Seorang pengacara berinisial ZM (55), warga Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditetapkan tersangka oleh Polres Sukoharjo. ZM diduga memalsukan dokumen saat menempuh pendidikan S1.

ZM diduga menggunakan nomor induk mahasiswa (NIM) orang lain agar bisa menjadi mahasiswa transfer saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Surakarta (Unsa). ZM lalu dinyatakan lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Kasatreskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, mengatakan ZM ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (21/4).

"ZM sudah kami tetapkan tersangka. Kemarin sudah kami proses. Segera mungkin kita untuk bisa kirim berkas perkara ke JPU untuk tahap 1," kata Zaenudin kepada awak media di Mapolres Sukoharjo, Selasa (22/4/2025).

Pelapor kasus itu juga seorang pengacara asal Sukoharjo bernama Asri Purwanti. Asri sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2HP dari Polres Sukoharjo terkait kasus tersebut.

Asri sudah membuat laporan ke Polres Sukoharjo pada Oktober 2023 lalu. Namun penyelidikan kasus ini sempat terhenti karena terlapor maju sebagai calon legislatif. Selain itu, penyidik sangat berhati-hati dalam menangani laporan tersebut.

"Laporan sempat tersendat karena yang bersangkutan nyaleg, jadi kami menunggu sampai Prabowo dilantik. Kami laporan sudah lama, begitu telitinya penyidik menangani kasus ini sampai ahli pidananya ada tiga dari Semarang, Solo, dan Surabaya, untuk memperkuat laporan kami benar, dan segera disidangkan di pengadilan," kata Asri di Mapolres Sukoharjo, hari ini.

Dia mengatakan, NIM yang diduga digunakan ZM adalah NIM milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berinisial AW. Kepastian itu ia dapat setelah melakukan pengecekan ke kampus UMS.

"Laporan terkait dugaan dokumen palsu yang dipakai oknum pengacara yang bernama ZM. Dalam kasus ini, diduga ZM sudah menggunakan NIM orang lain, lalu dipakai kuliah di Unsa, akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum, sebagai mahasiswa transfer. Saya cek ijazahnya dua bulan sudah lulus. NIM itu milik anak UMS," jelasnya.

Dalam laporannya, Asri menilai ZM melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Sebab, terlapor diduga menggunakan NIM orang lain tanpa izin.

"Kami ketahui tahun 2019, yang mana kami mengecek ke Dikti Semarang dan mendapat jawaban, yang mana yang bersangkutan pindahan dari UMS, lalu kuliah di Unsa. Saya cek ke UMS tahun 2020, apa benar oknum ini pernah kuliah di sana, ternyata itu NIM orang lain bernama AW, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah disebut, dan NIM-nya dipakai tanpa izin," jelasnya.

Asri berharap, terlapor segera diperiksa oleh pihak kepolisian, karena statusnya sudah menjadi tersangka.

"Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, karena (ancaman hukuman) pasalnya di atas 5 tahun, segera ditahan agar tidak ada korban yang lain. Karena oknum ini menggunakan gelar SH menjadi pengacara," pungkasnya.

Tak Cuma STNK, 'Sunda Archipelago' Palsukan Sertifikat Tanah-Buku Nikah

Tak Cuma STNK, 'Sunda Archipelago' Palsukan Sertifikat Tanah-Buku Nikah

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Pria berinisial EH (50) ditemukan tewas tergantung di Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Tahanan kasus pencabulan terhadap dua cucunya itu diduga nekat mengakhiri hidupnya karena malu.

"Pria 50 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena malu atas perbuatannya kepada kedua cucu sendiri," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminulla dalam keterangannya, Senin (21/4/2024).

Tersangka ditemukan tewas tergantung di kamar mandi Rutan Polsek Namrole, Kecamatan Kota Namrole, Minggu (20/4). Tersangka EH awalnya ditemukan oleh seorang tahanan inisial HK.

"Saksi HK melihat EH dalam kondisi (tewas) tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok," jelasnya.

Saksi HK kemudian memanggil tahanan lain yang bersebelahan bilik. Tahanan lalu memanggil piket jaga.

"Setelah melihat kondisi korban, kemudian para tahanan memberitahukan kepada piket jaga Briptu Saptar Buton," jelasnya.

Areis menuturkan personel piket jaga tahanan dan piket jaga Polsek Namrole kemudian membuka ruang tahanan. Pihaknya lalu melakukan pengecekan langsung.

"Usai melakukan pengecekan langsung terhadap EH. Tak lama kemudian tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP)," bebernya.

Areis menjelaskan, EH ditahan sejak 4 April 2024 atas kasus pencabulan dua cucunya. Jasad EH telah dievakuasi dari tahanan.

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya," imbuhnya.

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Oknum aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Muara Dua, Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial LL, dilaporkan ke polisi atas kasus penggelapan sepeda motor di Palembang, Sumsel. Oknum itu dilaporkan tiga korbannya yang melapor ke Polrestabes Palembang.

Salah satu korban, Dendi Setiawan (32) mengatakan peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan SMB 2, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Selasa (15/4/2025) lalu sekitar pukul 09.00 WIB.

Menurutnya, terlapor LL adalah oknum ASN yang berdinas di Lapas Muara Dua, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

"Dia (LL) ini pinjam motor saya, tapi tidak dikembalikan. Yang saya tahu, dia ini (oknum) ASN di Lapas Muara Dua," ungkap Dendi kepada media, Kamis (17/4).

Dendi mengatakan, LL adalah teman masa kecilnya selama di Muara Dua. Awalnya, terlapor menghubungi Dendi untuk berkunjung ke rumahnya.

"Awalnya dia ini menghubungi malam hari ingin main, tapi tak direspons. Pagi (saat hari kejadian) dia menelepon lagi dan bilang ingin bertemu," jelasnya.

Mereka berdua pun akhirnya bertemu di TKP. Di lokasi, mereka mengobrol dan LL berkata kedatangannya ke Palembang hendak mengejar narapidana yang kabur dari lapas tempatnya bekerja.

"Dia bercerita kalau sedang mengejar tahanan yang kabur. Kalau tidak dapat, katanya dia yang akan di-PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ujarnya.

Kemudian, kata Dendi, LL bercerita ingin pulang ke rumah istrinya sebentar di Kecamatan Sukarami, Palembang. Saat itulah terlapor meminjam motor korban.

"Setahuku, memang dia ini pegawai di Lapas Muara Dua. Karena selama ini berteman, kalau saya ke kampung juga sering bertemu, jadi tidak curiga," ujarnya.

Namun, setelah meminjam motornya, terlapor tak kunjung kembali hingga sore hari. Saat dihubungi, LL beralasan bahwa dirinya kena tilang di Simpang IP Mal dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

"Saya sempat curiga dan telepon teman di Muara Dua, ternyata memang dia (LL) ini bermasalah. Akhirnya saya cek ke Polrestabes, ternyata zonk," katanya.

Dendi pun kembali menghubungi LL untuk menanyakan kembali perihal motor bernopol BG-3723-ZM miliknya. Bukan mengaku, terlapor justru mengatakan bahwa motor korban berada di Polda Sumsel dan meminta BPKB dan STNK untuk menebus kendaraannya tersebut.

"Akhirnya saya melapor ke polisi. Semoga (terduga) pelaku tertangkap supaya nama Lapas Muara Dua juga tidak tercoreng," harapnya.

Dua Korban Lainnya Sudah Lapor Polisi

Sebelumnya, dua warga Palembang mengadukan kasus dan terlapor yang sama ke kantor polisi. Diduga, terlapor menarget teman-temannya semasa kecil di Muara Dua sebagai korban.

Pelapor pertama Ardiansyah Putra (31) mengatakan, peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan AKBP Kemas Kailani, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, pada Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, LL mengajak korban menginap untuk melepas rindu.

"Dia tiba-tiba menghubungi dan ajak menginap, (kami) sudah lama tidak bertemu. Akhirnya kami bertemu di hotel (TKP)," ujarnya, Minggu (13/4).

Malam harinya, LL meminjam motor bernopol BG-6453-ET milik Ardiansyah beserta KTP dan STNK dengan dalih ingin pergi sebentar. Tanpa menaruh curiga, ia pun meminjamkan barang-barang tersebut.

"Tapi sampai pagi, dia tidak pulang ke hotel. Saya sudah ke rumah orang tuanya juga, tapi mereka lepas tangan," ujarnya.

Sementara itu, korban lainnya yakni M Kurniawan (23) menyebut LL meminjam motornya saat mereka berada di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, pada Kamis (10/4) sekitar pukul 10.00 WIB. Kepada korban, LL meminta untuk ditemani ke TKP.

"Lalu dia (terlapor) ini pinjam motor, ngakunya mau jemput anak di wilayah KM 10. Karena kami berteman, saya pinjamkan motornya," katanya.

Namun, LL tidak terlihat lagi hingga larut malam. Setelah ditunggu, motor milik Kurniawan itu tak kunjung kembali ke TKP maupun rumahnya.

"Saya sudah konfirmasi ke akun medsos Lapas Muara Dua. Ternyata memang dia ini sudah dua bulan tidak masuk bekerja, orang tuanya pun sudah lepas tangan," ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan membenarkan adanya tiga laporan penggelapan itu. Hingga kini, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

"Iya, benar (sudah kami terima laporannya). Saat ini sedang kami lakukan pendalaman," ungkapnya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (17/4).

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng akhirnya menahan dua terpidana penistaan agama saat Nyepi di Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Senin (14/4/2025). Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja.

Kasi Intelijen Kejari Buleleng I Dewa Gede Baskara Haryana membenarkan hal tersebut. Ia menyebut Kejari Buleleng sebelumnya melakukan rapat bersama dengan Polres Buleleng pada Minggu (13/4/2025).

"Dalam rapat itu membahas strategi dan cara yang digunakan eksekusi," kata Baskara, Senin.

Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad terbukti melakukan penistaan agama saat Hari Raya Nyepi 2023 karena membuka portal masuk menuju Taman Nasional Bali Barat.

Baskara mengatakan eksekusi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-23A/N.1.11/Eku.3/01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 06 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1664 K/Pid/2024 tanggal 16 Desember 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 55/PID/2024/PT. Dps tanggal 31 Juli 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 2/Pid.B/2024/PN. Sgr tanggal 13 Juni 2024.

Saat ini Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad ditahan di Lapas Kelas II B Singaraja untuk menjalani hukuman penjara masing-masing selama 4 bulan.

Sebelumnya, Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad, dijatuhi hukuman percobaan. Keduanya divonis pidana selama enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun.

Vonis hukuman percobaan terhadap Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad dijatuhkan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Kedua terdakwa diputus bersalah karena telah ngotot rekreasi ke Pantai Prapat Agung, Taman Nasional Bali Barat (TNBB) saat Nyepi.

"Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama satu tahun berakhir," kata majelis hakim pimpinan I Made Bagiarta di PN Singaraja, Kamis (13/6/2024).

Video: Isa Zega Kembali Dilaporkan ke Polisi Terkait Penistaan Agama

Video: Isa Zega Kembali Dilaporkan ke Polisi Terkait Penistaan Agama

Video wawancara yang memperlihatkan pengakuan pria yang mengaku sebagai eks tahanan Rutan Polda Jawa Tengah viral di media sosial. Ia mengungkap adanya dugaan pungutan liar hingga kekerasan di Rutan Polda Jateng. Polisi mengusut kabar ini.

Video viral itu diunggah akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025). Dilihat detikJateng hari ini, video itu itu telah ditonton ratusan ribu kali.

Video berdurasi singkat itu menampilkan seorang pria bertopi yang mengaku pernah ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024 lalu. Ia membeberkan adanya dugaan pungli, intimidasi, hingga pemukulan di dalam tahanan.

"(Pengalamannya di Rutan Polda Jateng) Pahit, harus bayar semua. Ketika masuk pertama harus masuk kamar Rp 1 juta. Terus mau keluar (sementara) dari sel harus bayar Rp25 ribu untuk dari jam 4 sore sampai 7 malam. 'Namanya untuk angin-angin'," kata pria dalam video tersebut seperti dikutip detikJateng, Kamis (10/4/2025).

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," lanjutnya.

Selain itu, ia juga mengungkap adanya dugaan kekerasan di dalam Rutan Polda Jateng yang dilakukan pihak kepolisian. Ia pun mengaku akan melaporkan tindakan itu ke pihak kepolisian.

"(Ada intimidasi) Ada. Saya sudah bayar sel atensi kamar Rp 2 juta. Tapi ketika saya disuruh bagikan nasi saya menolak saya langsung dipindah dan disel," jelasnya.

"Ada pemukulan juga. Rencana saya bikin laporan dan tindak lanjut, karena saya kasihan dengan tahanan lain maupun tahanan yang akan datang," lanjutnya.

Propam Usut Dugaan Pungli di Rutan

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan internal.

"Polda Jateng mengapresiasi yang bersangkutan yang telah berani menyampaikan kepada kita tentang hal tersebut," kata Artanto di Mapolda Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Kamis (10/4).

"Kita saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Peristiwa tersebut kita lakukan penyelidikan oleh Propam Polda Jateng," lanjutnya.

Artanto memastikan pemeriksaan internal terhadap personel yang bertanggung jawab di Rutan Polda Jateng sudah berjalan. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas.

"Manakala ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, Polda Jawa Tengah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan sanksi," jelasnya.

Ia mengatakan begitu video itu beredar di media sosial, Propam Polda Jateng langsung turun tangan. Propam langsung melakukan pemeriksaan hingga kini.

"Intinya sudah ada (yang diperiksa), berproses pemeriksaan dan saat ini sedang kita dalami. Ya, intinya semua sedang berproses dan kita akan informasikan manakala terjadi pelanggaran," tegasnya.

Di sisi lain, Artanto menyebut kondisi Rutan Polda Jateng masih sesuai kapasitas. Namun pihaknya akan berkooordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti) soal dugaan overload.

"Masih tetap sesuai standar. Apakah itu overload atau tidak, nanti kita konfirmasi dengan Dirtahti yang bertanggung jawab terhadap proses pengamanan di tahapan tersebut," paparnya.

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

Video Cegah Pungli, Kemenpar Bakal Bina Masyarakat Lewat Pokdarwis

Denpomal Banjarmasin menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh prajurit TNI AL bernama Jumran. Prajurit Jumran dihadirkan saat rekonstruksi berlangsung.

Rekonstruksi dilaksanakan hari ini. Prajurit Jumran terlihat berkepala plontos dan mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Ada sebuah pengenal yang dikaitkan di dada Jumran selama rekonstruksi. Penanda itu juga bertuliskan kata tersangka dan nama Jumran.

"Rekonstruksi berjalan lancer," kata pengacara keluarga korban, Dedi Sugianto, dilansir detikKalsel, Sabtu (5/5/2025).

Reka ulang adegan pembunuhan dilaksanakan oleh pihak Denpomal Banjarmasin di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Total ada Se33 adegan diperagakan.

Dalam rekonstruksi ini juga terungkap cara Jumran menghabisi korban. Prajurit koban memiting korban kemudian mencekik leher korban.

Tersangka Jumran melakukan pembunuhan berencana itu seorang diri. Ia mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di pusat perbelanjaan.

Baca selengkapnya di sini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kapolres Jembrana, AKBP Endang Tri Purwanto, meminta maaf terkait adanya polisi berinisial MC (49) yang mengendarai motor di Desa Sumbersari, Kecamatan Melaya, saat Nyepi, Sabtu (29/3/2025). Endang memastikan polisi itu diproses hukum.

Endang mengatakan MC telah dijemput oleh Unit Profesi dan Pengamanan (Propam) Polsek Gilimanuk untuk dibawa ke Mapolres Jembrana. MC dijemput sekitar pukul 06.00 Wita.

"Selanjutnya, (MC) ditempatkan di tempat khusus guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sudah kami tahan," tegas Endang saat ditemui detikBali seusai menghadiri Rapat Koordinasi FKUB di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Minggu (30/3/2025)

Seksi Propam Polres Jembrana juga akan memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Endang menegaskan akan memberikan sanksi berat jika anggotanya terbukti bersalah melanggar Kode Etik Kepolisian.

"Memang benar anggota meninggalkan posnya saat bertugas. Tidak profesional," ujar Endang.

Polres Jembrana juga telah berkoordinasi dengan bendesa adat setempat terkait sanksi adat dan menyerahkan bantuan beras 100 kilogram (kg) kepada Desa Adat Gilimanuk dan Desa Adat Sumbersari.

Namun, Bendesa Adat Gilimanuk, I Ketut Subanda, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Subanda juga meminta anggota Polri tersebut membuat klarifikasi permintaan maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Karena kepedulian kapolres yang begitu bagus merespons kejadian ini, kami serahkan sepenuhnya kejadian ini kepada pihak kepolisian," ujar Subanda.

Video: Umat Muslim di Bali Salat Tarawih dalam Kondisi Gelap saat Nyepi

Video: Umat Muslim di Bali Salat Tarawih dalam Kondisi Gelap saat Nyepi

Komnas HAM mengecam aksi teror berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo. Menurut Komnas HAM, tindakan ini merupakan bentuk ancaman dan intimidasi terhadap Tempo.

"Komnas HAM menyesalkan terjadinya pengiriman barang-barang tersebut ke Wartawan Tempo. Sudah dua kali pengiriman ini menunjukkan ada kesengajaan untuk mengancam dan menekan Tempo dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Semendawai dilansir detikNews, Senin (24/3/2025).

Jurnalis, lanjutnya, memiliki hak untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia pun mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkap identitas pelaku teror ini.

"Padahal jurnalis selain memiliki hak untuk berpendapat dan berekspresi juga berhak mencari informasi dan menyampaikan informasi ke Publik. Oleh karena untuk mencegah praktek seperti ini tidak terulang dan agar pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal. Maka kepolisian harus segera bertindak mengungkap pelakunya," ujarnya.

Diketahui, pada 19 Maret 2025, redaksi Tempo menerima sebuah paket yang berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh seseorang yang mengenakan atribut dari layanan pengiriman barang. Paket ini ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, seorang wartawan desk politik sekaligus host siniar Bocor Alus Politik.

Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada Sabtu (22/3/2025), Tempo kembali menerima kiriman berupa bangkai hewan. Kali ini, paket yang diterima adalah sebuah kardus berisi bangkai tikus yang sudah dipenggal.

Pada 21 Maret 2025, Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, melaporkan kejadian ini ke Markas Besar Polri. Paket kepala babi tersebut juga telah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti.

Menanggapi laporan ini, Mabes Polri telah membentuk tim untuk mengungkap dalang di balik aksi teror tersebut serta motifnya. Sekitar 20 anggota kepolisian mendatangi kantor Tempo untuk mendokumentasikan bangkai tikus yang dikirim pada Sabtu dini hari.

Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu (23/3). Selain itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi sedang diperiksa guna mengumpulkan bukti lebih lanjut.

Video: AHY Menyayangkan Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo

Video: AHY Menyayangkan Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa hak asasi manusia yang paling utama adalah hak hidup. Menurutnya, bahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun tidak bisa mencabut hak hidup seseorang. Hal itu pun ia sampaikan dalam menanggapi kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri oleh oknum TNI.

"Terkait dengan penembakan terhadap tiga anggota polisi, ada sistem peradilan militer yang akan menangani kasus ini. Saya kira peradilan militer adalah yang terbaik di Indonesia," kata Pigai, Rabu (18/3/2025).

Menurutnya, sistem peradilan militer memiliki mekanisme yang tegas dan cepat dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

"Ketika anggota TNI melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka ia langsung dicopot dari jabatannya, kemudian dipidana di peradilan militer, dan diberhentikan dari institusi. Ini adalah proses hukum yang paling cepat dibandingkan peradilan umum, yang bisa memakan waktu lima hingga sepuluh tahun," ujarnya.

Pigai menilai bahwa dengan mekanisme yang sudah ada, pelaku akan diproses sesuai aturan yang berlaku. "Saya yakin pelaku akan diproses secara hukum dengan berpedoman pada tiga hal utama, pencopotan jabatan, proses pidana militer, dan pemberhentian dari status sebagai anggota tentara," sambung Pigai.

Saat ditanya mengenai apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, Pigai mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan. "Sulit untuk menentukannya, karena saya bukan hakim. Yang berhak menyatakan status itu adalah pengadilan," tegasnya.

Mengenai apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, Pigai yang pernah menjabat sebagai anggota Komnas HAM kembali menegaskan bahwa hanya pengadilan yang bisa menyatakannya.

"Itu bukan wewenang saya untuk menentukan. Hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyebutnya sebagai pelanggaran HAM. Pengawasan penanganan perkara ada di Komnas HAM," tutupnya.

Sebelumnya, pada Senin (17/3/2025) lalu 3 anggota Polri yakni Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto dan Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta gugur setelah ditembak oleh pelaku yang diduga oknum TNI saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Ketiganya mengalami luka pada bagian kepalanya. Jenazah ketiganya telah dimakamkan secara kedinasan di kampung halaman masing-masing. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polda Lampung dan Korem 043 Garudan Hitam.

Washington (ANTARA) - Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dan organisasi hak sipil, Senin (10/3), mengecam penangkapan Mahmoud Khalil, alumnus Universitas Columbia yang ikut memimpin aksi perkemahan pro-Palestina pada April 2024.

Khalil ditangkap di tempat tinggalnya, properti miliki universitas, di New York, Sabtu malam.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Rashida Tlaib mengutuk penangkapan tersebut dengan menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan berpendapat.

"Bebaskan Mahmoud Khalil. Ini seperti strategi dalam buku panduan fasis. Mengkriminalisasi perbedaan pendapat adalah serangan terhadap Amandemen Pertama dan kebebasan berbicara," kata Tlaib, yang mewakili Michigan.

"Mencabut kartu hijau seseorang hanya karena mereka menyatakan pendapat politiknya adalah tindakan ilegal. Memprotes genosida bukanlah kejahatan." kata Tlaib lagi.

Perwakilan New York, Alexandria Ocasio-Cortez, memperingatkan bahwa penangkapan tersebut bisa menjadi preseden berbahaya.

"Jika pemerintah federal bisa menangkap seorang residen tetap sah AS tanpa alasan atau surat perintah, mereka juga bisa menghilangkan warga negara AS," tulis Ocasio-Cortez di platform X.

"Siapa pun – baik dari sayap kiri, kanan, atau tengah – yang menekankan pentingnya hak konstitusional dan kebebasan berbicara seharusnya sudah membunyikan alarm sekarang," tulisnya.

Jaksa Agung New York Letitia James juga menyuarakan keprihatinan dan menyebut penangkapan itu sebagai tindakan "sewenang-wenang".

"Saya sangat prihatin dengan penangkapan dan penahanan Mahmoud Khalil, seorang aktivis dan residen tetap sah keturunan Palestina. Kantor saya sedang memantau situasi ini dan kami berkomunikasi dengan pengacaranya," tulis James di X.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam tindakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan menyebut penangkapan Khalil itu sebagai pelanggaran kebebasan berbicara.

"Keputusan sewenang-wenang Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menangkap Mahmoud Khalil semata-mata karena aktivisme damainya menentang genosida adalah serangan terang-terangan terhadap jaminan kebebasan berbicara dalam Amandemen Pertama, hukum imigrasi, dan kemanusiaan rakyat Palestina."

"Kami dan kelompok hak sipil lainnya sedang berkomunikasi dengan tim hukum Mahmoud. Perjuangan ini baru saja dimulai," kata CAIR dalam pernyataannya.

Presiden Donald Trump, dalam pernyataannya Senin, membela penangkapan Khalil.

Trump menyebut Khalil sebagai "mahasiswa asing pro-Hamas," dan menyatakan bahwa penangkapan itu adalah "penangkapan pertama dari banyak yang akan datang."

Menurut pengacara Khalil, Amy Greer, kliennya "ditangkap secara tidak sah" oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang mengeklaim visanya telah dicabut, meskipun Khalil adalah residen tetap sah (pemegang green card/kartu hijau) dan tidak berada di AS dengan visa pelajar.

"Kami akan secara agresif memperjuangkan hak Mahmoud di pengadilan dan akan terus berupaya memperbaiki kesalahan besar yang disengaja dan tak bisa dimaafkan ini," kata Greer dalam sebuah pernyataan.

Ia menuduh pemerintah AS secara khusus membidik para mahasiswa Universitas Columbia yang mengkritik serangan biadab Israel di Gaza.

"Pemerintah AS telah memperjelas bahwa mereka akan menggunakan penegakan imigrasi sebagai alat untuk menekan kebebasan berbicara," katanya menambahkan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam Israel memblokir bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza demi menekan Hamas segera menerima proposal perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Pemerintah RI menegaskan langkah Israel itu melanggar kesepakatan awal gencatan senjata.

"Indonesia mengecam upaya Israel untuk melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal, secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama, dan menghindari pembahasan fase kedua," demikian pernyataan Kemlu RI dalam akun X dikutip, Selasa (4/3/2025).

RI menganggap taktik Israel menyetop bantuan ke Gaza untuk menaikkan daya tawar dengan Hamas merupakan bentuk dari kejahatan perang. RI menilai langkah itu pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

"Menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya sebagai alat tawar dalam perundingan gencatan senjata merupakan kejahatan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia," tulis Kemlu RI.

Lebih lanjut, RI mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel agar segera memperbolehkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. RI juga meminta dunia menekan Israel agar segera melanjutkan negosiasi fase kedua sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas.

"Indonesia menegaskan kembali dukungan teguhnya bagi Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan," ujar Kemlu RI.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Seorang narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja bernama Gede Widiarta alias Celeng (47) kembali ditangkap lantaran menjadi otak peredaran sabu-sabu di wilayah Buleleng, Bali. Ia mengedarkan sabu-sabu menggunakan perantara.

Kasus ini terungkap saat polisi menangkap seorang warga Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, berinisial KS (31). Kasatserse Narkoba Polres Buleleng AKP Putu Subita Bawa mengatakan pada Sabtu (22/2/2025) sekitar pukul 16.00 Wita, Tim Khusus Bhayangkara Goak Poleng menangkap paksa KS di rumahnya di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Pacung. Penangkapan tersebut disaksikan aparat desa setempat. Polisi mendapati barang bukti sabu dengan berat total 21,34 gram bruto atau 16,56 netto.

"Dari hasil interogasi terhadap KS, dia menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu atas suruhan Gede Widiarta alias Celeng yang saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Singaraja," kata Subita.

Saat menjadi perantara, KS mendapat imbalan sejumlah uang dari Celeng. Selain bertugas mengantarkan pesanan narkoba, ia juga bertugas mengambil paket sabu dan membaginya menjadi beberapa paket.

Setelah menangkap KS, polisi kemudian melakukan pengembangan ke lapas. Gede Widiarta ditangkap di dalam kamarnya di lapas. Dari hasil penggeledahan terhadap Gede Widiarta, polisi mendapati barang bukti uang Rp 300 ribu diduga hasil penjualan narkoba dan satu ponsel.

Gede Widiarta mengakui telah memerintahkan KS pada 20 Februari 2025 untuk mengambil paket sabu di pinggir jalan raya Desa Pacung. Atas perbuatannya, KS dan GW dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Video: Ada-ada Saja, Pria Ini Sembunyikan Narkoba di Balik Rambut Palsu

Video: Ada-ada Saja, Pria Ini Sembunyikan Narkoba di Balik Rambut Palsu