REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komnas HAM dari penelusuran dan investigasi yang dilakukan menemukan sedikitnya tujuh fakta terkait dengan kejahatan asusila yang dilakukan Fajar Widyadharma Lukman saat menjadi Kapolres Ngada, di Nusa Tenggara Timur (NTT). Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihobing mengungkapkan, temuan pertama terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan Fajar melibatkan peran serta perantara.

“Dan dilakukan melalui aplikasi MiChat,” demikan temuan Uli selaku Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM melalui siaran pers, Jumat (28/3/2025).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan secara sistematis dan melibatkan perantara.

Komnas HAM mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan keberadaan dan peran serta pihak-pihak perantara tersebut.

"Saudara Fajar menggunakan perantara Saudari V untuk mencari anak di bawah umur. Saudari V kemudian meminta Saudari F (tersangka usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Saudara Fajar," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/3).

Uli menuturkan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Fajar melibatkan peran serta perantara dan/atau dilakukan melalui aplikasi MiChat.

Fajar meminta F untuk membawa anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan. F lantas membawa anak perempuan berusia 6 tahun untuk bermain bersama Fajar.

"Tanpa diketahui Saudari F, Saudari Fajar mencabuli dan merekam perbuatan asusila tersebut," kata Uli.

Ia mengatakan video yang direkam dan disebarluaskan oleh Fajar dilakukan tanpa konsen korban anak (6 tahun) dan dilakukan sebagai bentuk kesenangan karena berhasil mencabuli anak di bawah umur.

"Belum ditemukan bukti yang mengarah pada keuntungan ekonomi dalam perekaman dan penyebarluasan video tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Fajar juga melakukan tindakan asusila terhadap anak berusia 16 tahun yang ditemui melalui MiChat dan anak berusia 13 tahun melalui perantara anak usia 16 tahun.

Setidaknya terdapat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama Fajar.

"Berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terhadap anak berusia 6 tahun," ungkap Uli.

"Saudara Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur [6 tahun], kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," lanjut dia.

Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap anak perempuan di bawah umur (usia 13 tahun dan 16 tahun).

Menurut Uli tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi yang dilakukan oleh Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak.

"Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM menilai bahwa Saudara Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," terang Uli.

Temuan tersebut di atas diperoleh Komnas HAM setelah melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

Kemudian meminta keterangan dua korban anak (13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka yang membantu Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak.

Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Kupang terkait pelindungan dan pendampingan korban anak, serta melakukan peninjauan lokasi dan permintaan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara.

Atas temuan tersebut, Komnas HAM memberikan rekomendasi ke sejumlah pihak seperti Kepolisian RI, Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang serta Menteri Komunikasi dan Digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan beberapa temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa AKBP Fajar pertama kali berkencan dengan tersangka F melalui perantara seseorang berinisial VK.

"VK diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," katanya.

Di awal bulan Juni 2024, Fajar meminta F agar dibawakan seorang anak perempuan yang berusia balita dengan alasan menyukai dan menyayangi anak kecil sehingga ingin merasakan bermain serta mengasuh anak perempuan."Karena yang bersangkutan tidak memiliki anak perempuan," ujar Uli.

Permintaan tersebut pun disanggupi oleh F dan keduanya membuat janji bertemu di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi melanjutkan bahwa pada 11 Juni 2024 Fajar memesan dua kamar di hotel tersebut masing-masing untuk Fajar dan F. Adapun kamar Fajar merupakan tipe kamar terbaik dengan harga sewa Rp1,5 juta per malam.

Pada hari yang sama, F mengajak korban anak, yang pada saat itu berusia 5 tahun, untuk makan dan bermain di sebuah pusat perbelanjaan di Kupang, NTT.

Sepulangnya dari pusat perbelanjaan, F membawa korban ke kamar hotel yang telah dipesan oleh Fajar. Pada momen itu, F meminta Fajar untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada korban lantaran masih terlalu kecil.

F lantas meninggalkan korban hanya berdua dengan Fajar karena harus mengambil kunci kamar hotelnya serta mengambil pesanan makanan.

Pramono mengatakan bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan seksual diduga kuat terjadi ketika F meninggalkan kamar.

"Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap korban diduga kuat terjadi saat Saudari F pergi keluar kamar dan meninggalkan korban anak berusia 6 tahun hanya berdua dengan Saudara Fajar di dalam kamar hotel,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan beberapa temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa AKBP Fajar pertama kali berkencan dengan tersangka F melalui perantara seseorang berinisial VK.

"VK diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," katanya.

Di awal bulan Juni 2024, Fajar meminta F agar dibawakan seorang anak perempuan yang berusia balita dengan alasan menyukai dan menyayangi anak kecil sehingga ingin merasakan bermain serta mengasuh anak perempuan.

"Karena yang bersangkutan tidak memiliki anak perempuan," imbuh Uli.

Permintaan tersebut pun disanggupi oleh F dan keduanya membuat janji bertemu di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi melanjutkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Fajar memesan dua kamar di hotel tersebut masing-masing untuk Fajar dan F. Adapun kamar Fajar merupakan tipe kamar terbaik dengan harga sewa Rp1,5 juta per malam.

Pada hari yang sama, F mengajak korban anak, yang pada saat itu berusia 5 tahun, untuk makan dan bermain di sebuah pusat perbelanjaan di Kupang, NTT.

Sepulangnya dari pusat perbelanjaan, F membawa korban ke kamar hotel yang telah dipesan oleh Fajar.

Pada momen itu, F meminta Fajar untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada korban lantaran masih terlalu kecil.

F lantas meninggalkan korban hanya berdua dengan Fajar karena harus mengambil kunci kamar hotelnya serta mengambil pesanan makanan.

Pramono mengatakan bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan seksual diduga kuat terjadi ketika F meninggalkan kamar.

"Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap korban diduga kuat terjadi saat Saudari F pergi keluar kamar dan meninggalkan korban anak berusia 6 tahun hanya berdua dengan Saudara Fajar di dalam kamar hotel,” katanya.

Terkait dengan korban anak berusia 13 tahun dan 16 tahun, Pramono mengatakan bahwa keduanya merupakan saudara sepupu.

"Korban anak berusia 16 tahun tersebut memperkenalkan Saudara Fajar kepada korban anak berusia 13 tahun yang merupakan saudari sepupunya dan belum lama datang ke Kupang serta tinggal bersama korban anak berusia 16 tahun dan keluarganya di sebuah indekos di Kupang," terangnya.

Kedua korban, kata dia, berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang kurang beruntung dan kondisi keluarga yang tidak harmonis.

"Korban berusia 13 tahun melarikan diri dari tempat tinggalnya karena sering mengalami kekerasan dari ayahnya dan tidak pernah mendapatkan pengasuhan yang baik sejak kecil," ujarnya.

Adapun tindak pidana kekerasan seksual terhadap kedua korban tersebut terjadi di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Terhadap temuan-temuan tersebut, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada Polri, Gubernur NTT Melki Laka Lena, dan Wali Kota Kupang Christian Widodo serta Kemenkomdigi.

Kepada Polri, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap tiga korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh Fajar dan F, di antaranya dengan mengungkap peran penting VK selaku perantara jasa layanan kencan dan perantara lainnya yang belum terungkap.

Kepada Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wali Kota Kupang Christian Widodo, salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

Terakhir, kepada Kemenkomdigi, Komnas HAM merekomendasikan agar adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial yang dilakukan oleh anak-anak secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah mengungkapkan sejumlah rekomendasi terkait penanganan teror pengiriman yang ditujukan kepada media Tempo.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (27/3/2025), Anis mendesak pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

“Kami mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut,” ujar Anis dalam keterangannya, Kamis.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dan keluarga mereka dalam proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Samendawai. Ia meminta agar kasus teror pengiriman ke Tempo dapat diproses dengan segera.

“Kami mendorong pihak kepolisian untuk kasus ini bisa dibongkar segera,” tegas Abdul Haris.

Selain itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk melibatkan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang terlibat dalam peristiwa teror tersebut.

Anis menambahkan, pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik maupun psikis, juga menjadi salah satu fokus dari rekomendasi tersebut.

“Rekomendasi yang terakhir adalah pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sekaligus pilar keempat demokrasi,” tuturnya.

Anis menegaskan, rekomendasi Komnas HAM ini disampaikan dengan harapan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sebelumnya kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman paket berisi kepala babi pada Kamis (20/3/2025) sore.

Kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

Paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu.

Ketika dibuka, tidak ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

Tak berselang lama, Lalu, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah peserta unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengekspresikan kekecewaan mereka setelah pengesahan revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang.

Melalui stiker dan poster yang dipasang di area gerbang gedung, mereka berharap suara ketidakpuasan ini dapat didengar oleh para pembuat undang-undang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, salah satu stiker yang menarik perhatian menyinggung soal Sapta Marga, yang merupakan kode kehormatan dan pedoman bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari.

"Negara ini asanya Pancasila, bukan Sapta Marga," bunyi salah satu stiker berwarna biru yang ditempelkan pada barrier beton.

Untuk menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa, kepolisian mengerahkan sebanyak 1.824 personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.

Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI pada Kamis (27/3/2025).

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulisnya.

Susatyo menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Selain itu, pengarahan arus lalu lintas di depan gedung tersebut bersifat situasional.

"Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan," tambahnya.

Komnas HAM meminta agar Polri memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarganya

Jakarta (ANTARA) - Komnas HAM RI meminta Polri untuk menangani kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami merekomendasikan Mabes Polri agar melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan karena ini korbannya anak-anak. Mereka kelompok rentan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis.

Komnas HAM, kata dia, juga meminta agar Polri mengungkap peran seseorang yang menjadi perantara hubungan antara F dengan Fajar serta kemungkinan adanya perantara-perantara lainnya.

Sebagai informasi, F merupakan tersangka yang menjadi pemasok seorang anak berusia enam tahun kepada Fajar di salah satu hotel di Kota Kupang, NTT.

“Saudara Fajar pertama kali memesan jasa layanan kencan dengan F. Pemesanan kencan tersebut dilakukan melalui perantara seorang perempuan dewasa yang diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang,” katanya.

Selain itu, lanjut Uli, Komnas HAM meminta agar Polri memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarganya.

“Kenapa restitusi dan kompensasi ini penting? Untuk anak. Jadi, tiga orang anak ini punya masa depan. Itu harus ditanggung juga tidak hanya oleh pelaku, tapi juga oleh negara,” katanya.

Komnas HAM juga meminta agar Polri menetapkan Undang-undang Pelindungan Anak dalam materi tersangka Fajar dan F.

Lebih lanjut, Komnas HAM juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena dan Wali Kota Kupang Christian Widodo.

Uli menuturkan bahwa rekomendasi pertama adalah melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

Lalu, Komnas HAM meminta agar ketiga korban anak menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apa pun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

Berikutnya, Komnas HAM meminta agar proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiganya korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat,” katanya.

Selanjutnya, diminta pula hak atas pendidikan terhadap ketiga korban terpenuhi, baik melalui program pendidikan penyetaraan maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

Terakhir, yakni pemerintah daerah (pemda) setempat diminta memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi.

Pada akhir paparannya, Uli mengatakan bahwa Komnas HAM juga menyampaikan rekomendasi bagi Kemenkomdigi, yakni terkait perlu adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial yang dilakukan oleh anak-anak secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, menyatakan bahwa Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi kepada Polri untuk mengusut kasus ini. Rekomendasi tersebut mencakup pelaksanaan penyelidikan yang transparan dan akuntabel, serta mengungkap individu yang berperan sebagai perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh mantan Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penting untuk mengungkap peran pihak yang menyediakan jasa layanan kencan bagi Fajar serta perantara lainnya yang hingga kini belum teridentifikasi.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Polri memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi korban serta keluarga mereka. Dalam penyelidikan kasus ini, Polri diminta untuk mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak korban tetap terjaga.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-undang perlindungan anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM menyarankan adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.

"Kemudian rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Selain kepada Polri dan Komdigi, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban anak, termasuk aspek kesehatan, keamanan, serta pendidikan mereka di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Walikota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta polisi mengungkap peran seorang mahasiswi dalam kasus dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyampaikan, proses hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban, terhadap tiga korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh Fajar dan saudari F, di antaranya dengan mengungkap peran penting Saudara Fika selaku perantara dan perantara lainnya yang belum terungkap," kata Uli dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Ia pun meminta kepolisian menerapkan UU Perlindungan Anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka.

Adapun untuk keluarga korban, Komnas HAM meminta kepolisian memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik.

Tak cuma itu, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang, agar memberikan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis.

Caranya kata Uli, melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

Kemudian, melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

"Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya terbatas selama proses hukum saja," ucap Uli.

Lalu, memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban baik melalui program pendidikan penyetaraan maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

Terakhir, memberikan pendampingan psikologis kepada keluarganya.

"Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban," sebut Uli.

Sebagai informasi, Eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman kini sudah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak.

Ia juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Bukan hanya satu, korbannya mencapai tiga orang dari yang terungkap sejauh ini.

Ketiga masih berada di bawah umur saat kejadian.

"Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Fajar disangkakan dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 15 Ayat 1 huruf e, g, c, i, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 25 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

JAKARTA, investor.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan lima dugaan pelanggaran HAM dalam kasus teror kepala babi dan bangkai tikus ke wartawan dan kantor Tempo. Hal tersebut berdasarakan penelusuran yang dilakukan Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, peristiwa teror dan intimidasi terhadap Tempo dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran HAM. Sebab hal terebut sudah mengganggu rasa aman.

“Setiap orang layak merasa terlindungi secara fisik maupun psikis baik atas diri sendiri, keluarga, dan kehormatan martabat yang dimiliknya,” kata Anis saat konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Menurut Anis, setiap manusia wajib memiliki perlindungan dari segala bentuk ancaman, kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa dan sebagainya. Hal itu sesuai dengan Pasal 28B Undang-undang Dasar (UUD) NRI 1945 dan Pasal 28 hingga Pasal 35 Undang-undang hak asasi manusia (HAM)

Pelanggaran HAM kedua, kata Anis, adalah tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi hak asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi bagaimana dijamin di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

“Dalam konteks ini termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani melalui lisan dan tulisan melalui media cetak dan elektronik sebagaimana juga diatur dan dijamin di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM yang juga terdapat dalam kovenan hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia ke dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dan diatur dan dijamin di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers," jelas Anis.

Pelanggaran HAM ketiga, kata Anis, teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM. Pasalnya, jurnalis juga merupakan bagian dari pembela HAM yang harus diakui oleh negara. 

"Pelanggaran HAM keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan, untuk itu kami mengapresiasi penegakkan hukum yang sedang berlangsung tetapi jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara fair dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," tutur Anis.

Terakhir, lanjut Anis, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo memiliki resiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang juga merupakan hak asasi manusia di mana hal itu dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM.

Rekomendasi Komnas HAM

arena adanya 5 potensi pelanggaran HAM tersebut, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, Komnas HAM mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

"Kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror," imbuh dia.

Ketiga, Komnas HAM mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis. Keempat, pemerintah harus menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari

Kelima, Komnas HAM berharap masyarakat tetap memberi dukungan kepada rekan-rekan jurnalistik dan mencegah agar jangan sampai peristiwa kekerasan serupa terluang kembali. Terakhir, Komnas HAM mendorong pihak polisi agar secara tepat dan cepat transparan saat melakukan pengusutan kasusnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, mengatakan terdapat tiga rekomendasi Komnas HAM kepada Polri untuk pengungkapan kasus itu. Rekomendasi itu di antaranya mendorong penyidikan kasus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan mengungkap pelaku perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh eks Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Di antaranya dengan mengungkap peran penyedia jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar dan perantara lainnya yang belum terungkap," ucapnya.

Pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada Polri untuk memberikan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi korban dan keluarga korban. Komnas HAM juga merekomendasikan Polri menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pemeriksaan kasus itu.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi juga ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM merekomendasikan adanya evaluasi dan pengawasan penggunaan media sosial yang dilakukan anak.

"Kemudian, rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Dia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi itu berkaitan dengan memastikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan korban anak hingga memastikan pendidikan korban anak terpenuhi di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apa pun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah tidak menjadikan teror kepala babi yang dikirim kepada Jurnalis Tempo, Francisca atau Cica, sebagai lelucon.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut, teror tersebut tidak bisa dianggap sederhana.

Hal ini disampaikan Anis menyusul adanya tanggapan Kantor Komunikasi Kepresidenan yang meminta kepala babi tersebut dimasak saja, alih-alih mengecam pelaku.

"Kami meminta pemerintah dan semua pihak tidak menjadikan, atau tidak reaktif, tidak menjadikan kasus ini sebagai satu lelucon atau menyederhanakan teror ini," kata Anis, dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Anis menyampaikan, penyederhanaan teror justru menunjukkan pemerintah tidak serius dan tidak empati kepada korban yang mengalami intimidasi dan ancaman.

Ia pun meminta pemerintah lebih serius menangani teror kepala babi.

"Tentu kami mendorong sebenarnya semua pihak untuk merespons kasus ini dengan serius, karena sesungguhnya kasus ini merupakan tidak hanya serangan kepada Tempo tetapi adalah serangan kepada kebebasan pers di Indonesia, dan ini tentu mengancam demokrasi dan HAM," ucap Anis.

Setidaknya, kata Anis, ada lima pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Pertama, peristiwa teror dan intimidasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas rasa aman di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis, baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, Pasal 28-35 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo juga salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi, yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, kata Anis, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian, tindakan teror merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender (HRD), ketika jurnalis menjadi salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai pembela HAM.

Lalu, setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum (access to justice).

Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemenuhan terhadap hak asasi, terutama bagi korban.

Hal tersebut telah dimandatkan dalam Pasal 28 D UUD 1945 dan Pasal 5, 6, dan 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terakhir, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia.

Padahal, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

"Kerja-kerja jurnalis juga selaras dengan tujuan Undang-Undang keterbukaan informasi publik, utamanya Pasal 3 yang menyatakan adalah hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses pengambilan, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," ujar Anis.

Sebelumnya diberitakan, Redaksi Tempo mendapat kiriman seonggok kepala babi dengan kondisi kedua telinganya terpotong melalui paket dari orang tak dikenal.

Kepala babi itu dibungkus dengan kardus, styrofoam, dan plastik.

Tidak ada surat yang mengiringi paket, hanya sebuah kata "Cica" — mengacu pada seorang jurnalis dan host sinar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.