Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila berkomitmen mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomodi Jakarta, Rabu mengatakan kami berinisiatif melakukankolaborasi lintas sektor, untuk melaksanakanFocus Group Discussion (FGD) mengkaji Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Ia mengatakan Peraturan Presiden tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya pada klaster kehutanan, dinilai membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan.

Namun katanya memunculkan kekhawatiran akan potensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Lebih lanjut Eddy mengatakan FGD ini untuk menjawab kebutuhan akan kajian mendalam terhadap Perpres No. 5 Tahun 2025, terutama dalam menilai dampaknya terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan, kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan masa lalu.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa lahan yang dijadikan kawasan hutan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia.

Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030, di mana perlindungan hutan menjadi salah satu pilar utama.

Selain itu, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan Perpres ini tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan.

Pejabat Sementara (Pjs) Rektor UP Adnan Hamid menyatakan dukungannya terhadap diskuai tentangPerpres No. 5 Tahun 2025tentang Penertiban Kawasan Hutan.

"Ini merupakan bagian dari penelitian dari mahasiswa program doktor ilmu hukum UP. Kami sebagai pimpinan tentunya mendorong dan menyambut baik kegiatan ini," ujarnya.

Ia mengatakan walaupun yang dibahas bukan lingkup Undang-undang tapi Perpres namun dibahas secara mendalam.

Sementara ituKepala Program Studi Doktor Ilmu HukumUP Agus Surono mengatakan hasil kajian ini akan kami sampaikan kepada pemerintah agar penyelesaian tata kelola hutan sesuai dengan harapan bersama.

"Hasil dari FGD ini akan kami rumuskan kembali dan akan kami sampai kepada pemerintah dan bisa juga kami sampaikan ke presiden," katanya.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Wali Kota PalembangRatu Dewa mengaku akan menyiapkan anggaran untuk menggembleng para pelajar yang gemar tawuran dengan melibatkan TNI agar mereka dapat dididik secara disiplin.

Ratu Dewa mengatakan, ia saat ini sedang melakukan kajian serta melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI, kepolisian, dan Komnas HAM untuk membahas wacana pembinaan pelajar yang bermasalah.

“Pemkot akan menyiapkan dana kaitan dengan itu, termasuk Komnas HAM akan saya ajak bicara,” kata Ratu Dewa kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Dijelaskan Ratu Dewa, aksi kriminalitas yang melibatkan pelajar telah sering terjadi di Palembang.

Sehingga, ia menekankan bahwa upaya pendidikan disiplin pelajar yang bermasalah dengan dibina oleh militer merupakan salah satu cara agar moral mereka dapat terdidik dengan baik.

“Banyak tindak kriminal lain, anak-anak tawuran, kebut-kebutan di jalan, dan saya sudah bicara dengan Pak Danrem, saya sudah bicara dengan Panglima Kodam II Sriwijaya, Kapolresta Palembang. Nanti kami rembukan bersama, dan langkah seperti apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Aprizal Hasyim mengatakan, Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat ini sedang mengkaji aturan menggelar retret sebagai upaya mendidik karakter anak agar tidak berulah.

"Seperti diketahui, Wali Kota Palembang Ratu Dewa ingin sekali meretret (membina) anak-anak yang suka tawuran dan yang kelakuannya kurang baik selama dua minggu di Yonif 200 Raider," ujar Aprizal dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Menurut Aprizal, anak yang sering tawuran akan digembleng oleh pasukan Raider 200 selama dua pekan.

Sehingga, mereka nantinya akan dididik untuk memiliki karakter, ideologi, dan keimanan.

"Semoga mereka akan menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan harapan orang tua dan kita,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengatakan partainya mengikuti proses hukum yang ada terkait kasus yang menyeret kadernya, Ridwan Kamil (RK).

"Kita ikuti proses hukum yang ada, kita hargai proses hukum yang ada terhadap kader Partai Golkar Pak Ridwan Kamil," kata Bahlil di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Hingga saat ini, Partai Golkar juga menerapkan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan terkait kasus RK.

"Kita lihat juga kita menghargai asas praduga tak bersalah, kita lihat saja, kita serahkan semua pada proses hukum," ujarnya.

Diketahui, nama RK terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang berproses di KPK.

Bahkan, KPK telah menyita motor Royal Enfield yang diambil dari rumah Ridwan Kamil ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.

Namun, hingga kini RK belum diperiksa KPK.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan RK akan diperiksa terakhir dalam kasus itu.

"Baru nanti terakhir saudara RK (Ridwan Kamil) akan dilakukan pemanggilan untuk mengkonfirmasi keterangan-keterangan saksi yang dipanggil terlebih dahulu," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, 17 April lalu.

Bukan hanya itu, RK juga tengah berperkara dengan seorang bernama Lisa Mariana.

Lisa bahkan mengajukan gugatan ke RK di Pengadilan Negeri Bandung.

Perkara gugatan perdata baru didaftarkan pada Senin, 5 Mei 2025, dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum.

Adapun Lisa baru-baru ini mengeklaim memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Terpisah, RK juga pernah melaporkan Lisa ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahanan titipan melarikan diri dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/5/2025) malam.

Mereka adalah Dio Adhy Setya (33), terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan (curat), lalu Januar Murdianto alias Jawir (24), terdakwa kasus prostitusi sebagai muncikari.

Namun, upaya pelarian hanya berhasil dilakukan oleh Januar. Sedangkan Dio gagal melarikan diri dan langsung ditangkap petugas.

Kronologi

Saat itu, keduanya baru saja menjalani sidang dengan majelis hakim yang sama. Namun, persidangan ditunda antara pukul 18.00 WIB hingga 18.30 WIB.

Keduanya menjalani persidangan di Ruang Cakra lantai dua PN Jakarta Utara. Usai sidang, mereka digiring kembali ke sel tahanan yang terletak di lantai dasar atau basement.

“Kesempatan itu digunakan oleh dua terdakwa untuk menerobos teralis pagar (lantai satu) sehingga bisa turun ke basement dekat mushala,” kata Penjabat Humas PN Jakarta Utara, Mariyono, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

“Nah, disitulah dia itu langsung lari menuju tangga-tangga yang menghubungkan dengan pagar di luar. Langsung lompat ke atap gedung sebelah,” ujar Mariyono melanjutkan.

Namun, upaya pelarian Dio gagal. Kakinya retak setelah terjatuh akibat menginjak asbes yang rapuh saat mencoba melarikan diri.

Dia akhirnya tertangkap oleh petugas saat bersembunyi di kolong mobil.

“Kalau yang Januar Murdianto berhasil lari karena dia naik lagi ke atap yang bukan hardek, jadi dia bisa lari. Akhirnya dia lari menuju ke arah belakang, di belakang KPU itu. Dia lolos di situ,” ungkap Mariyono.

Ketika itu, Januar dan Dio sama-sama melepas baju tahanan dengan harapan bisa membaur dengan warga setempat.

Dikawal

Mariyono memastikan, ada petugas yang mengawal saat Januar dan Dio dipindahkan dari lantai dua ke ruang tahanan. Hal itu sudah sesuai prosedur.

“Itu dikawal. Kan protap (prosedur tetap)-nya begitu. Masuk ke ruang sidang dikawal, keluar ruang sidang dikawal. Jadi, bukan kewenangan majelis dan bukan kewenangan petugas kantor,” ujar dia.

“Kalau memang itu terjadi, berarti itu keteledoran dari jaksa pengamanan itu. Kan polisi juga ada tuh, bertugas,” tambah dia.

Dibantu kekasih

Mariyono menyebut, Januar melarikan diri dengan bantuan kekasihnya.

Informasi ini diterima Mariyono dari petugas PN Jakarta Utara yang ikut menangkap dan mendengarkan interogasi terhadap Dio.

“Informasinya justru yang Januar itu dibantu oleh pacarnya atau apa gitu. Mungkin larinya dibantu. Informasinya dari petugas kantor begitu. Dio itu mengaku begitu,” kata Mariyono.

Saat diinterogasi, Dio juga menyebut kekasih Januar turut hadir dalam persidangan.

“Ceritanya seperti itu. Ini menurut keterangan Dio yang tertangkap. Kan larinya sama-sama, Dio sama Januar,” tutur dia.

PSSI memberikan hukuman kepada pelaku yang tertangkap kamera mengambil jersey pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan yang seharusnya menjadi hak seorang bocah bernama Kenneth saat laga tim nasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 25 Maret lalu.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa lewat sistem yang dimiliki, pihaknya berhasil menemukan pelaku yang mengambil jersey Marselino yang hendak diberikan kepada bocah bernama Kenneth.

"Kemarin ada jersey yang dilempar Marselino diambil orang, orang tersebut blacklist [nonton pertandingan Timnas Indonesia]. Karena kita punya sistem untuk menjaga itu," kata Arya dikutip dari Antara.

Sebelumnya, bocah bernama Kenneth menjadi korban 'pembegalan' jersey Marselino Ferdinan oleh seorang pria usai pertandingan Indonesia vs Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), 25 Maret lalu.

Kejadian itu berawal dari Marselino dan skuad Timnas Indonesia melakukan victory lap atau berkeliling lingkaran stadion untuk menyapa suporter. Saat victory lap itu seorang anak membentangkan poster berbahan dasar kardus yang bertuliskan meminta jersey Marselino.

Membaca tulisan di dalam kardus yang dibentangkan, Marselino kontan membuka jerseynya dan menuju pinggir besi pemisah tribune dan lapangan.

Secara saksama Marselino ingin melempar jersey miliknya kepada sang anak pembawa poster dari kardus itu. Begitu dilempar, seorang pria malah datang memotong dan merebut jersey yang diarahkan kepada anak tersebut.

Begitu mendapat jersey itu, pelaku langsung kabur meninggalkan area tribune dengan cuek.

Sebagai gantinya, Kenneth mendapatkan jersey yang digunakan oleh Marselino saat membela Indonesia melawan Bahrain. Dalam akun Instagram Timnas Indonesia pada 27 Maret, bocah berkacamata itu tersenyum memamerkan jersey yang diperolehnya tersebut.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan direksi dan komisaris BUMN yang melakukan korupsi tetap bisa diproses hukum.

Hal itu disampaikan Herman terkait dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara.

Herman menegaskan tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum.

"Dipastikan undang-undang tidak mengunci, meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggaraan negara, tetapi jika melakukan hal-hal yang ini melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap, memperkarakan terhadap yang melanggar hukum tersebut," kata Herman di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Menurut Herman, KPK dan aparat penegak hukum lain tetap bisa memproses direksi-komisaris BUMN yang korupsi.

Meski statusnya bukan penyelenggara negara, objek yang dikerjakan adalah Badan Usaha Milik Negara.

"KPK bisa menindak, karena siapapun meskipun status bukan penyelenggaran negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja," kata Herman.

"Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silakan. Tapi selama bahwa dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apapun bisa untuk memperkarakannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan direksi BUMN dijerat hukum bila melakukan korupsi. Pertanyaan muncul karena dua pasal, yaitu 3X ayat (1) dan 9G. Pasal 3X ayat (1) menyebut organ dan pegawai BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

"Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara" bunyi pasal 9G UU BUMN.

Sejumlah pihak mengaitkan dengan aturan UU KPK. KPK hanya berwenang mengusut penyelenggara negara yang melakukan korupsi.

Di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian mendalam setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara.

Hal itu berdampak pada penanganan kasus, seperti mereka tak memiliki kewajiban lagi untuk melaporkan harta kekayaannya. Padahal, KPK acap kali menemukan dan menyidik kasus korupsi bermula dari pemeriksaan harta kekayaan.

"KPK saat ini sedang melakukan kajian terkait dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 yang terkait dengan BUMN. Bagaimana kaitannya dengan tugas, fungsi dan kewenangan KPK," ujar Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Senin (5/5).

JAKARTA,KOMPAS.com - Bos buzzer, M. Adhiya Muzakki (MAM) menutup seluruh wajahnya usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Berdasarkan pantauan di lokasi Adhiya keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 23.58 WIB, Rabu (7/5/2025).

Adhiya yang sudah memakai rompi pink dan tangan diborgol ini terlihat menunduk meski wajahnya tertutup topi hitam dan masker putih.

Saat diteriaki media yang menunggu, Adhiya terlihat mengangkat map pink di tangannya ke depan muka.

“Woi buka topinya woi, sudah dapat hampir Rp 1 miliar,” kata salah satu wartawan kepada Adhiya.

Namun, Adhiya yang menutupi setengah wajahnya dengan map kertas itu terus berjalan hingga digiring masuk ke mobil tahanan.

Hari ini, Adhiya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat pemufakatan jahat bersama dengan tiga tersangka lain yang sudah lebih dahulu ditahan oleh penyidik.

Tiga tersangka lain adalah Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan nonaktif JAK TV.

Dalam komplotan ini, Adhiya berperan sebagai ketua tim cyber army yang bertugas untuk mengerahkan 150 buzzer.

Ia disebutkan terlibat dalam pembuatan sejumlah konten negatif yang nantinya disebarkan ke sejumlah media sosial dan media online.

Para buzzer ini diarahkan untuk menyebarkan dan memberikan komentar di sejumlah konten negatif yang dibuat oleh Tian Bahtiar.

Perbuatan para tersangka diduga sengaja untuk menjatuhkan Kejaksaan Agung dan jajaran Jampidsus dengan cara membentuk narasi negatif di muka umum.

Atas perbuatannya, Adhiya memperoleh uang totalnya Rp 864.500.000,.

Adhiya diduga melanggar pasal 21 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah undang-undang nomor 21 tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ia pun langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka, yaitu Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Tian Bahtiar.

Penetapan tersangka hari ini merupakan pengembangan dari penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG), serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Kemudian, tiga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto selaku ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku anggota.

Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp 60 miliar untuk hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini.

Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.

Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar. Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging.

Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

JAKARTA,KOMPAS.com - Bos buzzer, M. Adhiya Muzakki (MAM) menutup seluruh wajahnya usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Berdasarkan pantauan di lokasi Adhiya keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 23.58 WIB, Rabu (7/5/2025).

Adhiya yang sudah memakai rompi pink dan tangan diborgol ini terlihat menunduk meski wajahnya tertutup topi hitam dan masker putih.

Saat diteriaki media yang menunggu, Adhiya terlihat mengangkat map pink di tangannya ke depan muka.

“Woi buka topinya woi, sudah dapat hampir Rp 1 miliar,” kata salah satu wartawan kepada Adhiya.

Namun, Adhiya yang menutupi setengah wajahnya dengan map kertas itu terus berjalan hingga digiring masuk ke mobil tahanan.

Hari ini, Adhiya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat pemufakatan jahat bersama dengan tiga tersangka lain yang sudah lebih dahulu ditahan oleh penyidik.

Tiga tersangka lain adalah Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan nonaktif JAK TV.

Dalam komplotan ini, Adhiya berperan sebagai ketua tim cyber army yang bertugas untuk mengerahkan 150 buzzer.

Ia disebutkan terlibat dalam pembuatan sejumlah konten negatif yang nantinya disebarkan ke sejumlah media sosial dan media online.

Para buzzer ini diarahkan untuk menyebarkan dan memberikan komentar di sejumlah konten negatif yang dibuat oleh Tian Bahtiar.

Perbuatan para tersangka diduga sengaja untuk menjatuhkan Kejaksaan Agung dan jajaran Jampidsus dengan cara membentuk narasi negatif di muka umum.

Atas perbuatannya, Adhiya memperoleh uang totalnya Rp 864.500.000,.

Adhiya diduga melanggar pasal 21 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah undang-undang nomor 21 tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ia pun langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.

Jakarta -

Kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI) Hamdan Zoelva dan kuasa hukum PT Taman Safari Indonesia (TSI) Bambang Widjojanto (BW) mendatangi Kementerian Hak Asasi Manusia. Mereka mendorong kasus dugaan eksploitasi yang diadukan eks pemain sirkus OCI diselesaikan kekeluargaan.

"Jadi memang ada hal-hal yang mungkin secara tertulis di laporan itu, hasil itu, dan juga pemberitaan di media yang masih belum jelas sehingga ditanyakan kepada kami," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) KemenHAM Munafrizal Manan, kepada wartawan di KemenHAM, Rabu (7/5/2025).

"Dan tadi kami sudah menyampaikan tentang konstruksi yang sudah dijelaskan oleh Kementerian HAM dalam laporan tadi," tambahnya.

Hamdan menjelaskan pihaknya mengapresiasi jika kasus ini diselesaikan secara damai. "Karena itu kami sangat senang kalau ini diselesaikan secara kekeluargaan," ucapnya.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah nominal uang yang disiapkan bagi para eks pemain sirkus OCI agar kasus diselesaikan kekeluargaan. Mengenai asal-usul para eks pemain sirkus OCI turut masuk pembahasan.

"Kami sampaikan juga disini dan kementerian sangat mendukung penyelesaian secara kekeluargaan itu dan data-data mengenai asal-usul anak-anak itu. Itu, saya kira itulah yang tadi inti yang kami bicarakan," sebut dia.

Sementara, Bambang mendorong proses penyelesaian secara kekeluargaan, karena selama ini TSI terseret kasus tersebut. Sebab TSI selalu dikait-kaitkan dalam perkara ini.

"Ingin mendorong memang proses tadi (diselesaikan kekeluargaan). Kenapa begitu? Karena yang paling terkena dampak dari seluruh proses ini adalah TSI," ucap dia.

"Dan penyelesaian ini menjadi bagian penting untuk menyelesaikan seluruh kasusnya. Dan tadi ada pembicaraan yang belum disampaikan. Bisa saja pra-mediasi nanti akan dilakukan. Yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian HAM," tambahnya.

Sebelumnya, KemenHAm menyampaikan sejumlah rekomendasi atas dugaan pelanggaran hukum hingga HAM di kasus mantan pemain sirkus OCI. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Munafrizal konferensi pers di KemenHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

(ial/isa)

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM) dalam kasus dugaan perintangan proses hukum pada sejumlah perkara korupsi yang ditangani penyidik Jampidsus.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan Adhiya Muzakki jadi tersangka.

"Penyidik telah mengumpulkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan satu tersangka, adapun yang bersangkutan berinisial MAM selaku Ketua Cyber Army," ujarnya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (7/5/2025) malam.

Qohar menjelaskan, MAM diduga telah terlibat dalam upaya perintangan pengusutan perkara baik dari penyidikan maupun penuntutan sejumlah perkara yang ditangani Jampidsus Kejagung RI.

Upaya perintangan itu dilakukan bersama-sama dengan tiga tersangka sebelumnya yakni Direktur Pemberitaan JakTV Non-aktif Tian Bahtiar (TB), Advokat Marcella Santoso (MS) dan Junaidi Saibih (JS).

"Untuk mencegah merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara a quo," imbuhnya.

Adapun, MAM selaku Ketua Cyber Army memiliki anggota sebanyak 150 orang. Ratusan orang itu telah tergabung dalam lima tim buzzer bernama Mustofa I hingga Mustofa V untuk memberikan komentar negatif terhadap penanganan perkara oleh Kejagung.

"Tersangka MAM atas permintaan tersangka MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagikan membagi tim tersebut menjadi 5 yaitu tim Mustofa 1, Mustofa 2, Mustofa 3 Mustofa 4 dan tim Mustofa 5," pungkasnya.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menggandeng Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Serang yang dituangkan melalui kesepakatan bersama untuk mempercepat program keahlian para warga binaan agar memiliki keahlian setelah selesai menjalani masa pidananya.

"Seperti kita tahu masyarakat Kabupaten Serang juga ada yang jadi warga binaan di sana, jadi kami berdiskusi untuk kegiatan-kegiatan mereka bagaimana pun setelah selesai menjalani pembinaannya mereka kembali ke masyarakat," ujar Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, di Serang, Rabu.

Sehingga, kata Tatu, setelah warga binaan bebas bisa berbaur dengan masyarakat dan mereka mempunyai keahlian sebagai bekalnya.

"Mereka juga tidak merasa terasingkan, kalau memang sudah punya keahlian apa itu mungkin dikembangkan, atau yang belum sama sekali kita kerja samakan dengan dinas-dinas," ungkapnya.

Diantaranya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) mempunyai binaan para pelaku UMKM-UMKM itu juga bisa menjadi pelatih di rutan. Kemudian juga Kepala Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bisa memberi pelatihan budidaya ikan lele karena di rutan tersedia kolam.

Menurutnya, kerja sama ini penting sebagai sarana menjaga dan mempererat kedua hubungan lembaga untuk mendorong program pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilakukan pada tahun ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kejari Jakarta Utara atas sinergi dan kerja sama dalam upaya pemberian hukum," kata dia.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas II B Serang, Marthen Butar Butar, mengatakan warga binaan yang berasal dari Kabupaten Serang mencapai 380 orang, yang mayoritas warga binaan masih pada usia produktif kurang lebih rata-rata di usia 20 sampai 40 tahun.

"Diharapkan dengan adanya program ini warga binaan setelah kembali ke masyarakat, dapat berguna dan mendapatkan keahlian dan kemampuan. Sehingga keluarga maupun dirinya sendiri juga itu dapat menghasilkan hal positif di lingkungan masyarakat nantinya," ungkapnya.

Jakarta: Universitas Pancasila melalui Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum (PDIH FH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan". Kegiatan ini diadakan sebagai respons kritis atas terbitnya regulasi tersebut yang belakangan menjadi sorotan berbagai kalangan.

Sorotan datang mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, komunitas adat, hingga pelaku usaha di sektor sumber daya alam. Perpres ini, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya pada klaster kehutanan, dinilai membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan.

Namun juga memunculkan kekhawatiran akan potensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan
Mahkamah Konstitusi, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

FGD ini diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan akan kajian mendalam terhadap Perpres No. 5 Tahun 2025, terutama dalam menilai dampaknya terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan. Selain itu juga kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan masa lalu.

"Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa lahan yang dijadikan kawasan hutan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia," kata Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Pancasila Eddy Pratomo di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

Baca juga: Ustaz Adi Hidayat Bagikan Beasiswa S1-S3 ke Luar Negeri, Simak Infonya!

Menurut Eddy, hal sangat penting mengingat Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% pada 2030, di mana perlindungan hutan menjadi salah satu pilar utama.

Dalam forum ini, hadir sejumlah narasumber lintassektor yang memberikan perspektif multidisiplin, di antaranya Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH. dari Universitas Pancasila yang membedah aspek hukum Perpres No. 5 Tahun 2025, Ardito Muwardi, S.H., M.Hum., Koordinator I Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung selaku Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang membahas implementasi dan langkah ke depan, Uli Arta Siagian dari WALHI yang menyoroti Perpres ini dari perspektif lingkungan, Dr. Sadino, S.H., M.H. dari Universitas Al Azhar Indonesia yang mengkaji perlindungan hak masyarakat dalam hukum kehutanan serta Setiyono, dari Asosiasi Perkebunan Rakyat Indonesia.

Baca juga: AI dan Coding Masuk Kurikulum Tahun Ini, Guru Wajib Dampingi Siswa

Acara ini dihadiri 75 peserta aktif FGD yang berasal dari kalangan akademisi, penegak hukum, kementerian terkait, asosiasi pengusaha, advokat, hingga perwakilan LSM dan NGO, sehingga diskusi berlangsung kaya akan sudut pandang dan pengalaman lapangan.

FGD ini bertujuan untuk menganalisis Perpres No. 5 Tahun 2025 secara komprehensif dengan membandingkan ketentuannya terhadap UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 24 Tahun 2021, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan agar pelaksanaan Perpres ini tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan. Melalui paparan para ahli, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta, FGD diharapkan menghasilkan pemetaan persoalan yang komprehensif serta rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya FGD ini, Universitas Pancasila menegaskan komitmennya untuk mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak-hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global. Melalui kolaborasi lintas sektor, FGD ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan ekologis, serta berkelanjutan bagi generasi mendatang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)