Demokrat Minta Pihak yang Tuding Ada Kecurangan Pilkada Menempuh Jalur Hukum
Demokrat menilai, sudah ada lembaga yang berwenang menilai adanya kecurangan pemilu. Karena itu, pihak yang merasa dicurangi, cukup melaporkannya. Halaman all
(Kompas.com) 29/11/24 15:07 13315
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mempersilahkan semua pihak yang menuding adanya kecurangan dalam pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, memprosesnya secara hukum.
Hinca menilai sudah ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurus soal pelanggaran pemilu.
"Saya menyarankan kepada siapapun yang setelah penghitungan nanti final diketuk oleh KPU, yang kalah dan merasa ada yang curang, merasa ada yang curang, silakan tempuh jalur hukum," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
"Dan saya kira Mahkamah Konstitusi kita sudah siap untuk itu," sambungnya lagi.
Menurut Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini, tudingan soal kecurangan kerap dilontarkan oleh pihak yang kalah setiap pelaksanaan pemilu.
"Pilpres kemarin kan juga begitu. Salurannya ada, mana itu salurannya? Tentu pendekatan hukum. Kemana? Kalau administratif ke Bawaslu-nya, kalau hasil sengketa pemilunya dalam hal ini Pilkadanya ke MK," ujarnya.
Adapun tudingan soal dugaan kecurangan pilkada sempat diserukan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Ia menuding ada kecurangan yang membuat menantu Joko Widodo, Bobby Nasution, memenangkan Pilkada Sumatera Utara 2024 berdasarkan hasil hitung cepat.
Djarot mengatakan, salah satu dugaan kecurangannya adalah pengerahan "parcok" (partai cokelat), sebuah istilah untuk menggambarkan instrumentasi aparat kepolisian untuk kerja-kerja politik elektoral.
"Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat (parcok), bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa," katanya dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Menurut pria yang juga pernah mencoba peruntungan sebagai calon gubernur Sumatera Utara itu, pemerintah desa di wilayah itu diintimidasi oleh "parcok".
Djarot mengaku sempat meminta mereka untuk buka suara mengenai dugaan intimidasi tersebut, tetapi mereka meminta maaf karena tidak berani angkat bicara.
"Karena akan dicari-cari dan sudah dicari-cari salahnya, terutama di dalam pemerintahan dan anggaran desa," kata dia.