JAKARTA, iNewsSemarang.id - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri ditetapkan KPK sebagai tersangka, Rabu (19/2/2025). Keduanya langsung ditahan.

Sebelum ditahan, keduanya terlebih dahulu diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selesai pemeriksaan, keduanya turun dari lantai dua dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. 

"Terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Jawa Tengah. 

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya merupakan tersangka kasus pemerasan PNS Pemkot Semarang dan penerimaan gratifikasi.

Editor : Ahmad Antoni

Solo -

KPK melakukan penahanan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, Alwin Basri. Begini penampakan Mbak Ita dan suami saat di KPK.

Dilansir dari detikNews, terpantau di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025) pukul 16.39 WIB, keduanya turun dari ruang pemeriksaan.

Terlihat Mbak Ita dan suami mengenakan rompi tahanan berwarnna oranye. Keduanya nampak menenakan masker.

Mbak Ita nampak mengenakan setelah berwarna putih dengan celana hitam. Sedangkan suaminya mengenakan pakaian yang dominan berwarna hitam. Keduanya nampak dibawa dengan tangan diborgol.

Mbak ita sempat meminta doa saat ditanya oleh awak media. "Mohon doanya saja, ya," kata Mbak Ita.

"Sesuai hukum," kata Alwin.

Diketahui KPK langsung menahan Mbak Ita dan suaminya usai melakukan pemeriksaan hari ini. Mereka digiring oleh sejumlah petugas KPK. Setelah itu, mereka memasuki ruang konferensi pers.

Untuk diketahui KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Dua di antaranya Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. KPK juga telah mencegah empat tersangka tersebut bepergian ke luar negeri.

Mbak Ita dan suaminya juga telah mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim telah menolak gugatan Mbak Ita dan suaminya.

(afn/sip)

JAKARTA - Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hari terakhir menjabat Wali Kota Semarang. Mbak Ita bersama suaminya yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) Alwin Basri usai menjalani pemeriksaan lembaga antirasuah tersebut pada Rabu (19/2/2025).

Pengumuman tersangka dan penahanan Mbak Ita berbarengan dengan Alwin Basri. Sebelum ditahan, keduanya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK sebagai tersangka.

Selesai pemeriksaan, keduanya turun dari lantai dua yang terdapat ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.



"Terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2025).

Sekadar diketahui, pelantikan kepala daerah secara serentak termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin bakal berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di KPK, mbak Ita sapaan akrabnya Hevearita telah mengenakan rompi tahanan KPK lengkap dengan borgol di pergelangan tangannya pada 16.40 WIB.

Selain mbak Ita, suaminya selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB) juga ditahan dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan dua sejoli itu ditahan di Rumah Tahanan atau Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.

"Bahwa terhadap Sdri HGR dan Sdr. AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari," ujar di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2025).

Sebagai informasi, selain Ita dan Alwin, KPK telah menetapkan Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Martono dan Rachmat sudah ditahan KPK sejak 17 Januari 2025.

Adapun, keempat tersangka itu diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Semarang.

Semarang -

Pakar hukum Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Theo Adi Negoro, menyoroti kasus hukum yang menjerat Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Menurutnya KPK bisa melakukan penjemputan mengingat Mbak Ita sudah ditetapkan tersangka dan empat kali mangkir pemeriksaan.

Theo menegaskan, Mbak Ita harus memenuhi panggilan KPK meski masih menjabat sebagai kepala daerah. Menurutnya, dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada pengecualian bagi pejabat negara dalam menjalani proses hukum.

"Secara hukum, setiap warga negara, termasuk pejabat publik, memiliki kewajiban untuk menghormati proses hukum, termasuk memenuhi panggilan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Theo Negoro saat dihubungi detikJateng, Rabu (12/2/2025).

"Dalam hukum pidana, khususnya dalam hukum acara pidana, pemanggilan saksi maupun tersangka merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang harus dihormati," lanjutnya.

Menurutnya, alasan masih menjabat sebagai Wali Kota Semarang tidak dapat dijadikan dalih untuk mengabaikan panggilan KPK. Theo menegaskan bahwa prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama di hadapan hukum, tanpa kecuali.

Mengenai sikap KPK yang belum menahan Mbak Ita dan suaminya meskipun dua tersangka lain sudah ditahan, dosen Ilmu Hukum Unika ini mengatakan, penahanan menjadi kewenangan subjektif penyidik.

"Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan, seperti kemungkinan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana," jelasnya.

Ia menduga penyidik KPK memiliki pertimbangan hukum tertentu sehingga belum melakukan penahanan terhadap Mbak Ita dan suaminya atau mungkin strategi penyidikan yang masih berjalan.

Namun, jika Mbak Ita dan suaminya terus mangkir, KPK dapat mengambil langkah tegas berupa penjemputan paksa. Theo merujuk pada Pasal 112 ayat (2) KUHAP yang memungkinkan penyidik melakukan pemanggilan paksa jika tersangka tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

"Jika pemanggilan telah dilakukan sebanyak empat kali dan yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka KPK secara hukum dapat melakukan upaya berupa penjemputan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Theo juga menilai, alasan kekosongan jabatan sebagai dalih tidak memenuhi panggilan KPK, tidak bisa dibenarkan. Sebab, sistem pemerintahan telah mengatur mekanisme penggantian sementara jika kepala daerah berhalangan.

"Dalam sistem pemerintahan, ada mekanisme penggantian sementara, misal melalui wakil wali kota atau sekretaris daerah. Dengan demikian, kekosongan jabatan bukanlah justifikasi yang tepat untuk membenarkan ketidakhadiran dalam proses hukum," tegasnya.

Menurut Theo, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam mematuhi aturan hukum.

(apl/rih)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, Agus Nurudin, mengaku keberatan dengan putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, yang menolak gugatan praperadilan kliennya pada Selasa (14/1/2025).

Meskipun demikian, Agus menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan tersebut.

"Tapi, ya ini sudah keputusan, ya harus kita hormati gitu kan," ujar Agus, usai sidang gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa.

Agus menilai, putusan hakim tidak mempertimbangkan proses tahapan klarifikasi mengenai alat bukti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, penting untuk melakukan klarifikasi terhadap saksi dan alat bukti yang ada.

"Tentang tahapan klarifikasi dengan alat bukti itu ya sama sekali tidak dipertimbangkan lagi. Padahal, kan kita menginginkan agar persoalan klarifikasi ini menjadi hal yang sangat penting," ujar dia.

"Karena orang ditanya tentang kaitannya dengan saksi, dikaitkannya dengan alat bukti. Itu kan harusnya diklarifikasi gitu," sambung dia.

Agus menambahkan bahwa tanpa adanya klarifikasi, seharusnya Majelis Hakim memandang proses penyidikan yang menetapkan kliennya sebagai tersangka menjadi tidak sah.

Rekan kuasa hukum Mbak Ita, Erna Ratna Ningsih, juga mengungkapkan bahwa hakim tunggal hanya mempertimbangkan dua alat bukti dari KPK dalam menolak gugatan.

Ia menekankan bahwa dalam persidangan terdapat empat keterangan ahli yang seharusnya didengarkan sebagai pertimbangan.

"Karena di dalam persidangan itu ada empat keterangan ahli yang disampaikan. Namun, di dalam keputusannya, Hakim hanya berfokus pada bukti-bukti dokumen saja," ungkap Erna.

Erna juga menyoroti proses penetapan kliennya sebagai tersangka yang dianggap janggal.

Menurutnya, Mbak Ita baru diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka, yang bertentangan dengan mekanisme yang ada.

"Sementara dari mekanisme yang ada, penetapan tersangkanya itu, ada beberapa perbedaan di mana kita menilai bahwa penetapan tersangka itu, dimulainya penetapan tersangka dan klien kami itu diperiksa, itu setelah adanya penetapan tersangka itu baru pertama kali ya pada tanggal 12 Juli," ujar dia.

"Jadi dalam hal ini setelah penetapan tersangka, barulah pada bulan Agustus klien kami itu diperiksa sebagai saksi," tambah dia.

Sebelumnya, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh Mbak Ita.

"Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata hakim di ruang sidang.

Hakim juga menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan dalam sidang gugatan tersebut dan membebankan biaya perkara nihil.

Dengan penolakan ini, penetapan status tersangka terhadap politikus PDI Perjuangan dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tetap sah.

Komisi antirasuah pun dapat melanjutkan proses penyidikan yang kini tengah berjalan.

Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi, suap pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.