Imigrasi mendeportasi puluhan warga negara asing (WNA) dari Bali sejak 14 Januari hingga 21 Februari 2025. Mereka dideportasi karena mendirikan usaha fiktif atau mencari pekerjaan di Pulau Dewata.

Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Untuk memuluskan hal itu, pelbagai modus dilakukan agar tidak terdeteksi imigrasi dan tidak membayar biaya birokrasi keimigrasian.

Berikut fakta-fakta puluhan WNA dideportasi gegara pura-pura jadi investor tapi bekerja ilegal di Bali.

Bekerja di 267 PMA Bermasalah

Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal di 267 penanaman modal asing (PMA) bermasalah di Bali. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam.

"Ada 267 perusahaan asing (penanamam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Saffar saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Ratusan WNA Masih Proses Deportasi

Sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Modus Operandi Pemodal Asing Ilegal

Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.

Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif.

"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahaannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.

Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.

"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.

Berkedok Investasi tapi Cari Kerja di Bali

Yuldi menyebut ada PMA yang berkedok ingin berinvestasi di Bali. Namun faktanya, pemodal asing itu justru datang ke Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Padahal, PMA wajib menyetor dana minimal Rp 10 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tapi kenyataannya, mereka malah ikut mencari pekerjaan," kata Yuldi.

Dalam usahanya mencari kerja di Bali, PMA yang berkedok investor itu menggunakan data perusahaan palsu. Jenis usaha di bidang kuliner yang paling sering disasar PMA palsu itu.

"Ada yang jadi koki di restoran. Kebanyakan kan di restoran kerjaannya. Atau konsultan ya," ungkapnya.

Hyoyeon SNSD-Dita Karang Dikabarkan Sudah Dibebaskan Imigrasi Bali

Hyoyeon SNSD-Dita Karang Dikabarkan Sudah Dibebaskan Imigrasi Bali

Sejak pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus maju dengan penangkapan dan deportasi migran tanpa izin tinggal, meski banyak menuai kritik dari aktivis hak sipil dan hak asasi manusia. Ia mengumumkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko.

Selain itu, Kongres AS telah meloloskan UU migrasi yang lebih ketat yakni Lakes Riley Act. Berdasarkan UU tersebut, migran tanpa status kependudukan yang sah, akan dapat ditahan di pusat penahanan imigrasi bukan hanya untuk kejahatan berat, tetapi juga untuk pelanggaran ringan seperti mengutil.

Pada minggu pertama masa jabatan kedua Trump, hampir 2.400 migran ditangkap. Badan perlindungan perbatasan AS yakni United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) kini merilis angka baru setiap hari. Penangkapan tersebut diduga ditujukan terutama kepada imigran yang pernah terjerat kasus hukum.

"Deportasi massal terbesar dalam sejarah"

Seorang juru bicara Trump minggu lalu mengatakan tentang "deportasi massal terbesar dalam sejarah." Namun, bahkan di bawah pemerintahan Demokrat sebelumnya Joe Biden, ada ratusan penangkapan setiap hari. Pada tahun 2024 ada rata-rata 311 penangkapan per harinya dan rata-rata 467 pada tahun 2023.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Dengan banyak dukungan antara lain dari dari kepolisian federal AS FBI, ICE memulai "operasi tertarget" terhadap para migran tanpa izin tinggal di kota metropolitan Chicago, AS, pada hari Minggu (26/01). Lembaga penyiaran CNN melaporkan tentang berlangsungnya "operasi kilat".

Beberapa lembaga federal juga diberi kewenangan tambahan untuk menangkap imigran ilegal di Amerika Serikat. Ini adalah operasi yang berlangsung beberapa hari dan akan meluas ke seluruh negeri.

Deportasi dapat meningkat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Trump mengumumkan niat untuk mendeportasi "jutaan dan jutaan" migran ilegal.

Direktur ICE Tom Homan juga mengonfirmasi rencana ini. Pria berusia 63 tahun itu dijuluki sebagai "raja perbatasan" oleh Trump saat masa jabatan pertamanya.

Ke mana para migran dideportasi?

Mayoritas para migran yang dideportasi oleh pemerintahan Trump sejauh ini diterbangkan ke Meksiko dan Guatemala. Pemerintah Meksiko berencana mendirikan kamp penerimaan untuk mendukung mereka yang dideportasi.

Setelah Kolombia menolak mengizinkan pesawat militer AS yang membawa orang-orang yang dideportasi mendarat, perselisihan pun terjadi antara kedua negara.

Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang berasal dari partai kiri secara khusus mengkritik penggunaan pesawat militer untuk deportasi. Menurutnya, warga Kolombia yang dideportasi harus diperlakukan "dengan bermartabat" dan bukannya "seperti penjahat".

Trump kemudian mengancam tarif impor tinggi pada produk Kolombia. Presiden Petro akhirnya menyerah, dan mengizinkan penggunaan pesawat militer

Bagaimana proses deportasi era Trump?

Pada prinsipnya, setelah penangkapan, pengadilan AS memutuskan deportasi migran yang tidak punya surat izin tinggal yang sah. Jika keputusannya adalah mendeportasi, mereka akan dibawa ke negara asal dengan pesawat Angkatan Darat AS atau pesawat sipil dan diserahkan kepada pihak berwenang di sana.

Strategi Trump adalah meningkatkan jumlah penangkapan dan deportasi lebih cepat. Salah satu tindakan pertamanya adalah menutup aplikasi CBP One, yang memungkinkan para migran mengajukan suaka secara daring dan menjadwalkan janji temu. Karena penutupan, janji temu suaka yang dijadwalkan sebelumnya juga dibatalkan.

Pemerintahan baru AS juga mengumumkan minggu lalu, imigran ilegal kini juga dapat ditangkap di gereja, sekolah, dan rumah sakit. Dari sudut pandang hukum, hal ini mungkin dilakukan. Namun, peraturan khusus sebelumnya menetapkan, petugas polisi imigrasi AS tidak dapat beroperasi di area "lokasi sensitif" semacam itu tanpa adanya izin khusus.

Deportasi migran Amerika Latin yang sedang terjadi saat ini mendapat publisitas yang besar. Antara lain, Gedung Putih mengumumkan sejumlah penangkapan di akun media sosialnya dan menyajikan gambar-gambar migran kriminal.

Reaksi terhadap kebijakan deportasi era Trump

Penangkapan dan deportasi di bawah Trump dianggap sangat brutal. Selain Kolombia, Brasil juga mengeluhkan tentang perlakuan tidak manusiawi terhadap warganya yang dideportasi.

Puluhan migran yang dideportasi dari Amerika Serikat ke Brasil diborgol dan AC pesawat rusak, kata Kementerian Luar Negeri Brasil.
Menurut laporan media, beberapa dari mereka yang dideportasi ditendang dan dipukuli oleh para penjaga. Selain itu, mereka tidak diberi makanan, minuman, dan akses ke toilet untuk waktu yang lama.

PBB mengingatkan AS tentang hak suaka yang "diakui secara universal". Meskipun negara berhak menjalankan hak kedaulatannya di sepanjang perbatasan luarnya, mereka harus melakukannya "sesuai dengan kewajiban mereka untuk menghormati hak asasi manusia," kata juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ravina Shamdasani.

Bahkan di Amerika Serikat, banyak yang tidak setuju dengan cara deportasi ini. California dan negara bagian serta kota lain yang diperintah Demokrat mengkritik deportasi tersebut.

Beberapa kota besar, seperti Chicago atau Los Angeles, telah menyatakan diri sebagai "kota perlindungan", yang melarang pemerintah kota menggunakan sumber daya atau personel untuk melaksanakan arahan imigrasi federal.

Namun, secara umum, para politisi dari Partai Demokrat yang sekarang menjadi oposisi lebih enggan mengkritik perlakuan Trump terhadap imigran, dibandingkan saat awal masa jabatan pertamanya. Para uskup Katolik di AS menyebut perlakuan Trump terhadap imigran dan pengungsi mengkhawatirkan.

Ada juga kekhawatiran dari komunitas bisnis. Banyak industri di AS bisa kehilangan pekerja akibat deportasi. Ambil contoh sektor pertanian yang sekitar setengah dari seluruh karyawannya dikatakan sebagai migran ilegal.

Yang tidak kalah pentingnya, tindakan pemerintahan baru AS telah menimbulkan ketidakpastian yang besar di kalangan migran.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini