Banda Aceh -

Enam pasangan non-muhrim yang diduga berbuat mesum diamankan tim gabungan yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di sebuah hotel. Illiza mengaku penertiban akan terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Illiza mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran syariat. Dia memastikan semua pelanggar akan diproses diproses hukum.

"Nggak ada yang kebal hukum di Kota Banda Aceh baik itu pelanggaran syariat maupun pelanggaran lainnya," kata Illiza kepada wartawan di Balai Kota Banda Aceh, Selasa (15/4/2025).

Mantan anggota DPR RI asal Aceh itu menyebutkan pihaknya berencana kembali menghidupkan tim 'pageu gampong' untuk mencegah pelanggaran syariat di desa-desa. Penertiban disebut akan terus dilakukan untuk menjaga Kota Banda Aceh dari pelanggar syariat.

Dalam razia yang berlangsung dinihari tadi, Illiza mengaku sempat berbicara dengan perempuan yang diamankan di sebuah hotel di kawasan Peunayong. Saat itulah tangisnya pecah sehingga dia harus berhenti berbicara beberapa saat.

"Saya sebetulnya sebagai seorang ibu, sebagai perempuan saat saya diskusi dengan salah seorang di situ saya bilang nggak tega tapi saya bilang inilah yang terbaik dari Allah," jelasnya dengan suara terbata-bata.

"Artinya memang saya nggak terbayangkan begitu terlalu berat bagi saya untuk menjalankan hal yang sama seperti dulu, tapi memang nggak ada pilihan, nggak ada pilihan bagi saya kecuali menjalankan dengan sungguh-sungguh," lanjutnya sambil menangis.

Illiza mengaku harus berpikir untuk kembali berani melakukan penertiban pelanggar syariat. "Memang tidak mudah, siapapun itu saya berpikir hal ini tidak mudah. Saya berharap masyarakat kita ini betul-betul mau sadar karena kasusnya terlalu berat saya lihat dengan ekstasi, narkoba, pesta miras dengan musik. Ini sudah rusak sekali peradaban kita," ujar politikus PPP itu.

Sebelumnya, razia yang berlangsung Selasa (15/4/2025) dinihari menyasar eks Terminal Keudah dan hotel di kawasan Peunayong. Razia digelar setelah Pemko Banda Aceh menerima banyak laporan tentang dugaan pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Saat mendatangi bekas Terminal Keudah, tim gabungan menemukan minuman keras serta satu pasangan yang diduga menikah siri. Keduanya dibawa ke kantor polisi syariah untuk dimintai keterangan.

Setelahnya, tim bergerak ke sebuah hotel yang diduga terdapat pasangan non-muhrim. Di sana Illiza menemukan enam pasangan yang diduga mesum.

"Kita mendapatkan banyak muda mudi berpasangan non muhrim yang khalwat, ikhtilat dan pesta ekstasi. Ada 6 pasangan yang kita amankan," kata Illiza kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota Banda Aceh.

Dari 12 orang yang diamankan, enam di antaranya disebut positif menggunakan narkoba sehingga diserahkan ke BNN. Illiza menyebutkan pihaknya juga akan melakukan tes HIV-AIDS terhadap mereka yang diamankan.

(agse/nkm)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi hingga oknum anggota Polri menyampaikan permintaan maaf kepada pewarta foto Perum LKBN ANTARA, Makna Zaezar, atas dugaan insiden kekerasan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

UGM pecat guru besar pelaku kekerasan seksual di Fakultas Farmasi

Pimpinan Universitas Gadjah Mada menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.

Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu, menjelaskan sanksi berat itu berdasar hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM yang menyatakan EM bersalah karena melanggar peraturan rektor dan kode etik dosen.

"Pimpinan UGM sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku," ujar Andi.

Baca selengkapnya di sini.

Polres Tasikmalaya Kota terapkan sistem buka tutup di jalur Gentong

Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota menerapkan sistem buka tutup atau satu arah untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur Gentong yang merupakan jalan nasional di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota AKBP Faruk Rozi mengatakan, pada arus milir Lebaran ini pihaknya memberlakukan sistem satu arah dengan cara buka tutup dari satu jalur kemudian memberikan kesempatan jalur lain untuk melajukan kendaraan.

"Kita memberlakukan sistem 'one way' pada arus milir Lebaran 2025 ini, tepatnya dari arah Gentong bawah menuju Bandung," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolri sesalkan insiden dugaan kekerasan jurnalis di Semarang

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyesalkan insiden dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap pewarta foto ANTARA berinisial MZ yang sedang meliput kunjungan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4).

"Saya cek dulu, karena baru mendengar dari link berita. Namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut," kata Sigit di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan bahwa oknum terduga pelaku tersebut bukan ajudannya, namun perangkat pengamanan di lokasi. Namun Sigit menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk segera menelusuri dan menindaklanjuti insiden tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Baca selengkapnya di sini.

Oknum polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis ANTARA meminta maaf

Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada pewarta foto Perum LKBN ANTARA, Makna Zaezar, atas dugaan insiden kekerasan saat kunjungan orang nomor satu di kepolisian itu di Stasiun Semarang Tawang, Sabtu (5/4).

Permintaan maaf itu disampaikan usai pertemuan yang digelar di kantor Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu malam.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto yang mewakili Polri, Direktur Pemberitaan ANTARA Irfan Junaidi, serta pewarta foto ANTARA Makna Zaezar, dan Ipda E.

"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang," kata Ipda E.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Badung -

Senyum lebar terlihat saat detikBali menemui Ritayani (43) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kerobokan. Ritayani adalah narapidana kasus pencurian yang mendapat remisi khusus (RK) II atau langsung bebas.

"Tapi saya belum boleh pulang hari ini. Karena administrasinya, saya baru boleh pulang nanti tanggal 31 Maret 2025," kata Ritayani di LPP Kerobokan, Jumat (28/3/2025).

Ritayani bercerita awal mula dirinya terlibat kasus pencurian. Saat itu, Ritayani dan suaminya ke Bali untuk bekerja. Teman suaminya yang mengajak mereka bekerja di Bali.

Sial, bukanya diberi pekerjaan, Ritayani dan suaminya malah ditelantarkan kenalan sendiri di Terminal Ubung. Sadar telah tertipu, Ritayani dan suaminya bermaksud pulang.

"Saya nggak punya ongkos. Jadinya ya itu (mencuri ponsel pengunjung terminal). Suami saya juga kena," kata Ritayani.

Perempuan asli Surabaya, Jawa Timur, itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia divonis 10 bulan penjara. Suaminya juga dipenjara di Lapas Kerobokan.

Tak banyak yang dilakukan Ritayani di LPP Kerobokan. Tak ada satu pun keluarganya yang menjenguk selama dirinya mendekam 10 bulan di LPP Kerobokan.

Semua waktunya digunakan untuk mengikuti semua program kegiatan di LPP Kerobokan. Salah satunya, pelatihan kerja.

"Ya saya di sini (LPP Kerobokan) ya berterima kasih. Ada hikmahnya. Saya belajar merajut. Dikumpulin hasil jualan (baju rajutan) sedikit-sedikit. Sekarang sudah dapat ongkos," katanya.

Kini, Ritayani sudah dinyatakan bebas meski belum boleh pulang. Dia ingin buka usaha busana rajutan di Surabaya saat keluar penjara nanti.

Tak lupa, dirinya juga ingin tahu nasib suaminya di Lapas Kerobokan. Meski bersebelahan, Ritayanti mengaku tak tahu apakah suaminya dapat remisi atau tidak.

Kepala LPP Kerobokan, Ni Luh Putu Andiyani, mengatakan Ritayanti adalah satu dari 104 napi muslim yang mendapat remisi. Namun, hanya Ritayanti yang mendapat remisi langsung bebas.

"Keseharian Ritayanti memang baik. Itu juga jadi indikator penilaian bagi kami saat mengusulkan remisi," kata Andiyani.

Ada juga 58 orang napi Hindu di LPP Kerobokan. Mereka juga mendapat remisi khusus Nyepi. Hanya satu dari 58 napi itu yang mendapat RK II alias langsung bebas.

Di tempat lain, dari 558 napi muslim di Lapas Bangli, sebanyak 488 napi yang dapat remisi. Dua di antaranya mendapat RK II. Namun, dua napi itu masih harus menjalani subsider atau hukuman tambahan selama enam bulan dan dua bulan.

Sedangkan napi Hindu, sebanyak 282 orang, yang mendapat remisi. Tiga napi di antaranya langsung bebas. Total jumlah napi Hindu di Lapas Bangli sebanyak 329 orang.

"Yang bisa keluar dua saja. Yang satu masih (menjalani hukuman) subsider," kata Kalapas Bangli, Marulye Simbolon.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bali, Decky Nurmansyah, mengatakan sebanyak 21 napi dari tujuh lapas di Bali yang mendapat remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 13 napi muslim dan delapan napi Hindu yang mendapat remisi langsung bebas.

"Warga binaan (napi) yang menerima remisi tersebut telah melalui berbagai persyaratan seperti berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan," kata Marulye.

138 Narapidana Lapas Tabanan Dapat Remisi

Sebanyak 138 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Tabanan mendapatkan remisi khusus Nyepi dan Idul Fitri.

Kepala Lapas Tabanan Prawira Hadiwidjojo menjelaskan 138 WBP itu rinciannya 104 beragama Hindu dan 34 beragama Islam. Ia berharap remisi yang diberikan ini bisa menjadikannya lebih baik dan produktif lagi.

"Kami berharap warga binaan ini bisa lebih baik, menjadi pribadi yang lebih semangat ke depannya," kata Prawira.

(nor/nor)

Denpasar -

Imigrasi mendeportasi puluhan warga negara asing (WNA) dari Bali sejak 14 Januari hingga 21 Februari 2025. Mereka dideportasi karena mendirikan usaha fiktif atau mencari pekerjaan di Pulau Dewata.

Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Untuk memuluskan hal itu, pelbagai modus dilakukan agar tidak terdeteksi imigrasi dan tidak membayar biaya birokrasi keimigrasian.

Berikut fakta-fakta puluhan WNA dideportasi gegara pura-pura jadi investor tapi bekerja ilegal di Bali.

Bekerja di 267 PMA Bermasalah

Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal di 267 penanaman modal asing (PMA) bermasalah di Bali. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam.

"Ada 267 perusahaan asing (penanamam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Saffar saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Ratusan WNA Masih Proses Deportasi

Sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Modus Operandi Pemodal Asing Ilegal

Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.

Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif.

"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahaannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.

Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.

"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.

Berkedok Investasi tapi Cari Kerja di Bali

Yuldi menyebut ada PMA yang berkedok ingin berinvestasi di Bali. Namun faktanya, pemodal asing itu justru datang ke Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Padahal, PMA wajib menyetor dana minimal Rp 10 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tapi kenyataannya, mereka malah ikut mencari pekerjaan," kata Yuldi.

Dalam usahanya mencari kerja di Bali, PMA yang berkedok investor itu menggunakan data perusahaan palsu. Jenis usaha di bidang kuliner yang paling sering disasar PMA palsu itu.

"Ada yang jadi koki di restoran. Kebanyakan kan di restoran kerjaannya. Atau konsultan ya," ungkapnya.

(nor/gsp)

Badung -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dicekal keluar negeri oleh Imigrasi. Hasto merupakan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang kini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan cuma Hasto yang dicekal, tapi ada sejumlah nama lain.

"(Hasto) sudah dicekal beberapa hari setelah dinyatakan tersangka. (Selain Hasto) saya nggak hafal siapa saja yang dicekal," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar menjelaskan aktivitas perlintasan orang dari Indonesia ke luar negeri maupun sebaliknya, juga sedang dipantau untuk memburu Harun Masiku. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda perlintasan Harun Masiku.

"Sampai saat ini belum ada perlintasan Harun Masiku," katanya.

Menurut Saffar, Imigrasi Indonesia sejauh ini belum bekerja sama dengan Imigrasi luar negeri. Dia mengatakan harus ada kerja sama dengan interpol untuk berkoordinasi dengan imigrasi luar negeri.

"Melalui mekanisme interpol. Apakah dinyatakan red notice atau blue notice. Imigrasi tidak dalam kapasitas (menerbitkan) red notice atau blue notice. Hanya cegah dan tangkal," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menahan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto sudah ditahan sejak Kamis (20/2/2025).

(hsa/iws)

Badung -

Anggota DPD RI Bali Niluh Djelantik menyoroti adanya warga negara asing (WNA) yang bekerja menjadi sopir hingga guide alias pemandu wisata di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali. Niluh menggandeng Kantor Imigrasi dan meminta penegak hukum mengawasi warga asing mulai di lingkungan desa adat dan dinas.

"Kami sudah menggandeng pihak Imigrasi untuk penataan ulang penindakan dengan tegas. Penindakannya tegas dari lingkup (wilayah) paling kecil," kata Niluh seusai dengar pendapat bersama paguyuban driver pariwisata se-Bali di Denpasar, Jumat (10/1/2025).

Niluh meminta semua bendesa adat dan dinas agar mendata semua warga asing yang tinggal di wilayahnya. Semua data yang terkumpul dapat diteruskan ke lurah, gubernur, hingga petugas Imigrasi untuk memudahkan pengawasan.

Senator Bali itu mengingatkan agar bendesa punya surat tugas untuk itu. Ini agar upaya pendataan warga asing yang dilakukan menjadi legal.

"Bukan tidak mungkin nanti warga asing yang jadi sopir itu ngoyong (bertempat tinggal) di salah satu daerah mereka," kata Niluh Djelantik.

Dia mengaku sudah menyuarakan kenakalan warga asing itu ke pemerintah pusat sejak lama. Selama itu, sudah banyak warga asing yang dideportasi karena melanggar izin tinggal.

Sebelumnya diberitakan, WNA asal India berinisial VV ditangkap petugas Imigrasi di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (8/1/2025). VV ditangkap saat kedapatan menjemput turis asing dan diduga menyalahi izin tinggal dengan menjadi pemandu wisata di Pulau Dewata.

Saat itu, VV terciduk menjemput beberapa warga negara asing di terminal internasional. VV juga terlihat mengarahkan para tamunya itu ke mobil yang sudah disiapkan. VV lalu didatangi petugas Imigrasi dan diinterogasi di tempat.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal India. Turis India itu diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menjadi pemandu wisata (guide).

"Kami minta keterangan lebih lanjut WNA India itu atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Anak Agung Bagus Narayana di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (10/12025) seperti dikutip dari Antara.

Turis India berinisial VV itu diketahui masuk Pulau Dewata dengan visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) untuk visa wisata. VV lantas ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai di area penjemputan terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Rabu (8/1).

Sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir petugas Imigrasi meningkatkan pengawasan di area tersebut setelah pekerja di sektor pariwisata mengeluhkan adanya WNA yang menjadi pemandu wisata.

Setelah mengawasi area penjemputan, tim kemudian mendapati VV menyambut kedatangan rombongan orang asing lainnya dan mengarahkan ke kendaraan yang telah disiapkan.

Imigrasi akan mengintensifkan patroli keimigrasian di sekitar bandara untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian WNA.

"Itu untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai beraktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pengemudi pariwisata yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mengadakan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Bali pada hari Senin (6/1).

Salah satu keluhan mereka soal keberadaan WNA yang menjadi pemandu wisata yang menjemput kedatangan orang asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama Januari-November 2024 total kedatangan WNA asing mencapai 6,37 juta orang. Jumlah itu hampir sama dengan total kedatangan pada tahun 2019 mencapai 6,3 juta orang.

Selama periode itu, sebanyak 178 WNA dideportasi yang sebagian besar kasusnya karena tidak menaati peraturan dan melebihi masa tinggal. Tiga besar asal WNA yang melakukan pelanggaran itu adalah Rusia, Nigeria, dan China.

(fem/fem)

JAKARTA - Polisi telah menyerahkan berkas kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak inisial MAS (14) terhadap ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, ke Kejari Jakarta Selatan. Saat ini, polisi sedang melengkapi berkas kasus anak bunuh ayah dan nenek itu sesuai pertunjuk Jaksa.

"Kita sudah melengkapi berkas yang dikirim ke Kejaksaan, kita mengirimkan apa-apa saja yang diperlukan oleh Kejaksaan. Kemudian dari penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan melengkapinya," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi saat dikonfirmasi, Minggu (15/12/2024).

Nurma menjelaskan, pascamengirimkan berkas dugaan kasus pembunuhan yang melibatkan anak berhadapan hukum, MAS ke Kejari Jaksel, Jaksa meminta polisi untuk melengkapinya. Polisi kemudian melakukan kelengkapan berkas sesuai petunjuk Jaksa dan telah mengirimkannya ke Kejaksaan.



Dia menerangkan, di antara berkas yang dilengkapi itu berkaitan dengan saksi. Saat ini polisi telah memeriksa 12 orang saksi. Di antara saksi tambahan yang diperiksa adalah ibu anak MAS dan psikolog yang pernah memeriksa MAS kala dibawa ke psikolog gara-gara kerap tidur di kelas.

"Kemarin kita meminta lagi keterangan tambahan dari ibu (sekaligus) korban, kita menggali apa-apa saja yang kurang berkaitan yang dilihat, didengar, dan yang diketahui pada malam itu," tuturnya.

"Psikologi juga kita periksa kemarin, psikolog dari salah satu rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan, kemudian itu sudah diserahkan ke Apsifor (dan Kejaksaan)," kata Nurma lagi.

Nurma menambahkan, bakal terus melengkapi berkas kasus tersebut sesuai petunjuk Jaksa secepatnya. Dugaan kasus yang melibatkan peradilan anak harus cepat diselesaikan, sehingga persidangan pun bisa segera digelar dengan cepat pula.