Korupsi di Indonesia Makin Mengkhawatirkan, Reformasi Hukum Dinilai Mendesak
Korupsi di Indonesia dinilai makin mengkhawatirkan. Reformasi hukum dinilai mendesak untuk mengubah keadaan. Halaman all
(Kompas.com) 17/03/25 08:27 99191
JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli menilai korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan.
Ironi terbesar terjadi ketika mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terjerat dalam pusaran korupsi itu sendiri.
"Meski terasa getir, namun fenomena memberantas sambil korupsi bukan lagi kasus yang mengejutkan," kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Senin (17/3/2025).
Ia mencontohkan mantan ketua KPK Firli Bahuri yang terlibat dalam skandal korupsi di Kementerian Pertanian.
KPK yang dulu dianggap sebagai benteng terakhir pemberantasan praktik rasuah, kini mengalami kemunduran besar.
"Kasus ini menunjukkan bahwa KPK sudah tidak lagi steril dari praktik korupsi yang selama ini mereka perangi.
Tak hanya KPK, Polri pun tercoreng oleh berbagai skandal. Misalnya, kasus Ferdy Sambo yang membunuh ajudannya sendiri demi menutupi kejahatan yang lebih besar.
Contoh lainnya, Irjen Teddy Minahasa yang seharusnya memberantas narkoba, tetapi justru terlibat dalam jual beli barang haram, semakin memperjelas betapa bobroknya sistem penegakan hukum di negeri ini.
Sementara itu, lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah menjadi sarang mafia hukum.
Baru-baru ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap karena menerima suap untuk memberikan vonis bebas bagi Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera.
Penyidik bahkan menemukan uang suap sebesar Rp 20 miliar yang tersebar di enam lokasi berbeda.
"Kasus ini semakin menegaskan bahwa hukum di Indonesia bukan lagi soal keadilan, tetapi soal rendahnya moral dan siapa yang memiliki modal banyak dapat mempengaruhi berbagai kebijakan. Yang lebih mengejutkan lagi, uang dalam jumlah besar bisa membeli jabatan dan kekuasaan," kata Pieter.
Tak hanya itu, dari rezim ke rezim badai korupsi terus menghantam berbagai lembaga negara dan BUMN.
Pieter menyinggung skandal korupsi Asabri, Jiwasraya, Bumiputera, PT Timah, emas palsu Antam 109 ton, Pertamina, hingga kegiatan pertambangan ilegal yang menjadi bukti nyata betapa parahnya korupsi di negeri ini.
"Pertanyaannya, apakah penegak hukum benar-benar serius menangkap, menghukum, dan merampas harta para pelaku kejahatan korupsi untuk dikembalikan kepada negara? Ataukah semua ini hanya drama yang dimainkan untuk sekadar menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih berjalan?" ujar mantan politikus Partai Demokrat ini.
Berkaca dari kondisi yang terjadi, Pieter pun menilai pemberantasan korupsi di Indonesia tak lebih dari sandiwara untuk menipu publik.
Reformasi Hukum Mendesak
Ia menilai, hingga kini, belum ada komitmen serius dari pimpinan partai politik untuk menciptakan sistem yang kuat dan bersih dari korupsi.
Bahkan, dari tahun ke tahun, data menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik dan aparat penegak hukum.
"Meski telah ada undang-undang yang mengatur pemberantasan korupsi, namun implementasi payung hukum tersebut justru masih lemah," ujarnya.
Ambiguitas regulasi, rendahnya sanksi hukum, serta kurangnya transparansi dalam pengawasan internal menjadi kendala utama dalam upaya menciptakan sistem hukum yang bersih.
Oleh karena itu, Pieter mendorong reformasi politik, hukum, dan anggaran negara harus menjadi agenda utama dalam membangun Indonesia.
"Hukuman bagi para koruptor selama ini masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Sehingga, sudah saatnya Indonesia meniru negara-negara yang menerapkan hukuman paling keras bagi koruptor," katanya.
Ia mencontohkan China yang menghukum mati koruptor dengan skala besar. Ada juga, Arab Saudi yang menjatuhkan hukuman berat bagi pejabat yang terbukti korupsi tanpa pandang bulu.
Di Singapura, harta pelaku korupsi disita, keluarga mereka diperiksa, dan mereka dibuat miskin. Bahkan paspor, SIM, serta akses ke rekening bank mereka dicabut.
Ia pun menilai, para pemimpin negeri ini perlu mengambil tindakan tegas serupa untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya.
"Indonesia tidak akan pernah bebas dari korupsi jika terus dipimpin oleh orang-orang yang korup dan takut mengambil tindakan tegas. Kita membutuhkan pemimpin yang berani membersihkan negeri ini dari para penjarah uang rakyat, menindak tegas para pelaku korupsi, dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum," katanya.
#korupsi #reformasi-hukum #kasus-korupsi #kasus-korupsi-di-indonesia