SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta keterangan dari 14 saksi terkait kasus penembakan pelajar SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, oleh Aipda Robig Zenuddin (38).

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing mengatakan pemantauan di lokasi kejadian sudah dilakukan timnya sejak Kamis (28/11/2024) kemarin.

"Sejak kemarin kami masih melakukan penelaahan, kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak," ungkap Uli di lokasi penembakan di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, saat pemantauan di Mapolda Jateng dia juga sudah bertemu dengan Inspektorat Irwasda.

Timnya meminta keterangan dari kepolisian maupun saksi di lokasi kejadian untuk menyusun fakta kejadian.

"Kami melakukan pemetaan terkait saksi-saksi di sekitar candi penataran untuk memastikan fakta-faktanya, kami masih menganalisis keterangan yang kami dapat di lapangan kemudian dari kepolisian dan masyarakat," beber dia.

Dia masih mendalami adanya perbedaan antara keterangan yang diperoleh dari kepolisian maupun kesaksian masyarakat setempat. Pemeriksaan saksi juga masih berlanjut sampai saat ini.

"Kami masih menganalisis terhadap versi masyarakat dan kepolisisan. Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih memeriksa saksi-saksi lainnya juga," lanjut dia.

Kendati demikian, dia belum meminta keterangan para korban.

Timnya masih berusaha menghubungi mereka untuk dapat dimintai keterangan terkait insiden penembakan itu.

"Keluarga korban belum (dimintai keterangan). Kami lagi komunikasi," tutur dia.

Hasil investigasi Komnas HAM nantinya akan disampaikan ke polisi.

Untuk diketahui, penembakan yang dilakukan Aipda Robig, anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang terjadi pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GRO (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Polisi menyebutkan, Robig menembakkan senjatanya untuk melerai tawuran. GRO dan dua korban lain disebut ikut dalam tawuran tersebut.

Kini Robig ditahan dalam lokasi penempatan khusus (patsus) di Polda Jateng atas dugaan pelanggaran etika dan disiplin.

Ia juga sedang diselidiki dalam proses pidana.

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta polisi yang menembak mati seorang pelajar SMKN 4 Semarang diproses hukum secara pidana. Pasalnya tindakan itu disebut tak manusiawi.

Pernyataan dari Komnas HAM ini merupakan buntut dari penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GR (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan dan Penyelidikan Uli Parulian Sihombing menegaskan pentingnya penegakan hukum.

"Kami sudah mengeluarkan sikap yang ditandatangi Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan duka cita mendalam dan menyesalkan terjadinya penembakan oleh polisi," tutur Uli di sela pemantauan di lokasi penembakan di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Lalu Komnas HAM meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan.

Mengingat masih ada dua korban selamat lainnya dan keluarga korban GR yang membuat laporan ke Polda Jateng, dia meminta adanya perlingdungan saksi dan korban.

"Kami juga minta adanya perlindungan saksi dan korban, kami sudah koordinasi dengan LPSK" imbuh Atnike.

Lebih lanjut, dia meminta Polrestabes Semarang menangani aksi tawuran yang marak dilakukan remaja di Semarang secara humanis.

Sehingga penertiban tawuran dapat dilakukan tanpa merenggut nyawa anak-anak.

Kunjungannya di Semarang dilakukan untuk mendalami kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

"Sejak kemarin kami masih melakukan penelaahan, kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak," ungkap dia.

Aipda Robig kini menjalani penahanan di Mapolda Jateng atas dugaan pelanggaran disiplin.

Polisi menduga Robig sudah melakukan tindakan berlebihan atau excessive action saat memutuskan untuk melepaskan tembakan ke arah tiga siswa tersebut.

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tegal.

Komisioner Komas HAM Saurlin Siagian melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada di Jateng.

Dia mendapati tingginya angka warga Tegal yang merantau atau pekerja migran domestik di kabupaten itu. Kondisi itu membuat mereka kehilangan hak pilih saat Pilkada.

"Karena persentase pemilih di sana sangat rendah itu terjadi karena banyak perantau yang pulang saat Lebaran. Mereka sukses di berbagai tempat tapi kehilangan hak pilihnya," ujar Saurlin saat ditemui di Sekretariat AJI Semarang, Jumat (29/11/2024).

Pasalnya bila diharuskan pulang ke Tegal untuk mencoblos calon kepala daerah, hal itu akan berdampak pada perekonomian di daerah perantauan karena mereka banyak yang menjadi pengusaha Warung Tegal.

"Kalau pulang butuh dua hari, itu kerugiannya besar. Bukan hanya pendapatan menurun, tapi berdampak ke pekerja lokal kalau dia (pengusaha perantau) off bukan pada waktunya," imbuh dia.

Bahkan ada satu kelurahan yang dipantau Komnas HAM, hanya 45 persen pemilih dari seluruh daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat di daerah itu.

"Kami ngambil uji petik di Kota Tegal bervariasi berdasarkan kelurahan, tapi yang paling buruk hanya 45 persen yang menyampaikan hak pilih di 1 kelurahan," ungkap dia.

Untuk itu ke depannya, dia mendorong agar pekerja migran domestik dapat menyalurkan hak pilih meski merantau di luar daerah.

"Kita berharap nanti ada perbaikan pada kebijakan di Pilkada yang akan datang. Jadi, perlu dipikirkan bagaimana pekerja migran yang KTP-nya di Jawa Tengah, tapi bekerja di berbagai provinsi di Indonesia mendapatkan hak pilihnya," kata dia.

Menurutnya, regulasi ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat kesempatan memilih dalam pemilu merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

"Di mana setiap orang berapa pun itu harus diberi kesempatan untuk bisa memilih karena itu, hak asasi, memilih itu adalah hak asasi," tandas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bostam, membantah kliennya menggunakan media sosial Instagram.

Hidayat bilang, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin itu masih harus mengikuti aturan bebas bersyarat yang statusnya didapat sejak Minggu (18/8/2024). Aturan bebas bersyarat tersebut berlaku hingga 2032.

"Belum ada Instagram Jessica, kata dia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, Hidayat tak memungkiri kliennya ingin bermain media sosial.

"Dia belum bisa (bermain media sosial), tapi pengin. Jessica masih mengikuti aturan bebas bersyarat," tambah dia.

Hidayat mengatakan, pihaknya tengah mengajukan proses peninjauan kembali (PK) terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica.

"Makanya kita juga mengajukan PK. Kalau PK ini dikabulkan, Jessica sudah bebas murni, berarti Jessica sudah bisa normal," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jessica Kumala Wongso kembali jadi sorotan usai muncul akun Instagram dan Tiktok yang diduga milik terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin itu.

Akun Instagram yang dimaksud yakni @jessica.k.wongso. Akun tersebut menggunakan foto profil wajah Jessica yang tampak tersenyum di meja makan. Hanya terdapat tiga foto dan empat video yang diunggah akun tersebut.

Tiga video memperlihatkan sosok yang diduga Jessica. Dalam salah satu video, perempuan itu bernyanyi membawakan lagu "Always" karya Daniel Caesar.

Di video lain, tampak dia bermain gitar membawakan instrumen lagu "Life Goes On" milik BTS.

Ketiga video tersebut diunggah dalam satu minggu terakhir.

Terdapat video lain yang diunggah pada 20 November 2024 yang menunjukkan kumpulan surat-surat.

"Surat-surat ini saya dapat sewaktu saya terkurung dalam jeruji besi. Terima kasih atas doa dan dukungan di saat saya sangat membutuhkannya," bunyi caption unggahan tersebut.

Sementara, tiga foto yang diunggah akun tersebut memperlihatkan bunga, kudapan, dan olahraga hoki es. Ketiga foto itu diunggah pada 2014.

Dilihat pada Jumat (29/11/2024) sore, akun ini diikuti oleh 9.083 followers. Sementara, di kolom komentar, warganet ramai-ramai mempertanyakan keaslian akun tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mempersilahkan semua pihak yang menuding adanya kecurangan dalam pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, memprosesnya secara hukum.

Hinca menilai sudah ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurus soal pelanggaran pemilu.

"Saya menyarankan kepada siapapun yang setelah penghitungan nanti final diketuk oleh KPU, yang kalah dan merasa ada yang curang, merasa ada yang curang, silakan tempuh jalur hukum," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Dan saya kira Mahkamah Konstitusi kita sudah siap untuk itu," sambungnya lagi.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini, tudingan soal kecurangan kerap dilontarkan oleh pihak yang kalah setiap pelaksanaan pemilu.

"Pilpres kemarin kan juga begitu. Salurannya ada, mana itu salurannya? Tentu pendekatan hukum. Kemana? Kalau administratif ke Bawaslu-nya, kalau hasil sengketa pemilunya dalam hal ini Pilkadanya ke MK," ujarnya.

Adapun tudingan soal dugaan kecurangan pilkada sempat diserukan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Ia menuding ada kecurangan yang membuat menantu Joko Widodo, Bobby Nasution, memenangkan Pilkada Sumatera Utara 2024 berdasarkan hasil hitung cepat.

Djarot mengatakan, salah satu dugaan kecurangannya adalah pengerahan "parcok" (partai cokelat), sebuah istilah untuk menggambarkan instrumentasi aparat kepolisian untuk kerja-kerja politik elektoral.

"Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat (parcok), bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa," katanya dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut pria yang juga pernah mencoba peruntungan sebagai calon gubernur Sumatera Utara itu, pemerintah desa di wilayah itu diintimidasi oleh "parcok".

Djarot mengaku sempat meminta mereka untuk buka suara mengenai dugaan intimidasi tersebut, tetapi mereka meminta maaf karena tidak berani angkat bicara.

"Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mempersilahkan semua pihak yang menuding adanya kecurangan dalam pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, memprosesnya secara hukum.

Hinca menilai sudah ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurus soal pelanggaran pemilu.

"Saya menyarankan kepada siapapun yang setelah penghitungan nanti final diketuk oleh KPU, yang kalah dan merasa ada yang curang, merasa ada yang curang, silakan tempuh jalur hukum," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Dan saya kira Mahkamah Konstitusi kita sudah siap untuk itu," sambungnya lagi.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini, tudingan soal kecurangan kerap dilontarkan oleh pihak yang kalah setiap pelaksanaan pemilu.

"Pilpres kemarin kan juga begitu. Salurannya ada, mana itu salurannya? Tentu pendekatan hukum. Kemana? Kalau administratif ke Bawaslu-nya, kalau hasil sengketa pemilunya dalam hal ini Pilkadanya ke MK," ujarnya.

Adapun tudingan soal dugaan kecurangan pilkada sempat diserukan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Ia menuding ada kecurangan yang membuat menantu Joko Widodo, Bobby Nasution, memenangkan Pilkada Sumatera Utara 2024 berdasarkan hasil hitung cepat.

Djarot mengatakan, salah satu dugaan kecurangannya adalah pengerahan "parcok" (partai cokelat), sebuah istilah untuk menggambarkan instrumentasi aparat kepolisian untuk kerja-kerja politik elektoral.

"Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat (parcok), bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa," katanya dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut pria yang juga pernah mencoba peruntungan sebagai calon gubernur Sumatera Utara itu, pemerintah desa di wilayah itu diintimidasi oleh "parcok".

Djarot mengaku sempat meminta mereka untuk buka suara mengenai dugaan intimidasi tersebut, tetapi mereka meminta maaf karena tidak berani angkat bicara.

"Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk mengejar 7 tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.

Kementerian Impas juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan pegawainya dalam peristiwa kaburnya tujuh tahanan tersebut.

"Kita kerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya pengejaran dan kita juga melakukan penyelidikan dugaan mungkin ada keterlibatan anggota," kata Agus di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Agus juga sudah menonaktifkan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Narkoba Salemba dan Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Salemba buntut kaburnya para tahanan.

"Sudah, Karutan dan KPLP Salemba sementara kita nonaktifkan, sudah kita ganti," ujar dia.

Diiberitakan sebelumnya, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkotika melarikan diri dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, dengan cara menjebol terali kamar.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani mengungkapkan, kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (12/11/2024) dini hari.

“Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Agung dalam keterangan resminya.

Para tahanan yang kabur adalah Maulana bin Sulaiman, Meri Janwar bin Zainal, Murtala bin Ilyas, Annas Alkarim bin Rusl, Wahyudin bin Tamrin, Agus Salim bin Nurdin, dan Jamudin bin Ibrahim

SERANG, KOMPAS.com - Al Muktabar resmi dilantik sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretaris Negara.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Saat ini, Al Muktabar masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten sejak 22 Mei 2022, dan telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif sejak 27 Mei 2019.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda, Usman Assidiqi Qohara ditunjuk sebagai Penjabat Sekda Banten.

"Jabatan Pj Gubernur Banten masih Pak Al Muktabar. Sementara jabatan Sekda sudah diisi oleh Pj Sekda Pak Usman," kata Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Banten, Agus Mintono, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp pada Jumat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Nana Supiana, menambahkan bahwa hingga saat ini, Pemprov Banten belum menerima tembusan surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi normatifnya, SK itu dipastikan diberhentikan dalam jabatan Sekda dan diangkat dalam jabatan Deputi," jelas Nana.

Ia juga menjelaskan bahwa selama belum ada pencabutan SK Pj Gubernur oleh Kemendagri, Al Muktabar masih memimpin Banten.

"Kami juga masih menunggu keterangan yang lebih pasti," ujar Nana.

Sebagai informasi, pelantikan Al Muktabar berlangsung bersamaan dengan 25 pejabat baru lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap 25 pejabat yang dilantik pada pagi ini dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Heru Budi Hartono sebagai Staf Khusus Mensesneg.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi dan berinovasi," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

Dalam acara pelantikan tersebut, Heru Budi Hartono juga menekankan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya akurasi dalam pelaksanaan tugas.

"Di sini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," ungkapnya.

Heru juga menyoroti pentingnya efisiensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," jelasnya.

Sebagai informasi, pelantikan 25 pejabat tersebut berlangsung di Gedung Krida Bakti pada Jumat pagi dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat (29/11/2024).

Pelantikan ini mencakup berbagai posisi, mulai dari deputi hingga Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden.

Dalam sambutannya, Prasetyo menjelaskan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian dan peleburan fungsi di dalam pemerintahan.

Salah satu perubahan signifikan adalah peleburan fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang kini berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pelantikan hari ini dilakukan karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi dan penugasan," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Mensesneg menekankan bahwa rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa dalam lingkup Abdi Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pengembangan karier, penyegaran, serta peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Heru Budi Hartono memiliki banyak ilmu dan pengalaman di pemerintahan.

Oleh karenanya, ia memilih Heru Budi sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Heru sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Dengan pengalaman beliau di Kasetpres, pengalaman beliau mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai Pj Gubernur, ilmunya sangat banyak," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

"Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekretariat Negara," imbuh Prasetyo.

Karena pengalaman Heru yang banyak, pihaknya akan terus mendiskusikan berbagai hal dengan Heru.

"Secara spesifik namanya staff khusus, kami nanti akan terus berdiskusi. Tapi tentu dengan pengalaman beliau, tentu kekhususannya tidak hanya satu bidang," tutur Prasetyo.

Lebih lanjut Prasetyo berharap, Heru beserta 25 orang pejabat yang dilantik pagi ini bisa segera beradaptasi.

Dalam pelantikan itu, Prasetyo juga mengingatkan, Kemensetneg adalah benteng terakhir dari keputusan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karenanya, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.

Di sisi lain, ia menekankan masalah efisiensi dan komitmen pemerintah memberantas korupsi.

"Saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," jelasnya.

Sebagai informasi, Mensesneg melantik 25 pejabat di Gedung Krida Bakti, pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Pelantikan itu dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan, Jumat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada tanggal pasti untuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Ia meminta semua pihak untuk bersabar, karena proses dan persiapan peluncuran masih terus berlangsung.

"Tunggu tanggal mainnya. Yang penting doa restunya ya," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

Prasetyo juga menambahkan, hingga saat ini belum ada rencana pertemuan dengan Kepala BPI DanantaraMuliaman Hadad, dan Wakil Kepala Danantara Kaharuddin Djenod.

Sebelumnya, ada kabar bahwa keduanya akan menemuinya pada hari yang sama.

"Enggak, enggak ada. Belum ada jadwal," ucapnya.

Sementara itu, Head of Communication Danantara Anton Pripambudi menjelaskan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Danantara akan menyerahkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) kepada Mensesneg.

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis cermat mengenai kecukupan peraturan perundangan agar Danantara dapat segera beroperasi.

Pada saat yang sama, para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara.

"Agar setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat.

Sebagai informasi, Badan Pengelola Investasi Danantara direncanakan menjadi salah satu badan pengelola investasi terbesar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan berfungsi sebagai superholding bagi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan demikian, pada tahap awal, aset yang akan dikelola Danantara diperkirakan mencapai 600 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun (dengan kurs Rp 15.800 per dollar AS).

Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan bahwa aset yang dikelola Danantara akan lebih besar dibandingkan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia, yaitu Indonesia Investment Authority (INA).

Oleh karena itu, INA bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA) Iya, ke depan semua dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara. Sementara pakai PP," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).