Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengaku prihatin dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh mantan karyawan Oriental Circus Indonesia (OCI). Ia menyebut negara harus menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran HAM di sana.

"Kasus OCI menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja sektor hiburan non-formal, yang kerap beroperasi di luar jangkauan regulasi dan pengawasan negara. Ini bukan hanya pelanggaran ketenagakerjaan, tapi pelanggaran HAM yang serius," kata Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).

Ia menyinggung Indonesia sebagai negara anggota International Labour Organization (ILO). Politikus Partai Golkar ini menegaskan berdasarkan Konvensi ILO No. 29, segala bentuk kerja yang dilakukan di bawah ancaman, tanpa kesukarelaan, serta disertai pemalsuan dokumen dan pembatasan kebebasan, termasuk dalam kategori kerja paksa.

Ia menyebut praktik seperti upah tidak dibayar, pemotongan upah sewenang-wenang, dan pembayaran non-tunai yang tidak wajar melanggar ketentuan Konvensi ILO No. 95. Dewi Asmara membuka kemungkinan kasus OCI bukan hanya terkait kerja paksa tetapi perdagangan orang.

"Jika benar terdapat unsur pemaksaan, kekerasan, dan penyekapan, maka ini bukan hanya kerja paksa, tapi juga bisa masuk kategori perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007," tambahnya.

Dewi merekomendasikan langkah hukum progresif guna mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Ia meminta adanya pembentukan Tim Investigasi Independen.

Adapun Komnas HAM dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan membentuk tim investigasi menelusuri secara menyeluruh dugaan pelanggaran di OCI. Hal ini sebagai ditindaklanjut terkait penegakan HAM di sektor industri hiburan.

Saran kedua, lanjutnya, terkait dengan Satgas Penegakan Hukum. Kejaksaan Agung dan Kepolisian diminta membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus ini, termasuk kemungkinan pelanggaran UU HAM, UU Ketenagakerjaan, dan UU PTPPO.

"Ketiga, Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus segera memberikan perlindungan menyeluruh, baik fisik maupun psikologis, kepada para korban, serta bantuan hukum untuk menuntut hak mereka, termasuk ganti rugi dan kompensasi," ucap Dewi.

"Keempat, pembentukan regulasi khusus Sektor hiburan dan industry non formal lainnya. Perlu dibuat payung hukum khusus yang mengatur standar kerja, perlindungan pekerja, dan sistem pengawasan di sektor hiburan seperti sirkus dan lainya sebagainya yang cenderung berpindah-pindah lokasi dan mempekerjakan kelompok rentan, termasuk anak-anak," tambahnya.

Legislator Golkar ini juga mendorong adanya kampanye nasional tentang hak pekerja dan larangan kerja paksa, khususnya di komunitas hiburan. Ia menyebut sosialisasi terhadap aparat penegak hukum juga diperlukan agar mereka lebih siap menangani kasus-kasus eksploitasi di sektor informal.

"Kasus Oriental Circus Indonesia harus menjadi titik balik bagi kita semua. Negara tidak boleh diam. Kita punya instrumen hukum nasional dan internasional, tinggal bagaimana kita memastikan implementasinya di lapangan," imbuhnya.

Simak Video 'Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Pujiyono Suwadi, menyoroti draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia berharap kewenangan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi tidak dilemahkan.

Diketahui, beredar draf RUU KUHAP pada 3 Maret 2025 lalu, yang disebut menghapus kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi. Hal ini dinilai bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberi kewenangan kepada jaksa dalam menangani tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Menurut Pujiyono, kejaksaan selama ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi, terutama tentang penanganan kasus-kasus besar atau yang dikenal sebagai 'Big Fish'. Oleh karenanya, ia menyayangkan jika RUU KUHAP menghapus kewenangan kejaksaan dalam menindak kasus korupsi.

"Jika di KUHAP tipikor tidak menjadi kewenangan kejaksaan, ada agenda apa? Sementara di sisi lain, lembaga penegak hukum yang lagi getol memberantas korupsi harus diakui kan Kejaksaan Agung dengan kasus Big Fish yang ditangani," kata Pujiyono saat berbincang dengan detikJateng, Minggu (16/3/2025).

Ketua Komisi Kejaksaan RI ini menjelaskan meski kewenangan Kejaksaan diatur dalam UU Kejaksaan, namun perlu diatur dalam KUHAP. Sebab, tindakan Kejaksaan dalam menangani tipikor akan mudah digugat melalui praperadilan atau eksepsi di persidangan jika tidak diatur dalam KUHAP.

"Jika di undang-undang induk, KUHAP itu tidak ada kewenangan kejaksaan dalam penanganan korupsi, tidak implementatif. Jika diimplementasikan pasti menimbulkan celah," tegas Pujiyono yang juga Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UNS ini.

"KUHAP ini menjamin berlakunya hukum materiil kita, yaitu KUHP, UU Tipikor, UU Narkoba, UU HAM berat, yang nanti penanganannya didasarkan KUHAP kita. Kalau dasar KUHAP tidak ada, jadi persoalan," lanjutnya.

Ia pun mendesak DPR RI, khususnya Komisi III, untuk membuka draf RUU KUHAP secara resmi kepada publik agar bisa mendapat masukan yang lebih luas.

"Kita minta DPR RI membuka draf secara official. Jika ada masukan masyarakat, akan lebih baik. Jadi membuka partisipasi publik lebih banyak, karena kita ingin meletakkan hukum formil, mendampingi KUHP yang bukan hanya untuk 5 tahunan, bisa 70 tahun," jelasnya.

Lebih lanjut, Pujiyono menilai jika kewenangan kejaksaan dalam penanganan tipikor dihapus, itu bisa dianggap sebagai upaya memberikan impunitas bagi koruptor.

"Ini akan menjadi pukulan mundur bagi semangat pemberantasan korupsi yang saat ini sedang digencarkan oleh Kejaksaan Agung. Apakah ini diterjemahkan menjadi bagian dari nanti koruptor mendapatkan impunitasnya, bisa jadi begitu," ujarnya.

"Kita juga diskusi dengan jaksa, itu dianggap bagian dari amputasi kewenangan jaksa dalam penindakan korupsi. Apakah ini diterjemahkan sebagai kemenangan koruptor? Masyarakat yang menilai," sambungnya.

Pujiyono pun berharap DPR RI dapat memastikan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tipikor tetap diatur secara jelas dan tegas dalam RUU KUHAP yang baru. DPR RI diminta tak berdalih dengan alasan sudah ada UU khusus yang menyatakan kejaksaan bisa menangani tipikor.

"Jadi jaksa punya kewenangan pemberantasan korupsi di hukum materiil maupun formil. Jadi anggapan publik bahwa kejaksaan diamputasi di RUU KUHAP itu tidak jadi kenyataan. Kita anggap ini salah ketik saja, jaksa belum dimasukkan," harapnya.

"Sekali lagi saya berharap Komisi III DPR RI membuka secara official dan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya, khususnya soal semangat pemberantasan korupsi. Janganlah kewenangan jaksa dihilangkan," tambah dia.

Ia meminta masyarakat untuk senantiasa mengawal RUU KUHAP. Dengan desakan dari berbagai pihak, diharapkan RUU KUHAP yang baru dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia serta menjaga integritas Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

"Meski tidak punya niat menghilangkan, tapi di KUHAP harus di-mention secara klir, Kejaksaan punya kewenangan pemberantasan korupsi. Kita juga butuh dukungan publik agar RUU KUHAP tetap dikawal," tutupnya.

Video: Imparsial Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan, Begini Katanya

Video: Imparsial Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan, Begini Katanya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta dukungan DPR RI dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang menjadi salah satu program Kementerian HAM periode saat ini di bawah kepemimpinannya.

"Penyampaian surat permintaan kami agar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat penting urgensitasnya, kami berharap pimpinan DPR bisa mendukungnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut ia, undang-undang yang terbit pada tahun 1999 itu sudah tidak mengakomodasi perkembangan zaman sehingga membutuhkan pembaruan-pembaruan bidang HAM.

"Revisi Undang-Undang HAM adalah undang-undang induk memayungi semua instansi, semua masyarakat Indonesia, yang sebenarnya sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang sudah 25 tahun sebenarnya sudah tidak sesuai," ucapnya.

Pigai mengatakan Kementerian HAM telah menyiapkan materi untuk penyusunan revisi UU HAM dan akan mengikuti pula arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Sehingga kami sendiri bertindak sebagai pimpinan dari sisi pemerintah karena kami adalah pimpinan dan sekretariat maka kami telah menyiapkan semua yang dibutuhkan, termasuk mengusulkan untuk dukungan-dukungan administrasi kepada pimpinan DPR," ujarnya.

Ia lantas berkata, "Kami memohon pimpinan DPR bisa memberi atensi tidak hanya dalam penyusunannya tetapi dukungan administrasinya untuk itu."

Sejak awal dilantik presiden, ia mengatakan pihaknya menyusun program Kementerian HAM berorientasi pada pencapaian program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami harus menyusun kebijakan peraturan perundang-perundangan, yaitu salah satunya adalah kami telah menyampaikan kepada DPR yang terhormat revisi Undang-Undang HAM yang selama ini belum pernah disampaikan secara serius," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan tindakan Aipda Robig Zaenudin menembak siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) telah memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Kesimpulan itu diperoleh dari pemantauan yang dilakukan sejak 28 hingga 30 November 2024 di Kota Semarang.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang dan Bidpropam Polda Jawa Tengah. Kemudian meminta keterangan keluarga korban dan para saksi.

Tim, tutur Uli, juga telah meninjau lokasi tempat kejadian peristiwa penembakan di sekitar Jalan Candi Penataran Raya Kalipancur Ngaliyan dan Jalan Simongan, serta meminta keterangan dari kedokteran forensik dan digital forensik.

"Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM menyatakan tindakan Sdr. RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Uli melalui siaran pers, Kamis (4/12).

Ia mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam penembakan tersebut. Pertama, pelanggaran hak hidup (Pasal 9 ayat (1) UU HAM) dan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).

Dia menuturkan pihaknya menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing karena ada penembakan yang dilakukan Aipda Robig dan mengakibatkan hilangnya nyawa Gamma. Selain itu dua rekan Gamma yakni S dan A mengalami luka-luka akibat tembakan Aipda Robig.

Peristiwa penembakan itu terjadi Minggu (24/11) sekitar pukul 00.19 WIB di depan minimart Jalan Candi Penataran, Kota Semarang.

Komnas HAM menyatakan Aipda Robig sebagai aparat negara yaitu anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, dan aparat penegak hukum (kepolisian) selain itu penembakan dilakukan tidak dalam rangka pembelaan diri.

Dari temuan Komnas HAM mereka menyimpulkan Aipda Robig tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai tiga korban tersebut.

Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang itu pun tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut.

Selanjutnya, Komnas HAM, juga menyimpulkan terjadi pelanggaran hak untuk bebas dari perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) UU HAM. Uli mengatakan tindakan penembakan Aipda Robig secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan UU telah mengakibatkan hilangnya nyawa GRO dan luka yang dialami S dan A adalah bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaannya.

Uli menambahkan tindakan penembakan melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Tindakan Aipda Robig disebut juga melanggar hak atas perlindungan anak (Pasal 52 ayat (1) UU HAM. Tiga korban yaitu GRO, S dan A masih kategori anak (berusia di bawah 18 tahun).

Atas hal tersebut di atas, Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi yakni meminta Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan penegakan hukum secara adil, transparan dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada Aipda Robig.

Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala.

Kemudian memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat Bintara.

Selanjutnya melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Komnas HAM juga merekomendasikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, termasuk pemulihan bagi keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Aipda Robig saat ini berstatus terperiksa etik di Propam Polda Jateng, namun belum menjalani sidang karena petugas masih mengumpulkan bukti. Selain itu pihak keluarga korban pun sudah melaporkan dugaan pidana Aipda Robig ke Polda Jateng.

Kasus itu sudah naik penyidikan, namun belum ada tersangka sejauh ini.

Polda Jateng telah menggelar prarekonstruksi terkait kasus penembakan yang dilakukan Aipda Robig. Prarekonstruksi penembakan itu dilakukan pada sekitar tengah malam kemarin, yakni Rabu (4/12) sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Candi Penataran.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan prarekonstruksi tengah malam lalu itu dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng terkait laporan keluarga almarhum Gamma.

"Semalam prarekonstruksi kasus yang ditangani Ditkrimum terhadap kasus tindak pidana kasus yang dilaporkan orang tua almarhum," kata Artanto, Kamis (5/12) mengutip dari detikJateng.

Adapun mengenai status Aipda Robig dalam kasus pidana yang sudah naik penyidikan tersebut, Artanto mengatakan masih belum ada penetapan tersangka.

"Saat bersangkutan (Robig) jadi tersangka, langsung dalam waktu dekat akan rekonstruksi lengkap bersama stakeholder lain," tegas Artanto.

Sementara untuk sidang etik terhadap Aipda Robig, Artanto mengatakan petugas juga masih melengkapi bukti-bukti.

"Yang pasti (sidang kode etik) akan secepatnya karena penyidik yang menilai kapan berkas siap dan kapan sidangnya. Dan ini sudah jadi atensi pimpinan," jelas Artanto.

"Berkas masih penyidikan. Yang bersangkutan sesegera mungkin akan dinaikkan tersangka setelah gelar perkara. Bukti bukti masih dikumpulkan maksimal dulu," imbuhnya.