Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Nopriansyah (NOP) resmi ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nopriansyah ditahan selama 20 hari ke depan, atau tepatnya mulai 16 Maret hingga 4 April 2025.

Dia ditahan bersama Ketua Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku pihak swasta di Rutan KPK Gedung Merah Putih, Jakarta.

"Ditempatkan di rumah tahanan negara cabang rutan dari rutan kelas I Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK Jalan Kuningan Persada K4 Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH) dan M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku pihak swasta, ditahan di Rutan KPK kelas I Jaktim di Gedung KPK C1.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka pada Minggu (16/3/2025).

Ketiganya adalah Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ), Ketua Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR), dan Ketua Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati (UH).

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan pada Sabtu (15/3/2025).

"Semua sepakat ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD OKU, bersama dengan MFR, UH, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR OKU," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu.

Setyo mengatakan, Kepala Dinas PUPR, Nopriansyah, bersama tiga anggota DPRD diduga melanggar Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf d, Pasal 12 Huruf f, dan Pasal 12 Huruf D Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, dua kalangan swasta diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tiga tahanan di Rutan Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) yang kabur belum kunjung ditangkap. Terhitung, saat ini sudah memasuki pekan kedua sejak kaburnya para tahanan tersebut.

Diketahui kejadian tahanan kabur tersebut pada Minggu (29/12/2024) pukul 21.00 WIB. Tiga tahanan yang kabur yakni Rudi Hartono, Edi Susanto, dan Wiwin Suhendra.

Kepala Rutan Kelas IIB Baturaja, Abdul Hamid saat dikonfirmasi melalui telpon mengatakan tiga tahanan yang kabur belum ada yang ditangkap petugas gabungan masih melakukan pencarian.

"Ya (belum tertangkap). Sampai saat ini, kita masih melakukan pencarian bersama, Polisi, TNI semoga dalam waktu dekat semua tahanan yang kabur bisa kita tangkap," katanya kepada detikSumbagsel, Minggu (12/1/2025).

Sementara itu, Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Imam Zamroni mengatakan anggota terus mengejar tiga tahanan yang kabur, berbagai upaya dilakukan Polres untuk menangkap pelaku.

"Ya tiga tahanan kabur tersebut terus kita buru ya, berbagai upaya terus kita lakukan untuk menangkap tahanan yang kabur itu, kita akan kejar terus," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Rutan Kelas II B Baturaja, Abdul Hamid, mengungkapkan otak dari tiga tahanan yang kabur adalah Wiwin Suhendra. Wiwin merupakan napi kasus pencurian sekaligus pembunuhan.

Abdul menjelaskan Wiwin Suhendra tersebut pernah kabur dari Rutan Baturaja pada 2015 silam dan baru ditangkap 3 bulan lalu setelah buron sejak 2015 silam.

"Dari hasil pemeriksaan kami terhadap rekan kamar dari 3 tahanan yang kabur itu, otaknya adalah Wiwin Suhendra kasus pencurian sekaligus penganiayaan yang membuat korbannya meninggal, dia baru ditangkap 3 bulan lalu setelah DPO 9 tahun kabur dari rutan ini," katanya kepada detikSumbagsel, Senin (6/1/2025).

Ia menyebut, tiga tahanan kabur dari Rutan Baturaja ialah Rudi Hartono kasus narkoba, Edi Susanto kasus pencabulan anak dan Wiwin Suhendra pencurian sekaligus pembunuhan.

"Semua warga binaan itu terus kita kejar, kita juga minta bantu polisi dan TNI untuk menangkap kembali ketiga warga binaan yang kabur," ungkapnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Densus 88 Antiteror Polri menangkap 2 terduga teroris di di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel). Kedua terduga teroris itu merupakan jaringan kelompok NII.

"Benar, Densus 88 menangkap dua terduga terorisme di OKUT kemarin, Selasa (19/11). Kami Polres sifatnya hanya back up saja," kata Kapolres OKU Timur AKBP Kevin Leleury dilansir dari detikSumbagsel, Rabu (20/11/2024) malam.

Kedua terduga teroris itu berinisial MD (51) dan MA (49). Tersangka MD ditangkap sekitar pukul 05.30 WIB dan MA ditangkap sekitar pukul 07.30 WIB usai mengantar anaknya sekolah.

"Usai ditangkap, anggota Densus 88 langsung menggeledah rumah kedua terduga," kata Kevin.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti berupa buku-buku tentang jihad, dokumen, handphone, hingga baju-baju kedua terduga teroris. Kedua terduga langsung dibawa ke Palembang untuk diintrogasi dan selanjutnya dibawa ke Jakarta.

"Sebelum melakukan penangkap, anggota Densus 88 sudah lama memantau kedua terduga tetoris ini. Usai diegeladah, para terduga pelaku lansung dibawa ke Palembang. Mungkin sudah bergeser ke Jakarta," ujarnya.

Simak selengkapnya di sini