Wamenlu: Dorong Reformasi PBB Jadi Prioritas Indonesia 5 Tahun ke Depan
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia akan mendorong reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lain. [210] url asal
#arrmanatha-nasir #wamenlu #mingggu #dorong #reformasi-pbb #pemerintah #jakarta #institute #pembentukan #konfrontasi #perubahan-tata #the-yudhoyono #negeri-arrmanatha #indonesia #perubahan #the #yudhoyono #institusi
Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia akan mendorong reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lain. Dia mengatakan lembaga seperti PBB tidak mewakili kepentingan semua negara.
"Buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan," kata Arrmanatha dalam diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid, Jakarta, Mingggu (13/4/2025).
Arrmanatha mengatakan Indonesia meyakini lembaga multilateral harus inklusif dan adil. Namun, kata dia, tata kelola institusi global tidak menggambarkan keseimbangan.
"Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia," ucapnya.
Dia mengatakan upaya diplomasi Indonesia akan melemah jika tidak ada perubahan global. Harusnya, organisasi multilateral membawa dunia lebih seimbang.
"Upaya diplomasi Indonesia yang akan melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global. Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan," sebutnya.
Dia menegaskan Indonesia selalu memilih jalan kerja sama. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk masa depan bangsa.
"Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerja sama dan bukan konfrontasi," ucapnya.
(ial/haf)
Komisi XIII Dorong PPKn jadi Pelajaran Wajib SD-PT dengan Panduan BPIP
Komisi XIII DPR RI dorong mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi mata pelajaran wajib. PPKn harus diajarkan sejak SD hingga PT. [307] url asal
#komisi-xiii-dpr #sugiat-santoso #ppkn #mata-pelajaran-wajib #bpip #pelajaran #dorong-ppkn #program-pendidikan #panduan-pembelajaran-ppkn #badan-pembinaan-ideologi-pancasila #kewarganegaraan #pendidikan #sekolah
Medan - Komisi XIII DPR RI mendorong mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi mata pelajaran wajib. PPKn disebut harus diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA. Dan juga masuk menjadi mata kuliah wajib di tingkat perguruan tinggi," ucap Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso di Medan, Rabu (12/3/2025).
Komisi XIII menyebut pembelajaran ini harus bersumber pada buku yang dikeluarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, sebagai lembaga yang fokus terhadap pembinaan, BPIP dapat merumuskan panduan pembelajaran PPKn tersebut.
"BPIP dapat bekerjasama dengan Kemendikdasmen dan Kemendikti dalam menjalankan program pendidikan Pancasila tersebut," sebutnya.
Sugiat mengatakan, nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan kepada peserta didik mulai tingkat dasar dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan tepat akan meningkatkan moral putra-putri negara Indonesia.
"Ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo poin pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," jelasnya.
(afb/mjy)
Natalius Pigai Ingin Revisi 8 Peraturan Menteri dan UU HAM
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan ingin mengubah 8 peraturan menteri dan merevisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). [224] url asal
#uu-ham #natalius-pigai #menteri-ham-natalius-pigai #the-sultan-hotel-and-residence #komisi-xiii-dpr #pelanggaran #belah #dorong #revisi-undang-undang-hak-asasi-manusia #willy-aditya #dpd #and #short #revisi-undang
Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)
Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.
"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.
Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.
"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.
"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.
(aik/aik)
Natalius Pigai Segera Keluarkan 8 Peraturan Menteri dan Ingin Revisi UU HAM
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan ingin mengubah 8 peraturan menteri dan merevisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). [224] url asal
#uu-ham #natalius-pigai #menteri-ham-natalius-pigai #the-sultan-hotel-and-residence #komisi-xiii-dpr #pelanggaran #belah #dorong #revisi-undang-undang-hak-asasi-manusia #willy-aditya #dpd #and #short #revisi-undang
Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)
Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.
"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.
Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.
"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.
"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.
(aik/aik)
Natalius Pigai Segera Keluarkan 8 Peraturan Menteri dan Ingin Revisi UU HAM
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan ingin mengubah 8 peraturan menteri dan merevisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). [224] url asal
#uu-ham #natalius-pigai #menteri-ham-natalius-pigai #the-sultan-hotel-and-residence #komisi-xiii-dpr #pelanggaran #belah #dorong #revisi-undang-undang-hak-asasi-manusia #willy-aditya #dpd #and #short #revisi-undang
Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)
Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.
"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.
Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.
"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.
"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.
(aik/aik)
52 Warga Binaan di Lapas Tanjungbalai Dapat Remisi Natal
Sebanyak 52 warga binaan Lapas Tanjungbalai Asahan mendapat remisi khusus Natal tahun 2024. Penyerahan remisi itu diberikan oleh Kalapas, Irhamuddin. [369] url asal
#remisi-natal #lapas-tanjungbalai #warga-binaan #sumut #lapas #masyarakat #semangat #binaan #orang #dorongan #irhamuddin #sk-nomor-pas-2544-pk-05-04-tahun-2024 #keputusan-menteri-hukum-dan-ham-republik-ind
Tanjungbalai - Sebanyak 52 warga binaan Lapas Tanjungbalai Asahan mendapat remisi khusus Natal tahun 2024. Penyerahan remisi itu diberikan oleh Kalapas, Irhamuddin.
Adapun 52 orang narapidana yang menerima remisi khusus Natal merupakan warga binaan yang beragama Kristen maupun Katolik serta dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
"Remisi ini diberikan sebagai bentuk motivasi bagi mereka yang terus berusaha memperbaiki diri. Kami berharap ini bisa menjadi langkah awal bagi mereka untuk kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat," ujar Irhamuddin, Rabu (25/12/2024).
Kata Irhamuddin, remisi diberikan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut: SK Nomor PAS-2542.PK.05.04 Tahun 2024 sebanyak 6 orang, SK Nomor PAS-2543.PK.05.04 Tahun 2024 sebanyak 2 orang, dan SK Nomor PAS-2544.PK.05.04 Tahun 2024 sebanyak 37 orang.
"Selama menjalani masa hukuman, mereka menunjukkan sikap baik, disiplin, dan aktif mengikuti program-program pembinaan. Pemberian remisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk terus memperbaiki diri," tambah Irhamuddin.
Adapun, rincian warga binaan Lapas Tanjungbalai Asahan yang mendapatkan remisi yakni, 9 orang mendapatkan remisi 15 hari, 26 orang memperoleh remisi 1 bulan, 9 orang mendapat remisi 1 bulan 15 hari, dan 1 orang mendapatkan remisi 2 bulan. Semua narapidana yang mendapatkan remisi ini telah menunjukkan sikap baik selama menjalani pidana mereka, yang memenuhi kriteria untuk pengurangan masa hukuman.
(mjy/mjy)