Manila (ANTARA) - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa penahanan mantan presiden Rodrigo Duterte dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan mengacu pada permintaan Interpol yang melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Kami mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan. Saya yakin jika diteliti lebih lanjut, pasti prosesnya sudah tepat dan benar," kata Marcos dalam konferensi pers, Selasa (11/3).

Meski menegaskan bahwa Filipina tak akan bekerja sama dengan ICC, Marcos menyatakan bahwa ada "dasar yang sangat baik" untuk memenuhi perintah penangkapan ICC terhadap Duterte.

"Ada permintaan kepada pemerintah Filipina dari Interpol untuk melaksanakan perintah penangkapan dan, tentu saja, kami memenuhi komitmen terhadap Interpol," kata dia.

"Kami melakukannya bukan karena perintah tersebut berasal dari ICC. Kami melakukannya karena diminta Interpol," ucap Presiden Filipina, sembari membantah ada motif politik dari penangkapan Duterte.

Ia menjelaskan, kasus yang menjerat Duterte dimulai pada 2017, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC dan Duterte masih menjadi presiden. "Jadi, saya tak melihat adanya persekusi politik di sini karena kasusnya pun terjadi sebelum saya muncul," kata dia.

Marcos kemudian memastikan adanya "salinan fisik" perintah penahanan Duterte dan berjanji akan merilisnya kepada publik demi transparansi.​​​​​​​​​​​​​​

Duterte ditangkap kepolisian Filipina pada Selasa pagi waktu setempat saat tiba di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila dari Hong Kong, kemudian ia dibawa ke Pangkalan Udara Villamor.

Menurut pernyataan Kantor Komunikasi Presiden Filipina, Interpol Manila pada Selasa pagi menerima salinan resmi surat perintah penahanan Duterte dari ICC.

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Hakim ICC Julia Antoanella Motoc, Sophie Alapini-Gansou, dan Maria del Socorro Flores Liera pada 7 Maret.

Penyelidikan ICC terhadap Duterte berkutat pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pembunuhan orang-orang dalam perang melawan narkoba yang dilakukannya semasa menjadi Wali Kota Davao City dan kemudian Presiden Filipina.

Meski Filipina menarik diri dari ICC pada Maret 2019, pengadilan tersebut bersikukuh masih memiliki kewenangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut karena terjadi semasa Filipina masih menjadi negara penandatangan Statuta Roma dari 2011 hingga 2019.

Sementara itu, Duterte telah diterbangkan dengan pesawat sewaan ke Den Haag, Belanda pada Selasa malam untuk diadili di hadapan ICC.

Sumber: PNA-OANA

​​​​​​​

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dicekal keluar negeri oleh Imigrasi. Hasto merupakan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang kini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan cuma Hasto yang dicekal, tapi ada sejumlah nama lain.

"(Hasto) sudah dicekal beberapa hari setelah dinyatakan tersangka. (Selain Hasto) saya nggak hafal siapa saja yang dicekal," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar menjelaskan aktivitas perlintasan orang dari Indonesia ke luar negeri maupun sebaliknya, juga sedang dipantau untuk memburu Harun Masiku. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda perlintasan Harun Masiku.

"Sampai saat ini belum ada perlintasan Harun Masiku," katanya.

Menurut Saffar, Imigrasi Indonesia sejauh ini belum bekerja sama dengan Imigrasi luar negeri. Dia mengatakan harus ada kerja sama dengan interpol untuk berkoordinasi dengan imigrasi luar negeri.

"Melalui mekanisme interpol. Apakah dinyatakan red notice atau blue notice. Imigrasi tidak dalam kapasitas (menerbitkan) red notice atau blue notice. Hanya cegah dan tangkal," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menahan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto sudah ditahan sejak Kamis (20/2/2025).

Video KPK Akan Jadwal Ulang Pemeriksaan Hasto: Kemungkinan di Atas 10 Januari

Video KPK Akan Jadwal Ulang Pemeriksaan Hasto: Kemungkinan di Atas 10 Januari

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas), melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, menangkap 16 buron internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol sepanjang 2024. Teranyar, Imigrasi menangkap YZ, yang merupakan bagian dari sindikat judi online asal China.

Imigrasi juga sempat menangkap warga asing yang terlibat penipuan, pencucian uang, serta narkotika. Di tahun yang sama, Imigrasi juga menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian.

Angka ini melonjak sebesar 145,2 persen dibandingkan pada 2023 dengan 53 tersangka. Sementara itu, Imigrasi mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA pada 2024. Jumlah ini naik 98,7 persen dibandingkan pada 2023, di mana jumlah TAK mencapai 2.734 orang.

Sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024, naik 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 6.673 WNA masuk ke dalam daftar tangkal.

"Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia," jelas Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia dan terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, hingga larangan berada di tempat tertentu di Indonesia.

Selain itu, Imigrasi berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat adalah deportasi dari wilayah Indonesia. Deportasi juga dapat dilakukan terhadap WNA yang berusaha melarikan diri ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Ilustrasi penindakan di bidang imigrasi. (Foto: dok. istimewa)

Perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 juga turut andil dalam memperkuat landasan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Kini, warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau seumur hidup.

Sebelumnya, jangka waktu penangkalan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang. Selain itu, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024. Operasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di seluruh wilayah Indonesia.

"Di tahun 2025 ini, Saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala, memperkuat sinergisitas dengan APH (aparat penegak hukum) lain. Jangan beri celah orang asing untuk berbuat ulah apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita," tutup Agus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia menyebut terdapat lima pintu imigrasi yang rutin digunakan oleh warga negara asing (WNA) buronan internasional untuk mengunjungi Indonesia.

“Jadi, yang selalu digunakan oleh para pelaku kejahatan di Indonesia itu lima besar di antaranya adalah Denpasar, Batam, Cengkareng, Medan, dan Surabaya. Itu lima pintu yang rutin mendapatkan hit notice Interpol dari Imigrasi,” kata Kepala Bagian Kejahatan Internasional NCB Interpol Indonesia Kombes Pol. Ricky Purnama di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ia mengatakan, temuan tersebut berdasarkan pembaruan pendataan pintu-pintu imigrasi yang rutin digunakan oleh pelaku kejahatan.

“Kami setiap tahun melakukan analisa. Tahun lalu masih didominasi oleh Bali, Denpasar. Tahun ini sampai dengan Desember masih didominasi oleh Denpasar. Ranking kedua dan ketiga selalu naik turun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Batam di posisi kedua sebagai tujuan WNA buronan pada tahun lalu, tetapi tahun ini ditempati Surabaya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa NCB Interpol Indonesia selalu mengevaluasi kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah WNA buron tiba di Indonesia.

“Kami melakukan semacam proses evaluasi, pendataan, untuk melakukan asesmen terhadap pendekatan-pendekatan apa yang perlu kami lakukan untuk mempererat kinerja kami dengan kementerian dan lembaga lain, khususnya Imigrasi. Ini untuk lebih meningkatkan pemantauan di pintu-pintu yang kami nilai itu masih merupakan pintu yang dominan digunakan sebagai entry point oleh para pelaku kejahatan terorganisir internasional,” jelasnya.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Imigrasi telah menangkap buronan interpol sindikat judi online asal China berinisial YZ. YZ ditangkap saat hendak menyebrang ke Indonesia dari Singapura pada Senin (2/12/2024).

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Yuldi Yusman mengungkapkan, YZ ditangkap saat hendak liburan ke Batam.

"Hasil interogasi awal dari kami imigrasi, terkait dengan yang bersangkutan ini ke Batam itu tujuannya untuk vacation, liburan," kata Yuldi saat konferensi pers di kantornya, Kamis (5/12/2024).

Yuldi menjelaskan, saat dilakukan penangkapan oleh Kantor Imigrasi Batam, YZ tidak sendiri. Namun bersama ketiga anaknya. Yuldi melanjutkan, saat ini, ketiga anaknya sudah bersama ibu mereka.

"Saat ini, anaknya sudah bersama dengan ibunya. Karena, begitu diamankan yang bersangkutan menghubungi istrinya dan istrinya datang ke Batam dan sekarang anaknya sudah diserahkan ke istrinya," ujarnya.

Sebelumnya, YZ ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam saat menuju Indonesia dari Singapura.

"Bahwa yang bersangkutan diamankan saat akan melintas melalui TPI Pelabuhan Internasional Batam Center pada tanggal 2 Desember 2024, menggunakan kapal Majestic dari Pelabuhan Internasional Harbour Front, Singapura," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Yuldi Yusman.

Yuldi menjelaskan, YZ merupakan buronan atas permintaan NCB Beijing. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Yuldi menyatakan, YZ merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk transfer dan mencuci uang dari hasil judi online.

"Terkait dengan permintaan Biro keamanan Publik Otonomi Weichang Manchu dan Mongolia, bahwa YZ diduga terlibat dalam geng kriminal yang bertanggung jawab mentransfer dan mencuci uang," ujarnya.

"Geng tersebut mengoperasikan platform judi online dengan memanipulasi data dengan menghasilkan keuntungan sebesar 130 juta Yuan atau setara dengan Rp284 miliar," kata Yuldi.

YZ Diserahkan ke NCB Interpol

Setelah dibawa ke Kantor Ditjen Imigrasi di Jakarta, YZ selanjutnya diserahkan ke NCB Interpol untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Pada hari ini, Kamis, 5 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi menyerahkan yang bersangkutan kepada Divisi Hubungan Internasional atau Interpol Indonesia guna pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian," ujar Yuldi.

Sekadar informasi, YZ masuk daftar Red Notice Interpol sejak 3 Juli 2024 oleh Biro keamanan Publik Otonomi Weichang Manchu dan Mongolia.

(Fiki Ariyanti)

BATAM, KOMPAS.com - Imigrasi Batam berhasil menangkap seorang warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berinisial YZ, yang merupakan buronan Interpol terkait sindikat judi online internasional dan pencucian uang.

Penangkapan terjadi pada Senin (2/12/2024) saat YZ berusaha melintas di Pelabuhan Internasional Batam Center.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Hahar Aswad, menjelaskan bahwa YZ bertanggung jawab dalam mentransfer dan mencuci uang hasil kejahatan dari sindikat judi online internasional.

Informasi ini diperoleh dari daftar Red Notice Interpol yang diterima oleh Imigrasi Batam.

Dari hasil pemeriksaan, YZ diketahui memiliki peran dalam memanipulasi data dan menghasilkan keuntungan sebesar 130 juta yuan, setara dengan sekitar Rp284 miliar.

"YZ anggota sindikat judi online internasional ini, diamankan saat melintas di Pelabuhan Internasional Batam Center. Dari hasil pemeriksaan, dia ini bertugas untuk manipulasi data dan mencuci uang hasil kejahatan sindikat," jelas Hahar Aswad melalui sambungan telepon pada Kamis (5/12/2024) malam.

Hahar Aswad yang saat ini berada di Jakarta juga mengonfirmasi bahwa YZ telah diserahkan kepada pihak Interpol.

Saat ini, YZ ditangani oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk pendalaman lebih lanjut.

"Hari ini penyerahan YZ sudah kita lakukan di Jakarta, untuk pendalaman lebih lanjut juga berada di ranah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Imigrasi pusat," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia dalam rilis di Jakarta pada Kamis (5/12/2024) siang mengumumkan penangkapan YZ berdasarkan Red Notice Interpol Nomor A-7619/7/2024.

YZ ditangkap saat berusaha memasuki Indonesia menggunakan kapal Majestic dari Singapura.

Dia diduga terlibat dalam jaringan kriminal yang mengoperasikan platform judi online Macau Dianza, serta melakukan pencucian uang dan penggelapan dana sebesar 130 juta yuan atau setara Rp 284 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia dari warga negara asing (WNA) yang mengancam stabilitas nasional.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kemen Imipas Yuldi Yusman menyampaikan pernyataan tersebut usai mengungkapkan buron Interpol China terkait judi online berinisial YZ alias Yan Zhenxing telah diamankan di Indonesia.

“Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Penanganan Judi Online bidang penindakan akan terus berperan aktif dan bersinergi bersama Interpol dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Astacita Presiden RI,” kata Yuldi di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan interogasi awal, YZ tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center dengan tujuan liburan.

“Karena pada saat diamankan, yang bersangkutan itu bersama tiga orang anaknya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini anaknya sudah bersama dengan ibunya, karena begitu diamankan, yang bersangkutan menghubungi istrinya, dan istrinya datang ke Batam, dan sekarang anaknya sudah diserahkan ke istrinya, dan yang bersangkutan kami amankan.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa YZ merupakan pemegang permanent resident Singapura, dan belum pernah tinggal di Indonesia.

“Kemudian terkait dengan judi online tadi, dia juga tidak beroperasi di sini, makanya website-nya (situs webnya) tadi seperti Pak Brigjen Pol. Untung (Sekretaris National Central Bureaus Interpol Indonesia Untung Widyatmoko) bilang ada di China, ya, ada di China. Jadi, bukan di sini,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Kemen Imipas dan NCB Interpol Indonesia, YZ mengelola situs judi onlineMakau Zianja, dan merupakan buronan Interpol China berdasarkan Red Notice Interpol terkait Fugitive Wanted for Prosecution Nomor A-7619/7/2024 tanggal 3 Juli 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bersama Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri berhasil menangkap warga negara Filipina berinisial HAP, seorang buronan yang masuk dalam Red Notice Interpol.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi dari National Bureau of Investigation (NBI) Filipina terkait keberadaan HAP di Indonesia. Berdasarkan data perlintasan, diketahui bahwa tersangka memasuki Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada 10 Oktober 2024 dengan maskapai Scoot penerbangan TR0286.

"Pada 31 Oktober 2024, kami mendapat informasi dari NBI Filipina bahwa HAP tengah berada di Indonesia. Pada 9 November 2024, sekitar pukul 09.15 WIB, petugas di Bandara Ngurah Rai mendeteksi keberadaan HAP di terminal keberangkatan menggunakan maskapai Hong Kong Airlines dengan penerbangan HX706 menuju Hong Kong," ujar Saffar.

Sistem cegah dan tangkal (cekal) Ditjen Imigrasi mendeteksi status buronan tersebut, sehingga keberangkatan HAP ditunda oleh petugas. Pada hari yang sama, pukul 15.20 WIB, tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berangkat ke Bandara Ngurah Rai untuk menjemput dan mengawal HAP ke Jakarta.

Setibanya di Jakarta, tersangka diperiksa lebih lanjut oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Barron Ichsan, menjelaskan bahwa pada 13 November 2024, HAP secara resmi diserahkan kepada Divhubinter Polri untuk dipulangkan ke Filipina.

“Penyerahan ini merupakan bukti nyata sinergi antara aparat penegak hukum Indonesia dan mitra internasional,” ungkap Barron.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Imigrasi menggelar rapat koordinasi pada 14 November 2024 untuk membahas langkah strategis dalam menangani kasus buronan lainnya. Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Atase Kepolisian Filipina di Indonesia, Philippine National Police, dan Bureau of Immigration Philippines. 

Ditjen Imigrasi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kerja sama dengan Interpol dalam memberantas kejahatan transnasional. “Kerja sama ini merupakan wujud nyata kontribusi Indonesia dalam menjaga keamanan wilayah dan memberantas kejahatan lintas negara, sekaligus menjaga stabilitas regional,” tutup Barron, Selasa (26/11/2024).

Editor : Hasiholan Siahaan

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar M. Godam mengatakan bahwa instansinya selalu berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai pihak guna mendeteksi buron internasional.

"Ditjen Imigrasi selalu berkomitmen untuk berperan aktif serta bersinergi dengan stakeholder (pemangku kepentingan), baik dengan stakeholder dalam negeri, dalam hal ini kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, serta internasional," kata Saffar saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Saffar menegaskan sinergi itu tidak hanya dilakukan untuk pelaku kejahatan warga negara Indonesia (WNI) yang berencana kabur ke luar negeri, tetapi juga warga negara asing (WNA) buron yang melarikan diri ke Indonesia.

"Dengan status sebagai buronan atau rednotice, terutama pelaku kejahatan internasional," ucap Godam.

Pada hari Selasa ini, Ditjen Imigrasi bersama Divisi Hubungan Internasional Polri mengumumkan pemulangan buronan Kepolisian Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP).

HAP diduga melakukan penipuan (scamming) kasino di negaranya. HAP kabur ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada tanggal 10 Oktober 2024 dan berhasil ditngkap pada tanggal 9 November 2024.

Godam menjelaskan penangkapan HAP bermula saat Ditjen Imigrasi mendapatkan informasi dari Biro Investigasi Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024 bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Ditjen Imigrasi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan memasukkan HAP ke dakan daftar cegah. HAP berhasil ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat hendak hendak bertolak menuju Hong Kong.

Pemerintah Filipina kemudian mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi yang meminta agar HAP dipulangkan. HAP bakal dipulangkan pada Rabu (27/11) dengan didampingi pihak Kepolisian Filipina yang diwakili oleh Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia.

Terpisah, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan menyampaikan, Ditjen Imigrasi menegaskan akan terus mendukung dan memperkuat kerja sama dengan Interpol.

"Kerja sama Imigrasi Indonesia dengan Pemerintah Filipina, khususnya interpol, merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia dari kejahatan transnasional. Kami berperan aktif dalam meringkus pelaku kejahatan lintas negara dan berkontribusi menjaga keamanan di tingkat regional," kata Barron.

Tidak hanya itu, baru-baru ini Ditjen Imigrasi juga berhasil mengamankan buronan internasional asal China yang merupakan pelaku investasi fiktif, LQ alias JL, berkat ketahuan sistem autogate di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/10), Ditjen Imigrasi menyerahkan LQ alias JL kepada Divisi Hubungan Internasional Polri untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang bersangkutan demi keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

“Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima sudah yang kesekian kali dengan interpol dan kami terlalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini,”

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Divisi Hubungan Internasional Polri memulangkan warga negara asing asal Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP), yang menjadi buronan interpol karena melarikan diri dari proses penuntutan.

HAP diduga melakukan tindak pidana penipuan (scamming) dan kasino di negaranya. HAP akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu (27/11) untuk melanjutkan proses pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang ia lakukan.

“HAP merupakan buronan dari Philippines National Police terkait dengan fugitive wanted for prosecution, artinya kira-kira yang bersangkutan adalah buronan yang melarikan diri dari proses penuntutan yang ada di negaranya, dalam hal ini Filipina,” kata Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam menjelaskan, penangkapan HAP bermula saat Ditjen Imigrasi mendapatkan informasi dari Biro Investigasi Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024 bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan ke Indonesia.

Ditjen Imigrasi langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Berdasarkan data perlintasan, diperoleh informasi lanjutan bahwa HAP ternyata telah melintas melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada tanggal 10 Oktober 2024.

Selanjutnya, pada tanggal 4 November 2024, Ditjen Imigrasi langsung mencegah HAP agar dapat mendeteksi pergerakan apabila yang bersangkutan akan keluar dari Indonesia melalui bandara atau pintu gerbang lainnya.

Lebih lanjut, HAP terdeteksi akan berangkat menuju Hong Kong melalui Bandara Ngurah Rai pada tanggal 9 November 2024. Ditjen Imigrasi kemudian berhasil mencegah keberangkatan buronan itu.

“Setelah itu, petugas dari Ditjen Imigrasi mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini adalah NCB Interpol dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia,” imbuh Godam.

Pemerintah Filipina lantas mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi RI yang meminta agar HAP dipulangkan. Pemulangan tersangka ke negara asalnya, terang Godam, dapat dilakukan karena diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima sudah yang kesekian kali dengan interpol dan kami terlalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini,” tutur Godam.

Godam menambahkan, mengenai kepulangan HAP ke Filipina pada Rabu (27/11) besok, pihak Kepolisian Filipina sudah bersiaga yang diwakili oleh Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dan akan memulangkan buronan asal Filipina, Hector Aldwin Pantollana (HAP). Penangkapan buron Filipina tersebut dilakukan di Bali.

"Petugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi, mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke Jakarta dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian dalam hal ini adalah NCB, Interpol, dan Kedutaan Besar Filipina di Indonesia," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam konferensi pers di kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Saffar menjelaskan bahwa pihaknya lebih dulu mendapat informasi pada tanggal 31 Oktober bahwa ada buronan interpol yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Kemudian ketika ditelusuri, HAP terdata berada di Bali pada 10 Oktober.

"Berdasarkan informasi tersebut, langsung kami menindaklanjuti, dan mendapatkan informasi dari data perlintasan atau kesisteman perlintasan yang kami miliki, bahwa yang bersangkutan telah tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali pada tanggal 10 Oktober 2024," sebutnya.

Kemudian pada tanggal 4 November, dilakukan pencegahan kepada HAP. Dan pada 9 November, HAP yang ingin berangkat melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, kemudian diamankan dan dibawa ke Jakarta.

HAP sendiri diserahkan ke Interpol pada 13 November. Buronan tersebut akan dipulangkan ke Filipina pada tanggal 27 November 2024.

"Lalu, pada tanggal 13 November 2024, kami melakukan serah terima, sudah yang kesekian kali dengan Interpol dan kami selalu bersinergi untuk menangani buronan-buronan yang ada di Indonesia seperti ini," kata dia.

"Rencananya yang bersangkutan akan kita pulangkan dengan pengawalan dari Kepolisian Filipina pada tanggal 27 November 2024," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Untung Widyatmoko menjelaskan HAP terlibat kasus scamming, kasino, dan berbagai kejahatan lainnya di Filipina. Dirinya sendiri mencoba kabur dari tuntutan yang harusnya dilakukan di Filipina.

"Sekilas bahwa yang bersangkutan saudara Hector ini melakukan tindak pidana scamming, kemudian kasino, dan berbagai kejahatan yang lainnya, yang semuanya daftarnya ada di pihak konterpat kami," sebutnya.