Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera mengevaluasi dan membenahi pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai buntut berulangnya keriuhan akibat perilaku tidak patut warga binaan di dalam lapas.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Jakarta, Kamis, mengatakan kehebohan yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, telah menjadi perhatian DPR.

Sebelumnya, sedang viral di media sosial sebuah tayangan video yang menampilkan 14 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, yang terlibat dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba.

Menurut Willy, peristiwa di Rutan Pekanbaru itu mirip dengan peristiwa di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, akhir tahun lalu dan peristiwa sejenis lainnya.

"DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru," kata Willy.

Ia mengatakan pembenahan tersebut tidak boleh berhenti hanya dengan pencopotan kepala rutan, tetapi perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif terhadap pengelolaan rutan.

"Komisi XIII akan segera panggil jajaran kementerian untuk mengoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini," ujarnya.

Menurut Willy, evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Berbagai permasalahan yang terjadi di lapas perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia dapat dihasilkan.

"Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir, termasuk tentu kasus Rutan Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan ini. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR," kata Willy.

Willy menegaskan permasalahan pengelolaan lapas di Indonesia ini cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya untuk dilakukan perbaikan.

Ia menambahkan anomali kelonggaran aturan yang tampak dari peristiwa saat ada warga binaan yang joget-joget sambil konsumsi minuman keras atau narkoba bukan hanya perlu dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas.

"Kita perlu temukan akar masalahnya sebelum mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya, tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan," tegas Willy.

"Kalau memang terjadi transaksi pelonggaran aturan, itu perlu diperiksa apakah sudah memadai kesejahteraan pengelola lapas. Kalau memang warga binaan sampai merasa perlu dugem dan konsumsi narkoba, bagaimana asesmen psikologis terhadap mereka? Jadi, banyak hal yang perlu diperiksa," tambah legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

Willy mengatakan komisinya akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imipas agar perbaikan lapas dapat segera terwujud.

Ia meyakini Menteri Imipas Agus Andrianto bersama DPR mampu memperbaiki persoalan ini karena Menteri Imipas sebagai sosok progresif yang mengenal baik permasalahan di dalam lapas

"Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Warga Palembang tak terima dengan konten masak rendang yang dibuat Willie Salim di Benteng Kuto Besak Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Konten tersebut dinilai sudah menyakiti dan membuat citra atau nama baik Wong Palembang rusak. Karenanya, berbagai pihak melaporkan Willie Salim ke polisi.

Seperti kantor hukum Ryan Gumay Lawfirm melaporkan konten kreator Willie Salim ke Polda Sumsel pada Sabtu malam (22/3/2025). Pimpinan Ryan Gumay Lawfirm Muhammad Gustryan mengatakan sebagai warga Palembang asli dan mewakili warga Palembang, dirinya tidak terima akibat konten itu dan melapor hal ini ke Polda Sumsel.

"Kita gerak langsung melaporkan pengaduan masyarakat ke Polda Sumsel yang telah diterima dengan nomor laporan LAP-20250322-3F227 Sabtu (22/3/2025)," katanya kepada detikSumbagsel, Sabtu (22/3/2025).

Ryan menjelaskan kehadirannya bersama tim ke Polda Sumsel untuk menegaskan upaya langkah hukum terhadap kreator Willie Salim agar ada efek jera dan pelajar bagi kreator lain yang terindikasi sengaja membuat konten tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan.

"Kami melengkapi pengaduan dengan beberapa bukti yang sudah kami serahkan ke Subdit Cyber Crime Polda Sumsel yang juga telah direspon melalui akun Banpol Sumsel," ungkapnya.

Tak hanya itu, konten kreator kuliner Palembang, Rondoot juga mengambil langkah serupa. Ia bersama dengan DPP Gencar mendatangi Polda Sumsel dan melaporkan Willie Salim atas dugaan tindak pidana .

"Hari ini Rondoot selaku konten kreator Palembang, Sumatera Selatan bersama Gencar dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum Rondoot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willie Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan membuat statment-statment di media sosial," kata Rondoot dalam unggahan di media sosial.

"Yang menghina Kota Palembang disamakan dengan Prindapan, Palembang rakus, Palembang tamak dan lainnya. Kami laporkan ke Polda Sumsel. Dan izin Bapak Kapolda Sumsel, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sesuai hukum yang ada di Indonesia," sambungnya.

Ia menilai konten Willie Salim menimbulkan citra buruk bagi masyarakat Kota Palembang. Bahkan, kata dia, penggiringan opini yang dilakukan Willie Salim melalui konten rendang hilang ini benar-benar sudah melukai hati masyarakat Palembang.

"Kita boleh mencari views, kita boleh mencari adsense, kita boleh tenar, tapi yang sangat disayangkan tenar hanya untuk menjatuhkan Kota Palembang. Apalagi ini tragedi rendang Palembang hilang berarti hilang ada yang mencuri, giringan opini seperti ini yang membuat luka hati warga Kota Palembang," kata dia.

Hal inilah yang membuatnya yakin untuk membawa masalah ini ke ranah hukum agar tidak ada konten kreator yang melakukan hal serupa dan merusak citra daerah.

"Kalau permintaan maaf (Willie Salim di medsos) silakan minta maaf, saya muslim dan pasti akan memaafkan tapi tidak dengan men-stop kasus ini. Ini bukan soal minta maaf saja tapi ini harus hukum dijalankan sebenar-benarnya," jelasnya.

Sejumlah aktivis dan tokoh pemuda Palembang juga akan segera melaporkan Willie Salim ke polisi. Hal itu diungkapkan selebgram Palembang, Achmad Fuadi Irawan.

"Pada Senin tanggal 24 Maret 2025 kita akan melaporkan konten kreator bernama Willie Salim ke polisi. Sekaligus dialog dengan Kapolrestabes Palembang," kata dia di media sosialnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang mendalami ada tidaknya izin konten kreator Willie Salim memasak rendang di pelataran BKB Palembang tersebut.

"Untuk permasalahan ini kami sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di Palembang, termasuk konten kreator. Jadi jika memang benar kegiatan (masak rendang di BKB) tidak ada izinnya, berarti kegiatan itu ilegal. Ini yang membuat kami akan melaporkan ke polisi," kata Achmad.

Pihaknya melaporkan Willie Salim juga karena sudah mencemarkan nama baik Palembang, Sumatera Selatan.

"Saya mengajak seluruh Tiktoker, kreator konten, dan selebgram untuk bersama-sama melaporkan Willie Salim serta berdiskusi dengan Kapolresta Palembang. Mohon dukungannya untuk hadir," kata dia.

Sementara itu sebelumnya, Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi sudah meminta warga yang dirugikan atas konten Willie Salim agar melapor ke polisi dan akan segera ditindaklanjuti.

"Menurut saya simpel saja, kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh konten itu, (konten video Willie Salim masak rendang 200 kilogram) laporkan saja," kata dia kepada detikSumbagsel, Sabtu (22/3/2025).

Video: Penjual Es Teh yang Viral Diolok-olok Gus Miftah Kebanjiran Donasi

Video: Penjual Es Teh yang Viral Diolok-olok Gus Miftah Kebanjiran Donasi

Komisi XIII DPR meninjau Lapas Kutacane, Aceh, usai puluhan narapidana (napi) kabur beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Komisi XIII DPR menyoroti overkapasitas.

"Jadi, sekarang Anggota Komisi XIII sudah di lapangan bersama Dirjen PAS itu memang overload-nya sudah ampun-ampunanlah kan untuk kapasitasnya di bawah 100, sekitar 80 something. Nah itu dihuni oleh 280-an itu ya, udah nggak masuk akal itu," kata Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Willy menganggap fenomena overkapasitas di Lapas Kutacane hingga para napi kabur seperti bom waktu. Kondisi tersebut beberapa kali masuk ke dalam laporan reses Anggota DPR dapil setempat.

"Ini bom waktu saja. laporannya sudah cukup lama di dalam kunjungan reses dari anggota selalu menyampaikan ini. Jadi ini bom waktu yang meledak gitu," jelasnya.

Politikus NasDem itu mengungkap rencana membangun lapas baru di Aceh. Lapas baru itu akan dibangun di tanah yang dihibahkan dari pemerintah daerah.

"Nah, itu emang sudah masuk list juga. Pemda sudah hibah untuk bangun lapas baru," terangnya.

Willy merespons tuntutan bilik asmara di Lapas Kutacane. Menurutnya, tuntutan tersebut harus dipertimbangkan.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Tercatat ada 49 orang tahanan yang sempat kabur, beberapa di antaranya telah tertangkap. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya enam orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma enam orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sedang mengusulkan tujuh narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua mendapat amnesti. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyebut amnesti untuk KKB bisa menjadi alat untuk rekonstruksi di Papua.

Awalnya Willy menyebut sudah ada pembahasan soal amnesti tujuh napi KKB di Makassar. Namun, soal amnesti itu merupakan hak prerogatif dari presiden.

"Kita tunggu, dalam hal ini, Komisi XIII menunggu apakah Pak Prabowo akan berikan amnesti atau tidak, ada yurisprudensi (amnesti) untuk GAM," ucap Willy, Minggu (23/4/2025).

Politikus Nasdem itu menyebut, saat rapat kerja bersama pemerintah, kelompok yang tidak mendapatkan amnesti adalah napi teroris dan koruptor.

"Kalau ini kita lihat, politik, kemanusiaan, demokrasi, untuk rekonsiliasi. Apalagi yang tujug KKB sudah tandatangani pakta integritas merah putih," ujarnya.

Willy menyebut, Indonesia telah melakukan beberapa amnesti untuk tujuan rekonsiliasi. Kebijakan itu bahkan diambil oleh Presiden RI ke-1 Sukarno.

"Itu terjadi PRRI/Permesta, DI/TII. Bung Karno memberikan amnesti banyak hal itu berbasis rekonsiliasi politik. Kita banyak yurisprudensi masa lalu terkait amnesti untuk KKB," katanya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Usulan itu dilaporkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, dilansir Minggu (23/2/2025).

Supratman mengatakan tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Supratman menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB ada di tangan Prabowo.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata Supratman.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Satu gol Chelsea ke gawang West Ham United sempat disorot karena berbau offside. Premier League angkat suara membuat pernyataan.

Chelsea mengatasi West Ham 2-1 dalam pekan ke-24 Liga Inggris di Stamford Bridge, London, Selasa (4/2/2025) dini hari WIB. Sempat ketinggalan lewat gol Jarrod Bowen, The Blues membalas lewat gol Pedro Neto dan bunuh diri Aaron Wan-Bissaka.

Gol pertama Chelsea yang dicetak Neto menjadi sorotan. Sebab, ada indikasi offside sebelum terciptanya skor 1-1 di menit ke-64.

Gol itu bermula dari crossing Neto ke kotak penalti, dan diterima Marc Cucurella. Bek sayap tuan rumah itu kemudian mengoper ke belakang, menghasilkan kemelut, sebelum disambar Neto menjadi gol.

Saat crossing dilepaskan, ada indikasi Cucurella offside sebab Marc Guiu terlihat berusaha menanduk bola di kotak penalti West Ham United. Jika bola kena Guiu, maka Cucurella dipastikan offside sebab posisinya sudah melewati barisan terakhir pemain outfield West Ham.

VAR kemudian mengeceknya cukup lama. Dalam tayangan lambat, bola memang melintas di kepala Guiu, namun tak ada perubahan gerakan karena mengenai kepala penyerang muda Chelsea itu. Wasit Stuart Atwell akhirnya mengesahkan gol itu.

Premier League juga kemudian angkat suara memberi penjelasan. Mereka menilai VAR juga tak bisa membuktikan dengan kuat adanya sentuhan bola dari Guiu.

"Keputusan wasit untuk gol telah diperiksa dan dikonfirmasi VAR, karena tidak ada bukti faktual bahwa Guiu melakukan kontak dengan bola saat melakukan serangan, oleh karena itu tidak ada pelanggaran offside," jelas pernyataan Premeir League dilansir Mirror.

Selain itu, gol pertama juga menyoroti pelanggaran Levi Colwill ke Jarrod Bowen sebelum proses gol Neto. Namun momen itu dinilai bukan bagian dari proses gol, melainkan terpisah, jadi tak memengaruhi gol tersebut.

Kemenangan membuat Chelsea kembali ke empat besar klasemen Liga Inggris. Anak asuh Enzo Maresca kini mengemas 43 poin, menyalip Manchester City dan Newcastle United (41).

Chelsea Dipecundangi Man City di Laga Perdana Liga Inggris

Chelsea Dipecundangi Man City di Laga Perdana Liga Inggris

Chelsea menang tipis 2-1 atas West Ham dalam lanjutan Liga Inggris. Tambahan tiga poin mengerek posisi The Blues kembali ke empat besar klasemen sementara.

Laga Chelsea versus West Ham United yang digelar di Stamford Bridge berjalan sengit. Dikutip dari detikSport, Chelsea sempat tertinggal duluan. West Ham memimpin 1-0 lewat gol Jarrod Bowen, yang bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, tuan rumah bangkit. Dua gol bisa dilesakkan oleh Pedro Neto dan bunuh diri Aaron Wan-Bissaka, yang membuat sepakan Cole Palmer masuk ke gawang West Ham. Skor 2-1 bertahan hingga laga tuntas.

Anak asuh Enzo Maresca naik ke posisi empat dengan 43 poin, menyalip Manchester City dan Newcastle United (41 poin). Sementara, West Ham tertahan di posisi 15 dengan 27 poin dari 24 laga.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah membuka ancaman lewat Nicolas Jackson di menit ke-2. Striker Chelsea itu melepaskan shot yang masih diblok barisan belakang West Ham United.

Selama 15 menit pertama, Chelsea bisa mendominasi sejumlah serangan. Namun, upaya Cole Palmer dkk gagal membuahkan hasil.

West Ham United mulai keluar menyerang setelahnya. Jarrod Bowen dkk mulai bisa mengancam gawang Chelsea.

Andrew Irving, Mohamed Kudus, dan Bowen bisa merepotkan pertahanan Chelsea. Sampai akhirnya, gol didapat West Ham lebih dulu.

Di menit ke-41, Bowen bisa membobol gawang Chelsea. Berawal dari kesalahan backpass Levi Colwill, bolanya bisa direbut dan diselesaikan sayap West Ham menjadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Babak kedua digelar, Chelsea kemudian melakukan pergantian pemain. Jackson dan Sancho ditarik pada menit ke-51, dan memasukkan Pedro Neto serta Marc Guiu. Ada perubahan di lini serang Si Biru.

Neto kemudian bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-64. Ia bisa merobek gawang lawan lewat sepakan dari sudut sempat di kotak penalti West Ham. Skor menjadi 1-1.

Empat menit selepas kebobolan, West Ham nyaris unggul atas Chelsea. Peluang Kudus lewat sundulan cuma membuat bola kena tiang gawang, memanfaatkan crossing apik Irving.

Chelsea yang akhirnya bisa berbalik unggul. Di menit ke-76, Palmer mengkreasi golnya. Menguasai bola di kotak penalti, Palmer menggiring di sisi kiri dan berniat melepaskan umpan tarik. Bolanya kena kaki Aaron Wan-Bissaka, berbelok masuk ke gawang West Ham. Skor menjadi 2-1.

Di sisa waktu, Chelsea beberapa kali menekan berusaha mengunci kemenangannya. Sementara West Ham sempat punya kans di masa injury time, namun upayanya bisa dimentahkan barisan belakang Chelsea.

Hingga laga tuntas, tak ada gol lagi tercipta. Chelsea comeback dan mengalahkan West Ham United 2-1, membawa kembali ke posisi empat besar klasemen Liga Inggris.

Susunan Pemain

Chelsea: Filip Jorgensen, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella, Reece James (Malo Gusto 61'), Cole Palmer (Trevoh Chalobah 90), Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Jadon Sancho (Pedro Neto 52'), Noni Madueke (Christopher Nkunku 61'), Nicolas Jackson (Marc Guiu 52').

West Ham United: Alphonse Areola, Max Kilman, Aaron Cresswell (Luis Guilherme 87'), Vladimir Coufal (Konstantin Mavropanos 72'), Andrew Irving (Lewis Orford 77'), Tomas Soucek, Emerson (Oliver Scarles 71'), Aaron Wan-Bissaka, Carlos Soler (Danny Ings 77'), Jarrod Bowen, Mohammed Kudus.

Artikel ini sudah tayang di detikSport, baca selengkapnya di sini!

Video Chelsea Comeback Kalahkan West Ham 2-1

Video Chelsea Comeback Kalahkan West Ham 2-1

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Seorang tahanan Afghanistan, yang merupakan anggota Taliban, dibebaskan dari tahanan di wilayah Amerika Serikat (AS). Pembebasan anggota Taliban ini merupakan pertukaran dengan pembebasan dua warga negara AS yang selama ini ditahan di Afghanistan, yang kini dikuasai Taliban.

Pertukaran tahanan ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (21/1/2025), diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Afghanistan dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (21/1) waktu setempat.

Pertukaran tahanan ini terjadi pada jam-jam akhir masa jabatan mantan Presiden Joe Biden, yang telah mengakhiri masa jabatannya setelah Presiden Donald Trump dilantik pada Senin (21/1) siang waktu AS.

"Imarah Islam Afghanistan menganggap pertukaran ini sebagai contoh yang baik dalam menyelesaikan masalah melalui dialog dan menyampaikan terima kasih secara khusus kepada negara persaudaraan, Qatar, atas perannya yang efektif dalam proses ini," kata Kementerian Luar Negeri Afghanistan dalam pernyataannya.

Tahanan Afghanistan yang dibebaskan itu, menurut Kementerian Luar Negeri Afghanistan, bernama Khan Mohammed, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan AS dan telah menjalani sebagian masa hukumannya di penjara negara bagian California.

Dia ditangkap nyaris dua dekade lalu di Provinsi Nangarhar, Afghanistan bagian timur, dan diekstradisi ke AS.

Nama dua warga AS yang dibebaskan dari tahanan di Afghanistan tidak disebutkan lebih lanjut. Juru bicara pemerintahan Taliban yang berkuasa di Afghanistan, Zabihullah Mujahid, mengonfirmasi bahwa dua warga AS telah dibebaskan, tapi dia menolak untuk menyebutkan nama mereka.

Media terkemuka AS, CNN dan New York Times, melaporkan pada Minggu (19/1) bahwa dua warga AS bernama Ryan Corbett dan William McKenty telah diserahkan dan sedang dalam perjalanan pulang ke AS pada Selasa (21/1), ditukar dengan seorang anggota Taliban bernama Khan Mohammed yang divonis atas tuduhan terorisme narkotika tahun 2008 lalu.

Dua warga negara AS lainnya, menurut laporan New York Times, masih berada dalam tahanan di Afghanistan. Keduanya diidentifikasi sebagai George Glezmann yang mantan mekanik maskapai penerbangan dan Mahmood Habibi yang seorang warga naturalisasi Amerika.

Mereka ditangkap setelah serangan AS di Afghanistan menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, pada tahun 2022 lalu.

Pertukaran tahanan ini, sebut CNN dalam laporannya, telah diupayakan dan direncanakan selama bertahun-tahun dan akhirnya terwujud pada jam-jam terakhir masa jabatan Biden sebelum Trump mengambil alih kekuasaan pada Senin (20/1).

New York Times melaporkan bahwa Qatar membantu dalam menegosiasikan kesepakatan akhir dan memberikan dukungan logistik untuk pertukaran tahanan tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bingung lantaran kuasa hukum salah menulis kalimat Provinsi Papua Tengah menjadi Kotawaringin Barat di dalam petitum (surat gugatan). Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti.

Hal itu disampaikan Suhartoyo saat memimpin sidang panel 1, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Mulanya, kuasa hukum perkara 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 membacakan petitum permohonan.

Diketahui, perkara itu diajukan oleh pasangan cagub-cawagub Papua Tengah, Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak. Total terdapat empat pasangan calon di Pilgub Papua Tengah.

"Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata kuasa hukum.

"Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024," sambungnya.

Namun, saat sampai di poin ketiga, kuasa hukum meminta renvoi kepada majelis hakim. Sebab, kuasa hukum salah menuliskan kalimat Papua Tengah menjadi Kota Waringin Barat.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Meki Nawipa-Deinas Geley dan pasangan calon nomor urut 4 Willem Wandik-Aloisius Giyai, sebagai pasangan calon, ada renvoi (perbaikan) Yang Mulia Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

"Kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kotawaringin Barat, saya coret Yang Mulia," sambungnya.

"Petitum 3 dicoret?" tanya Suhartoyo.

"Iya ada renvoi," kata kuasa hukum.

Dia lalu kembali melanjutkan membaca petitum. Dalam petitumnya, pemohon juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang.

"Menetapkan pasangan calon nomor urut 1 selaku pemenang pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan perolehan suara 122.246 suara," ujar kuasa hukum.

Suhartoyo menanyakan perihal renvoi yang diajukan kuasa hukum. Suhartoyo pun meminta kuasa hukum kembali membacakan poin ketiga dalam petitum.

"Diulang, Pak, yang dicoret tadi yang mana? Angka 3 ya?" tanya Suhartoyo.

"Angka 3, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Coba dibaca ulang," kata Suhartoyo.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4 sebagai pasangan calon, ini yang kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat dicoret Yang Mulia diganti dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 2024," jelas kuasa hukum.

Suhartoyo pun mengaku heran lantaran kuasa hukum salah menuliskan petitum. Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti dalam bekerja.

"Bapak kok bisa sampai ke Kota Waringin itu seperti apa? Kerja itu yang teliti pak. Bapak dapat prinsipal dari sana juga Kota Waringin?" tanya Suhartoyo

"Tidak, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Kok bisa nyasar gini," kata Suhartoyo.

Simak juga Video: MK Heran CawalkotJayapura Justru Minta Paslon Kalah Didiskualifikasi

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Komisi XIII DPR dari NasDem, Willy Aditya, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2025. Dia berharap ke depan ideologi tidak menjadi kerangka semata.

"Kita ini mengusulkan sebagai Prolegnas Prioritas," kata Willy saat ditemui di acara 'Memperkokoh Ideologi Pancasila Refleksi 5 (Lima) Tahun Perjalanan Pembinaan ideologi Pancasila 2020-2024' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

"Saya mengajak teman-teman di BPIP tidak melakukan business as usual. Kalau business as usual ya ideologi hanya akan menjadi kerangka saja, tanpa soul. Yang paling penting dari ideologi itu apa ya? Soul, jiwanya, raga. Itu yang kemudian pekerjaan ideologi itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa," tambahnya.

Menurut Willy, Pancasila tidak hanya bisa dilihat sebagai sebatas kerangka ideologi bernegara. Lebih dari itu, Willy menilai Pancasila harus dapat dilihat secara lebih mendalam.

Willy melihat penyelenggaraan acara refleksi akhir tahun yang diselenggarakan BPIP ini menjadi momentum untuk menjadikan RUU BPIP sebagai prioritas. Ia berharap RUU BPIP dapat segera diselesaikan dan eksistensinya sebagai ideologi bisa lebih didalami.

"Tapi setidak-tidaknya ini menjadi momentum refleksi yang kemudian RUU badan pembinaan ideologi Pancasila ini kan sudah jadi Prolegnas Prioritas di DPR periode ini. Semoga bisa cepat kita selesaikan dan kemudian eksistensinya jauh lebih mengakar dan metodologi sih yang paling penting," tutur Willy.

Pembahasan mengenai RUU BPIP sudah lama diperbincangkan dan RUU BPIP dibahas untuk menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Namun sampai saat ini RUU tersebut belum kunjung disahkan dan kini Komisi XIII DPR RI yang membidangi HAM, Keimigrasian, dan Penanggulangan Terorisme telah mengusulkan agar RUU BPIP bisa masuk Prolegnas.