Kunjungan warga negara asing (WNA) ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus meningkat sejak dibukanya penerbangan langsung dari sejumlah negara ke destinasi superprioritas tersebut.

Meningkatnya arus kedatangan itu direspons Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo dengan memperketat pengawasan terhadap para WNA. Salah satu langkahnya adalah menggelar operasi gabungan di sejumlah hotel dan penginapan di Labuan Bajo.

"Kegiatan operasi ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan orang asing yang tengah menginap di berbagai penginapan di Labuan Bajo," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Saiful Basyir, Sabtu (10/5/2025).

Operasi ini melibatkan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah instansi yang tergabung dalam Timpora antara lain Polres Manggarai Barat, Badan Intelijen Negara (BIN) Manggarai Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM Manggarai Barat, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manggarai Barat.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh para WNA yang menginap di hotel dan penginapan yang menjadi sasaran operasi.

"Selain kegiatan pengawasan, tim juga memberikan edukasi kepada para pemilik penginapan mengenai aturan keimigrasian, hak dan kewajiban warga negara asing, serta prosedur pelaporan orang asing yang menginap," jelas Saiful.

Operasi gabungan ini juga mencakup pemetaan sejumlah permasalahan di lapangan sebagai dasar tindak lanjut dari masing-masing instansi. Menurut Saiful, kegiatan pengawasan dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Para pemilik penginapan juga dibekali pengetahuan tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saiful mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas WNA di Labuan Bajo, terutama mengingat statusnya sebagai kawasan wisata unggulan yang juga menarik investor dan tenaga kerja asing.

"Kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Barat," tegasnya.

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Video: Momen Uskup Labuan Bajo Pimpin Ibadat Jalan Salib untuk Tahanan

Puluhan tahanan di rumah tahanan (rutan) Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengikuti ibadah jalan salib, kisah sengsara Yesus Kristus, Jumat (4/4/2025) siang. Ibadat jalan salib di lorong rutan itu dipimpin Uskup Labuan Bajo, Monsinyur (Mgr) Maksimus Regus.

Ibadat jalan salib ini dilakukan jelang perayaan Jumat Agung dan Paskah 2025. Ibadah itu diikuti hampir 40 orang yang sebagian besar laki-laki. Mereka berdiri berdesakan di lorong sepanjang sekitar 10 meter dan lebar 2,5 meter. Di kiri dan kanan lorong itu adalah sel tahanan.

Sejumlah tahanan tampak berkaca-kaca matanya saat lagu rohani bernuansa sedih dinyanyikan. Ada yang mengusap matanya setiap kali lagu yang menggugah refleksi iman dinyanyikan. Seorang tahanan terlihat menengadahkan mukanya. Tampak butiran air mata di kelopak mata tahanan yang masih muda tersebut.

Tahanan lain terlihat menunduk saat lagu yang mengisahkan penderitaan Yesus akibat dosa manusia dinyanyikan.

Seusai ibadat jalan salib, Mgr Maksi melayani pengakuan dosa sejumlah tahanan. Pengakuan dosa dilakukan di sebuah ruangan di depan ruang tahanan.

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, mengatakan ibadah jalan salib bagian dari kegiatan bimbingan rohani untuk tahanan di Polres Manggarai Barat. Bimbingan rohani biasanya dilakukan tiap Jumat. Bimbingan rohani dilakukan bergilir oleh pemuka lintas agama.

Kali ini bimbingan rohani dibuat dalam dalam bentuk ibadat jalan salib dan dipimpin langsung oleh Mgr Maksi, pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Labuan Bajo. "Kali ini Jalan Salib, dipimpin bapa Uskup, mungkin karena mau Paskah," ujar Christian.

Mgr Maksi menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial karitatif Keuskupan Labuan Bajo. Kegiatan ini dalam rangka rangkaian perayaan Paskah 2025.

"Kami berkoordinasi dengan bapak Kapolres untuk berjumpa dengan saudara-saudari para tahanan di sini untuk berbagi kasih, berdoa bersama untuk sharing dan hal-hal lain yang dapat memberikan hiburan dan penguatan rohani," jelas Mgr Maksi.

"Kegiatan ini akan terus berlangsung dalam waktu-waktu yang akan datang sebagai bagian dari pelayanan tetap Keuskupan untuk saudara-saudara di tahanan Polres," tandas Mgr Maksi.

Video Detik-detik 7 Tahanan Polres Parimo Kabur Saat Petugas Ambil Rantang

Video Detik-detik 7 Tahanan Polres Parimo Kabur Saat Petugas Ambil Rantang

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.

"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.

Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.

"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.

"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.

Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.

"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.

"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.

"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menghadirkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) versi terbaru guna meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur canggih yang memudahkan pemilik atau pengelola penginapan untuk melaporkan tamu asing yang menginap di tempat mereka.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing di Indonesia kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan menggunakan paltform APOA.

"Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian datanya dapat diakses oleh petugas Imigrasi untuk keperluan pengawasan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulisnya.

Yuldi menjelaskan, implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU Nomor 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh petugas Imigrasi.

Yuldi mengingatkan, sesuai UU Keimigrasian, terdapat terdapat sanksi jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Sanksi itu berupa ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Lebih lanjut Yudli menjelaskan, proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA. Setelah masuk, pengelola penginapan harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi.

"Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," tuturnya.

Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirim melalui APOA.

Untuk pelaporan check-out, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan. Mereka harus memastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out.

Setelah melakukan verifikasi, pengelola penginapan kemudian memilih tombol check-out pada aplikasi. Dengan langkah ini, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian.

"Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik," kata Yuldi.

Sebagai informasi, mengacu pada database Imigrasi per 24 Maret 2025, total tamu WNA di penginapan seluruh Indonesia yang tercatat di APOA sebanyak 78.077 orang. Rinciannya 23.835 check-in dan 54.242 check-out.

Asal negara para tamu WNA tersebut didominasi Australia sebanyak 13.104 orang, Republik Rakyat Tiongkok 12.493 orang, India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

Sementara itu, provinsi yang catatan okupansi orang asing di penginapan tertinggi, yakni Bali sebanyak 47.772 orang, Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, Nusa Tenggara Timur 4.066 orang, dan Jakarta 3.210 orang.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, kami bisa mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara," tambah Yuldi.

Sementara itu, terkait hal ini Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

"Penggunaan teknologi dalam sistem keimigrasian ini menjadi langkah maju dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," pungkasnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia berencana mengajak Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, untuk melihat langsung kondisi masyarakat di NTT terkait persoalan ini.

"Saya juga sudah sampaikan beberapa kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan beliau akan saya ajak ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat kondisi langsung di sini," katanya.

Menurut Rudi, kasus TPPO di NTT saat ini semakin masif, tetapi penanganannya belum optimal karena tidak dilakukan secara komprehensif.

"NTT saat ini rawan untuk kasus TPPO dan yang ditangani selama ini hanya di ujungnya saja. Jadi, tidak komprehensif dalam artian kalau kita hanya menunggu tindakan hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan, itu tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.

Rudi mengungkapkan persoalan TPPO telah dibahas dalam pertemuan antara Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi serta pemerhati pekerja migran Indonesia. Pembahasan ini bertujuan merancang program kerja sama dengan pemerintah daerah di NTT untuk mengatasi persoalan TPPO secara menyeluruh.

"Saya sudah rapat juga dengan Kementerian Imigrasi sebelumnya, dan juga dengan pemerhati pekerja migran Indonesia untuk merancang program bagaimana duduk bersama pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di NTT dalam mengatasi persoalan TPPO," ujarnya.

Ia menambahkan, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara. Namun, yang dibutuhkan adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta keterampilan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

"Untuk pekerjaan itu merupakan hak asasi manusia. Kita tidak bisa melarang seseorang atau warga NTT untuk bekerja di luar negeri, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia bersama pemerintah daerah untuk menyiapkan pelatihan dasar seperti bahasa, keterampilan, dan lainnya," pungkasnya.

Rudi juga menyoroti perlunya pemerintah daerah mengetahui secara jelas perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTI) yang melakukan perekrutan tenaga kerja di masing-masing daerah.

"Kenapa demikian? Agar tidak ada lagi lembaga PJTI yang bekerja tidak transparan. Karena ini berkaitan dengan hak hidup seseorang, hak pendapatan, serta hak jaminan sosial dan kesehatan di negara lain," tegasnya.

Selain kasus TPPO, Rudi turut menyoroti belum adanya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (HAM) di NTT. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu program yang tengah dibahas di tingkat kementerian.

"Berkaitan dengan Kementerian HAM di wilayah NTT yang belum ada, ini menjadi program Pak Menteri. Jadi, ini merupakan kementerian baru yang membutuhkan struktur, dan saat ini sedang berjalan," ujarnya.

Ia mengaku akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah guna memfasilitasi kehadiran Kanwil HAM di NTT.

"Kami sudah bertemu beliau dan Pak Gubernur NTT yang baru siap untuk bekerja sama memfasilitasi semua hal, termasuk Kanwil HAM itu sendiri di NTT," lanjut Rudi.

Video MBG Hari Pertama di Labuan Bajo, Siswa Minta Tambah Porsi Sayur-Buah

Video MBG Hari Pertama di Labuan Bajo, Siswa Minta Tambah Porsi Sayur-Buah

Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

Bernard Sakarias Anin, kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere, buka suara soal permohonannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Bernard menilai ada disparitas putusan terhadap 40 perkara di MK pada Senin (24/2/2025).

Menurut Bernard, kasus Vicente Hornai yang merupakan mantan terpidana sama seperti perkara Pilbup Boven Digoel. MK mendiskualifikasi calon bupati (cabup) Boven Digoel nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba, tetapi menolak permohonan kliennya.

"Perkara Boven Digoel dan Belu sama-sama tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. Kemudian, sudah lewat masa senggang lima tahun. Tetapi, untuk Boven Digoel dinyatakan didiskualifikasi dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU)," jelas Bernard.

Sedangkan logika hukum yang diterapkan, Bernard melanjutkan, dalam perkara Pilbup Belu, MK menganggap tidak penting lagi membahas aspek dan asas kejujuran ketika sudah lewat masa senggang waktu lima tahun.

"Sehingga disparitas atau perbedaan penerapan hukum yang telah diputuskan MK dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum di Indonesia yang sebenarnya," imbuh Bernard.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim MK menolak permohonan pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 2, Agustinus Taolin dan Yulianus Tai Bere. Putusan ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang berlangsung pada Senin (24/2/2025) malam.

Dalam sidang tersebut, paslon nomor urut 1, Willybrodus Lay dan Vicente Hornai Gonsalves, menjadi termohon dalam gugatan terkait ketidakjujuran Vicente Hornai Gonsalves sebagai mantan narapidana. Ia disebut pernah melarikan anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tuanya.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim MK, Arief Hidayat, dikutip dari siaran YouTube MK, Senin malam.

Arief menyatakan MK mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait terkait kedudukan hukum pemohon. Namun, MK menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya.

"Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Arief.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, MK menyimpulkan bahwa eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan MK tidak beralasan menurut hukum. "Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo," jelas Arief.

Dengan putusan ini, pasangan Willy-Vicente berhak sebagai pemenang dan disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu.

Video Momen Hakim MK Ngaku Terharu Cabup Alor Cabut Gugatan Pilkada

Video Momen Hakim MK Ngaku Terharu Cabup Alor Cabut Gugatan Pilkada

Putu Perdana resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang. Dia menggantikan Lukas Soelistyoadi yang menempati jabatan baru sebagai Kalapas Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Rutan Kelas IIB Kupang, Jumat (14/2/2025). Prosesi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Timur (NTT) Maliki.

"Barusan kami lakukan serah terima jabatan Karutan Kelas IIB Kupang, dari Pak Lukas Sulis kepada Pak Putu sebagai tindak lanjut dari perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Maliki.

Menurut Maliki, pergantian jabatan merupakan suatu proses yang lumrah dalam rangka penyejukan organisasi dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi di lingkungan Kanwil Ditjenpas NTT.

"Maka pada hari ini (sertijab) kami lakukan agar Pak Lukas segera menjalankan tugas sebagai Kalapas Waikabubak. Harapannya dengan sertijab ini, baik Pak Lukas dan Pak Putu bisa langsung fokus untuk menjalankan tugasnya masing-masing," ujarnya.

Maliki meminta para kalapas dan karutan yang baru mampu menciptakan suasana yang kondusif dan hubungan yang baik, kepada petugas maupun warga binaan.

"Ciptakan suasana yang kondusif dan saling menghargai demi menciptakan kebersamaan antar petugas. Mari kita sama-sama wujudkan lembaga pemasyarakatan ini yang bermartabat," katanya.

Maliki juga mengajak untuk semua jajaran di bawah Kanwil Ditjenpas NTT bisa bekerja dengan profesional.

"Mari kita bekerja sesuai SOP dan seluruh jajaran untuk bekerja secara profesional. Untuk NTT saat ini warga binaan total keseluruhan sebanyak 3.070 orang," pungkas Maliki.

Untuk diketahui, Lukas Soelistyoadi menjabat sebagai Karutan Kelas IIB Kupang sejak 5 Desember 2022. Kini dipromosikan menjadi Kepala Lapas Waikabubak. Sementara, Putu Perdana sebelumnya menjabat Kasubbid Keamanan dan Pengelolaan Basan Barang pada Kanwil Kemenkumham NTT.

Video: Penyambutan Menko Yusril Beserta Menteri-Wamen Seusai Pelantikan

Video: Penyambutan Menko Yusril Beserta Menteri-Wamen Seusai Pelantikan

Pemilik Koperasi Pah Meto, Nikson Jalla, diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengambil batu mangan ilegal di Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Nikson diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Kupang sejak Kamis (6/2/2025) pagi dan langsung ditahan.

"Ini panggilan kedua sebagai tersangka. Kami diperiksa dari pagi sampai sekarang (Kamis malam) dan belum dibolehkan untuk pulang," ujar Nikson di Polres Kupang.

Kehadiran Nikson dan supir truk Yesua Koinunu dalam pemeriksaan turut didampingi kuasa hukumnya, Ediyanto Silalahi. Ediyanto langsung mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Oelamasi atas penetapan tersangka terhadap kliennya.

"Kami juga tadi sudah ajukan praperadilan ke Pengadilan Oelamasi sesuai nomor registrasi," kata Ediyanto.

Ediyanto mengatakan penetapan tersangka kepada kliennya penuh kejanggalan. Ia akan mengajukan bukti untuk menguatkan permohonan tersebut ke persidangan.

"Nanti akan diuji di praperadilan hasilnya seperti apa kami akan tunggu. Kami juga telah mengajukan penangguhan penahanan kepada keduanya," tambah Ediyanto.

Sementara Polres Kupang belum merespons konfirmasi detikBali terkait penetapan tersangka Nikson hingga berita ini dipublikasikan.

Sebelumnya, Polres Kupang mengungkap Koperasi Pah Meto yang mengambil batu mangan di Baun, Kecamatan Amarasi Barat, diduga tidak mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR). Kasat Reskrim Polres Kupang Iptu Yeni Setiono menuturkan polisi mengamankan truk bermuatan mangan milik koperasi tersebut karena sopir tak bisa menunjukkan izin pertambangan rakyat.

"Saat diperiksa petugas, yang bersangkutan tidak dapat menunjukan surat izinnya," kata Yeni di Polres Kupang, Rabu (20/11/2024).

Yeni menjelaskan Koperasi Pah Meto hanya memiliki izin pertambangan rakyat di Kecamatan Fatuleu dengan luasan sekitar 10 hektare. Padahal, truk yang ditahan itu mengambil mangan di Kecamatan Amarasi Barat.

Video: Momen Tim Hasto Serahkan 41 Bukti di Sidang Praperadilan

Video: Momen Tim Hasto Serahkan 41 Bukti di Sidang Praperadilan

Siswi sekolah menengah pertama (SMP) korban pemerkosaan di Kecamatan Elar Selatan, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinikahi oleh pelaku berinisial AS. Korban berinisial MEN (15) yang masih memiliki hubungan keluarga dengan istri AS itu kini hamil.

"Ya (MEN jadi istri kedua AS)," ungkap Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto, Senin (3/1/2025).

MEN menjadi istri kedua AS merupakan hasil kesepakatan kedua pihak menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Kendati demikian, penyidik Polres Manggarai Timur tetap memproses hukum AS. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.

"Ya (AS tetap diproses hukum)," tegas Suryanto.

Ia mengatakan Polres Manggarai Timur tetap memproses hukum AS sebab korbannya anak di bawah umur. Kasus tersebut masih dalam bentuk pengaduan. Penyidik masih berupaya agar korban membuat laporan polisi (LP).

"Kasus ini masih dalam bentuk pengaduan, kami perlu tingkatkan ke LP. Oleh sebab itu hari ini (Senin) pihak korban harusnya datang sesuai komunikasi sebelumnya. Nanti kami cek dulu ke penyidik," terang Suryanto.

Sebelumnya, AS memerkosa MEN berkali-kali sejak Mei 2024. Pemerkosaan pertama kali dilakukan di ruang tamu rumah AS. Suryanto menjelaskan pemerkosaan itu berawal ketika MEN mengalami kecelakaan sepeda motor. AS dan istrinya membawa MEN ke rumah mereka untuk dirawat.

Baru dua hari menjalani perawatan di rumah pelaku, AS justru memerkosa MEN. Korban yang masih kesakitan akibat kecelakaan sempat menolak meladeni niat bejat AS. Namun, AS terus memaksanya. Setelah peristiwa itu, AS terus mengulangi perbuatannya hingga MEN hamil.

Video: Miris, ABG di Gorontalo Diperkosa 20 Pemuda hingga Trauma

Video: Miris, ABG di Gorontalo Diperkosa 20 Pemuda hingga Trauma

Kasus siswi berinisial PDK (15) di Kecamatan Elar Selatan, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang hamil tujuh bulan akibat berulang kali diperkosa pamannya, PBN (25), berujung damai secara kekeluargaan. Meski demikian, proses hukum kasus tersebut tetap berlanjut.

"Pelapor, saksi-saksi korban, dan terlapor belum datang untuk ambil keterangan tambahan. Sesuai dengan perjanjian harus datang di hari Senin, 13 Januari 2025, malah kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah adat," kata Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto, Sabtu (25/1/2025).

Suryanto menegaskan penyidik tetap melanjutkan proses hukum walaupun ada perdamaian antara mereka. Sebab, kasus pemerkosaan tersebut bukan delik aduan. Selain itu, korban pemerkosaan ini adalah anak di bawah umur.

"Meskipun sudah ada perdamaian, tetapi kasus ini adalah pidana murni dan bukan delik aduan. Kita tetap proses penyidikan karena korban adalah anak di bawah umur. Aturan hukumnya seperti itu," tegas Suryanto.

Penyidik tetap akan meminta keterangan pelapor, saksi-saksi korban dan terlapor. Saat ini penyidik sedang mengupayakan visum ulang PDK terkait kehamilannya. Sesuai arahan jaksa, visum ulang harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan. Sebelumnya, kondisi kehamilan PDK divisum dokter umum.

"Perlu visum ulang dengan dokter spesialis karena sudah hamil. Petunjuk Jaksa harus dokter spesialis kandungan. Sebelumnya dicek oleh dokter umum," kata Suryanto.

Penanganan kasus itu belum dinaikkan ke tahap penyidikan. PBN belum ditahan karena proses masih penyelidikan.

Diberitakan sebelumnya, PBN memerkosa PDK selama tiga tahun. PBN pertama kali memerkosa PDK pada 2022 saat masih kelas 2 sekolah menengah pertama (SMP). PBN terakhir kali memerkosa PDK pada April 2024.

Pemerkosaan terakhir dilakukan di ruang kantor sebuah sekolah dasar (SD) di sana. Setiap kali memerkosa PDK, PBN mengancamnya untuk tidak memberi tahu ulah bejatnya kepada siapa pun.

PBN menjalankan aksi bejatnya pertama kali saat mendatangi rumah PDK pada 2022. Kala itu, PBN datang ke rumah keponakannya untuk mengambil makanan ternak. PBN memanfaatkan situasi rumah yang sepi untuk memerkosa PDK.

PBN kembali mengulangi perbuatannya dengan memerkosa PDK saat orang tua korban tak ada di rumah. Terakhir, PBN memerkosa PDK di ruang kantor SD. Modusnya, PBN menjemput PDK ke rumahnya dengan alasan istrinya ada perlu dengan korban.

Video: Mengapa Anak di Bawah Umur Dilarang Mengendarai Kendaraan Bermotor?

Video: Mengapa Anak di Bawah Umur Dilarang Mengendarai Kendaraan Bermotor?

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya (Kanimsus Surabaya) mencatat prestasi internasional dengan menerima penghargaan dari Australian Federal Police (AFP). Penghargaan ini diserahkan di Ruang Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kamis (21/11/2024).

Senior Officer Steven Lindner, Liaison Officer Chad Aston, dan Lukman Anas dari AFP menyerahkan langsung penghargaan ini kepada Kepala Bidang Inteldakim Kanimsus Surabaya, M. Novrian Jaya. Prosesi ini juga dihadiri Kasubdit Penyidikan Keimigrasian Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, M. Asrul.

Kepala Bidang Inteldakim Kanimsus Surabaya, M. Novrian Jaya menyebut, penghargaan ini merupakan apresiasi atas keberhasilan timnya dalam menangkap buronan internasional (DPO) berinisial HR, warga negara Bangladesh yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia lintas negara.

"Ini adalah langkah awal. Kami optimis dapat mencetak lebih banyak prestasi demi kebaikan masyarakat dan negara," kata Novrian dalam rilis resmi, Jumat (22/11/2024).

Kasus ini bermula pada Januari 2024, ketika Kanimsus Surabaya mendapat informasi dari istri HR, seorang warga negara Indonesia. HR diduga sebagai dalang sindikat penyelundupan manusia yang memfasilitasi perjalanan ilegal warga Bangladesh dan Pakistan ke Australia melalui jalur tikus di perairan Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Puncak operasi terjadi pada 8 Mei 2024, ketika HR diringkus di sebuah apartemen di Surabaya saat hendak memperpanjang izin tinggalnya. Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Kanimsus Surabaya, Polda NTT, dan AFP.

Kepala Kanimsus Surabaya Ramdhani mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan ini.

"Penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan kami, tetapi juga menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara sangat penting dalam memberantas kejahatan transnasional," ujar Ramdhani.

Ramdhani berharap, penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajaran imigrasi untuk terus meningkatkan kinerja.

"Penangkapan HR tidak hanya menggagalkan rencana kriminalnya, tetapi juga menjadi langkah penting dalam melindungi hak asasi para korban perdagangan manusia. Kami harap keberhasilan ini menjadi teladan dalam melawan kejahatan internasional," pungkasnya.

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya