Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) diselesaikan secara hukum.

“Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Di samping itu, Komnas HAM meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan karena hal ini penting bagi para korban untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan keluarganya.

Uli menjelaskan bahwa sejatinya Komnas HAM telah menangani kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI, Bogor, Jawa Barat, sejak tahun 1997. Ketika itu, Komnas HAM menemukan empat jenis pelanggaran HAM.

Pertama, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya.

Keempat, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

Namun, kata dia, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. G.Tap/140-J/VI/1999/Serse Um tanggal 22 Juni 1999, Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan atas nama FM dan VS.

Kemudian, pada Desember 2024, Komnas HAM menerima pengaduan dari Ari Seran Law Office bahwa permasalahan kasus OCI belum terselesaikan. Sebab, belum ada upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar Rp3.1 miliar yang ditujukan kepada OCI.

Lebih lanjut Komnas HAM menegaskan bahwa pelatihan keras, utamanya kepada anak-anak, tidak boleh menjurus pada penyiksaan. Apabila hal itu dilakukan maka telah terjadi pelanggaran hak anak.

“Anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan yang ada,” ujar Uli.

Sebelumnya, para mantan pemain OCI juga mengadu ke Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (15/4). Audiensi mereka diterima oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto.

Dijelaskan Mugiyanto bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan para mantan pemain sirkus tersebut, terdapat banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Menurut Mugiyanto, mereka mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas.

“Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya—beberapa dari mereka. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan motif eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, merekam dan menyebarluaskan video asusila terhadap I (6) seorang anak di bawah umur di Hotel Kristal, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komnas HAM menemukan Fajar melakukan untuk sekadar bersenang-senang.

"Video yang direkam dan disebarluaskan oleh saudara Fajar dilakukan tanpa concern korban anak 6 tahun dan dilakukan sebagai bentuk kesenangan karena berhasil mencabuli anak di bawah umur," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers, dikutip detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh AKBP Fajar terhadap I. Menurut Komnas HAM, Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap I yang merupakan anak perempuan di bawah umur.

Kemudian, merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut. Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan Fajar terhadap anak perempuan berusia 13 dan 16 tahun.

"Tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi yang dilakukan oleh saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan
perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," tegas Uli.

Komnas HAM juga menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan. Termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, mengatakan terdapat tiga rekomendasi Komnas HAM kepada Polri untuk pengungkapan kasus itu. Rekomendasi itu di antaranya mendorong penyidikan kasus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan mengungkap pelaku perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh eks Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Di antaranya dengan mengungkap peran penyedia jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar dan perantara lainnya yang belum terungkap," ucapnya.

Pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada Polri untuk memberikan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi korban dan keluarga korban. Komnas HAM juga merekomendasikan Polri menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pemeriksaan kasus itu.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi juga ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM merekomendasikan adanya evaluasi dan pengawasan penggunaan media sosial yang dilakukan anak.

"Kemudian, rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Dia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi itu berkaitan dengan memastikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan korban anak hingga memastikan pendidikan korban anak terpenuhi di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apa pun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, iNewsKendari.id - Kasus penembakan yang menewaskan tiga polisi di Way Kanan, Lampung, saat menggerebek arena judi sabung ayam, mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. Insiden tragis ini diduga melibatkan oknum anggota TNI, yang kini telah ditahan di Denpom Lampung.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus ini. 

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kasus ini secara proaktif dan mendorong pengungkapan yang menyeluruh. 

“Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas dan menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM mengapresiasi langkah investigasi gabungan dari Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung yang berkomitmen untuk mengusut kasus ini. Dalam pernyataannya, Uli juga menekankan perlunya penegakan hukum secara etik dan pidana terhadap pelaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menanggapi insiden ini dengan serius, bekerja sama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. 

“Pak Kapolda dan Pak Danrem terus melakukan investigasi. Saya bersama Bapak Panglima sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan apa yang ditemukan di lapangan,” ujar Sigit.

Kapolri juga mengingatkan jajaran kepolisian untuk tetap menjaga semangat, sinergitas, dan soliditas demi kepentingan rakyat. 

“Seluruh anggota harus terus bekerja dengan baik, penuh semangat, dan hati-hati,” imbuhnya.

Ketiga korban yang gugur, yakni AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta, telah mendapat penghormatan atas pengabdian mereka.

Editor : Asdar Zuula

Komnas HAM berduka atas gugurnya tiga anggota polisi Way Kanan, Lampung, yang ditembak oknum TNI saat bertugas menggerebek judi sabung ayam. Komnas HAM menyampaikan duka mendalam.

"Komnas HAM menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM pada Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan yang diterima, Sabtu (23/3/2025).

Tiga anggota polisi itu adalah Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bintara Polsek Negara Batin Bripka Petrus Apriyanto, Bintara Satreskrim Polres Way Kanan, Bripda M. Ghalib Surya Ganta. Mereka ditembak di Kabupaten Way Kanan, Lampung pada Senin (17/3).

"Komnas HAM menaruh perhatian atas peristiwa penembakan terhadap tiga anggota kepolisian," katanya.

Uli mengatakan pihaknya juga memantau kasus ini. Dia meminta kasus ini diproses secara adil dan transparan.

"Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ucapnya.

Dia juga menilai perlu adanya proses hukum etik kepada oknum TNI. Selain itu, dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda
Lampung.

"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI berkunjung ke Polda Jawa Tengah (Jateng). Dalam kunjungannya, Komnas HAM bertujuan untuk meminta klarifikasi kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri yang menewaskan pelaku tawuran di Semarang.

Kunjungan itu berlangsung di aula lantai 6 Mapolda Jateng pada Jumat (29/11/2024). Wakapolda Jateng Brigjen Agus Suryonugroho, Kapolres Semarang Kombes Irwan Anwar, dan sejumlah pejabat utama Polda Jateng menyambut kedatangan tim Komnas HAM.

Adapun tim Komnas HAM yang datang di Mapolda Jateng yakni Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, Satya Kumarajati, dan Andreas Alexander.

Pada kesempatan itu, tim Komnas HAM bertemu dengan para pelaku tawuran dan orang tua masing-masing pelaku. Pertemuan dilakukan guna mendalami peristiwa dan menggali fakta dari berbagai pihak sehingga dapat memberikan pemahaman lebih dalam soal peristiwa yang sebenarnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan, pihaknya mendukung langkah Komnas HAM dalam memastikan transparansi penanganan kasus tersebut.

"Polda Jateng berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam upaya menggali informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel," kata Artanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Jumat (29/11/2024).

Komisioner Komnas HAM berkunjung ke Polda Jateng, Jumat (29/11/2024). Foto: Dok Istimewa

Artanto menegaskan, Polda Jateng juga berupaya menjaga komunikasi dengan keluarga korban dan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada salah paham.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Semua langkah yang dilakukan bertujuan untuk menegakkan keadilan," ujarnya.

Kunjungan Komnas HAM ke Polda Jateng diharapkan dapat menuai keadilan bagi semua pihak.

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil