Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan direksi dan komisaris BUMN yang melakukan korupsi tetap bisa diproses hukum.

Hal itu disampaikan Herman terkait dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara.

Herman menegaskan tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum.

"Dipastikan undang-undang tidak mengunci, meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggaraan negara, tetapi jika melakukan hal-hal yang ini melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap, memperkarakan terhadap yang melanggar hukum tersebut," kata Herman di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Menurut Herman, KPK dan aparat penegak hukum lain tetap bisa memproses direksi-komisaris BUMN yang korupsi.

Meski statusnya bukan penyelenggara negara, objek yang dikerjakan adalah Badan Usaha Milik Negara.

"KPK bisa menindak, karena siapapun meskipun status bukan penyelenggaran negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja," kata Herman.

"Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silakan. Tapi selama bahwa dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apapun bisa untuk memperkarakannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan direksi BUMN dijerat hukum bila melakukan korupsi. Pertanyaan muncul karena dua pasal, yaitu 3X ayat (1) dan 9G. Pasal 3X ayat (1) menyebut organ dan pegawai BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

"Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara" bunyi pasal 9G UU BUMN.

Sejumlah pihak mengaitkan dengan aturan UU KPK. KPK hanya berwenang mengusut penyelenggara negara yang melakukan korupsi.

Di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian mendalam setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara.

Hal itu berdampak pada penanganan kasus, seperti mereka tak memiliki kewajiban lagi untuk melaporkan harta kekayaannya. Padahal, KPK acap kali menemukan dan menyidik kasus korupsi bermula dari pemeriksaan harta kekayaan.

"KPK saat ini sedang melakukan kajian terkait dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 yang terkait dengan BUMN. Bagaimana kaitannya dengan tugas, fungsi dan kewenangan KPK," ujar Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Senin (5/5).

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap bisa dijerat hukum. Dia menegaskan penegakan hukum pada BUMN dijamin tidak akan melemah.

Kekhawatiran melemahnya penegakan hukum ke BUMN muncul usai adanya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan petinggi BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Sebuah kasus korupsi bisa diperkarakan apabila kasus tersebut melibatkan penyelenggara negara.

Dia menegaskan semua tindak pidana yang dilakukan petinggi BUMN, utamanya korupsi akan tetap bisa diproses oleh aparat penegak hukum (APH). Hal itu dilakukan sepanjang ada bukti yang kuat untuk menjerat petinggi BUMN. Dia menegaskan tidak ada pembatasan sama sekali untuk penegakkan hukum ke direksi dan komisaris BUMN.

"Sekarang kan UU BUMN sudah disahkan, yang kedua setiap pelanggaran hukum terkait tindak pidana apalagi korupsi semua aparat penegak hukum tetap boleh. Tetapi memang yang dilakukan sepanjang dilakukan proven, proven terhadap sebuah kebijakan yang diambil, jadi APH sama sekali tidak dibatasi untuk melakukan itu. Kalau yang namanya korupsi ya siapapun yang terlibat ya pasti dilakukan. Apalagi kalau dilakukan atas etikat buruk," beber Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Supratman melanjutkan soal jeratan hukum karena praktik yang menimbulkan kerugian negara juga akan bisa dilakukan. Bentuknya adalah melihat proses pengambilan keputusan dari petinggi BUMN-nya. Apabila dalam proses bisnisnya ada praktik yang memicu kerugian negara itu bisa menjadi pertimbangan perkara aparat penegak hukum.

"Bahwa bisnis itu ada untung ruginya, tergantung situasi dalam proses pengambilan keputusan. Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan perencanaan yang baik, kemudian ternyata menimbulkan kerugian usaha. Itu akan menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum," pungkas Supratman.

(hal/ara)

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

Anton akhirnya pecah bintang di tahun 2013 ketika dipercaya untuk mengisi jabatan Dan PMPP TNI. Posisi tersebut didudukinya hingga 2016.

Setelahnya, Anton kembali mendapat kenaikan pangkat jadi Mayor Jenderal (Mayjen) ketika menjabat sebagai Pangdivif 1/Kostrad. Pada tahun 2017, ia dipercaya untuk tempati posisi Pangdam II/Sriwijaya.

Pangkat Letjen TNI didapatkan Anton ketika dirinya terkena mutasi di tahun 2018 dan diangkat menjadi Komandan Kodiklat TNI AD, menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Anton akhirnya pensiun setelah kurang lebih empat tahun menjabat sebagai Dankodiklatad di 2022. Tak lama setelah itu, ia dipercaya Prabowo Subianto untuk mengisi kedudukan Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista.

Dengan pengalamannya sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista selama kurang lebih dua tahun, tak heran jika dirinya dipercaya untuk menjabat sebagai Komisaris PT Pindad oleh Erick Thohir.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.