"Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum,"

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurangi penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Dia pun mengingatkan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga penegakan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu harus terus diwujudkan hingga menjadi prioritas.

"Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," kata Stevano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut harus dilihat secara objektif berdasarkan tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, di mana kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami kesulitan.

“Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi,” kata dia.

Untuk itu, menurut dia, langkah yang diambil terkait efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan. Pada dasarnya, dia pun mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan merupakan sesuatu yang memang sudah harus dilakukan, mengingat tren perekonomian dunia pada saat ini.

"Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di Komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia," kata dia.

Saat ini, sejumlah lembaga penegak hukum terkena kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Di antaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran Polri tahun 2025.

Kemudian Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkena efisiensi anggaran sebesar Rp5,43 triliun, KPK terkena efisiensi anggaran sebesar Rp201 miliar, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp998 miliar.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Selebgram Isa Zega dipindahkan dari Ruang Tahanan Polda Jatim ke Lapas Wanita Kelas II A Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa (11/2).

Ia juga bakal segera disidangkan setelah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, istri Gilang Widya Pramana alias Juragan99.

Menurut Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon, pemindahan Isa Zega dilakukan setelah penyidik Ditressiber Polda Jatim merampungkan berkas pemeriksaan tersangka.

"Penanganan perkara terhadap tersangka yang bernama Isa Zega sudah dilakukan tahap dua dari kepolisian siber Polda Jatim kepada kejaksaan, dan sudah dilakukan tahap dua dan dilanjutkan penahanannya di lapas perempuan di Sukun, Malang," kata Charles, Rabu (12/2).

Charles mengatakan, berkas Isa Zega hanya sekali dikembalikan jaksa atau P19. Setelah dilakukan perbaikan, berkas dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.

"Kami bersyukur untuk pemenuhan alat bukti tidak mendapatkan hambatan yang signifikan. Semua alat bukti yang dibutuhkan penyidik dapat terlengkapi tercukupi sehingga P21 kami dapat, kami terima dari jaksa dan segera kami tahap dua-kan ke kejaksaan," katanya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang, Doddy Agus Oktavianto, mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka Isa Zega.

Doddy menyampaikan pihaknya saat ini sedang menyusun dakwaan untuk Isa Zega agar perkara itu segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Malang.

"Kami menerima pelimpahan atau tahap dua dari penyidik untuk diserahkan ke kita dan dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan. (Ditahan) di Sukun, lapas perempuan," kata Doddy. "Setelah tahap dua ini kami akan segera siapkan dakwaan, segera kita limpahkan ke pengadilan,"

Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Malang, Yunengsih, mengatakan Isa Zega akan ditempatkan di sel Mapenaling atau Masa Pengenalan Lingkungan selama satu minggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sesuai dengan berkas yang ada, bahwa yang bersangkutan (Isa Zega) sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan," kata Yunengsih.

"Mulai dari penetapan berganti nama dan atas dasar hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima, yang mana dilampirkan ke berkas atas nama tahanan Isa Zega tersebut." paparnya.

Isa Zega dilaporkan dilaporkan Shandy Purnamasari, istri Juragan99 atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Selebritas Nikita Mirzani juga menjadi saksi perkara itu.

Dalam kasus tersebut, Isa Zega dijerat dengan Pasal 27 huruf A juncto Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp400 juta.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW sebagai momentum peningkatan iman agar para pegawai dan warga binaan terus berbenah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.

"Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW kali ini mengambil tema peningkatan kualitas shalat sebagai reflesi perjalanan Isra Mi’raj," ungkap Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Sembiring, Rabu (12/2).

Harapnya, seluruh jajaran dan warga binaan tetap bersemangat menjalani hari-hari, untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan selalu menjaga kondisi kesehatan.

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan sari tilawah yang dibawakan oleh warga binaan yang dilanjutkan dengan sambutan Kepala Rutan Tarutung Evan Yudha Putra Sembiring.

Acara inti dalam peringatan ini adalah tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz HM Nazar Luthfi Tambunan, Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Tapanuli Utara.

Dalam ceramahnya, Ustadz Nazar menerangkan tentang pengertian Isra Mi’raj, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan perjalanan Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha.

"Rekan-rekan petugas dan warga binaan, untuk selalu mengingat perjuangan Rasulullah SAW untuk selalu menyerukan dan mendirikan Shalat. Karena hanya dengan Shalat kita semua bisa terhindar dan mencegah kita dari perbuatan munkar dan selalu dalam perlindungan Allah SWT," tutur Ustadz Nazar.

Peringatan Isra Mi’raj di Rutan Tarutung kemudian ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh Ustadz Nazar.

JAKARTA - Pakar Hukum Suparji Ahmad menganggap bahwa dengan konsep KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang menganut prinsip deferensial fungsional, setelah 43 tahun berlaku baru terasa saat ini Aparat Penegak Hukum (APH) terkotak-kotak dalam kinerjanya. Hal itu, kata Suparji, tidak mencerminkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang diharapkan.

Akibatnya, lanjut dia, tidak tercapai apa yang diharapkan karena terganggunya sinkronisasi dan harmonisasi kinerja APH. ?Contohnya, dan ini hanya contoh teoris saja, apabila terjadi rekayasa berkas perkara dalam proses penyidikan, maka Jaksa tidak bakal tahu karena menurut KUHAP, Jaksa hanya membaca apa yang ada di berkas perkara. Seandainya itu benar-benar terjadi maka yang dirugikan adalah para pencari keadilan,? ujar Suparji, Rabu (12/2/2025).

Suparji mengatakan, sebenarnya kejaksaan tidak akan pernah memperluas kewenangan atau bahkan mengambil kewenangan lembaga lain. Namun hal yang harus didorong adalah perubahan paradigma dalam mekanisme kerja antara Penyidik dan Jaksa.

?Jika dulunya antara penyidik dan jaksa bekerja secara terpisah, menjadi penyidik dan jaksa bekerja bersama-sama dalam menegakkan hukum pidana,? jelasnya.

Kondisi kerja yang kolaboratif antara Penyidik dan Jaksa inilah, menurut Suparji yang harus diatur secara jelas dalam KUHAP mendatang. Menurutnya, penyidik dan jaksa adalah lembaga yang ada dalam satu rumpun eksekutif, sehingga organ kelengkapan di dalamnya tidak boleh terkotak-kotak.

?Jadi dalam sistem peradilan pidana nantinya yang melakukan kontrol atas kerja penyidik dan jaksa adalah hakim (pengadilan) sebagai pemegang kekuasaan yudikatif,? kata Suparji.

Konsep mekanisme kerja yang kolaboratif, menurut Suparji, cocok bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena Indonesia berpaham integralistik. Artinya, lanjut dia, bisa bekerja bersama-sama secara gotong royong.

?Konsep deferensiasi fungsional sebagaimana dianut KUHAP yang saat ini berlaku disusun berdasarkan paham individualistik ala barat, yang tidak cocok bagi kita sebenarnya,? tuturnya.

Bahkan, lanjut Suparji, yang menjadi ironi sistem peradilan di barat, contohnya Amerika Serikat atau Belanda atau bahkan Korea Selatan, mengusung konsep kebersamaan kerja antara penyidik dan jaksa.

?Jadi pada kenyataannya mereka yang berpaham individualistik malah lebih integral dalam membuat dan mengatur hubungan kerja antara penyidik dan jaksa dalam sistem peradilan pidana mereka,? pungkasnya.

Semarang -

Seorang terpidana yang tersangkut kasus korupsi hingga mafia tanah yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kedungpane Semarang tepergok sedang jajan di restoran. Kini napi bernama Agus Hartono itu dipindahkan ke Nusakambangan.

Agus diduga dibantu oleh beberapa petugas lapas sehingga bisa pelesiran keluar dari penjara. Saat ini sejumlah petugas di lapas telah dikenai sanksi.

Pria yang terjerat berbagai kasus dengan total hukuman 25 tahun penjara itu memang cukup tajir. Hal itu terlihat dari rumahnya yang tergolong megah dan mewah.

Rumah Agus itu berada di Jalan Kagok II, Candisari, Kota Semarang. Berdasarkan pantauan detikJateng di lokasi, rumah tersebut merupakan salah satu dari sederet rumah mewah yang ada di kompleks tersebut.

Rumah tersebut disamarkan dengan tembok yang cukup tinggi. Namun dari beberapa bagian yang masih terlihat dari jalan, terkesan bahwa rumah itu cukup pewah. Ada pagar besi warna cokelat yang juga cukup tinggi untuk akses keluar masuk. Di halaman luar tembok juga terdapat pos kecil.

Adapun di tembok depan rumah sudah tertempel pengumuman lelang eksekusi barang rampasan negara di tembok. Pengumuman itu berupa banner kuning yang menyebutkan rumah dua lantai itu memiliki luas tanah 722 m².

Harga lelang dibuka dengan nilai yang cukup tinggi dengan harga limit Rp. 5.379.300.000 dan uang jaminan Rp 806.895.000. Lelang akan dilaksanakan Selasa, 25 Februari 2025 melalui e-auction portal.lelang.go.id dan/ lelang.go.id.

"Iya, lelang dilakukan pada 25 Februari mendatang, nilainya Rp 5,3 miliar," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Semarang, Cakra Nur Budi Hartanto di kantornya, Rabu (12/2/2025).

Rumah narapidana kasus korupsi di Semarang, Agus Hartono, di Jalan Kagok II, Candisari, Kota Semarang, yang akan dilelang, Rabu (12/2/2025). Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng

Cakra menjelaskan, rumah dilelang dengan kondisi apa adanya dan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Lelang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

"Kami berupaya memulihkan kerugian keuangan negara dari aset milik terdakwa yang telah disita sebelumnya. Yang lain (aset Agus) masih proses," jelasnya.

Kejaksaan pada Desember 2022 lalu juga sempat menggeledah tempat tinggal Agus namun bukan di rumah yang dilelang melainkan rumah ayahnya di Bukit Sari Semarang. Rumah tersebut sangat mewah dengan pagar tinggi yang dijaga dan halaman yang luas.

Untuk diketahui, Agus Hartono harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 14,7 miliar dengan batas waktu 1 Maret 2025. Uang pengganti itu terkait kasus kredit macet Bank BJB cabang Semarang. Agus diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang dengan hukuman 10,5 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsidair 3 bulan. Dia juga harus membayar uang pengganti Rp 14,7 miliar subsidair 4 tahun penjara.

"Perkara AH yang BJB itu inkrah, di tingkat banding hukuman menjadi 9 tahun 6 bulan penjara. Uang Pengganti Rp 14,7 miliar," kata Cakra di kantornya, Semarang, Senin (10/2/2025).

Selain itu, dia juga terlibat kasus lain yang diharuskan membayar uang pengganti. Namun kasus itu belum inkrah. Kasusnya yaitu korupsi atau kredit macet di bank Mandiri sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia dan rekannya, Donny dituntut 19 tahun dan uang pengganti Rp 89,2 miliar subsidair 9,5 tahun. Putusan di tingkat pertama Agus divonis 2 tahun, Donny 1 tahun penjara. Jaksa kemudian banding.

"Putusan Pengadilan Tingginya, Agus 8 UP Rp 52,3 miliar subsidair 1,5 tahun, Donny 7 tahun, UP Rp 41,9 miliar subsidair 1,5 tahun. Kita upayakan kasasi," jelasnya.

Untuk diketahui, Agus Hartono beberapa kali membuat heboh bahkan sempat menggandeng pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak. Dia terlibat banyak kasus dan akhirnya bisa dibekuk di bandara Ahmad Yani Semarang pada 22 Desember 2022.

Saat diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dia membuat heboh karena mengaku diperas jaksa. Bahkan saat itu kantor jaksa sempat ditutup agar tidak ada akses keluar masuk karena Agus mengaku handphone-nya hilang. Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat mengusut soal pengakuan Agus yang diperas namun ternyata tidak terbukti.

Baru-baru ini, dia kembali membuat heboh karena dia kepergok aparat penegak hukum sedang jajan di restoran di Semarang, padahal dia sedang dalam masa hukuman.

Tiga pejabat Lapas Semarang langsung dicopot karena peristiwa itu. Agus sendiri dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan.

"Kalapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban sudah saya copot," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kepada wartawan, Senin (10/2/2025), dikutip dari detikNews.

(rih/ahr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk memastikan kelengkapan syarat-syarat ekstradisi buron kasus e-KTP Paulus Tannos.

"Ya, KPK masih tetap berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Kepolisian, untuk bisa memastikan yang bersangkutan terpenuhi syarat-syarat yang diminta oleh negara Singapura," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

Tessa mengatakan, proses ekstradisi terus berjalan. KPK berharap Paulus Tannos dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

"Untuk itu, proses ini masih berjalan dan harapannya sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Hukum, saudara Paulus Tannos dapat dipulangkan sebelum batas waktu 45 hari," ujarnya.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.

Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah.

KPK mengatakan, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura.

Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, proses persidangan tersebut masih berjalan di Singapura.

"Sampai dengan saat ini di Singapura sendiri juga masih berproses, kalau saya tidak salah, pengadilan. Mungkin mirip seperti proses praperadilan di Indonesia. Saya tidak bisa menyamakan apple to apple karena beda sistem hukum," kata Tessa pada 30 Januari 2025.

"Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah," ujarnya melanjutkan.

Meski demikian, Tessa mengatakan, KPK tidak hanya menunggu sampai ada putusan pengadilan.

KPK bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum terus berupaya memenuhi syarat ekstradisi untuk membawa pulang Paulus Tannos ke Indonesia.

JAKARTA, investor.id - Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengeklaim penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Kesimpulan tersebut telah diserahkan dalam sidang lanjutan praperadilan di PN Jaksel, Rabu (12/2/2025).

"Kita sudah menyampaikan kesimpulan 81 halaman yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka Pak Hasto tidak sah, melanggar hukum, melanggar prosedur," kata kuasa hukum Hasto, Patra M Zen seusai sidang di PN Jaksel, Rabu (12/2/2025). 

Patra beralasan, penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat-alat buktinya. Menurutnya, hal itu tak semestinya dilakukan.

"Yang kedua, dalam pemeriksaan praperadilan kemarin, terbukti alat-alat bukti yang disampaikan oleh termohon in cassu KPK adalah bukti-bukti yang dipergunakan untuk orang lain. Bukti-bukti yang digunakan berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti yang bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020," ungkap Patra.

Patra optimistis permohonan praperadilan pihaknya akan dikabulkan. Dia menyebut KPK menggunakan alat bukti yang telah dipakai untuk pihak beperkara lainnya. 

"Ketiga, alasan dan dasar hukumnya mengapa permohonan praperadilan ini harus dikabulkan, karena penyidik tidak pernah melakukan sprindik dan proses penyelidikan penyidikan sebelum menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka," ujar Patra.

"Ini perjuangan bukan hanya untuk Pak Hasto. Ahli sampaikan bahwa KUHAP dan juga pasal 44 KPK harus dibaca bukan memberikan kewenangan kepada penyidik, bukan hanya itu. Tapi juga mengandung perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka tentu kalau ditanya apakah kami optimis, tentu saja kami berharap besok kita sama-sama dengarkan putusan," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Semarang -

Pakar hukum Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Theo Adi Negoro, menyoroti kasus hukum yang menjerat Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Menurutnya KPK bisa melakukan penjemputan mengingat Mbak Ita sudah ditetapkan tersangka dan empat kali mangkir pemeriksaan.

Theo menegaskan, Mbak Ita harus memenuhi panggilan KPK meski masih menjabat sebagai kepala daerah. Menurutnya, dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada pengecualian bagi pejabat negara dalam menjalani proses hukum.

"Secara hukum, setiap warga negara, termasuk pejabat publik, memiliki kewajiban untuk menghormati proses hukum, termasuk memenuhi panggilan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Theo Negoro saat dihubungi detikJateng, Rabu (12/2/2025).

"Dalam hukum pidana, khususnya dalam hukum acara pidana, pemanggilan saksi maupun tersangka merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang harus dihormati," lanjutnya.

Menurutnya, alasan masih menjabat sebagai Wali Kota Semarang tidak dapat dijadikan dalih untuk mengabaikan panggilan KPK. Theo menegaskan bahwa prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama di hadapan hukum, tanpa kecuali.

Mengenai sikap KPK yang belum menahan Mbak Ita dan suaminya meskipun dua tersangka lain sudah ditahan, dosen Ilmu Hukum Unika ini mengatakan, penahanan menjadi kewenangan subjektif penyidik.

"Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan, seperti kemungkinan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana," jelasnya.

Ia menduga penyidik KPK memiliki pertimbangan hukum tertentu sehingga belum melakukan penahanan terhadap Mbak Ita dan suaminya atau mungkin strategi penyidikan yang masih berjalan.

Namun, jika Mbak Ita dan suaminya terus mangkir, KPK dapat mengambil langkah tegas berupa penjemputan paksa. Theo merujuk pada Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang memungkinkan penyidik melakukan pemanggilan paksa jika tersangka tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

"Jika pemanggilan telah dilakukan sebanyak empat kali dan yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka KPK secara hukum dapat melakukan upaya berupa penjemputan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Theo juga menilai, alasan kekosongan jabatan sebagai dalih tidak memenuhi panggilan KPK, tidak bisa dibenarkan. Sebab, sistem pemerintahan telah mengatur mekanisme penggantian sementara jika kepala daerah berhalangan.

"Dalam sistem pemerintahan, ada mekanisme penggantian sementara, misal melalui wakil wali kota atau sekretaris daerah. Dengan demikian, kekosongan jabatan bukanlah justifikasi yang tepat untuk membenarkan ketidakhadiran dalam proses hukum," tegasnya.

Menurut Theo, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam mematuhi aturan hukum.

(apl/rih)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, menegaskan belum ada keputusan resmi terkait pembagian hak asuh anak dalam proses perceraian Baim dan Paula Verhoeven.

Fahmi menyatakan Baim selalu terbuka jika Paula ingin bertemu dengan anak-anak mereka. Saat ini, anak-anak bersama Baim.

“Apa yang dimaksud dengan giliran? Tidak ada pembagian seperti itu, nanti pengadilan yang akan memutuskan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jangan jadikan anak sebagai objek. Anak memiliki hak yang harus diberikan,” kata Fahmi usai sidang di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Fahmi juga memastikan tidak ada batasan bagi Paula jika ingin bertemu anak-anaknya.

“Tidak ada batasan, bisa kapan saja, 24 jam. Kalau dia tidak datang, yang salah siapa? Pintu selalu terbuka, silakan datang dan temui anak-anak,” ujar Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi menegaskan keinginan anak harus dihormati, terutama jika mereka tetap ingin bersama Baim.

Memaksakan anak untuk berpindah tempat, apalagi sampai membuat mereka menangis, dinilai tidak baik.

“Anak itu jangan dipaksa. Kalau dia tidak mau, seharusnya dicoba dirayu dengan cara yang baik agar tidak trauma, tidak menangis, dan mau dengan sukarela. Itu yang lebih tepat,” tutur Fahmi.

Ia juga menyayangkan, anak-anak sempat menangis dan tetap ingin bersama Baim.

“Jangan selalu dipaksa, seolah-olah harus diantar ke pihak tertentu. Itu sama saja memaksa anak,” ucap Fahmi.

Menurut Fahmi, sebelumnya Baim sudah mencoba mengantar anaknya, tetapi sang anak justru menangis dan ingin kembali bersamanya.

“Seperti kejadian kemarin, Baim sudah mengantar anaknya, tapi setelah Baim pulang, anaknya menangis dan ingin ikut lagi dengannya. Kasihan kalau anak harus mengalami situasi seperti ini,” tambah Fahmi lagi.

Sebelumnya, Baim Wong dan Paula menjalani sidang perceraian yang kembali digelar hari ini.

Dalam sidang tersebut, Paula menyerahkan 42 bukti berupa dokumen dan bukti elektronik.

Namun, pihak Baim justru mempertanyakan keaslian dari bukti-bukti yang diajukan.

Jakarta -

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan alasan Cabup Halmahera Utara (Halut) nomor urut 4 Piet Hein Babua belum mengambil langkah hukum soal video asusila viral diduga Piet. Enny mengaku bingung karena Piet baru mau melapor persoalan itu setelah sengketa di MK.

Hal itu disampaikan Enny saat sidang perkara 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025). Enny menilai seharusnya video asusila itu bisa dituntaskan lewat proses hukum jika Piet merasa orang di video itu bukan dirinya.

"Jika video tersebut bukan pihak terkait, ada upaya hukum yang bisa dilakukan, termasuk pencemaran nama baik," kata Enny.

"Kenapa upaya hukum baru akan dilakukan setelah proses ini? Kenapa tidak segera dilakukan untuk memulihkan nama baik," sambungnya.

Kuasa hukum Piet Hien-Kasman, Nofebi Eteua, menjelaskan video tersebut disebarkan menggunakan akun palsu sebelum masa pencalonan. Dia mengatakan Piet belum mengambil langkah hukum karena mempertimbangkan kondisi politik.

"Saat itu, klien kami mempertimbangkan kondisi politik di Halmahera Utara, termasuk keuntungan dan kerugian dari isu ini," ujar Nofebi.

Nofebi mengatakan langkah hukum diambil berdasarkan cukupnya bukti hukum. Dia mengatakan cabup Piet berkomitmen untuk mengambil sikap hukum setelah seluruh proses pilkada selesai.

Ahli pihak terkait, Heru Widodo, menilai laporan dugaan perbuatan tercela tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Dia mengatakan tidak ada putusan pidana yang dijalani Piet atas laporan itu.

"Tidak ada proses peradilan pidana atas dugaan tersebut hingga pemungutan suara serentak pada 27 November 2024. Tidak ada pula putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap," tegas Heru.

Sebagai informasi pasangan Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos menggugat hasil Pilbup Halmahera Utara ke MK. Muchlis-Tonny mendalilkan jika cabup Piet telah melakukan perbuatan tercela sehingga tidak memenuhi syarat kepesertaan pilkada.

Diketahui, video syur diduga Piet viral di media sosial. Video itu menunjukkan momen diduga video call sex (VCS).

(amw/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memfokuskan perhatian pada keterangan ahli yang dihadirkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan yang berlangsung.

Hal ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Hasto, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan terkait Harun Masiku, mantan calon legislatif dari PDI-P.

Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (11/2/2025), KPK mempresentasikan dua ahli hukum pidana, yaitu Erdianto Effendi dari Universitas Riau dan Priya Jatmika dari Universitas Brawijaya.

Kedua ahli ini diminta memberikan penjelasan mengenai prosedur penggeledahan dan penyitaan dalam konteks hukum pidana.

Tim hukum Hasto berusaha menggali lebih dalam mengenai keabsahan tindakan penyitaan oleh penyidik.

Alvon Kurnia Palma, salah satu pengacara, mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan penyitaan barang yang tidak relevan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Ahli dari KPK menjawab bahwa barang tersebut dapat menjadi obyek penyitaan dan relevan dalam konteks pembuktian.

Menanggapi jawaban itu, Alvon kembali menekankan pertanyaannya, menuntut kejelasan mengenai legalitas penyitaan barang yang tidak terkait.

"Apakah tindakan itu sah?" tanyanya dengan tegas.

Jawaban dari ahli menyatakan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan. Alvon kemudian melanjutkan dengan pertanyaan mendalam, menegaskan pentingnya klarifikasi mengenai keabsahan penyitaan tersebut.

Dalam situasi ini, tim hukum KPK menginterupsi dengan meminta agar pertanyaan yang diajukan lebih disampaikan dengan cara yang lebih sopan.

"Kalimatnya enggak enak didengar," kata salah seorang tim hukum KPK.

Hakim tunggal, Djuyamto, segera mengambil alih persidangan dan menilai bahwa diskusi antara tim Hasto dan ahli adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang wajar.

Djuyamto juga mempertanyakan mengapa tim hukum KPK merasa keberatan dengan pertanyaan yang diajukan.

"Mengapa harus ada keluhan? Ahli yang bersangkutan tidak merasa terganggu," ujarnya, diiringi dengan tawa dari para hadirin.

Sumber:KPK Keberatan Cara Kubu Hasto Cecar Ahli, Hakim: Kok Saudara yang Enggak Enak?

Jika ingin membangun pangan, energi, Indonesia harus urus sawitnya. Sangat mungkin dilaksanakan perluasan sawit. Ini tidak ada hubungannya dengan deforestasi,

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto membenahi tata kelola sawit dinilai perlu diikuti kepastian hukum dan konsistensi regulasi, hal itu sangat penting dalam upaya meningkatkan hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Oleh karena itu, Guru Besar IPB University Prof. DR Budi Mulyanto mengatakan, gagasan Prabowo mengenai swasembada energi dan perluasan area Perkebunan sawit perlu mendapat dukungan dari semua pihak, sebab sawit merupakan mesin ekonomi dan juga penyerap karbon yang baik.

“Jika ingin membangun pangan, energi, Indonesia harus urus sawitnya. Sangat mungkin dilaksanakan perluasan sawit. Ini tidak ada hubungannya dengan deforestasi,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.

Alasan lain, tambahnya, masih banyak lahan marjinal yang tidak mendukung biodiversiti dan juga belum digarap dengan baik untuk memberikan nilai tambah ekonomi yang mana saat ini luasnya mencapai 31,8 juta hektare

Perluasan sawit, lanjutnya masih dimungkinkan karena banyak lahan marjinal yang belum digunakan maksimal dan sangat potensial, sangat mungkin dari sisi strategis dan regulasi.

Budi yang juga Kepala Pusat Studi Sawit IPB itu juga menyoroti area hutan Indonesia masih sangat luas dengan persentase 51,7 persen, namun lahan pertanian hanya 31 persen. Untuk pangan lebih kecil lagi yaitu hanya 0,088 persen.

"Hal itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang tergolong tinggi," katanya dalam diskusi Majalah Sawit Indonesia "100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Industri Sawit Dibawa Kemana?" .

Sementara itu, pakar hukum pertanahan Dr. Sadino mengatakan, upaya menambah luas lahan sawit sulit dilakukan karena terkendala Inpres Nomor 5 tahun 2019.

"Kalau mau disegerakan untuk penambahan luas sawit, Inpres 5/2019 harus ditinjau ulang atau dicabut. Kalau tidak ditinjau kembali tidak akan ada penambahan yang tadi. Ini menjadi catatan,” ujarnya.

Selain itu, ada juga PP Nomor 36 tahun 2024, soal perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk lahan yang menyebabkan tidak ada investasi yang layak dalam pertanahan di Indonesia.

Dalam PP, tambahnya, tanah tidak lagi insentif, tapi harus dibayar di awal, Rp75 juta per ha bila menggunakan lahan yang dikategorikan kawasan hutan. Kemudian ada biaya pelepasan kawasan hutan harus bayar Rp19 juta per ha. Dan jika terlambat memenuhi pelepasan kawasan hutan dendanya Rp82 juta per ha.

Sadino mengungkapkan PNBP tersebut juga berlaku juga untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia pun menilai PP tersebut sangat berpotensi merugikan investor

Sementara itu,Peneliti INDEF Tauhid Ahmad menyebut bahwa sawit menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan komoditas yang memberikan efek rambatan yang paling tinggi dibanding komoditas lain.

Dia merinci, dalam investasi sawit rata-rata surplus usahanya mencapai 66 persen baik di hulu maupun hilirnya.

Menurut dia, pekerjaan rumah Prabowo di awal-awal pemerintahannya dihadapkan pada kondisi produksi sawit dan ekspor yang turun maka perlu upaya menggenjot sisi produksi mengingat trend kebutuhan biodiesel semakin meningkat.

"Ke depan industri minyak sawit akan menjadi tumpuan hilirisasi meskipun diperlukan tambahan perluasan lahan," katanya.

Senada, Pengamat Industri Hilir Sawit Sahat Sinaga menegaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah sawit dari yang harganya saat ini hanya 800-900 dolar AS menjadi 3.000 dolar AS.

"Kuncinya adalah hulunya diperbaiki dulu. Ditingkatkan produksi sawit dari 52,4 juta ton ke 70,5 juta ton tahun 2029. Lalu tuntaskan penyelesaian kebun petani masuk “hutan” secepat-nya, dan terbitkan sertifikasi lahan-lahan petani," katanya.

Ketua Pelaksana Diskusi Qayuum Amri menyebutkan, pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan sawit sebagai aset strategis negara sangat melegakan pelaku industri sawit.

Namun demikian, lanjutnya, industri sawit membutuhkan kepastian hukum dan jaminan keamanan di kebun.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025