Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dicekal keluar negeri oleh Imigrasi. Hasto merupakan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang kini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan cuma Hasto yang dicekal, tapi ada sejumlah nama lain.

"(Hasto) sudah dicekal beberapa hari setelah dinyatakan tersangka. (Selain Hasto) saya nggak hafal siapa saja yang dicekal," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, seusai konferensi pers di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar menjelaskan aktivitas perlintasan orang dari Indonesia ke luar negeri maupun sebaliknya, juga sedang dipantau untuk memburu Harun Masiku. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda perlintasan Harun Masiku.

"Sampai saat ini belum ada perlintasan Harun Masiku," katanya.

Menurut Saffar, Imigrasi Indonesia sejauh ini belum bekerja sama dengan Imigrasi luar negeri. Dia mengatakan harus ada kerja sama dengan interpol untuk berkoordinasi dengan imigrasi luar negeri.

"Melalui mekanisme interpol. Apakah dinyatakan red notice atau blue notice. Imigrasi tidak dalam kapasitas (menerbitkan) red notice atau blue notice. Hanya cegah dan tangkal," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menahan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto sudah ditahan sejak Kamis (20/2/2025).

Video KPK Akan Jadwal Ulang Pemeriksaan Hasto: Kemungkinan di Atas 10 Januari

Video KPK Akan Jadwal Ulang Pemeriksaan Hasto: Kemungkinan di Atas 10 Januari

Ditjen Imigrasi buka suara terkait masa pencegahan eks Ketua KPK Firli Bahuri yang berakhir pada Desember 2024. Imigrasi menyebutkan masa pencegahan bisa diperpanjang bergantung pada institusi pemohon yang menangani kasus Firli.

"Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali 6 bulan. Artinya, berlaku 2 kali 6 bulan," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Kendati demikian, pencekalan terhadap Firli bisa diperpanjang jika institusi terkait menyatakan status eks Ketua KPK itu itu sebagai DPO. Godam mengatakan perpanjangan pencegahan kepada Firli memungkinkan.

"Namun ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO. Selanjutnya tergantung daripada instansi pemohon," kata dia.

Adapun Firli sempat dicegah ke luar negeri pada November 2023. Kemudian, Bareskrim Polri mengajukan perpanjangan pencegahan Firli ke Ditjen Imigrasi sampai Desember 2024.

"Pada tanggal 25 Juni 2024 permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama, tersangka Drs Firli Bahuri M.Si," kata Dirjen Imigrasi Silmy Karim kepada wartawan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Silmy menjelaskan, dari permohonan ini, pencegahan terhadap Firli akan diberlakukan hingga 6 bulan ke depan. Menurut dia, permohonan ini merupakan perpanjangan yang kedua.

"Mengenai waktu 6 bulan. Ini perpanjangan kedua, dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan 25 Desember 2024," jelas Silmy.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai alasan pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku tidak jelas. KPK menegaskan langkah yang dilakukan penyidik selalu memiliki dasar hukum yang jelas.

"Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tessa mengatakan semua pihak yang dicegah KPK ke luar negeri karena dibutuhkan keterangannya. Tessa juga menjawab soal peluang Yasonna turut ditetapkan tersangka dalam kasus Harun Masiku. Menurutnya, proses penyidikan saat ini masih berlangsung.

"Yang jelas, semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu," kata dia.

"Ya itu belum sampai ke sana, masih didalami oleh penyidik. Semua pihak, bukan cuma yang disebut saja, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menanggapi pencegahan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat buron Harun Masiku. Guntur menyebut alasan KPK mencegah Yasonna tidak jelas.

"Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi karena alasan yang disebutkan Ketua KPK menempatkan pencalegan Harun Masiku yang orang Toraja ke Sumsel. Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (25/12).

Guntur menuding ada upaya menyerang PDIP. Dia juga menuding adanya kriminalisasi terkait kasus tersebut.

"Semakin kuat dugaan kriminalisasi KPK terhadap pengurus PDI Perjuangan dengan alasan yang mengada-ada dan tidak adanya penjelasan," ujar Guntur.

PDIP menyayangkan pencekalan kadernya Yasonna Laoly ke luar negeri oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan tak ada kejelasan dari KPK terkait alasan pencekalan dan keterlibatan Yasonna dalam kasus Harun Masiku.

"Kami sangat menyayangkan hal ini karena nggak ada kejelasan dan keterlibatan Pak Yasonna juga sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan kasus yang sedang berlangsung ini," kata Chico kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Meski begitu, PDIP menurutnya akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Chico mengingatkan KPK untuk bertindak profesional.

"Namun kami tegaskan PDIP dan semua kadernya tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan tapi dengan catatan dan mengingatkan KPK untuk bertindak profesional dalam menjalankan dan memeriksa proses hukum ini, di tengah dugaan kuat di masyarakat terhadap politisasi yang sedang terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan surat keputusan pencekalan Yasonna dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. KPK membutuhkan keterangan untuk proses penyidikan.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," katanya.

KPK sempat memeriksa Yasonna sebagai saksi kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Saat itu, KPK mendalami soal dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Sebanyak 16 Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Cianjur ditindak lantaran overstay atau tinggal melampaui masa berlaku izin tinggal. Ke-16 WNA itu ditindak sepanjang 2024.

Bahkan salah satunya terancam pidana penjara 5 tahun penjara sebab overstay selama dua tahun dan membuka usaha di kawasan Puncak Cianjur. Sedangkan 15 WNA dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Riky Afrimon mengatakan WNA yang diproses hukum dan terancam kurungan penjara ialah AIT asal Arab Saudi.

Menurutnya, saat melakukan pengawasan tim Kantor Imigrasi Cianjur mendapati jika AIT sudah overstay selama lebih dari dua tahun.

"Masa berlaku izin tinggalnya berakhir pada 2022. Jadi diketahui kalau AIT ini sudah overstay lebih dari 2 tahun," kata dia, Senin (23/12/2024).

Menurut dia, terungkap juga jika AIT ini melakukan usaha atau merupakan pemilik dan pengelola salon di kawasan Kecamatan Pacet.

"Kami langsung bawa AIT ke Kantor Imigrasi untuk dilakukan penyidikan. Setelah bukti-bukti lengkap, WN Arab Saudi tersebut pun ditetapkan sebagai tersangka," kata diam

Dia menjelaskan AIT dijerat dengan Pasal 122 huruf a Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian lantaran dinilai telah menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal.

"AIT terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta," kata dia.

Koordinator TI Inteldaakim Yanverdokim, Ikhwan Suprihantoro, mengatakan AIT sudah tinggal di Cianjur sejak 2019 dan beberapa kali mengajukan perpanjangan.

"Yang bersangkutan sudah beberapa kali memperpanjang. Namun pada 2022 tidak memperpanjang izin tinggalnya. Dan dari berkasnya juga izin tinggal untuk kunjungan, bukan untuk melakukan kegiatan usaha. Target akhir tahun ini berkas perkara sudah masuk ke kejaksaan," ucapnya.

15 WNA Dideportasi

Selain AIT, lanjut Ikhwan, ada 15 WNA yang dideportasi akibat overstay di Cianjur. Menurut dia, 15 WNA tersebut hanya dikenakan sanksi deportasi dan pencekalan lantaran melebihi izin tinggal.

"Selama 2024 ini berarti total ada 16 WNA yang kami tindak. Untuk AIT terancam pidana, sedangkan 15 WNA lainnya dideportasi dan dilakukan pencekalan," kata dia.

"Untuk 15 WNA yang dideportasi tidak hanya dari Timur Tengah, ada juga dari China dan India," tambahnya.

Dia mengatakan penindakan WNA yang overstay dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian.

"Terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Kita akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga kedaulatan negara," pungkasnya.

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali