Komnas HAM meminta Kementerian Komdigi mengevaluasi dan mengawasi ketat penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online di Indonesia.

Hal ini disampaikan menyusul kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma.

"Melakukan evaluasi secara menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online (aplikasi MiChat dan sejenisnya)," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Minggu (30/3).

Komnas HAM mengingatkan penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online itu menimbulkan dampak serius terhadap peristiwa prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang.

Mereka juga meminta Komdigi memerhatikan penggunaan aplikasi itu serta dampaknya bagi tumbuh kembang dan gaya hidup anak remaja.

Dalam kasus yang menjerat Kapolres Ngada ini, Komnas HAM juga meminta kepolisian, Pemda NTT, dan Pemkot Kupang melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak dalam kasus ini.

Komnas HAM menyatakan langkah itu diambil untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

"Mengingat hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," ucap Uli.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sosok seorang perempuan berinisial V dalam pusaran kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Sosok perempuan berinisial V tersebut diduga berperan sebagai perantara untuk mencari anak di bawah umur atas permintaan dari AKBP Fajar.

Perempuan berinisial V kemudian membawa perempuan F (yang kini menjadi tersangka) kepada AKBP Fajar. Perempuan V juga meminta kepada F untuk mengaku sebagai anak SMP.

Sosok perempuan V ini terungkap dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh AKBP Fajar.

"Sdr. Fajar menggunakan perantara Sdri. V untuk mencari anak di bawah umur. Sdri. V kemudian meminta Sdri. F (tersangka usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Sdr. Fajar," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (28/3).

Dalam rilis tertulis Komnas HAM, Uli menyebut Komnas HAM telah meminta keterangan dari dua korban anak berusia 13 tahun dan 16 tahun. Termasuk orangtua korban anak berusia enam tahun dan juga tersangka perempuan F yang membantu AKBP Fajar melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu kata Uli, Komnas HAM meminta keterangan dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

"Melakukan peninjauan lokasi dan permintaan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara," ujar Uli.

Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran itulah, Komnas HAM mendapatkan temuan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar telah melibatkan perantara dan atau melalui aplikasi pesan.

AKBP Fajar juga telah menggunakan perantara perempuan berinisial V untuk mencari anak dibawah umur. Sosok V kemudian meminta dan membawa perempuan F kepada AKBP Fajar.

Melalui F juga, AKBP mendapat anak atau perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan.

"Sdr. Fajar juga meminta Sdri. F untuk dibawakan anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan," jelas Uli.

Menurut Uli, Komnas HAM juga mendapat keterangan dari F bahwa dia tidak tahu jika anak berusia enam tahun yang dibawanya sesuai permintaan AKBP Fajar untuk dicabuli.

"Tanpa diketahui Sdri. F, Sdr. Fajar mencabuli dan merekam perbuatan asusila tersebut," katanya.

Disampaikan Uli, video yang direkam dan disebarluaskan oleh AKBP Fajar dilakukan tanpa konsen dari korban anak berusia enam tahun. 

Selain melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia enam tahun, Komnas HAM juga mendapatkan fakta jika AKBP Fajar juga telah melakukan tindakan asusila terhadap anak berusia 16 tahun dan 13 tahun. Untuk anak 16 tahun yang ditemukan melalui aplikasi MiChat.

Lalu melalui perantara dari anak 16 tahun itu juga, AKBP Fajar meminta agar dibawakan anak berusia 13 tahun lagi. Dan anak berusia 13 tahun tersebut juga mendapat tindakan asusila dari AKBP Fajar.

Uli juga membeberkan temuan dari hasil penelusuran, AKBP Fajar setidaknya telah melakukan tujuh kali pemesanan kamar atas nama dirinya di beberapa hotel di Kota Kupang.

Berdasarkan temuan tersebut Komnas HAM menegaskan bahwa telah terjadi pelanggan HAM yang dilakukan AKBP Fajar terhadap anak berusia enam tahun.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol. Patar Silalahi yang dimintai konfirmasi terkait sosok perempuan berinisial V yang diungkap Komnas HAM belum merespon permintaan konfirmasi dari CNNIndonesia.com.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dilakukan secara sistematis dan melibatkan perantara.

Komnas HAM mendesak Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan keberadaan dan peran serta pihak-pihak perantara tersebut.

"Saudara Fajar menggunakan perantara Saudari V untuk mencari anak di bawah umur. Saudari V kemudian meminta Saudari F (tersangka usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Saudara Fajar," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/3).

Uli menuturkan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Fajar melibatkan peran serta perantara dan/atau dilakukan melalui aplikasi MiChat.

Fajar meminta F untuk membawa anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan. F lantas membawa anak perempuan berusia 6 tahun untuk bermain bersama Fajar.

"Tanpa diketahui Saudari F, Saudari Fajar mencabuli dan merekam perbuatan asusila tersebut," kata Uli.

Ia mengatakan video yang direkam dan disebarluaskan oleh Fajar dilakukan tanpa konsen korban anak (6 tahun) dan dilakukan sebagai bentuk kesenangan karena berhasil mencabuli anak di bawah umur.

"Belum ditemukan bukti yang mengarah pada keuntungan ekonomi dalam perekaman dan penyebarluasan video tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Fajar juga melakukan tindakan asusila terhadap anak berusia 16 tahun yang ditemui melalui MiChat dan anak berusia 13 tahun melalui perantara anak usia 16 tahun.

Setidaknya terdapat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama Fajar.

"Berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terhadap anak berusia 6 tahun," ungkap Uli.

"Saudara Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur [6 tahun], kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," lanjut dia.

Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap anak perempuan di bawah umur (usia 13 tahun dan 16 tahun).

Menurut Uli tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi yang dilakukan oleh Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak.

"Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM menilai bahwa Saudara Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," terang Uli.

Temuan tersebut di atas diperoleh Komnas HAM setelah melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

Kemudian meminta keterangan dua korban anak (13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka yang membantu Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak.

Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Kupang terkait pelindungan dan pendampingan korban anak, serta melakukan peninjauan lokasi dan permintaan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara.

Atas temuan tersebut, Komnas HAM memberikan rekomendasi ke sejumlah pihak seperti Kepolisian RI, Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang serta Menteri Komunikasi dan Digital.