Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menekankan agar jajarannya menyederhanakan seluruh kegiatan seremonial. Dia mengarahkan anggaran dialokasikan untuk program yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Penekanan ini disampaikan Menteri Agus saat memberi sambutan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia, Jumat (31/1/2025). Penyederhanaan kegiatan seremonial ini merupakan implementasi Kementerian Imipas atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas sendiri memperingati hari jadi secara serentak, baik di kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor imigrasi dan rumah detensi di seluruh Indonesia.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ungkap Menteri Agus.

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam peringatan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia. (dok Imipas)

Hari Jadi ke-75 Imigrasi kali ini mengusung tema 'Melayani, Mengabdi dan Berinovasi'. Peringatan dilakukan dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian di Tanah Air.

Di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI, peserta perayaan dibatasi hingga 15 orang. Meski sederhana, namun syukuran tak mengurangi kebersamaan lantaran Menteri Agus menyapa jajaran kantor imigrasi wilayah lewat video conference.

Menteri Agus menyapa Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat beserta stakeholders seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kesempatan ini, dia juga membahas soal distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Bara dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada hari ini di PLBN Jagoi Babang, dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi. Selain itu, Menteri Agus juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Ada juga petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, yang berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas, saat disapa Menteri Agus.

Syukuran Hari Bakti ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan Hari Jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," pungkas Menteri Agus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah segera memastikan teknis pelantikan kepala daerah, menyusul adanya perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) atau sengketa Pilkada 2024.

"Ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan. Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti serentak apabila sudah selesai sengketa atau kah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu," ujar Yusril usai menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Keperesidenan, Jumat (10/1/2025). 

Menurut Yusril, teknis pelantikan kepala daerah harus segera dipastikan dan dilaksanakan. Sebab, Presiden Prabowo Subianto ingin agar pemerintah pusat segera melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah.

Tujuannya agar program-program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan secepatnya oleh pemerintah daerah. Karenanya, lanjut Yusril, pelantikan ini menjadi penting dan karena itu perlu diselesaikan.

Yusril menuturkan, pelantikan kepala daerah yang tak terlibat perselisihan hasil pemlihan kepala daerah (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 dapat dipertimbangkan untuk segera dilaksanakan. 

Setelah berkomunikasi dengan Mensesneg, Yusril mengaku akan segera membahas teknis pelantikan kepala daerah dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mahkamah Konstitusi, dan DPR RI.

"Jadi hanya masalah teknis ini yang kami bicarakan dengan Mensesneg dan kita carikan jalan keluarnya. Ada kemungkinan saya sendiri akan konsultasi lagi dengan Mendagri, baik juga dengan Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini supaya tidak ada masalah ke depan," ungkap Yusril.

Diketahui, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 direncanakan akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025. Pelantikan diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyelesaikan sengketa Pilkada 2024. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pilkada 2024 dijadwalkan digelar pada 7 Februari 2025.

Sementara itu, pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil Pilkada Serentak 2024, dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

MK telah merilis Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). MK meregistrasi sebanyak 310 perkara, terdiri dari 23 perkara PHP gubernur dan wakil gubernur yang tersebar di 16 provinsi, 238 perkara PHP bupati dan wakil bupati, serta 49 perkara PHP wali kota dan wakil wali kota yang tersebar di 233 kabupaten/kota. 

Saat ini sidang di MK telah dimulai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8-16 Januari 2025. Kemudian, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Debat publik ketiga Pilwali Batu akan digelar di hotel Golend Tulip, Kota Batu, Kamis (21/11) pukul 19.00 WIB. Dalam pelaksanaan debat pamungkas ini ada empat sub tema.

"Tema Sosial, Hukum, Tatakelola Pemerintahan, Ekonomi," jelas Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Thomi Rusy Diantoro saat dihubungi detikJatim, Rabu (20/11/2024).

Debat publik terakhir ini tidak jauh berbeda dengan dua debat sebelumnya. Di mana, debat kedua akan disiarkan langsung melalui televisi, radio dan streaming YouTube KPU Kota Batu.

"Debat publik kedua ini dibagi enam segmen meliput, pembacaan visi dan misi, sesi tanya jawab dari panelis, tanya jawab antar paslon dan terakhir sesi penutupan," terang Tomi.

Debat publik ketiga ini akan dihadiri oleh tiga paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu. Yakni Nurochman-Heli Suyanto nomor urut 1, Firhando Gumelar-Rudi nomor urut 2, dan Kris Dayanti-Kresna Dewanata Prosakh nomor urut 3.

Sebagai informasi, tahapan kampanye paslon di Pilkada Kota Batu yang dimulai sejak (25/9) akan berakhir pada (23/11). Setelah tahapan kampanye berakhir, dilanjutkan dengan masa tenang sebelum pemungutan suara serentak berlangsung pada (27/11) mendatang.

Klarifikasi Kris Dayanti soal Unggahan Mundur Pilwalkot Batu

Klarifikasi Kris Dayanti soal Unggahan Mundur Pilwalkot Batu