Polisi menetapkan satu pelajar sebagai anak berhadapan dengan hukum buntut aksi tawuran antarpelajar di Muktiharjo, Pati, yang menewaskan satu orang. Polisi masih mendalami para pelaku lainnya.

Kasi Humas Polresta Pati, Ipda Hafid Amin, mengatakan polisi sebelumnya telah mengamankan enam orang yang diduga terlibat tawuran antarpelajar di jalan Pati-Gembong tepatnya Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, pada Jumat (9/5/2025) lalu. Namun, saat ini baru satu anak yang dijerat hukum.

"Diamankan 6 orang setelah dilakukan pemeriksaan ada satu orang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH," jelas Hafid dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (14/5).

Hafid menyebut lima terduga pelaku lainnya saat ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi masih mendalami peran kelima pelajar ini.

"Sementara yang lain statusnya masih pendalaman," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, akibat aksi tawuran ini korban berinisial BA (17) mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit. BA akhirnya meninggal dunia pada Selasa (13/5) kemarin.

"Iya benar mas, (kabar duka) diposting akun resmi sekolah bersangkutan," jelas Kasi Humas Polresta Pati, Ipda Hafid Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa (13/5).

Kasus tawuran antarpelajar itu terjadi pada Jumat (9/5) sekitar pukul 12.00 WIB. Tak lama setelah kejadian, ada enam orang yang diamankan. Insiden mengakibatkan tiga orang terluka, satu di antaranya berinisial BA mengalami luka berat.

"Hanya berselang tujuh jam dari kejadian, tepatnya pukul 19.00 WIB, pihaknya berhasil mengamankan enam orang yang diduga kuat sebagai pelaku tawuran tersebut," terang Kasat Reskrim Polresta Pati, AKP Heri Dwi Utomo dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5).

Video: Heboh Rumah Petani di Pati Dirobohkan Massa Bertopeng

Video: Heboh Rumah Petani di Pati Dirobohkan Massa Bertopeng

Bupati Blora Arief Rohman turut menyesalkan adanya kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum atau kelompok di tengah-tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Arief meminta pelaku diproses hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum, karena mencederai aksi damai yang di lakukan oleh para buruh," terangnya kepada awak media, Sabtu (3/5/2025).

Dia menyebut tindakan kelompok tersebut tentunya menodai perjuangan buruh saat demo 1 Mei. Jika ada oknum yang menyusup dalam aksi membuat kericuhan harus diproses secara hukum yang berlaku. Bupati yang kerap disapa Mas Arief berharap kericuhan tidak terjadi lagi.

"Kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan dan membuat ricuh agar bisa diproses secara hukum yang berlaku. Tentunya kami bersama forkopimda dalam hal ini Pak Kapolres, Pak Dandim tidak ingin hal hal tersebut terulang kembali," terangnya.

Dia mencontohkan serta mengapresiasi kepada para pekerja dan perusahaan di Blora yang telah menjaga hubungan yang harmonis pada perayaan May Day di Blora.

"Kalau dari Blora, May Day-nya adem ayem dan kondusif. Kami mengapresiasi para perusahaan yang sudah bekerja sama dengan para pekerjanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pekerja karena telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blora," ujarnya.

Lebih lanjut, Arief menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah melalui kemudahan perizinan bagi investor dan juga kondusivitas wilayah.

"Semoga perekonomian Blora semakin membaik. Kami akan terus mendorong investasi di Blora dengan memberikan perizinan yang mudah," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto melalui Kasi Humas Polres Blora AKP Gembong Widodo menyesalkan aksi kelompok diduga anarko yang melakukan tindak anarkis di tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang,

"Kami ikut prihatin atas apa yang terjadi May Day di Kantor Gubernur. Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah teman-teman kami yang di sana tentu telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujarnya.

Untuk diketahui, lanjut Gembong, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh May Day 2025 di Semarang.

Petugas kepolisian di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando dari aliansi buruh untuk masuk ke halaman lokasi aksi. Polisi melalui pengeras suara juga meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib. Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan.

Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan. Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan massa.

Video: Ada Aksi May Day, Jalan Depan Gedung DPR Ditutup

Video: Ada Aksi May Day, Jalan Depan Gedung DPR Ditutup

BONDOWOSO, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menetapkan mantan Wakil BupatiIrwan Bachtiar Rahmat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan lembaga pendidikan tahun anggaran 2023, Kamis (13/2/2025). Penetapan itu dilakukan setelah melalui rangkaian pemeriksaan.

"Berdasarkan dua alat bukti yang cukup kemudian pertimbangan untuk melakukan penahanan, kita lakukan penahanan terhadap Irwan Bachtiar Rahmat dugaan tindak pidana dana hibah," ujar Kasi Intel Kejari Bondowoso, Adi Harsanto, Kamis (13/2/2025).

Pantauan di lokasi, Irwan mengenakan rompi tahanan di bawa dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa ke Lapas Bondowoso.

Wakil Bupati Bondowoso periode 2018-2023 itu diduga terlibat langsung dalam penyalahgunaan dana hibah yang diberikan kepada lembaga pendidikan tahun anggaran 2023. 

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 59 lembaga pendidikan yang masing-masing menerima dana hibah sebesar Rp75 juta. Selain itu, terdapat tambahan 10 lembaga yang menerima dana sebesar Rp100 juta yang berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD.

Dari total nominal tersebut, penerima hibah diminta oleh tersangka untuk melakukan rehabilitasi gedung dengan jumlah kecil, sementara sekitar Rp50 juta dari dana hibah diminta untuk membeli mebel di usaha milik tersangka. 

Hasil pemeriksaan kejaksaan menemukan barang-barang yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Bahkan, sejumlah lembaga belum menerima perangkat mebeler yang sudah dipesan dan terbayar. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejaksaan menemukan total kerugian negara mencapai kurang lebih Rp2,3 miliar.

Editor: Kurnia Illahi

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel). MK menyatakan perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan terkait dalil adanya anomali suara tidak sah di Kota Makassar antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota, tidak dapat langsung dijadikan alasan adanya pelanggaran pemilu. MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

"Menurut Mahkamah, anomali jumlah surat suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran pemilu dan/atau kesalahan prosedur pemilu. Untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana atau pun pelanggaran prosedural, fenomena perbedaan jumlah surat suara tidak sah untuk dua pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama, harus terlebih dahulu dibuktikan/dijelaskan penyebabnya," ujarnya.

"Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif. Berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut dalilnya maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum," sambung Ridwan.

Kemudian, Ridwan menjelaskan pertimbangan terhadap dalil pemohon yang menuding adanya manipulasi kehadiran pemilih di Kota Makassar. Ridwan mengatakan MK meyakini adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi pemilih dan diisi oleh KPPS.

MK berpandangan daftar hadir yang tidak diisi tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Namun, MK mendapatkan fakta jika kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

"Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos (namun tidak menandatangani daftar hadir) adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih," jelasnya.

"Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, quod non, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di semua TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh para peringkat Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," imbuh dia.

Danny Pomanto-Azhar Arsyad Gugat Hasil Pilgub Sulsel

Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad mendalilkan adanya praktik 'Politik Gentong Babi' sebagai upaya memenangkan pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Danny-Azhar meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Andi-Fatmawati.

Istilah politik gentong babi adalah penggunaan sumber daya negara untuk merebut suara pemilih atau bisa juga dikenal politik iming-iming. Pada sidang sengketa perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1), Danny-Azhar menuding adanya keterlibatan ASN mendukung pasangan Andi-Fatmawati. Selain itu, adanya anomali surat suara tidak sah pada TPS-TPS di Kota Makassar.

"Kami menemukan adanya perbedaan tanda tangan pemilih dengan daftar hadir pemilih tetap. Pengakuan petugas KPPS dia sendiri yang tanda tangan daftar hadir. Pengakuan pemilih yang hadir di TPS tapi tidak diminta tanda tangan. Tanda tangan yang kasat mata identik pada dua nama atau lebih yang tercantum dalam satu daftar hadir," ujar kuasa hukum Danny-Azhar, Donal Fariz.

Simak Video: 310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JEPARA, iNewsMuria.id- Kisah pelarian *mbeling* AHS (25) narapidana yang kabur dari Lapas Pati berakhir di Jepara. Ia dicokok Satreskrim Polres Jepara dan disangka melakukan serangkaian tindak kejahatan mulai dari pencurian sepeda motor hingga upaya pemerkosaan.

AHS kabur beberapa pekan lalu dari Lapas Pati. Ia mengaku dengan mudah kabur karena berstatus tamping (napi yang diberi keleluasaan beraktivitas dan tidak selalu di dalam sel). 

Menurut AHS yang sudah enam kali masuk penjara, masa tahanannya di Lapas Pati sebenarnya masih sekitar 3 tahunan. Sebab ia dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan baru dijalani setahunan. 

Namun ia bisa menjadi tamping karena "menyogok" oknum petugas lapas.

"Saya beri uang Rp 900 ribu. Akhirnya bisa jadi tamping. Kesempatan itu saya gunakan untuk kabur," ujarnya saat konferensi pers ungkap kasus di Mapolres Jepara, Jumat (24/1/2025) sore.

Usai kabur dari lapas, AHS langsung melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra milik petani yang diparkir di tepi sawah di kawasan Pati.

Sepeda motor itu digunakannya untuk aksi kejahatan lainnya. AHS yang birahinya memuncak langsung mengincar LS (37) perempuan penjual kopi di kawasan wisata air terjun Songgolangit di Desa Bucu Kecamatan Kembang Jepara. 

Namun upaya itu gagal lantaran korban berteriak saat hendak dirudapaksa. Meski begitu, AHS masih sempat membawa kabur sepeda motor Honda Vario milik korban.

Aksi kejahatan AHS selama masa pelarian terus berlanjut. Kali ini, ia mengincar anak SMA anak kenalannya sesama napi Lapas Pati.

Ia berpura-pura mengunjungi keluarga kenalannya itu yang hingga kini masih di Lapas Pati. Lalu setelah meminta izin keluarga, ia mengajak anak SMA tersebut jalan-jalan.

"Lalu saat di jalan saya perkosa dia. Saya ancam bunuh kalau tidak mau," ujar residivis kambuhan ini.

Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno mengatakan AHS ditangkap di sebuah rumah di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara.

AHS ditangkap Tim Resmob Satreskrim Polres Jepara bersama anggota reskrim rayon utara pada hari Jumat, 10 Januari 2025.

AHS tak hanya dijerat kasus rudapaksa namun juga akan diproses terkait tindakan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Selasa 7 Januari 2025 di daerah Keling.

"Pelaku dijerat Pasal 365 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara," tandasnya. (*)

Editor : Langgeng Widodo

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, melontarkan candaan kepada kuasa hukum perkara 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yustian Dewi Widiastuti. Arief berkelakar meminta Yustian tidak mengatakan 'aduh' karena akan mengundang rasa iba hakim Anwar Usman.

Candaan itu disampaikan Arief saat memimpin sidang panel 3 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara itu diajukan pasangan Cabup-Cawabup Yahukimo nomor urut 2 Yosep Payage-Mari Mirin.

Awalnya, Arief menanyakan tanggal perbaikan permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yustian menjawab jika perbaikan permohonan diberikan tanggal 11 (Desember).

"11 atau 12?" tanya ulang Arief.

"Eh maaf 12, 12, dua hari kemudian," jawab Yustian.

"Iya kan 12 kan, pukulnya 20.21 WIB," kata Arief.

Yustian pun meminta maaf karena keliru menjawab pertanyaan hakim. Arief lalu berkelakar jika kuasa hukum tidak perlu meminta maaf.

"Mohon maaf Yang Mulia," kata Yustian.

"Nggak usah minta maaf nggak apa-apa, sudah saya maafkan dari kemarin," canda Arief.

Yustian lalu menjelaskan dalil-dalil permohonannya. Dia menyebut adanya penghitungan suara yang salah di 10 distrik Kabupaten Yahukimo.

Arief pun menanyakan jumlah distrik di Yahukimo. Yustian menyampaikan Yahukimo memiliki 51 distrik.

"51 distrik, tapi yang masalah 10 distrik itu?" tanya Arief.

"Ada 10 distrik Yang Mulia" jawab Yustian.

"Untuk yang lain berarti nggak ada masalah ya? 41 distrik yang lain?" tanya Arief.

"Sebenarnya ada Yang Mulia, tapi saat permohonan kami sampaikan kami hanya mendapatkan 10 ini aja," jawab Yustian.

Arief pun menanyakan suara di 10 distrik itu akan mengubah perolehan suara pemohon atau tidak. Kuasa hukum menjawab perolehan suara pemohon akan berubah signifikan jika tidak ada kesalahan hitung di 10 distrik tersebut.

"Berapa?" tanya Arief.

"Terdapat perubahan suara 31.248 suara," jawab Yustian.

Kuasa hukum pun tiba-tiba melontarkan kata 'aduh' saat ditanya total DPT di 10 distrik itu. Arief lalu berkelakar meminta kuasa hukum tidak mengatakan 'aduh' karena akan membuat hakim Anwar iba.

"10 distrik itu berapa DPT?" tanya Arief.

"Aduh DPT-nya," celetuk Yustian.

"Jangan aduh-aduh," kata Arief.

"Mohon maaf Yang Mulia," jawab Yustian.

"Nanti kalau aduh, Prof Anwar nanti bisa iba. Kalau aduh-aduh Prof Anwar iba nanti itu," canda Arief.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo nomor 662 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo tahun 2024. Kemudian, meminta MK menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Berikut suara versi termohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 184.575
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 141.635

Berikut suara versi pemohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 117.950
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 208.260.

Perseteruan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya berakhir damai. Kedua pihak deklarasi damai di Pendopo Bupati Blora.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, bersepakat untuk berdamai. Dia tidak ingin kejadian bentrok kemarin terulang kembali di wilayah Blora.

"Salam Pancasila. Saya Mbah Mun selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora, untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Dan saya juga tidak akan menyampaikan beberapa kejadian yang kemarin, yang penting mulai detik ini setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora dan Ketua GRIB, insyaallah dari Pemuda pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusivitas wilayah Blora," jelasnya, Rabu (15/1/2025).

Selain menyampaikan kesepakatan untuk berdamai, dia meminta maaf telah merepotkan beberapa pihak.

"Dan yang kemarin kejadian itu kita jadikan yang terakhir, terima kasih. Saya juga selaku ketua Pemuda Pancasila mohon maaf merepotkan seperti itu," ucapnya.

Sementara itu Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut baik sikap damai tersebut.

"Perkenalkan saya Sugiyanto, Ketua GRIB Jaya Blora, saya menyambut itikad baik Mbah Mun, saya terima kita bekerja sama yang baik, kita lupakan kejadian yang kemarin, kita ciptakan Blora ini sejuk indah damai," ucap dia.

Setelah menyampaikan pernyataan langsung, keduanya menandatangani surat pernyataan bermaterai, dengan saksi yang ikut bertanda tangan Bupati dan Forkompimda Blora.

Surat pernyataan itu kemudian ditunjukkan kepada publik, dan keduanya saling berjabat tangan.

5 Poin Kesepakatan Damai

Surat pernyataan antara ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kami Menyatakan:

1. Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Blora
2. Siap menghindari gesekan antar anggota ormas Pemuda Pancasila Kab Blora dengan ormas GRIB Jaya Kab Blora
3. Sepakat membangun dialog antar ormas Pemuda Pancasila Kab Blora dengan ormas GRIB Jaya Kab Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat
4. Sepakat menciptakan Sipkamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan massa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat
5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun surat tersebut ditandatangani oleh ketua kedua ormas tersebut, yaitu Munaji dan Sugiyanto, dengan beberapa saksi.

Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan terjadi antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Blora terjadi di ini buntut dari ormas Pemuda Pancasila yang menggeruduk markas GRIB Jaya yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Senin (13/1).

Pada Selasa (14/1) ormas GRIB Jaya mengumpulkan anggota di Alun-alun Kabupaten Blora. Setelah mereka membubarkan diri, kericuhan pun terjadi di Karangjati dan Kunduran Blora. Akibatnya 12 orang mengalami luka, 19 orang ditangkap.

Video: Pemuda Pancasila dan GRIB di Blora Damai

Video: Pemuda Pancasila dan GRIB di Blora Damai

Tahanan Lapas Kelas II B Kayuagung, Ogan Komering Ilir (OKI), atas nama Herli Dewanto akhirnya berhasil ditangkap di Kota Palembang. Pencarian lima tahanan kabur dari Lapas Kelas II B Kayuagung telah berakhir. Kini kelimanya bakal menerima sanksi dari Lapas.

Adapun kelima tahanan Lapas Kelas II B Kayuagung yag kabur yakni Hengki Mirianto, Joko Iskandar, Edi Irawan, Taufik Hidayat, dan Herli Dewanto.

Joko dan Hengki tidak sempat kabur karena kakinya terkilir saat mencoba kabur. Sementara Edi berhasil ditangkap malam harinya. Untuk Taufik ditangkap di rumah orang tuanya di Banyuasin.

"Alhamdullilah tadi sekitar pukul 09.30 WIB kami berhasil menangkap Herli Dewanto yang merupakan tahanan terakhir yang kabur dari lapas," kata Kepala Satuan Keamanan Lapas (KPLP) Kgs M Alfha Rezha kepada detikSumbagsel, Jumat (26/12/2024).

Rezha mengatakan tim berhasil menangkap Herli di kawasan Kertapati, Kota Palembang. Usai kabur, Herli memilih pulang ke tempat asalnya di Kota Palembang dan bersembunyi di rumah keluarganya.

"Kami tangkap Herli di rumah keluarganya di bersembunyi di sana selama pelariannya dari Lapas," ujarnya.

"Setelah diperiksa dan di-BAP kelimanya akan kita berikan saksi dan saat ini kelimanya akan ditempatkan di ruangan tahanan yang berbeda dari tahanan yang lainnya," lanjutnya.

Rezha menyebut dari kejadian ini Lapas Kelas II B Kayuagung akan lebih memperketat penjagaan di lapas dengan meningkatkan keamanan, seperti petugas akan lebih intensif menjaga lapas. Selain itu shiftnya akan lebih ketat lagi dan ditambah lagi.

"Lampu kita pasang lebih terang lagi, trali sudah kita perbaiki dan sudah kita pertebal agar tahanan tidak bisa kabur lagi. Penambahan kawat berduri dan lainnya agar tahanan tidak dapat melarikan diri," pungkasnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Bupati Pasaman, Sabar AS hari ini dijadwalkan menjalani sidang terakhir di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terkait dugaan pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sidang ini diperkirakan akan berakhir dengan pembacaan vonis untuk Sabar AS.

Kuasa hukum Sabar AS, Irwan, meminta majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan. Dia beralasan tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan tersebut.

"Kami meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan klien kami dari segala tuntutan dan dakwaan dalam sidang vonis nanti siang, pukul 14.00 WIB," kata Irwan saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (20/12/2024).

Irwan menilai dakwaan yang dilayangkan kepada Sabar AS tidak berdasar. Menurutnya, tidak ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh kliennya dalam video yang beredar.

"Dalam sebuah kampanye, yang termasuk adalah unsur visi-misi, program, serta ajakan untuk memilih kandidat tertentu. Itu sifatnya kumulatif, tidak bisa dilihat satu per satu. Kalau hanya program saja, itu bukan pelanggaran," ungkap Irwan.

Irwan membenarkan bahwa video yang beredar itu adalah Sabar AS. Dia menjelaskan, video tersebut diambil di Musala Ad Duha yang terletak di Jorong Mapun, Nagari Sundatar Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Menurut Irwan, video itu diambil setelah Sabar AS melaksanakan ibadah salat ashar, sebelum melaksanakan kampanye di salah satu rumah tokoh di Jorong Mapun.

"Sebenarnya, beliau hendak berkampanye di rumah Pak Lukman. Sebelum tiba di rumah itu, waktu salat ashar tiba, sehingga beliau singgah di Musala Ad Duha untuk salat. Setelah salat, sebagian jamaah keluar, sebagian lagi tetap berada di dalam karena hujan deras. Setelah itu, beliau diminta oleh masyarakat untuk mengisi tausiyah selama lima menit," ungkap Irwan.

Saat menyampaikan tausiyah, Sabar AS yang juga merupakan incumbent, menyampaikan beberapa program kerjanya yang tengah berjalan di Kabupaten Pasaman. Irwan membantah bahwa saat itu Sabar AS sedang melakukan kampanye.

"Bagaimanapun, beliau masih incumbent dan status bupati masih tetap melekat. Tanpa sadar, beliau menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan di Pasaman," ujar Irwan.

Irwan juga menegaskan bahwa dalam tausiyah tersebut, Sabar AS tidak mengajak warga untuk memilih dirinya.

"Di dalam tausiyah itu, beliau tidak pernah mengajak 'pilih saya' atau menyatakan dirinya sebagai calon bupati. Selain itu, tidak ada selembaran atau atribut kampanye yang dibagikan di musala tersebut. Program yang disampaikan beliau sebagai bupati itu juga tidak sengaja tersampaikan," tutup Irwan.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bupati Pasaman, Sabar AS, dengan pidana penjara selama 6 bulan dalam kasus tindak pidana pemilihan. Selain penjara, terdakwa juga dituntut denda sebesar Rp 1 juta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabar AS berupa pidana penjara selama 6 bulan, dan denda sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan," isi tuntutan JPU yang diterima detikSumut, Selasa (17/12/2024).

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi Ade Charge, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman meyakini bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan," ujar JPU.

Video: Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

Video: Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret