Serangan bom terjadi di klinik kesuburan American Reproductive Centers yang berada di Palm Springs, California, Amerika Serikat, Sabtu (17/5). Insiden ini menyebabkan satu orang tewas dan sekitar empat lainnya luka-luka.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) menetapkan ledakan bom itu sebagai aksi terorisme yang disengaja. FBI juga menyebut kasus ini sebagai salah satu investigasi pengeboman paling besar di California Selatan.

"Sudah jelas, ini adalah tindakan terorisme yang disengaja. Ini mungkin salah satu investigasi pengeboman terbesar yang pernah kami lakukan di California Selatan," ujar Kepala Kantor Lapangan FBI di Los Angeles Akil Davis, dikutip dari AFP.

Insiden itu bermula ketika pemadam kebakaran di Palm Springs menerima panggilan adanya ledakan di American Reproductive Center sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Wali Kota Palm Springs Ron deHarte mengatakan bom itu diduga berada di dalam atau dekat mobil yang diparkir di luar klinik saat meledak. Satu orang yang tewas itu lalu ditemukan di dekat kendaraan yang sudah hancur berkeping-keping di luar klinik.

Belum ada keterangan terkait asal-usul aksi teror tersebut. Namun, Davis memastikan investigasi bakal menentukan asal-usul terorisme itu berasal dari internasional atau domestik.

Penyelidikan itu dilakukan satuan tugas terorisme gabungan FBI yang bekerja sama dengan kepolisian Palm Springs dan sejumlah lembaga lainnya.

Sementara itu, seorang saksi bernama Matt Spencer mengaku mendengar ledakan itu karena tinggal di apartemen dekat klinik. Ia langsung berlari keluar setelah mendengar suara ledakan, dan mendapati mobil terbakar serta sesuatu seperti mayat terkapar di tengah jalan.

"Di depan gedung, [mobil] terhempas ke empat jalur menuju tempat parkir. Saya bisa melihat bagian belakang mobil masih terbakar," ujar Spencer.

Ledakan bom itu menyebabkan kerusakan parah di klinik kesuburan tersebut. Sebuah video di media sosial menunjukkan adanya lubang menganga di salah satu dinding klinik yang diakibatkan oleh ledakan bom.

Sisa-sisa kendaraan yang hangus juga tergeletak di tempat parkir, cukup jauh dari pusat ledakan. Tak hanya itu, puing-puing berserakan di sepanjang jalan dan atap sejumlah bangunan ikut rusak akibat bom tersebut.

Jaksa Agung Pam Bondi mengatakan agen federal sedang bekerja untuk menyelidiki apa yang terjadi di lokasi tersebut. Ia juga menegaskan serangan terhadap klinik kesuburan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dimaafkan.

"Saya tegaskan: pemerintahan Trump memahami bahwa perempuan dan ibu adalah jantung Amerika. Kekerasan terhadap klinik kesuburan tidak dapat dimaafkan," ujar Bondi.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Sebanyak 59 Afrikaner atau warga Afrika Selatan berkulit putih keturunan Belanda tiba di Amerika Serikat (AS) pada Senin (12/5/2025) dengan status pengungsi.

Mereka diterbangkan langsung dari Johannesburg ke Bandara Dulles dekat Washington DC menggunakan pesawat carteran yang dibiayai pemerintah AS.

Kedatangan rombongan Afrikaner pertama ini disambut hangat oleh pejabat imigrasi AS, di mana anak-anak diberi makanan ringan dan mainan.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di berbagai negara bagian seperti Minnesota, Idaho, dan Nevada, serta menerima bantuan awal dari organisasi sosial setempat.

Status pengungsi ini diberikan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Februari lalu yang menyatakan bahwa kelompok minoritas Afrikaner menghadapi diskriminasi rasial di Afrika Selatan.

Trump mengeklaim, petani kulit putih sedang menjadi korban “genosida” di Afrika Selatan, termasuk perampasan tanah tanpa kompensasi.

Tuai kecaman

Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, menyebut bahwa tidak ada dasar hukum maupun fakta yang bisa menjelaskan keputusan pemerintah AS memberikan status pengungsi pada kelompok ini.

“Ini narasi yang salah. Langkah ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan kami,” ujar Magwenya.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi agraria yang baru disahkan bertujuan untuk pemerataan, bukan untuk merampas tanah milik Afrikaner.

Selain dari pemerintah Afrika Selatan, kritik juga datang dari berbagai pihak, yang menganggap proses pengajuan status pengungsi ini terbilang cepat, yakni sekitar tiga bulan, di mana biasanya, proses pengajuan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Beberapa kelompok keagamaan dan kemanusiaan di AS mengecam keputusan ini karena dianggap tidak adil.

Gereja Episkopal, salah satu organisasi yang selama ini membantu penempatan pengungsi, bahkan mengumumkan bahwa mereka memutus kerja sama dengan pemerintah karena tidak setuju dengan “perlakuan istimewa” yang diberikan kepada pengungsi Afrikaner.

“Ini bukan hanya sinyal rasisme, tapi juga bentuk ketidakadilan terhadap ribuan pengungsi dari wilayah konflik yang kini ditolak,” kata Gregory Meeks, anggota Kongres dari Partai Demokrat.

Human Rights Watch juga menyebut keputusan ini sebagai tindakan rasisme, karena pada saat yang sama, ribuan pengungsi dari wilayahkonflik seperti Afghanistan bahkan tidak diizinkan masuk.

Ketegangan diplomatik AS-Afsel meningkat

Langkah Trump dalam menampung pengungsi Afrikaner semakin memperburuk hubungan antara AS dan Afrika Selatan.

Sebelumnya, hubungan kedua negara ini memang telah mengalami ketegangan sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan di Mahkamah Internasional terhadap Israel yang dituduh melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Ketegangan makin meningkat ketika Duta Besar Afrika Selatan untuk AS diusir pada Maret lalu, setelah mengatakan bahwa Trump menggunakan "narasi korban kulit putih" sebagai alat politiknya.

Siapa Pengungsi Afrikaner?

Afrikaner adalah keturunan penjajah Eropa, terutama dari Belanda, yang mendominasi politik dan ekonomi selama era apartheid di Afrika Selatan.

Setelah apartheid berakhir pada 1994, banyak dari mereka masih memegang sebagian besar lahan pertanian dan kekayaan.

Meskipun sebagian besar Afrikaner masih hidup dalam kondisi mapan, sebagian lainnya juga menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan, seperti warga dari kelompok ras lain.

Namun, banyak warga Afrika Selatan, baik kulit putih maupun kulit hitam, merasa klaim bahwa mereka mengalami "penganiayaan rasial" terlalu berlebihan dan mengada-ada.

Media sosial Afrika Selatan pun ramai dengan lelucon yang menyindir keputusan ini, dengan menyebut para pengungsi akan “merindukan liburan ke pantai dan asisten rumah tangga mereka.”

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Sebanyak 59 Afrikaner atau warga Afrika Selatan berkulit putih keturunan Belanda tiba di Amerika Serikat (AS) pada Senin (12/5/2025) dengan status pengungsi.

Mereka diterbangkan langsung dari Johannesburg ke Bandara Dulles dekat Washington DC menggunakan pesawat carteran yang dibiayai pemerintah AS.

Kedatangan rombongan Afrikaner pertama ini disambut hangat oleh pejabat imigrasi AS, di mana anak-anak diberi makanan ringan dan mainan.

Nantinya, mereka akan ditempatkan di berbagai negara bagian seperti Minnesota, Idaho, dan Nevada, serta menerima bantuan awal dari organisasi sosial setempat.

Status pengungsi ini diberikan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Februari lalu yang menyatakan bahwa kelompok minoritas Afrikaner menghadapi diskriminasi rasial di Afrika Selatan.

Trump mengeklaim, petani kulit putih sedang menjadi korban “genosida” di Afrika Selatan, termasuk perampasan tanah tanpa kompensasi.

Tuai kecaman

Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, menyebut bahwa tidak ada dasar hukum maupun fakta yang bisa menjelaskan keputusan pemerintah AS memberikan status pengungsi pada kelompok ini.

“Ini narasi yang salah. Langkah ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan kami,” ujar Magwenya.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi agraria yang baru disahkan bertujuan untuk pemerataan, bukan untuk merampas tanah milik Afrikaner.

Selain dari pemerintah Afrika Selatan, kritik juga datang dari berbagai pihak, yang menganggap proses pengajuan status pengungsi ini terbilang cepat, yakni sekitar tiga bulan, di mana biasanya, proses pengajuan akan memakan waktu bertahun-tahun.

Beberapa kelompok keagamaan dan kemanusiaan di AS mengecam keputusan ini karena dianggap tidak adil.

Gereja Episkopal, salah satu organisasi yang selama ini membantu penempatan pengungsi, bahkan mengumumkan bahwa mereka memutus kerja sama dengan pemerintah karena tidak setuju dengan “perlakuan istimewa” yang diberikan kepada pengungsi Afrikaner.

“Ini bukan hanya sinyal rasisme, tapi juga bentuk ketidakadilan terhadap ribuan pengungsi dari wilayah konflik yang kini ditolak,” kata Gregory Meeks, anggota Kongres dari Partai Demokrat.

Human Rights Watch juga menyebut keputusan ini sebagai tindakan rasisme, karena pada saat yang sama, ribuan pengungsi dari wilayah konflik seperti Afghanistan bahkan tidak diizinkan masuk.

Ketegangan diplomatik AS-Afsel meningkat

Langkah Trump dalam menampung pengungsi Afrikaner semakin memperburuk hubungan antara AS dan Afrika Selatan.

Paus Leo XIV pernah mengkritik pandangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya JD Vance soal kebijakan imigrasi, sebelum ia terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik.

Pada Februari 2025, Paus dengan nama lahir Robert Francis Prevost itu mengunggah ulang berita dan tautan yang "menyalahkan" Vance, usai menyebut doktrin Katolik demi mendukung pembatalan bantuan luar negeri AS.

Artikel tersebut mempermasalahkan Vance yang berpendapat orang Kristen harus mencintai keluarga mereka terlebih dahulu sebelum memprioritaskan seluruh dunia.

"JD Vance salah: Yesus tidak meminta kita untuk menentukan peringkat cinta kita kepada orang lain," demikian judul berita yang diunggah ulang akun Prevost, sembari menyertakan link dari National Catholic Reporter.

Dilansir AFP, Vatikan telah mengonfirmasi bahwa akun X tersebut asli dan milik Prevost, Paus pertama dari Amerika Serikat.

Setelah menjadi Wapres AS, Vance membenarkan pembatalan hampir semua bantuan luar negeri AS dengan mengutip konsep "ordo amoris" atau "tatanan cinta" dari teolog abad ke-12 Thomas Aquinas.

Mendiang Paus Fransiskus dalam sepucuk surat yang ditujukan ke keuskupan di AS menyatakan ordo amoris sejati melibatkan "persaudaraan yang terbuka untuk semua orang, tanpa kecuali."

Beberapa hari kemudian Prevost mengunggah judul dan tautan artikel lain tentang argumen doktrinal Vance. Kali ini merujuk kritik Fransiskus terhadap deportasi massal migran oleh Trump.

Aktivitas terakhir Prevost di X sebelum terpilih yakni mengunggah ulang komentar pengguna lain yang mengkritik deportasi migran pemerintahan Trump ke El Salvador.

Postingan tersebut membahas soal penderitaan dan bertanya, "Apakah hati nurani Anda tidak terganggu?"

Trump maupun Vance tak merujuk ke komentar Prevost sebelumnya, saat mengucapkan selamat usai pria berusia 69 tahun itu resmi terpilih dalam conclave.

"Saya yakin jutaan umat Katolik Amerika dan umat Kristen lain akan berdoa untuk keberhasilan dia dalam memimpin Gereja," kata Vance.

Trump sementara itu mengatakan pemilihan paus pertama dari Amerika Serikat merupakan "kehormatan besar bagi negara kita."

Prevost terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik sedunia dalam conclave pada Kamis (8/5). Dia menjadi paus pertama dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat.

Namun, dia menghabiskan bertahun-tahun karier keagamaannya di Peru.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut pemerintah tengah membuat aturan terkait reformasi Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN).

Namun, menurut Agus, reformasi ini bukan tindak lanjut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta anak buahnya melonggarkan atau merelaksasi aturan TKDN bagi pelaku industri.

Reformasi TKDN, jelas Agus, yaitu aturan untuk mempercepat proses penghitungan nilai komponen pada produk industri, termasuk sektor otomotif.

"Pokoknya sekarang kamu sedang membahas, mereformasi tata kelola, bisnis proses, mereformasi cara penghitungan sertifikat TKDN," kata Agus di Jakarta, Selasa (6/5).

Ia menerangkan setelah aturan ini terbit, para pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah dan cepat mengurus TKDN produk industri dalam negeri.

"Jadi ini enggak ada hubungan sama penurunan TKDN atau fleksibilitas. Ini hanya reformasi dalam cara menilai dan menerbitkan sertifikat," ujar Agus.

"Kami ingin menerbitkan sertifikat yang mungkin selama ini setahun, kami mau percepat tiga bulan. Dan yang selama tiga bulan jadi 10 hari, ini percepatan aja," ucap dia lagi.

"Ini akan mempercepat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dan menjadi lebih baik," katanya menambahkan.

Agus juga mengatakan aturan ini bukan sikap pemerintah menyikapi perang tarif Amerika Serikat yang diumumkan Donald Trump pada 1 April 2025.

"Ini sudah mulai bahas reformasi TKDN awal Februari. Jadi bukan karena latah atau tekanan siapapun. Ini kami anggap perlu, jadi soal TKDN harus dievaluasi agar lebih baik," kata Agus.

Agus menambahkan aturan terkait reformasi TKDN saat ini sedang dibahas dan siap memasuki uji publik.

San Francisco -

Presiden AS, Donald Trump membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia ingin membuka kembali dan memperluas Penjara Federal Alcatraz.

Alcatraz berada di Teluk San Francisco, telah menutup pintunya sebagai penjara federal 60 tahun yang lalu. Penjara ini pernah menampung beberapa penjahat paling terkenal di Amerika, termasuk Al Capone dan George "Machine Gun" Kelly.

Selama 29 tahun menjadi penjara federal dari tahun 1934 hingga 1963, Alcatraz mendapatkan reputasi sebagai tempat pemberhentian terakhir bagi narapidana yang tidak dapat dikendalikan di fasilitas lain, menurut Biro Penjara (BOP).

Akhir pekan lalu, Presiden Donald Trump menarik perhatian publik dengan pengumuman Alcatraz, seperti dikutip dari ABC News pada Selasa (6/5).

Meskipun reputasinya menakutkan, Alcatraz tidak pernah menjadi penjara seperti yang digambarkan dalam film-film Hollywood. Menurut BOP, fasilitas itu memiliki populasi yang sangat kecil, rata-rata antara 260 dan 275 narapidana, kurang dari 1% dari populasi penjara federal pada saat itu. Beberapa narapidana bahkan meminta pemindahan ke Alcatraz, tertarik dengan kondisi yang mencakup sel hunian tunggal.

Alcatraz Prison (REUTERS/Fred Greaves) Foto: REUTERS/Fred Greaves

Yang membuat Alcatraz unik adalah aturannya yang ketat. Narapidana hanya diberi empat hak dasar: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis. Segala hal lainnya, mulai dari kunjungan keluarga hingga akses perpustakaan, harus diperoleh melalui perilaku yang baik.

Sistem ini dirancang untuk mengajarkan kepatuhan, dengan narapidana biasanya menghabiskan lima tahun di pulau itu sebelum dipindahkan kembali ke fasilitas lain, menurut BOP.

Keterasingan penjara di Teluk San Francisco berkontribusi pada mistiknya, khususnya terkait upaya melarikan diri. Selama sejarah operasionalnya, 36 orang berusaha melarikan diri dalam 14 insiden terpisah, menurut Biro Penjara. Meskipun secara resmi tidak ada yang berhasil melarikan diri, lima tahanan masih "hilang dan diduga tenggelam" hingga hari ini.

Berlawanan dengan kepercayaan umum, BOP mengatakan bahwa hiu pemakan manusia tidak berpatroli di perairan sekitar Alcatraz. Tantangan sebenarnya bagi mereka yang ingin melarikan diri adalah suhu dingin di teluk (rata-rata 50 hingga 55 derajat Fahrenheit), arus yang kuat, dan jarak 1,25 mil ke pantai.

Menurut National Park Service, Pulau Alcatraz menerima sekitar 1,2 juta pengunjung setiap tahun sebagai situs taman nasional, menawarkan tur ke bekas penjara dan berfungsi sebagai simbol yang mendorong pengunjung untuk merenungkan masalah kejahatan, hukuman, dan keadilan, sebuah tema yang muncul kembali dalam percakapan nasional setelah pengumuman Trump.

Sejarah pulau itu melampaui tahun-tahun penjaranya. Awalnya dibentengi sebagai instalasi militer pada tahun 1850-an, Alcatraz menjadi bagian dari sistem pertahanan pantai Teluk San Francisco dan menampung mercusuar operasional pertama di Pantai Barat, menurut BOP.

Penjelajah Spanyol Juan Manuel de Ayala pertama kali menamai pulau itu "Alcatraces" pada tahun 1775, menurut BOP, yang berarti "burung pelikan" atau "burung aneh", jauh berbeda dari reputasi buruk yang kemudian diperolehnya sebagai penjara federal paling terkenal di Amerika.

(bnl/wsw)

AUSTIN, KOMPAS.com — Seorang hakim federal di Texas memutuskan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah melanggar hukum karena menggunakan undang-undang era perang untuk mendeportasi imigran.

Ironisnya, keputusan ini berasal dari hakim yang dulunya ditunjuk secara langsung oleh Trump, Fernando Rodriguez.

Menurut Rodriguez, penggunaan undang-undang Alien Enemies Act (AEA) oleh Trump untuk menahan dan mendeportasi anggota geng Venezuela Tren de Aragua (TdA) melampaui batas kewenangan hukum.

Trump diketahui mulai menggunakan undang-undang langka dari tahun 1798 tersebut pada 15 Maret lalu.

Ia juga mengirim dua pesawat berisi para tersangka ke penjara di El Salvador.

Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut geng TdA sebagai ancaman nyata dan telah melakukan hal yang sebanding dengan “invasi” terhadap wilayah AS.

Trump juga menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai dalang di balik kegiatan geng tersebut.

Namun, Hakim Rodriguez menegaskan bahwa seorang presiden tidak bisa secara sepihak menyatakan adanya invasi atau ancaman dari negara asing untuk mengaktifkan AEA.

“Membiarkan presiden mendefinisikan sendiri kondisi untuk menggunakan AEA, lalu menyatakan kondisi itu telah terpenuhi, berarti memberikan kekuasaan tanpa batas pada cabang eksekutif,” tulis Rodriguez dalam putusan setebal 36 halaman itu.

Ia juga menambahkan, pemerintahan Trump tidak memiliki dasar hukum untuk menahan, memindahkan, ataupun mendeportasi warga Venezuela berdasarkan AEA.

Keputusan hakim federal ini disambut baik oleh American Civil Liberties Union (ACLU), organisasi hak sipil yang mengajukan gugatan untuk menghentikan deportasi.

“Pengadilan menegaskan bahwa presiden tidak bisa sembarangan mendeklarasikan invasi dan menggunakan hukum perang di masa damai,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU.

“Undang-undang dari abad ke-18 ini tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan seperti ini. Ini adalah keputusan yang sangat penting,” imbuhnya.

ACLU turut mengkritik pengiriman para tersangka ke penjara El Salvador, yang dikenal memiliki kondisi yang keras dan penuh pelanggaran HAM.

Selain itu, para pengacara menyebut bahwa beberapa warga Venezuela yang telah dideportasi ditangkap hanya berdasarkan penampilan fisik, seperti tato, tanpa bukti keanggotaan geng yang jelas.

Kasus yang paling disorot adalah Kilmar Abrego Garcia, warga negara bagian Maryland, yang dideportasi ke penjara El Salvador.

Hingga kini, ia belum dibebaskan meskipun pemerintah telah mengakui penangkapan tersebut sebagai kesalahan administratif.

Sanaa -

Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut serangan udara Amerika Serikat (AS) menghantam sebuah pusat penahanan migran yang ada di wilayah Saada, yang dikuasai kelompok tersebut. Diklaim oleh Houthi bahwa sedikitnya 30 orang tewas akibat gempuran militer Washington tersebut.

"Sebanyak 30 jenazah telah dikeluarkan dari reruntuhan pusat penahanan bagi para migran Afrika," sebut Kementerian Dalam Negeri Houthi dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Al-Masirah TV yang dikelola oleh Houthi, dan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa puluhan orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam area Saada.

"Tim pertahanan sipil dan Bulan Sabit Merah terus melanjutkan upaya mereka di lokasi kejahatan Amerika tersebut," demikian dilaporkan Al-Masirah TV.

Houthi yang merupakan bagian dari "poros perlawanan" Iran terhadap AS dan sekutunya, Israel, menggambarkan diri mereka sebagai pembela Gaza selama perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas sejak Oktober 2023 lalu.

Houthi secara rutin meluncurkan rudal dan mengerahkan drone tempur ke wilayah Israel, juga menyerang kapal-kapal kargo yang melintasi rute perdagangan utama di perairan Laut Merah dan sekitarnya.

Militer AS melancarkan operasi militer terhadap Houthi sejak Januari 2024 dalam upaya menghentikan serangan kelompok tersebut.

Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari tahun ini, serangan-serangan militer Washington semakin intensif, dengan serangan dilancarkan hampir setiap hari selama sebulan terakhir terhadap posisi-posisi Houthi di wilayah Yaman.

Media afiliasi Houthi dalam laporannya pada Minggu (27/4) menyebut serangan udara AS menghantam area ibu kota Sanaa pada malam hari, hingga menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa orang lainnya, termasuk wanita dan anak-anak.

Serangan AS paling mematikan terjadi sepekan lalu, dengan laporan Houthi menyebut 80 orang tewas akibat serangan udara yang menghantam area pelabuhan bahan bakar Ras Issa di wilayah Hodeidah bagian barat.

(nvc/ita)

Jakarta -

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyampaikan usulan perombakan besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank).

Namun, Bessent menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan peran kepemimpinannya di lembaga-lembaga tersebut.

Dilansir dari New York Times, Jumat (25/4/2025), komentar tersebut diungkapkan Bessent dalam pidatonya di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank. Komentar ini juga muncul pada saat para pembuat kebijakan khawatir AS akan menarik diri sepenuhnya dari dua lembaga tersebut.

Amerika Serikat seperti diketahui telah mengubah sistem perdagangan global dalam beberapa bulan terakhir, dan pandangan pemerintahan AS tentang perubahan iklim, pembangunan internasional, dan ekuitas ekonomi sering kali bertentangan dengan pandangan negara-negara lain yang menjadi pemegang saham di IMF maupun World Bank.

Pada hari Selasa, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhannya secara global dan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tarif tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Laporan ini nampaknya dilihat AS sebagai langkah yang kurang mengesankan, apalagi mengingat Negeri Paman Sam merupakan salah satu 'pemegang saham' besar di sana.

Seperti diketahui, kebijakan tarif impor itu memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia, mengancam akan membebani produksi tahun ini dan tahun depan.

Bessent sendiri membela tindakan perdagangan pemerintahan Trump dan meminta China untuk mengekang praktik ekonomi yang menurutnya mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Dia mencatat Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan perdagangan dengan puluhan negara dan menyatakan optimisme bahwa negosiasi ini akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dunia dan membuat sistem perdagangan global lebih adil.

Simak juga Video: Trump Setelah Naikkan Tarif Impor: Negara-negara Mulai Menjilat Saya

(hal/hns)

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

Pasangan itu juga baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan bernama Adalet.

?Semuanya hancur dalam sekejap,? kata Aditya dalam wawancara dari balik penjara Kandiyohi County.

Istri dan Bayi Terpisah, Hidup Semakin Sulit

Peyton, yang kini harus merawat bayi mereka sendirian, kehilangan asuransi kesehatan dan penghasilan suaminya.

Dalam kampanye penggalangan dana yang dia buat, Peyton menyebut perpisahan ini sebagai ?trauma yang tak tertahankan.?

Adalet, bayi mereka, kini sudah mulai belajar duduk dan berjalan dengan baby walker?semua itu berlangsung tanpa kehadiran sang ayah, yang hanya bisa menyapa lewat panggilan dari penjara.

?Dia bilang ?dada? pertama kalinya saat menelepon Aditya. Itu sangat menyayat hati,? ujar Peyton.

Korban Kebijakan Imigrasi Ketat Trump

Seorang hakim imigrasi sempat mengabulkan permohonan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan. Namun, pemerintah AS mengajukan banding dan tetap menahannya.

Selain kasus grafiti, pemerintah juga mengungkit penangkapan Aditya saat ikut demonstrasi damai menentang kekerasan polisi di tahun 2021?kasus yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh jaksa.

Kasus Aditya terjadi di tengah kebijakan keras imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump, yang telah mencabut lebih dari 1.500 visa pelajar dalam beberapa minggu terakhir.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut bahwa visa pelajar bukanlah hak, dan akan dicabut dari siapa pun yang ?mengganggu ketertiban.?

?Ketika kami mengidentifikasi orang-orang seperti ini, kami cabut visanya,? kata Rubio.

Namun bagi keluarga Aditya, kebijakan tersebut terasa tidak adil. Sebuah pelanggaran kecil kini membuat seorang ayah terpisah dari anak dan istrinya, dan masa depan mereka tergantung pada proses hukum yang panjang dan tidak pasti.

Meski terancam dideportasi, Aditya masih berharap bisa menetap dan membesarkan anaknya di AS.

?Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya hanya ingin melihat anak saya tumbuh,? ujar Aditya, seperti dikutip dari New York Times, Jumat (25/4/2025).

Peyton pun menghadapi dilema berat. Jika suaminya dideportasi ke Indonesia, dia harus memilih antara meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Indonesia, atau hidup terpisah dari suaminya.

?Saya belum pernah ke luar negara bagian Minnesota. Indonesia terasa seperti dunia lain,? katanya.

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mencatat terdapat lima warga negara Indonesia yang terindikasi terdampak kebijakan ketat imigrasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan data itu saat konferensi pers di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Kamis (24/4). Dia menyebut ada 20 WNI yang terdampak.

"Dari 20 (WNI) tersebut, lima sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, enam adalah mahasiswa. Setidaknya yang memiliki visa awalnya F-1," ungkap Judha.

Visa F-1 merupakan visa pelajar non-imigran yang paling umum untuk belajar di AS. Visa ini ditujukan bagi mereka yang ini menempuh studi di perguruan tinggi atau program bahasa Inggris.

Namun, Judha tak memberi rincian kasus lima WNI yang sudah dideportasi.

Lebih lanjut, Judha menerangkan saat ini pemerintah melakukan akses kekonsuleran untuk memastikan para WNI mendapat perlakuan yang baik.

Selain itu, Kemlu juga melakukan pendampingan hukum dan terus berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia di AS.

Dia juga mengatakan saat WNI mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS mereka tetap punya hak sesuai hukum yang berlaku di AS. Hak itu di antaranya, mereka berhak untuk menghubungi perwakilan RI, berhak mendapat kekonsuleran RI, berhak didampingi pengacara, dan berhak tak memberi keterangan tanpa pendampingan pengacara.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.