Jakarta -

Perubahan zaman menuntut inovasi dalam setiap lini, termasuk di dunia penegakan hukum. Tak hanya mengandalkan ketegasan dan presisi, kini jaksa juga dituntut untuk mampu berinovasi demi sistem hukum yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap terobosan tersebut, Adhyaksa Awards kembali menghadirkan nominasi Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum. Penghargaan ini diberikan kepada jaksa-jaksa yang mampu menciptakan inovasi dalam menangani perkara pidana maupun perdata.

Tahun lalu, nominasi ini diraih oleh Jaksa Saepul Uyun Sujati. Ia menciptakan terobosan berupa penerapan QR Code pada setiap barang bukti yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat inovasi itu, informasi barang bukti bisa diakses secara digital hanya dengan satu kali pemindaian.

"Kalau sebelum ada (digitalisasi) kita masih konvensional. Memang ada aplikasi Kejaksaan, akan tetapi kan tidak bisa di-scan melalui handphone. Kalau ada barcode kita bisa scan dari mana pun. Jadi informasi soal identitas dari barang bukti, jadwal sidang, putusan, nama terdakwa, jenis barbuk, foto barang bukti ada semua," ucap Saepul kepada wartawan pada malam penghargaan Adhyaksa Awards 2024 Jumat, (5/7/2024).

Yang menarik, Saepul mengaku tak memiliki latar belakang teknologi informasi. Ia murni membuat inovasi tersebut karena ingin mempermudah pekerjaannya sebagai jaksa.

"Saya juga sarjana hukum, saya juga bukan ahli IT, sebisa saya saya membuat inovasi untuk mempermudah kerja saya dan membantu teman-teman lain," tucapnya.

Kreasi Saepul menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, bahkan tanpa harus menunggu datangnya ahli teknologi.

Adhyaksa Awards 2025 membuka kesempatan bagi jaksa-jaksa berprestasi lainnya di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat ikut serta mengusulkan nama jaksa yang dianggap layak mendapatkan penghargaan, dengan menyampaikan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

(idn/idn)

Jakarta -

Tak semua pengabdian jaksa berhenti di meja persidangan. Di balik toga dan tugas hukum, ada jaksa-jaksa yang hadir sebagai penggerak masyarakat. Untuk itu, Adhyaksa Awards 2025 kembali menghadirkan nominasi untuk Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat.

Nominasi Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat ini ditujukan untuk sosok jaksa yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendorong pemberdayaan sosial di wilayah tugasnya.

Jaksa Febrow Adhyaksa Soeseno menjadi penerima Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat pada gelaran tahun lalu. Peran Febrow dinilai sangat penting dalam memberdayakan Suku Anak Dalam di wilayah Tebo, Jambi. Aksinya dianggap berhasil membuka akses masyarakat adat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Ketua MPR RI periode 2019-2024, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang turut hadir dalam malam puncak Adhyaksa Awards 2024 mengapresiasi penyelenggaraan acara ini dan berharap agar tradisi apresiasi semacam ini terus dilanjutkan.

"Acara luar biasa dan sambutan Pak Jaksa Agung juga menurut saya dahsyat. (Adhyaksa Awards) Harus dilanjutkan," ujar Bamsoet kepada wartawan di The Westin Hotel, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Selain Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Melalui kerja sama antara detikcom dan Kejaksaan Agung RI, masyarakat kembali diajak berpartisipasi untuk mengusulkan nama-nama jaksa yang dinilai pantas menerima penghargaan. Pengusulan harus disertai informasi yang jelas, runut, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat dapat mengisi form di sini

(zap/zap)

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan aksi premanisme mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) membuat resah Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan pemerintah akan menggencarkan pembinaan terhadap oknum-oknum ormas tersebut.

"Untuk sementara kan belum ya (Satgas Premanisme). Jadi kan belum kita putuskan apakah penyelesaian itu akan berbentuknya satgas. Tapi bahwa, terus terang ya, terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo mengatakan Prabowo telah memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri mencari solusi mengenai permasalahan premanisme tersebut. Prasetyo menegaskan jangan sampai premanisme berbalut ormas mengganggu iklim perusahaan dan keamanan.

"Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," ujar Prasetyo.

Di samping pembinaan, Prasetyo tidak menutup kemungkinan dilakukannya proses hukum jika ada tindak pidana yang dilakukan oknum ormas tersebut. Prasetyo menyebut aksi premanisme di masyarakat akan dievaluasi menyeluruh.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," kata dia.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kementeriannya akan menjadi bagian dari Satgas Premanisme Terpadu untuk menindak tegas ormas yang melanggar hukum. Kemendagri akan menindak tegas ormas yang tidak berbadan hukum.

"Satgas (leading sektor) Kemenko Polkam, Kemendagri salah satu bagian," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5).

Tito menjelaskan tugas Satgas Premanisme Terpadu itu secara umum untuk menegakkan aturan yang sudah ada terkait penindakan ormas. Tito menjelaskan ormas yang berbadan hukum akan ditindak oleh Kementerian Hukum, HAM, dan Imipas, sementara pihaknya akan menindak ormas yang tidak berbadan hukum.

"Jadi satgas ini lebih utamanya bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada, jadi siapa yang berbuat apa," kata Tito.

"Kalau pidana otomatis penegak hukum kepolisian, kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian yang terdaftar di Kemendagri otomatis dari Kemendagri," lanjut Tito.

(fca/rfs)

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya. Budi Arie meminta Kejaksaan memberikan pendampingan terkait program Kopdes Merah Putih.

"Kami diminta oleh Kementerian Kooperasi untuk mendukung bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih akan membentuk Koperasi Merah Putih," kata Burhanuddin, di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Burhanuddin mengatakan jajarannya siap mengawal program Kopdes Merah Putih tersebut. Selain itu, Burhanuddin menambahkan saat ini Kejagung juga telah memiliki aplikasi Jaga Desa yang dapat membantu melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa, termasuk implementasi dari Koperasi Desa Merah Putih.

"Koperasi ini cukup luas karena di seluruh desa seluruh Indonesia. Sekitar 80 ribu kooperasi dan tentunya ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ecek-ecek, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tapi memerlukan suatu keseriusan," tuturnya.

Diketahui Kemenkop akan membentuk program Koperasi Merah Putih yang berjumlah 80 ribu di desa/kelurahan. Oleh karenanya, Budi Arie menemui Jaksa Agung untuk meminta Kejaksaan melakukan pengawasan dan pendampingan hukum, serta mitigasi risiko untuk pelaksanaan Koperasi Merah Putih tersebut.

Budi Arie menambahkan, pendampingan hukum dan mitigasi risiko menjadi hal yang penting agar kredibilitas Kopdes Merah Putih dapat terjaga.

Apalagi, lanjut Menkop Budi Arie, tujuan dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai distribusi yang panjang, menghilangkan rentenir.

(yld/dhn)

Mataram -

I Wayan Agus Suartama alias IWAS, terdakwa kasus pelecehan seksual, kaget saat mendengar tuntutan 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (5/5/2025) siang.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Agus, Muhammad Alfian Wibawa, seusai sidang. "Dengan tuntunan maksimal. Agus tentu kaget. Kami juga kaget. Kok jaksa nuntutnya maksimal dengan denda Rp 100 juta sesuai ancaman maksimal pada Pasal 6 huruf C UU TPKS?" kata Alfian, Senin (5/5/2025).

Menanggapi tuntutan tersebut, pria difabel tanpa tangan itu bersama tim penasihat hukumnya telah menyiapkan langkah hukum lanjutan. Mereka akan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) di hadapan majelis hakim, pekan depan, Rabu (14/5/2025).

"Agenda berikutnya pekan depan Agus dan kami penasihat hukum akan menyampaikan nota pledoi," ujarnya.

Menurut Alfian, tuntutan maksimal tersebut dianggap memberatkan dan mengejutkan. Ia menyebut alasan jaksa adalah banyaknya jumlah korban, namun hanya satu orang yang dihadirkan sebagai saksi korban di persidangan.

"Tapi faktanya hanya satu saksi korban yang dihadirkan di pengadilan. Yang lain itu kan berstatus saksi yang berdiri sendiri di luar peristiwa. Justru kalau pemahaman pembelaan kami tidak sesuai nilai dan peruntukan dari keterangan saksi," tegas Alfian.

Dalam sidang pembelaan mendatang, Agus juga disebut akan menyampaikan curahan hati secara pribadi kepada majelis hakim. Penyampaian itu akan disampaikan bersamaan dengan pledoi penasihat hukumnya.

"Pleidoi itu bersamaan dengan pribadi Agus ke majelis," katanya.

Alfian juga menilai tuntutan jaksa masih bernuansa praduga bersalah. Dalam pledoi nanti, pihaknya akan menekankan prinsip praduga tak bersalah dan meminta hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan.

"Yang jelas kami akan upayakan di pembelaan supaya tuntunan itu tidak maksimal. Supaya putusannya serendah mungkin. Kami juga akan memberikan gambaran konsep paradigma asas yang lain terhadap unsur-unsur yang dinilai oleh jaksa sehingga menuntut secara maksimal 12 tahun," tandas Alfian.

Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Tinggi NTB, Ricky Febriandi, menyampaikan tuntutan terhadap Agus dalam sidang tuntutan. Ia menyebut terdakwa terbukti melanggar pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

"Dengan ini jaksa menuntut terdakwa Agus dengan pidana penjara 12 tahun dengan denda sebesar Rp 100 juta," kata Ricky seusai sidang tuntutan.

(dpw/dpw)

"Tuntutan 12 tahun penjara itu maksimal dalam ancaman pidananya. Kami sangat menyayangkan hal itu,"

Mataram (ANTARA) - Penasihat Hukum penyandang tunadaksa I Wayan Agus Suartana (IWAS) alias Agus Buntung dalam perkara pelecehan seksual menyayangkan keputusan jaksa menuntut agar hakim menjatuhkan pidana hukuman 12 tahun penjara.

"Tuntutan 12 tahun penjara itu maksimal dalam ancaman pidananya. Kami sangat menyayangkan hal itu," kata M. Alfian Wibawa, perwakilan tim penasihat hukum Agus Buntung usai sidang tuntutan yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

Menurut dia, jaksa seharusnya mempertimbangkan kondisi Agus Buntung sebagai seorang penyandang tunadaksa. Hal tersebut dipandang sebagai suatu hal yang sepatutnya menjadi pertimbangan jaksa dalam menyusun materi tuntutan.

Oleh karena itu, Alfian menyatakan dalam sidang lanjutan dengan agenda penyampaian nota pembelaan atau pledoi akan memaksimalkan bantahan terhadap tuntutan jaksa.

Salah satunya berkaitan dengan hal memberatkan Agus Buntung yakni, jumlah korban lebih dari satu orang sesuai yang disebutkan dalam dakwaan berjumlah tiga orang.

"Namun, yang dihadirkan JPU di persidangan hanya satu orang. Artinya, berdasarkan fakta persidangan tidak relevan dengan dakwaannya," ucap dia.

Atas fakta sidang tersebut, pihaknya sudah meminta dua saksi lain untuk hadir dalam persidangan. Tetapi, hingga agenda sidang masuk dalam tuntutan tidak juga ada penambahan saksi korban yang dihadirkan jaksa dalam sidang.

"Makanya, nanti kami akan urai unsur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS sesuai tuntutan jaksa itu dan kami akan sesuaikan dengan fakta di persidangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Alfian mengatakan dalam agenda pembacaan nota pembelaan pada Rabu pekan depan (14/5), Agus Buntung akan turut serta menyusun dan membacakan nota pembelaan ke hadapan hakim.

"Agus sendiri yang nanti akan membacakan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim," kata Alfian.

Jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan pidana hukuman 12 tahun penjara terhadap Agus Buntung.

Ricky Febriandi mewakili tim jaksa penuntut umum dari Kejati NTB usai sidang tuntutan Agus Buntung yang digelar secara tertutup mengatakan, permintaan pidana hukuman 12 tahun penjara tersebut sesuai dengan ancaman paling berat dalam dakwaan yang diterapkan jaksa dalam tuntutan.

"Iya, tuntutan 12 tahun penjara ini ancaman maksimal sesuai dakwaan yang kami terapkan dalam tuntutan, Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Ricky.

Selain menuntut agar hakim menjatuhkan pidana hukuman 12 tahun penjara. Jaksa turut meminta agar hakim menjatuhkan pidana denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan pengganti.

Adapun pertimbangan jaksa menuntut demikian merujuk pada fakta persidangan bahwa jumlah korban dari perbuatan terdakwa lebih dari satu orang dengan melakukannya secara berulang.

Selama persidangan, Agus Buntung juga dianggap tidak ada menunjukkan sikap menyesali dan mengaku perbuatannya.

"Itu masuk pertimbangan yang memberatkan. Yang meringankan hanya terdakwa belum pernah dipidana," ujar Ricky.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kronologi meninggalnya terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Suparta. Kejagung menjelaskan Suparta diketahui sudah tak sadarkan diri oleh sesama tahanan di lapas.

"Dari surat kematian tidak disebutkan (penyebab). Tapi dari kronologinya, yang aku baca itu, teman-teman sesama di lapas (melihat) dia tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Harli mengatakan Suparta dinyatakan meninggal setelah dibawa ke RSUD Cibinong. Dia menyebut Suparta meninggal diduga karena sakit.

"Nah, per menit-menitnya itu pas 18.05 WIB itu, dia dinyatakan meninggal. Makanya ditanya, kemungkinan sakit karena sudah tak sadarkan diri (di lapas)," kata Harli.

Harli mengatakan status terdakwa Suparta, yang merupakan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), otomatis gugur. Dia mengatakan hal itu telah diatur dalam hukum acara yang berlaku.

"Menurut hukum acara, ya kalau sudah meninggal, terhadap secara pidana yang bersangkutan gugur," terang Harli.

Dia juga mengatakan pihak jaksa penuntut umum bakal mengkaji kelanjutan uang pengganti dari kasus korupsi pengelolaan timah dengan terdakwa Suparta yang meninggal dunia. Jaksa sedang mempelajari langkah yang akan diambil untuk pemulihan kerugian negara.

"Itu kan sudah bagian kerugian keuangan negara, itu nanti di UU Tipikor ada itu. Apakah penyidik itu akan menyerahkan ke Datun untuk dilakukan gugatan dan sebagainya, tentu itu nanti masih akan dikajilah, dipelajari dulu oleh penuntut umum," ungkap Harli.

Sebelumnya, Suparta divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hakim juga menghukum Suparta membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Kasus korupsi pengelolaan timah ini menyebabkan kerugian Rp 300 triliun. Jumlah itu dihitung dari kerugian akibat kerja sama pengolahan timah antara PT Timah, selaku BUMN, dan pihak swasta serta kerugian akibat kerusakan lingkungan.

(fca/fca)

JAKARTA - Tim hukum Hasto Kristiyanto meminta jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk membuka rekaman CCTV ruang merokok lantai 2 kantor Lembaga Antirasuah. Hal itu guna menguji kebenaran klaim mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mendengar percakapan sumber uang suap pergantian antar waktu (PAW) Caleg PDIP bukan dari Harun Masiku melainkan dari Sekretaris Jenderal PDIP.

Adapun, percakapan yang dimaksud antara advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah dan eks Kader PDIP Saeful Bahri saat mereka ada di ruangan merokok pada lantai2 kantor KPK. "Kami juga meminta supaya selebih yakin, alangkah baiknya supaya jaksa penuntut umum menghadirkan CCTV yang ada di KPK, supaya ini kasus ini terang," kata Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Ronny menuturkan, keterangan Wahyu yang dimaksud tak masuk diakal. Sebab kata Ronny, jika ada pengubahan kesaksian, maka semestinya Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri diperiksa lebih dari satu kali. Sementara dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kedua saksi itu hanya diperiksa satu kali.



"Padahal logikanya saudara Donny dan Saeful baru sekali diperiksa loh pasca penangkapan tanggal 8 di tanggal 9, logikanya kalau perubahan itu di BAP berikutnya dong di pemeriksaan berikutnya dong, sedangkan kalau kita memperhatikan pemeriksaan berikutnya di BAP tanggal 21 Januari, 12 Februari, 11 Februari," ujarnya.

Ronny melanjutkan, dengan dibukanya rekaman CCTV yang dimaksud maka akan diperoleh informasi yang utuh. Sebab, kata Ronny, keterangan dari satu saksi harus didukung dengan alat bukti.

"Jadi apa di dalam persidangan beberapa agenda ini, kami melihat bahwa keterangan saksi ini berdiri sendiri. Kita tahu bahwa di hukum pidana, satu saksi bukan saksi, satu saksi harus didukung dengan alat bukti yang lainnya," ucapnya.

Pada persidangan sebelumnya, Wahyu Setiawan mengklaim pernah mendengar percakapan yang membahas uang suap yang diterimanya berasal dari Hasto Kristiyanto. Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.

"Saudara saksi, mengenai sumber duit, apakah saudara juga pernah mendengar orang menyatakan bahwa duit itu bersumber dari Pak Hasto?" tanya Jaksa ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4/2025).

"Pernah," jawab Wahyu.

"Siapa yang menyampaikan kepada saudara?" tanya Jaksa lagi.

"Antara Donny dan Saeful," timpal Wahyu.

Jaksa kemudian mencecar bagaimana proses penyampaian dan waktu dari hal tersebut. Wahyu mengaku, hal tersebut ia dengar dari percakapan antara Donny dan Saeful.

"Kapan itu?" tanya Jaksa.

"Pada waktu saya diamankan di KPK itu saya merokok, jadi pada waktu saya merokok, mereka ngobrol," jawab Wahyu.

"Apa disampaikan?" lanjut Jaksa bertanya

"Intinya dia menyampaikan bahwa tahap pertama itu, ini kata obrolan mereka, itu dari Pak Hasto itu saya dalam posisi diam dan saya tidak tahu itu, tapi saya mendengar obrolan itu," kata Wahyu.

"Dari obrolan mereka pak, bukan saya yang menyampaikan, jadi saya mendengar mereka ngobrol itu dan kemudian akhir-akhir ini saya membaca media bahwa Pak Saeful pernah menyampaikan itu," sambungnya.

JAKARTA - Penambahan kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan memicu polemik di masyarakat. Sebab penambahan kewenangan tersebut berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang mengangkat tema ?UU dan RUU Kejaksaan (Persimpangan antara Supremasi Kekuasaan dan Supremasi Hukum Review atas UU Nomor 11 Tahun 2021 dan RUU Perubahan Kedua Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan?).

Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi tersebut yaitu Pengajar FH Trisakti sekaligus Direktur De Jure Bhatara Ibnu Reza, Direktur Advokasi dan Kebijakan De Jure Awan Puryadi, Dosen FH Universitas Brawijaya Milda Istiqomah, Dosen FH Universitas Gadjah Mada Muhammad Fatahillah Akbar, Sekjen PBHI Nasional Gina Sabrina.

Dosen Fakultas Hukum Brawijaya Milda Istiqomah menyampaikan berdasarkan beberapa survei lembaga independen indeks rule of law dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum terus menurun. Faktor utamanya adalah korupsi dan politisasi hukum.

?Sehingga memunculkan pertanyaan, rapor penegakan hukum merah tetapi kenapa justru meminta kewenangan tambahan. Apalagi dengan memberikan kewenangan satu lembaga ke lembaga lain, hal ini merupakan logika yang salah,? katanya, Jumat (25/4/2025).

Selain itu, pemberian kewenangan memiliki senjata api (senpi) bagi Jaksa juga harus dipertanyakan. Jaksa tugasnya sebagai penuntutan, tidak ada dialog yang bisa terjadi jika ada senjata. Selain itu, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga menjadi permasalahan. Ini akan mengganggu profesionalisme seorang Jaksa dalam melakukan tugas dan fungsi.

?Fungsi intelijen adalah mengumpulkan informasi, menganalisa dan kontra intelijen yang dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan yang mengancam kedaulatan dan keamanan dari luar. Tidak boleh intelijen melakukan fungsi Penyelidikan tidak ditemukan teori apa pun dan di negara manapun yang dapat menjustifikasi kewenangan tersebut,? katanya.

Selain itu, kewenangan Jaksa dalam pengawasan multimedia juga akan berpotensi melanggar kebebasan pers, hak privasi dan sebagainya. Pemberian kewenangan tersebut juga akan tumpang tindih dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) begitupun dengan cyber Polri.

Apalagi, penambahan-penambahan kewenangan terhadap Kejaksaan justru tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban dan mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

?Penambahan kewenangan tanpa pengawasan yang mumpuni akan menyalahi prinsip due process of law, berpotensi terjadi kesewenang-wenangan dan potensi pelanggaran HAM,? katanya.

Pringsewu -

Remaja putri pelaku perundungan ditetapkan menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelaku terancam pidana penjara tiga tahun.

Kasatreskrim Polres Pringsewu, IPDA Candra Hirawan dalam keterangannya menyatakan penetapan status Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk pelaku berinisial IA (13) ini setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

Dalam penetapan ini juga, menurut Candra pihaknya juga telah mengamankan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Kami telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IA sebagai ABH dalam perkara perundungan yang sempat viral di media sosial tersebut," katanya, Senin (21/4/2025).

"Setelah penetapan status sebagai ABH, penyidik langsung melanjutkan ke tahapan penyidikan, termasuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu," sambung Candra.

Atas perbuatannya, IA dijerat Pasal 80 ayat (1) junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

"Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan," tegasnya.

Sebelumnya, beredar video remaja putri di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung mendapatkan perundungan dari rekan-rekannya. Remaja putri tersebut dipukul berulang kali.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak korban menangis ketakutan atas perlakuan tersebut. Meski telah meminta maaf berkali-kali, korban terus di aniaya oleh pelaku.

"Tolongin aku, tolongin aku, maaf mbak maaf," kata korban sambil menangis menahan sakit.

Pada bagian video lainnya, tampak juga pelaku memaksa korban untuk bersujud dan mencium kakinya.

"Sujud lu, sujud," teriak pelaku.

(csb/csb)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Advokat Hotma Sitompul meninggal dunia

Advokat senior Hotma Sitompul meninggal dunia di Jakarta, Rabu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan mengatakan Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

2. Jokowi pertimbangkan bawa persoalan ijazah ke ranah hukum

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak, ke ranah hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," kata Jokowi.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung kembalikan berkas pagar laut Tangerang ke Polri

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

“Jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum Kejagung telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin bin Asip dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan, pada tanggal 14 April 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polres Garut periksa dokter kasus dugaan asusila terhadap pasien

Kepolisian Resor Garut melakukan pendalaman pemeriksaan seorang dokter kandungan terkait kasus dugaan asusila terhadap pasiennya saat memeriksakan kehamilan di klinik kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dokter kandungan inisial MSF ditangkap di wilayah Garut, Selasa (15/4) malam atau kurang dari 24 jam setelah video dugaan asusila itu ramai di media sosial, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Garut pada Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

5. Jaksa Agung mutasi enam kepala kejaksaan tinggi

Jaksa Agung Sanitiar (St.) Burhanuddin melakukan mutasi terhadap enam kepala kejaksaan tinggi (kajati) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Prin-23/A/JA/04/2025.

"Benar ada mutasi. Beberapa kepala kejaksaan tinggi itu sudah memasuki usia fungsional 60 tahun. Jadi, tentu harus ada pergantian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Semarang -

Sidang agenda eksepsi Aipda Robig Zaenudin tersangka penembakan Gamma siswa SMKN 4 Semarang dilaksanakan hari ini. Saat membacakan nota keberatan, penasihat hukum Robig menyebut dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak jelas. Nota keberatan itu juga mengutip ayat surat An Nisa dan Al Maidah dari Al-Qur'an.

Pantauan detikJateng, sidang dimulai pukul 12.40 WIB di Ruang Prof Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri Semarang, Kecamatan Semarang Barat. Terdakwa Robig sudah memasuki ruang sidang 20 menit sebelumnya atau pukul 12.20 WIB.

Dalam sidang itu, tim penasihat hukum Robig yang terdiri dari tujuh orang membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam kasus Robig. Salah satu tim penasihat hukum, Herry Darman menyatakan keberatan atas dakwaan yang disusun JPU karena dinilai tak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur Pasal 143 KUHAP.

"Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi di mana surat dakwaan jaksa umum merupakan kombinasi dari dakwaan berbentuk kumulatif dengan alternatif," kata Herry di ruang sidang, Selasa (15/4/2025).

Ia mengatakan, terdakwa atau Robig kesulitan memahami perbuatan hukum yang dituduhkan kepadanya. Dakwaan JPU juga disebut menimbulkan ketidakjelasan atas pasal mana yang benar-benar dikenakan.

Robig sebelumnya didakwa sejumlah pasal berat, yakni Pasal 80 ayat (3) dan ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

"Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi syarat dakwaan kombinasi yang mengakibatkan syarat materiil surat dakwaan tidak terpenuhi. Maka surat dakwaan patut dinyatakan batal demi hukum karena dakwaan kumulatif harus cermat, jelas, lengkap," jelasnya.

Penasihat hukum juga mengkritisi ketidakkonsistenan penggunaan istilah dalam dakwaan seperti 'dikejar' dan 'kejar-kejaran' yang dinilai menimbulkan makna berbeda dan membingungkan.

"Kata 'dikejar' dan 'kejar-kejaran' mempunyai makna yang berbeda yang berakibat berbeda, itulah arti perbuatan yang menjadikan surat dakwaan tidak mudah dipahami oleh terdakwa sehingga dakwaan dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak cermat dan jelas tidak memenuhi syarat materiil dan patut untuk dinyatakan dakwaan batal demi hukum," jelasnya.

Selain itu, penasihat hukum Robig menyoroti dakwaan yang disebut tidak menguraikan secara lengkap peristiwa sebelum penembakan terjadi. Padahal menurutnya rekonstruksi yang telah dilakukan penyidik Polda Jateng 30 Desember 2024 mengungkap adanya pertemuan yang disepakati sekelompok anak untuk melakukan tawuran dengan tangan kosong yang berubah menjadi tawuran bersenjata.

"Tawuran yang dilajukan dengan perjanjian tangan kosong akhirnya menggunakan senjata tajam berupa celurit, cocor bebek warna merah panjang 1,5 meter, dan petasan yang telah dipersiapkan sebelumnya," ungkapnya.

Kemudian penasihat hukum menyebut dakwaan tidak menjelaskan secara rinci situasi di lokasi kejadian. Ia menyebut, ada ancaman terhadap terdakwa saat melepas tembakan.

"Saat melepas tembakan pertama ke atas, terdakwa berteriak 'polisi-polisi' bukan berteriak menyuruh berhenti sebagaimana di dalam surat dakwaan,"ucapnya.

Ia mengatakan surat dakwaan tidak menjelaskan secara rinci peristiwa situasi dan kondisi kejadian apakah terdakwa sedang dalam keadaan terancam yang dapat menghambat unsur pidana. Ia bersikukuh bahwa Gamma dan teman-temannya sempat mengayunkan senjata tajam ke arah Robig.

Dalam eksepsi, disebutkan pula Robig sempat menunjukkan itikad baik setelah kejadian penembakan karena sempat mencari keberadaan korban dan para saksi, melaporkan hal yang dialaminya ke pihak kepolisian Polrestabes Semarang, serta membawa Gamma ke RSUP Dr Kariadi saat menemui Gamma dalam kondisi terluka bersama teman-temannya.

"Gamma Rizkynata Oktafandy bin Andi Prabowo dalam keadaan terluka. Selanjutnya terdakwa membawa mereka semua menuju RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang," jelasnya.

Atas hal-hal tersebut, penasihat hukum Robig pun meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Penasihat hukum mengajukan lima poin amar putusan sela.

Pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi nota keberatan melalui penasihat hukum seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum. Ketiga, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diungkap. Empat, menetapkan pemeriksaan perkara Robig tidak dilanjutkan. Lima, membebankan biaya perkara kepada negara.

"Atau apabila yang mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," tuturnya.

Kutip Surat Al-Maidah dan An-Nisa

Penasihat hukum juga mengutip surat An-Nisa ayat 135 di dalam Al-Qur'an yang artinya,

"Jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang tuamu dan kerabatmu."

"Selanjutnya mengutip surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya 'Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwa. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan'," paparnya.

Usai pembacaan eksepsi, JPU meminta waktu satu minggu untuk menanggapi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum Robig dalam sidang dengan agenda eksepsi hari ini.

Respons Pihak Gamma

Sementara itu, pengacara keluarga Gamma, Zainal Abidin 'Petir' menilai eksepsi Robig tersebut merupakan bentuk upaya mengulur waktu dan tidak berdasar.

"Kaitannya dengan dakwaan itu urusannya jaksa, tapi ketika saya melihat dan mendengarkan eksepsi dari pengacara, saya sih ketawa saja, ini hanya untuk mengulur waktu," jelasnya.

Ia menyebut dalih pembelaan yang menyatakan penembakan dilakukan secara spontan dan tidak disengaja bertolak belakang dengan fakta yang ada.

"Dikatakan terdakwa melakukan pembunuhan tapi karena ketidaksengajaan. Bagaimana bisa bilang ketidaksengajaan?" jelasnya.

"Sepeda motornya saja dihalangi ditaruh di tengah jalan, dihalangkan ke korban kemudian dia berdiri mengeluarkan senjata dan menembak beberapa kali. Kayak gitu kok spontanitas," imbuh dia.

Ia meyakini eksepsi yang diajukan akan ditolak Majelis Hakim. Menurutnya, dakwaan JPU sudah cermat, jelas, dan lengkap.

"Kalau ngomong tidak cermat dan jelas, tidak jadi tersangka dulu dong. Sudah tersangka dan jelas dibawa ke pengadilan, sudah lengkap," ujarnya.

Petir juga sempat menyindir pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tim penasihat hukum Robig. Diketahui, tim penasihat hukum Robig mengutip Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 135 dan Al Maidah ayat 8.

"Sudah menembak, sekarang mengingat ayat suci Al-Qur'an. Sebelum menembak seperti itu, jangan jual-jual ayat suci Al-Qur'an hanya untuk pembelaan diri, tidak baik," tuturnya.

Ayah Gamma Minta Robig Dihukum Mati

Sementara itu, ayah korban, Andi Prabowo, menyatakan keberatannya terkait permintaan Robig bebas dalam eksepsi itu.

"Keenakan orangnya (Robig) kalau dibebaskan, harusnya kan tidak seperti itu. Kalau memang dia bersalah ya harus ditahan, nggak adil," tutur Andi.

Andi pun minta pengadilan untuk memberikan keputusan seadil-adilnya. Ia berharap tersangka penembakan yang menghilangkan nyawa anaknya itu pun bisa dihukum mati.

"Kalau dari pihak keluarga harapan keluarga dakwaannya hukuman mati, karena kehilangan seseorang itu sangat berat," harapnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin diduga menembak sekelompok pemuda yang melintas dengan sepeda motor di Jalan Candi Penataran Raya, Kota Semarang pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Terdapat tiga orang yang tertembak, semuanya merupakan siswa SMKN 4 Semarang. Korban Gamma Rizkynata Oktafandy tertembak di bagian pinggul. Akibatnya, pelajar berusia 17 tahun ini tewas. Dua korban lain juga tertembak tetapi selamat. Korban AD terserempet peluru di dada dan korban ST tertembak di tangan.

(apl/dil)