lebih baik bagi warga binaan.

"Targetnya, setiap warga binaan minimal mengkhatamkan Al Quran sebanyak dua kali dalam satu bulan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pengamanan Rutan (KPR), Achmad Sukatmo, menegaskan bahwa pembinaan keagamaan menjadi salah satu pilar utama dalam rehabilitasi warga binaan.

“Kami ingin menjadikan Ramadhan sebagai momentum perubahan bagi mereka agar lebih dekat dengan Allah dan memiliki landasan moral yang kuat saat kembali ke masyarakat,” ungkap Katmo.

Remisi dan Layanan Besuk Idul Fitri

Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan perilaku baik warga binaan selama Ramadhan, Rutan Kelas IIB Kebumen akan memberikan remisi khusus Lebaran.

Selain itu, pihak rutan juga membuka layanan besuk selama tiga hari saat Idul Fitri, mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, agar warga binaan dapat berkumpul dengan keluarga.

"Hal ini kita lakukan untuk memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk berkumpul dengan keluarga dan merasakan hangatnya kebersamaan," ujar Katmo.

Saat ini, Rutan Kelas IIB Kebumen menampung 168 warga binaan, yang terdiri dari 35 tahanan dan 133 narapidana, mayoritas terjerat kasus narkoba.

"Dengan adanya program pembinaan berbasis keagamaan ini, diharapkan mereka dapat lebih memahami nilai-nilai spiritual dan menjadikan Ramadhan sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman," tutup Katmo.

KEBUMEN, KOMPAS.com – Ratusan warga binaan yang beragama Islam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kebumen diwajibkan mengkhatamkan Alquran dua kali selama bulan suci Ramadan 2025.

Setiap pagi, para warga binaan bersama petugas rutan menggelar tadarus Alquran di Masjid Rutan, bekerja sama dengan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.

"Tidak sekadar menjadi peringatan seremonial, Nuzulul Quran di Rutan Kelas IIB Kebumen juga menjadi momentum pembinaan intensif bagi warga binaan," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Kebumen, Tri Mulyono, Senin (17/3/2025).

Menurut Tri Mulyono, program ini bertujuan membentuk karakter lebih baik bagi warga binaan.

"Targetnya, setiap warga binaan minimal mengkhatamkan Alquran sebanyak dua kali dalam satu bulan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pengamanan Rutan (KPR), Achmad Sukatmo, menegaskan bahwa pembinaan keagamaan menjadi salah satu pilar utama dalam rehabilitasi warga binaan.

“Kami ingin menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan bagi mereka agar lebih dekat dengan Allah dan memiliki landasan moral yang kuat saat kembali ke masyarakat,” ungkap Katmo.

Remisi dan Layanan Besuk Idul Fitri

Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan perilaku baik warga binaan selama Ramadan, Rutan Kelas IIB Kebumen akan memberikan remisi khusus Lebaran.

Selain itu, pihak rutan juga membuka layanan besuk selama tiga hari saat Idul Fitri, mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, agar warga binaan dapat berkumpul dengan keluarga.

"Hal ini kita lakukan untuk memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk berkumpul dengan keluarga dan merasakan hangatnya kebersamaan," ujar Katmo.

Saat ini, Rutan Kelas IIB Kebumen menampung 168 warga binaan, yang terdiri dari 35 tahanan dan 133 narapidana, mayoritas terjerat kasus narkoba.

"Dengan adanya program pembinaan berbasis keagamaan ini, diharapkan mereka dapat lebih memahami nilai-nilai spiritual dan menjadikan Ramadan sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman," tutup Katmo.

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup bakal memproses hukum pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) swasta ilegal alias tanpa izin lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Untuk ke depan pastinya kita akan lakukan upaya-upaya lagi terutama untuk TPA-TPA swasta yang tanpa izin lingkungan itu juga ke depan akan menjadi sasaran kita," kata Rizal, sebagaimana dilansir Antara.

Dia menyebut, KLH sudah memulai proses penegakan hukum terhadap sejumlah TPA, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dijalankan secara ilegal.

Beberapa kasus yang sudah berjalan proses hukumnya, salah satunya TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten. Dia menargetkan pengiriman kembali berkas perkara dilakukan pada April 2025.

Selain itu ada TPA Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat yang dalam tahapan pemeriksaan tersangka berinisial SDS pada Rabu.

Lalu ada TPA Bakung di Bandar Lampung, Lampung, yang sudah disegel KLH pada Desember 2024 yang kini sedang dalam proses pemeriksaan saksi dan penyusunan berkas perkara dan pengirimannya.

Rizal menuturkan, kementerian juga tengah memproses kasus TPA Sarbagita di Denpasar, Bali yang tengah diproses dalam tahapan permintaan klarifikasi dan mendengarkan keterangan dari ahli serta olah TKP dengan pakar mangrove.

Rizal menyampaikan, dalam menangani TPA ilegal, pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Depok terkait proses hukum tersangka J yang mengelola TPA liar Limo, Depok, Jawa Barat dan memproses penetapan tersangka tambahan berinisial S.

Pihaknya juga tengah memproses hukum TPS Pasar Induk Caringin di Kota Bandung yang dalam tahapan klarifikasi, permintaan keterangan ahli, dan olah TKP dengan ahli.

Dia juga tengah memproses sanksi paksaan pemerintah terhadap 343 TPA yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk tahapan awal menutup sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka di 37 TPA.

"343 kita kejar dulu karena itu yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk swasta ini ke depan akan kita lakukan lagi," jelas Rizal.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli menilai korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan.

Ironi terbesar terjadi ketika mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terjerat dalam pusaran korupsi itu sendiri.

"Meski terasa getir, namun fenomena memberantas sambil korupsi bukan lagi kasus yang mengejutkan," kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Senin (17/3/2025).

Ia mencontohkan mantan ketua KPK Firli Bahuri yang terlibat dalam skandal korupsi di Kementerian Pertanian.

KPK yang dulu dianggap sebagai benteng terakhir pemberantasan praktik rasuah, kini mengalami kemunduran besar.

"Kasus ini menunjukkan bahwa KPK sudah tidak lagi steril dari praktik korupsi yang selama ini mereka perangi.

Tak hanya KPK, Polri pun tercoreng oleh berbagai skandal. Misalnya, kasus Ferdy Sambo yang membunuh ajudannya sendiri demi menutupi kejahatan yang lebih besar.

Contoh lainnya, Irjen Teddy Minahasa yang seharusnya memberantas narkoba, tetapi justru terlibat dalam jual beli barang haram, semakin memperjelas betapa bobroknya sistem penegakan hukum di negeri ini.

Sementara itu, lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah menjadi sarang mafia hukum.

Baru-baru ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap karena menerima suap untuk memberikan vonis bebas bagi Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera.

Penyidik bahkan menemukan uang suap sebesar Rp 20 miliar yang tersebar di enam lokasi berbeda.

"Kasus ini semakin menegaskan bahwa hukum di Indonesia bukan lagi soal keadilan, tetapi soal rendahnya moral dan siapa yang memiliki modal banyak dapat mempengaruhi berbagai kebijakan. Yang lebih mengejutkan lagi, uang dalam jumlah besar bisa membeli jabatan dan kekuasaan," kata Pieter.

Tak hanya itu, dari rezim ke rezim badai korupsi terus menghantam berbagai lembaga negara dan BUMN.

Pieter menyinggung skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, Bumiputera, PT Timah, emas palsu Antam 109 ton, Pertamina, hingga kegiatan pertambangan ilegal yang menjadi bukti nyata betapa parahnya korupsi di negeri ini.

"Pertanyaannya, apakah penegak hukum benar-benar serius menangkap, menghukum, dan merampas harta para pelaku kejahatan korupsi untuk dikembalikan kepada negara? Ataukah semua ini hanya drama yang dimainkan untuk sekadar menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih berjalan?" ujar mantan politikus Partai Demokrat ini.

Berkaca dari kondisi yang terjadi, Pieter pun menilai pemberantasan korupsi di Indonesia tak lebih dari sandiwara untuk menipu publik.

Reformasi Hukum Mendesak

Ia menilai, hingga kini, belum ada komitmen serius dari pimpinan partai politik untuk menciptakan sistem yang kuat dan bersih dari korupsi.

Bahkan, dari tahun ke tahun, data menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik dan aparat penegak hukum.

"Meski telah ada undang-undang yang mengatur pemberantasan korupsi, namun implementasi payung hukum tersebut justru masih lemah," ujarnya.

Ambiguitas regulasi, rendahnya sanksi hukum, serta kurangnya transparansi dalam pengawasan internal menjadi kendala utama dalam upaya menciptakan sistem hukum yang bersih.

Oleh karena itu, Pieter mendorong reformasi politik, hukum, dan anggaran negara harus menjadi agenda utama dalam membangun Indonesia.

"Hukuman bagi para koruptor selama ini masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Sehingga, sudah saatnya Indonesia meniru negara-negara yang menerapkan hukuman paling keras bagi koruptor," katanya.

Ia mencontohkan China yang menghukum mati koruptor dengan skala besar. Ada juga, Arab Saudi yang menjatuhkan hukuman berat bagi pejabat yang terbukti korupsi tanpa pandang bulu.

Di Singapura, harta pelaku korupsi disita, keluarga mereka diperiksa, dan mereka dibuat miskin. Bahkan paspor, SIM, serta akses ke rekening bank mereka dicabut.

Ia pun menilai, para pemimpin negeri ini perlu mengambil tindakan tegas serupa untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya.

"Indonesia tidak akan pernah bebas dari korupsi jika terus dipimpin oleh orang-orang yang korup dan takut mengambil tindakan tegas. Kita membutuhkan pemimpin yang berani membersihkan negeri ini dari para penjarah uang rakyat, menindak tegas para pelaku korupsi, dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli menilai korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan.

Ironi terbesar terjadi ketika mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terjerat dalam pusaran korupsi itu sendiri.

"Meski terasa getir, namun fenomena memberantas sambil korupsi bukan lagi kasus yang mengejutkan," kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Senin (17/3/2025).

Ia mencontohkan mantan ketua KPK Firli Bahuri yang terlibat dalam skandal korupsi di Kementerian Pertanian.

KPK yang dulu dianggap sebagai benteng terakhir pemberantasan praktik rasuah, kini mengalami kemunduran besar.

"Kasus ini menunjukkan bahwa KPK sudah tidak lagi steril dari praktik korupsi yang selama ini mereka perangi.

Tak hanya KPK, Polri pun tercoreng oleh berbagai skandal. Misalnya, kasus Ferdy Sambo yang membunuh ajudannya sendiri demi menutupi kejahatan yang lebih besar.

Contoh lainnya, Irjen Teddy Minahasa yang seharusnya memberantas narkoba, tetapi justru terlibat dalam jual beli barang haram, semakin memperjelas betapa bobroknya sistem penegakan hukum di negeri ini.

Sementara itu, lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah menjadi sarang mafia hukum.

Baru-baru ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap karena menerima suap untuk memberikan vonis bebas bagi Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera.

Penyidik bahkan menemukan uang suap sebesar Rp 20 miliar yang tersebar di enam lokasi berbeda.

"Kasus ini semakin menegaskan bahwa hukum di Indonesia bukan lagi soal keadilan, tetapi soal rendahnya moral dan siapa yang memiliki modal banyak dapat mempengaruhi berbagai kebijakan. Yang lebih mengejutkan lagi, uang dalam jumlah besar bisa membeli jabatan dan kekuasaan," kata Pieter.

Tak hanya itu, dari rezim ke rezim badai korupsi terus menghantam berbagai lembaga negara dan BUMN.

Pieter menyinggung skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, Bumiputera, PT Timah, emas palsu Antam 109 ton, Pertamina, hingga kegiatan pertambangan ilegal yang menjadi bukti nyata betapa parahnya korupsi di negeri ini.

"Pertanyaannya, apakah penegak hukum benar-benar serius menangkap, menghukum, dan merampas harta para pelaku kejahatan korupsi untuk dikembalikan kepada negara? Ataukah semua ini hanya drama yang dimainkan untuk sekadar menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih berjalan?" ujar mantan politikus Partai Demokrat ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) bakal memberikan pendampingan hukum jika diminta oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M Sarmuji saat ditanya pendampingan hukum terhadap Ridwan Kamil yang bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.

“Kan Pak Ridwan kamil belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi, kalau diperlukan suatu saat (diperlukan), dan Pak Ridwan Kamil meminta, Insya Allah kita ikut membantu,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.

Sarmuji pun menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan lepas tangan terhadap perkara-perkara hukum yang melibatkan kader-kadernya. Bahkan, Partai Golkar pun membantu pendampingan hukum jika diperlukan oleh masyarakat umum.

Oleh sebab itu, Sekjen Golkar ini pun memastikan bahwa pihaknya bakal pasang badan jika Ridwan Kamil membutuhkan pendampingan hukum dari Partai Golkar.

“Sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar, kita juga siap untuk membantu. Kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kami siap untuk membantu,” ujar Sarmuji.

Namun demikian, Golkar menghormati rencana KPK yang bakal memanggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Sarmuji juga meyakini bahwa Ridwan Kamil akan menghormati KPK yang tengah melakukan proses penegakan hukum atas dugaan korupsi yang tengah didalami.

“Saya yakin pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” katanya.

Diberitakan, penyidik KPK dipastikan bakal melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut, keterangan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.

"Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan," kata Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Budi mengatakan, penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lain terkait hasil penggeledahan di Bandung, tidak hanya Ridwan Kamil.

"Untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan," ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin, 10 Maret 2025.

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB.

"Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Selasa, 11 Maret 2025.

Dua hari berselang, pada 12 Maret 2025, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat.

"Benar (penggeledahan di kantor Bank BJB)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Maret 2025.

KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan iklan di Bank BJB dikorupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) M Sarmuji menghormati proses hukum yang dilakukan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil.

Hal ini disampaikan Sarmuji merespons rencana KPK yang bakal memanggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.

“Ya, kita hormati proses hukum,” kata Sarmuji, saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.

Sarmuji meyakini Ridwan Kamil akan menghormati KPK yang tengah melakukan proses penegakan hukum atas dugaan korupsi yang tengah didalami.

Ia menilai eks Gubernur Jawa Barat itu juga bakal membantu Komisi Antirasuah dalam proses hukum tersebut.

“Saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” kata Sarmuji.

Diberitakan, penyidik KPK dipastikan bakal melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut keterangan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.

"Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan," kata Budi Sokmo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Budi mengatakan, penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lain terkait hasil penggeledahan di Bandung, tidak hanya Ridwan Kamil.

"Untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan," ujar dia.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin (10/3/2025).

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB.

"Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

Dua hari berselang, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (12/3/2025).

KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.

Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan iklan di Bank BJB dikorupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Nopriansyah (NOP) resmi ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nopriansyah ditahan selama 20 hari ke depan, atau tepatnya mulai 16 Maret hingga 4 April 2025.

Dia ditahan bersama Ketua Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku pihak swasta di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.

"Ditempatkan di rumah tahanan negara cabang rutan dari rutan kelas I Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK Jalan Kuningan Persada K4 Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH) dan M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku pihak swasta, ditahan di Rutan KPK kelas I Jaktim di Gedung KPK C1.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka pada Minggu (16/3/2025).

Ketiganya adalah Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR), dan Ketua Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati (UH).

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025).

"Semua sepakat ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD OKU, bersama dengan MFR, UH, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR OKU," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.

Setyo mengatakan, Kepala Dinas PUPR, Nopriansyah, bersama tiga anggota DPRD diduga melanggar Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf d, Pasal 12 Huruf f, dan Pasal 12 Huruf D Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, dua kalangan swasta diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.